Tampilkan postingan dengan label Birokrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Birokrasi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 06 September 2016

DAYOHE TEKO, SINDIRAN MENAPUK MUKA



Tidak pernah diduga sama sekali, bahwa tembang dolanan seperti Dayohe Teko, Sluku-Sluku Bathok dan  Gundhul-Gundhul Pacul yang dikenal berabad-abad lamanya itu merupakan karya puisi bebas kategori mbeling pada jamannya. Secara kontekstual ketiga puisi tidak hanya menyindir, tetapi menampar telak terhadap perilaku manusia Indonesia sejak abad 13 hingga 20. 

Puisi yang dikenal dalam sastra moderen selama ini karakternya  elitis individual. Dikatakan elitis karena yang bisa menikmati hanya kalangan terdidik yang memiliki kepekaan tertentu. Disebut karya individual karena setiap puisi  pasti dicantumkan nama pengarang. Ciri lain, secara umum puisi moderen tidak mudah dihafal.

Rohaniwan sekaligus budayawan, Dick Hartoko dalam buku Pemandu di Dunia Sastra menyatakan, puisi sebagai lawan dari prosa. Puisi, kata Peter Dick, ini sapaan akrab Dick Hartoko, merupakan ungkapan rasa yang menggunaan bahasa  terikat.

Keterikatan itu meliputi: paralelisme, metrum, rima, pola bunyi dan lainnya. Sementara dalam karya prosa hal itu tidak terjadi, karena karya prosa merupakan  ungkapan yang menggunakan bahasa secara bebas.  

Puisi Dayohe Teko, Sluku-Sluku Bathok dan  Gundhul-Gundhul Pacul, corak serta karakternya begitu unik. Sangat puitis tetapi prosaik. Anonim, artinya pengarag tidak diketaui, mudah dihapal dan penikmatnya tidak terbatas, mulai dari anak ingusan sampai kakek-nenek.

Dayohe Teko agak mirip dengan puisi mbeling asuhan Remy Sylado atau Yopi Tambayong yang banyak ditulis di majalah Aktuil 1972. Sifat puisi mbeling, menurut Dick adalah: nakal, sukar diatur, suka memberontak, dan kurang ajar.

Sementara menurut Sapardi Djoko Damono, penyair  yang kesohor dengan kupulan puisi Dukamu Abadi, ciri puisi mbeling adalah kelakar, kritik dan ejekan terhadap sikap sungguh-sungguh dari penulis dalam mengahadapi karya puisi.

Secara kontekstual Dayohe Teko, Sluku-Sluku Bathok dan  Gundhul-Gundhul Pacul memenuhi syarat sebagai puisi prosa yang mbeling. Bahkan kembelingannya ngelantur tembus sampai ke jaman yang serba moderen.

Cak Nun, (Emha Ainun Nadjib), budayawan kelahiran Jombang 1951 menyatakatan, manusia mederen tidak merasa tersindir meski langkahnya diacak-acak oleh puisi Dayohe Teko, karena selalu salah dalam mengabil keputusan ketika menerima tamu.

Dayoh, oleh penulis puisi  Sajak Sepanjang Jalan ini ditafsirkan sebagai warga asing yang mulai datang ke Jawa Dwipa  (sekarang Indonesia) pada akhir abad ke 12, awal abad ke 13.

Siapa yang dimaksud Dayoh oleh penceramah yang tak pernah berhenti ngomong bersama Kyai Kanjeng ini? Ikuti tulisan berikutnya.

Sabtu, 03 September 2016

BPD ‘Perampok’ Partisipasi Masyarakat



Cara kerja BPD diniai tidak maksimal. Berbagai tokoh di Gunungkidul mulai menyoroti. Meski ada yang bernada membela, tetapi tidak sedikit yang mengkritik secara pedas dan tajam.

Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terkait dengan tata pemerintahan, masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi. Prakteknya, hal seperti itu tidak pernah terjadi, karena hak masyarakat dianggap telah terwakili oleh lembaga Bada Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara menurut UUD 145, pada hakekatnya hak seseorang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ini merupakan penyebab utama, akselersi pembangunan desa menjadi tersendat.

