Ketika politisi Gerindra itu membuka dokumen Daerah, dia menemukan data anggaran tahun 2016 (Rp 650 juta) 2017 (Rp 600 juta), 2018 (Rp 638 juta), 2019 (Rp 530 juta), 2020 (Rp 740 juta) dan tahun 2021 sebesar (Rp 700 juta).
"Dipikir secara sederhana, anggaran untuk droping air logikanya per tahun itu harusnya turun," ujar Slamet di Nglebak, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, 23-7-2021.
Menurutnya, pembangunan fasilitas air bersih itu pasti selalu bertambah, baik yang dibangun oleh Pemerintah melalui PDAM Tirta Handayani, CSR, maupun perorangan.
"Mengapa anggaran tidak turun? Ini Bupati Sunaryanta mesti berani melakukan gebrakan. Fakta seperti itu tidak boleh dibiarkan," tegasnya.
Dalam kesempatan menjawab pertanyaan media, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Edy Basuki mengungkapkan, bahwa sebagian besar wilayah Gunungkidul memang terdampak kekeringan.
Dari 18 Kapanewon, kata Edy Basuki, hanya ada dua kapanewon yang terbebas dari persoalan air bersih. Dua kapanewon tersebut adalah Playen dan Karangmojo. Itu artinya 16 Kapanewon masih perlu droping air menggunakan tangki.
Sementara itu data yang ada dalam Perda RPJMD 2021-2026, demikian hasil pencermatan Slamet, tertulis bahwa 18 wilayah yang rawan kekeringan sejak 2016 hingga 2020 hanya 12 Kapanewon.
"Saya melihat pernyataan Kepala Pelaksana BPBD dengan dokumen daerah tidak sama," tuturnya.
Terlebih, lanjut Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Gunungkidul itu mengatakan, jumlah jiwa yang belum memperoleh akses air bersih di Gunungkidul masih 152.255 jiwa, bukan 127.000 orang.
Terkait angka yang ditunjuk Slamet, Kalak BPBD Gunungkidul menjelaskan dari sisi permintaan lapangan.
"Angka 127.000 jiwa itu kami rekap dari permintaan masing-masing Kapanewon," terang Edy Basuki.
Soal anggaran droping air dari tahun ke tahun mengapa tidak ada trend penurunan, Kepala Pelaksana BPBD Gunungkudul belum memberikan penjelasan secara rinci.
(Bambang Wahyu Widayadi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Bagaimana Menurut Anda