DOA SEORANG POLITISI PADA PEMILU 2019

 Berkaitan dengan Pemilu 2019, kekonyolan terjadi di bumi Handayani. Seorang politisi kategori ketua partai berdoa secara vulgar. Umur setiap orang yang telah ditentukan dalam batas takdir, tetapi diminta untuk diamandemen demi memperebutkan kekuasaan.   

“Panjangkanlah umur kami dan umur seluruh bakal calon anggota legeslatif (bacaleg) partai kami,” pinta politisi paruh baya kepada Allah SWT (14/6).

Dikutib dari sumber yang kebenarannya tidak mungkin terbantah, jatah umur setiap manusia berada di dalam koridor innamaaa amruhuuu izaaa aroooda syai an ay yaquula lahu kun fa yakuun (Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia (Allah) mengendaki sesuatu, Dia hanya berkata Jadilah, maka jadilah sesuatu itu).

Kapan seseroang mati, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Umur, rizki, juga jodoh telah ditulis sebelum anak manusia lahir ke dunia.

“La apa dia sudah tahu batas seberapa umurnya, kok minta diperpanjang,” tanya politisi senior, Boedi Oetama Prasetya (BOP), terkait doa pendek di atas.

Manakala paham dasar negara, terutama sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut BOP, dia tidak akan berdoa seaneh itu.

Penegakan agama Islam yang dilakukan Nabi akhir zaman, Muhammad SAW, soal ketauhidan (Keesaan Tuhan) menjadi fondamen utama. Itu dilakukan di kota Mekah, sebelum beliau berpindah ke Madinah.

Bung Karno dalam seri tulisan Di Bawah Bendera Revolusi menyebut, sebelum membangun negara, manusia Indonesia harus memperkokoh keyakinan, bahwa segala sesuatu bergantung pada Yang Maha Tunggal.

Kekuasaan tidak perlu di minta. Kekuasaan akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki.  Kekusaan untuk kebaikan atau kerusakan adalah bagian dari ujian, seirama dengan jatah usia yang ditetapkan.

Bambang Wahyu Widayadi

DUA JENIS MANUSIA: SATU BERKETUHANAN, YANG LAIN BERKESYETANAN

Tanggal 1 Juni 2017, Presiden Joko Widodo berpidato memperingati hari lahirnya Pancasila. Kala itu, Jokowi menyatakan, Indonesia menjadi rujukan masyarakat  internasional dalam hal membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta berbicara beda, hingga 1 Juni 2018, hal yang disampaikan Jokowi terkoyak radikalisme dan bom bunuh diri.

“Kita harus belajar dari pengalaman buruk negara lain. Mereka dihantui  oleh radikalisme dan konflik social.  Mereka dihantui oleh terorisme dan perang saudara,” ujar Jokowi dalam naskah pidato kala itu. 

Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal lka, lanjut Jokowi,  kita bisa terhindar dari  masalah-masalah tersebut. Kita bisa hidup  rukun, bergotong royong untuk  memajukan negeri ini.

“Dengan Pancasila, lndonesia menjadi rujukan masyarakat internasional dalam membangun kehidupan  yang damai,  adil, dan yang makmur di tengah kemajemukan dunia,” tandas Jokowi.

Pidato Presiden Jokowi gampang jatuh merek, kemudian tidak lebih dari pernyataan basa-basi, karena lain harapan lain pula kenyataan.

Peristiwa tragis terjadi di Mako Brimob Kelapa II. Lima anggota polosi terbunuh oleh 155 tahanan napi teroris. Disusul bom meledak di tiga gereja di Jawa Timur, serentetan bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabya, juga insiden di Polda Riau.

Belakangan, anak ingusan usia 16 tahun pun begitu berani mengumbar sumpah serapah kepada Presiden Jokowi. Ini isyarat bahwa Pancasila dan UUD1945 merosot derajadnya? Tidak.

Pancasila tetap memiliki kekuatan. Selaku sistem, keduanya tak ada yang salah. Yang keliru adalah manusia yang berada di sebalik dua kekuatan tersebut. Lisan megaku berketuhanan, tetapi dalam perilaku lebih condong berkesyetanan.

Pidato 1 Juni 2017 berhasil memuji Pancasila, tetapi gagal membentuk gerakan manusia yang berkdetuhanan.

Produk mansia berketuhnan, sesuai ideologi negra, indikasinya tercermin dalam empat perilaku.

Pertama, manusia mampu bertindak adil sesuai perkembangan peradaban. Kedua, manusia mampu menyatu, tak terbelah seperti air dengan minyak. Ketiga manusia gemar mengutamakan musyawarah mufakat. Keempat, manusia gemar mewujudkan keadilan sosial untuk kemaslahatan bersama.

Bambang Wahyu Widayadi