Arif Wibowo, mantan anggota BPD yang kali ini duduk sebagai anggota DPRD II Gunngkidul merespon fenomena di atas. Kader PKS ini nadanya sedikit membela BPD. Dia menyatakan, bahwa  BPD pada masanya dengan BPD saat ini  jauh berbeda.

“Mengapa BPD tidak terjun ke masyarakat untuk meyerap aspirasi, karena kali pertama ada BPD, tetapi tidak ada anggran. Di samping itu, saat ini fungsi BPD bukan lagi sebagai lembaga perwakilan, melainkan sebagai lembaga permusyawaratan,” kata Arif Wibowo, Sabtu 3/9/2016.

Menurutnya aspirasi warga dewasa ini cukup disampaikan oleh Dukuh kepada Desa, yang proses serta  mekanisme penjaringannya dilakukan pada saat kumpulan RT / RW di forum arisan.

Pendapat Arif Wibowo berseberangan alur pikiran Dodi Wijaya yang juga anggota DPRD Gunungkidul. “Setahu saya, tugas dan fungsi BPD mirip DPRD. Kaitanya dengan APB-Desa, perdes, dan pengawasan, seharusnya didaului dengan melakukan penyerapan aspirasi warga,” ujar Dodi.


Pemikiran Dodi sealur dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Pasal 4 huruf d. Di sana disebutkan, bahwa Pengaturan Desa bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

Dodi Wijaya juga merujuk Pasal 68 Ayat (1) huruf c. Di dalam pasal tersebut dinyatakan, masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 
Dua pasal yang melatarbelakani pemikiran Dodi di atas  sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Di dalam praktek tata pemerintahan desa, partisipasi  tidak pernah terwujut.

Banyak warga yang tidak mengerti program pembangunan desa, karena mereka memang tidak diberi ruang untuk berpartisipasi. Hal ini digaris bawahi Slamet SPd. MM, anggota DPRD DIY. “BPD tidak pernah melakukan penjaringan aspirasi,” timpalnya.

Sangat ironis, ini pengalaman Budi Haryanto, selaku Sekdes Desa Karangmojo, bahwa yang banyak menyerap aspirasi warga justru pemerintah desa, bukan BPD. “Bukan sekedar latah mengekor Presiden Jokowi. Perangkat desa sudah selayaknya berlaku demikian,” ujarnya

Patut disayangkan, bahwa BPD dalam hal ini menjadi lembaga yang justru kontra dengan kemauan Peraturan serta Perundang-Undangan yang berlaku. Terindikasi, pasal yang berkaitan dengan fungsi serta kewajiban BPD tidak berjalan mulus.

Pasal 55 huruf b. yang menyatakan bahwa BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa  tidak dijalankan dengan baik. Termasuk Pasal 63 huruf c. yang substasinya BPD menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.

Karena Pasal yang memuat fungsi serta kewajiban BPD tidak dijalankan secara konsekuen, akibatnya aspirasi warga desa tertahan. BPD merasa, bahwa yang dipikirkan secara personal merupakan representasi pendapat masyarskat. Dalam hal ini BPD yang rohnya merupakan ‘Badan Permusyawaratan’ berubah bentuk menjadi ‘Badan Perampok’ partisipasi masyarkat.

Makin pedes dan tajam, “Pada hemat saya BPD itu stagnan, dan tidak proaktif,” timbrung Ton Martono, dalam kapasitasnya sekaku warga desa Karang rejek, Kecamatan Wonosari.

Sabtu, 27 Agustus 2016

SMA / SMK BATAL DIKELOLA PROPINSI?



 
Slamet. dok pri
Jenjang pendidikan menengah mencakup SMA dan SMK berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikelola olen Pemerintah Propinsi. Semenrata itu untuk jenjang pendidikan dasar diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Selama UU tersebut tidak / belum diubah, amanat itu harus dilaksanakan.

Mendadak Walikota Blitar mengajukan gugatan ke  Mahkamah Konstitusi menyangkut Pasal 15 Ayat 1 dan 2, terkait lampiran huruf A. Pada lampiran yang dimaksud secara tegas dinyatakan, bahwa menejemen pendidikan Propinsi mengelola pendidikan menengah, kabupaten menglola pendidikan dasar.

Gugatan tersebut dilandasi adanya kekhawatiran, bahwa pendidkan gratis yang selama ini dinikmati warga akan berubah menjadi sebaliknya. Di sisi lain, hingga saat ini, MK belum mengeluarkan putusan apapun.

Pengambilalihan pengelolaan yang rencananya akan dilaksanakan Januari 2017, menurut Slamet, SPd. MM,   politisi Golkar, anggota Komisi A DPRD DIY, rupanya bakal batal dilaksanakan.

“Padahal, kalau itu diberakukan, paling tidak tiga (3) keuntungan dipetik sekaligus,” kata Slmet, Sabtu pagi 27/8/2016.

Pertama, kata dia, pengelolaan bisa fokus, karena Pesat menangani perguruan tinggi, Propinsi pendidikan menengah, Kabupaten pendidikan dasar. Yang kedua, kemungkinan terjadi KKN pada masa penerimaan siswa baru adalah kecil. Keuntungan ketiga, pemerataan kuaitas pendidikan terjaga, karena guru berkualitas akan menyebar, tidak menumpuk di kota.

Sumber lain menginformasikan, bahwa kemungkinan mundurnya peralihan pengelolaan SMA / SMK, karena Peraturan Pemerintah yang secara teknis mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan, hingga kini belum diterbitkan.

CAMAT TAK SERIUS, PENGISIAN PERANGAKAT POTENSI KISRUH



Sarmidi. dok pribadi

Komisi A menyatakan jengkel terkait dengan pengisian perangkat desa tahun 2016. Desa Puwodadi Kecamatan Tepus baru saja dilerai, muncul di Semoyo, Kecamatan Patuk. Semoyo belum terselesaikan, Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari menyusul.

“Yang salah itu Perda dan Perbubnya, atau memang aparat Desa dan Kecamatan yang tidak mampu menterjemahkan aturan, Komisi A sedang melakukan telaah,” ujar Sarmidi Politisi PAN, Jumat petang, 26/8/2016.

Dari beberapa temuan, menurut anggota Komisi A yang mantan Kades ini, rata-rata dalam melaksanakan tugas, Panitia Penguji di bawah kendali Kepala Desa tidak tranparan. Mereka menafsirkan aturan menurut kemauan dan pemahaman pribadi.

“Di samping itu, Camat yang diberi kewenangan untuk mengawasi proses pelaksanaan pengisian perangkat desa, sebagaian tidak melakukan tugas dengan semestinya,” imbuh Sarmidi.

Sekedar menunjuk bukti, lanjut Sarmidi, Desa Pilangrejo kondisinya relatif terkendali, tidak terjadi masalah. Menurut informasi yang dia terima, ketika prosesi pengisian perangkat, Camat Nglipar proaktif. Hal serupa terjadi di Kecamatan Ngawen.

Patut disinyalir, kata Sarmidi, untuk Tepus, Patuk dan Wonosari, kurang dipedulikan Camat. Akibatnya, hasil seleksi menuai kisruh dan protes.

“Terjadi kisruh pengisian perangkat desa yang bermunculan saat ini, pertama,  karena Panitia tidak transparan, sekaligus overleping menafsirkan aturan berdasarakan pemahaman pribadi. Kedua, Camat tidak mampu bekerja sesui tugas,” simpulnya.

Mumpung perbaikan Raperda soal pengisian dan pengangkatan perangkat desa belum ditetapkan, menurut Sarmidi, kalau memang tidak mampu, maka kewenangan Camat dihapus, dikembalikan ke Bagian Pemerintahan Desa.

Dalam waktu dekat, kata dia, Komisi A akan memanggil 18 Camat, untuk dimintai keterangan sesuai kewenangannya.

DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...