Ikuti soleram si anak manis, jangan dilewatkan peristiwa yang ditulisnya, karena enak dibaca
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Jumat, 31 Maret 2023
Sabtu, 27 Agustus 2016
SMA / SMK BATAL DIKELOLA PROPINSI?
Jenjang pendidikan menengah mencakup SMA dan SMK berdasarkan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 dikelola olen Pemerintah Propinsi. Semenrata itu untuk
jenjang pendidikan dasar diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Selama UU
tersebut tidak / belum diubah, amanat itu harus dilaksanakan.
Mendadak Walikota Blitar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi menyangkut Pasal 15 Ayat
1 dan 2, terkait lampiran huruf A. Pada lampiran yang dimaksud secara tegas
dinyatakan, bahwa menejemen pendidikan Propinsi mengelola pendidikan menengah,
kabupaten menglola pendidikan dasar.
Gugatan tersebut dilandasi adanya kekhawatiran, bahwa pendidkan gratis yang
selama ini dinikmati warga akan berubah menjadi sebaliknya. Di sisi lain, hingga
saat ini, MK belum mengeluarkan putusan apapun.
Pengambilalihan pengelolaan yang rencananya akan dilaksanakan Januari 2017,
menurut Slamet, SPd. MM, politisi Golkar, anggota Komisi A DPRD DIY, rupanya
bakal batal dilaksanakan.
“Padahal, kalau itu diberakukan, paling tidak tiga (3) keuntungan dipetik
sekaligus,” kata Slmet, Sabtu pagi 27/8/2016.
Pertama, kata dia, pengelolaan bisa fokus, karena Pesat menangani perguruan
tinggi, Propinsi pendidikan menengah, Kabupaten pendidikan dasar. Yang kedua, kemungkinan
terjadi KKN pada masa penerimaan siswa baru adalah kecil. Keuntungan ketiga,
pemerataan kuaitas pendidikan terjaga, karena guru berkualitas akan menyebar,
tidak menumpuk di kota.
Sumber lain menginformasikan, bahwa kemungkinan mundurnya peralihan
pengelolaan SMA / SMK, karena Peraturan Pemerintah yang secara teknis mengatur
segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan, hingga kini belum diterbitkan.
CAMAT TAK SERIUS, PENGISIAN PERANGAKAT POTENSI KISRUH
![]() |
| Sarmidi. dok pribadi |
Komisi A menyatakan jengkel terkait dengan
pengisian perangkat desa tahun 2016. Desa Puwodadi Kecamatan Tepus baru saja
dilerai, muncul di Semoyo, Kecamatan Patuk. Semoyo belum terselesaikan, Desa
Karangrejek, Kecamatan Wonosari menyusul.
“Yang salah itu Perda dan Perbubnya, atau memang aparat Desa dan Kecamatan
yang tidak mampu menterjemahkan aturan, Komisi A sedang melakukan telaah,” ujar
Sarmidi Politisi PAN, Jumat petang, 26/8/2016.
Dari beberapa temuan, menurut anggota Komisi A yang mantan Kades ini,
rata-rata dalam melaksanakan tugas, Panitia Penguji di bawah kendali Kepala
Desa tidak tranparan. Mereka menafsirkan aturan menurut kemauan dan pemahaman
pribadi.
“Di samping itu, Camat yang diberi kewenangan untuk mengawasi proses
pelaksanaan pengisian perangkat desa, sebagaian tidak melakukan tugas dengan
semestinya,” imbuh Sarmidi.
Sekedar menunjuk bukti, lanjut Sarmidi, Desa Pilangrejo kondisinya relatif
terkendali, tidak terjadi masalah. Menurut informasi yang dia terima, ketika
prosesi pengisian perangkat, Camat Nglipar proaktif. Hal serupa terjadi di
Kecamatan Ngawen.
Patut disinyalir, kata Sarmidi, untuk Tepus, Patuk dan Wonosari, kurang
dipedulikan Camat. Akibatnya, hasil seleksi menuai kisruh dan protes.
“Terjadi kisruh pengisian perangkat desa yang bermunculan saat ini,
pertama, karena Panitia tidak
transparan, sekaligus overleping menafsirkan aturan berdasarakan pemahaman
pribadi. Kedua, Camat tidak mampu bekerja sesui tugas,” simpulnya.
Mumpung perbaikan Raperda soal pengisian dan pengangkatan perangkat desa
belum ditetapkan, menurut Sarmidi, kalau memang tidak mampu, maka kewenangan
Camat dihapus, dikembalikan ke Bagian Pemerintahan Desa.
Dalam waktu dekat, kata dia, Komisi A akan memanggil 18 Camat, untuk
dimintai keterangan sesuai kewenangannya.
Rabu, 10 Agustus 2016
Seminggu Jadi Mentri Jajal Ide, Dikritik Publik, Ide Dibatalkan?
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan,
kementeriannya akan membatalkan rencana perpanjangan jam sekolah dasar dan menengah
jika masyarakat keberatan. Media nasional ramai menulis di halaman depan hari ini
10/8/2016.
Sementara Ribuan
Orang Teken Petisi Tolak Rencana Sekolah Sehari Penuh, karena perpanjangan jam sekolah
yang ramai disebut sebagai full day school itu diterjemahkan
sebagai memperpendek
waktu di luar sekolah, dengan kemasan palsu pendidikan karakter.
"Jika
memang belum dapat dilaksanakan, saya akan menarik rencana itu dan mencari
pendekatan lain," kata Muhadjir dalam konferensi pers di restoran Batik
Kuring, Jakarta, 9 Agustus 2016. seperti dilansir beberapa media nasional.
"Masyarakat
harus mengkritik gagasan ini, jangan keputusan sudah saya buat kemudian merasa
tidak cocok," kutip Tempo
Teriakan
publik makin santer, Muhadjir Effendy dituding lempar batu sembunyi tangan.
Gagasan sekolah sepanjang hari dia munculkan, tetapi keputusan dilanjutkan dan
tidaknya kata dia, ada di tangan Presiden.Tak pelak, politisi gaek Slamet, SPd. MM, kembali lantang bersuara. “Sudahlah, teruskan saja program Pak Anies, tidak usah neko-neko. Sekolah sepanjang hari itu, sebuah langkah mundur,” ujarnya ketus.
Menurutnya, Mendikbud menterjemahkan nawacita Presiden selesai. Gagap dengan konsep nawacita, guiden umumnya ada UUD 1945, ada pula UU Pendidikan.
“Pada Nawacita butir ke 5, saya pikir Presiden telah menggariskan, bahwa program Indonesia pintar harus dikerjakan melalui wajib belajar 9 tahun bebas pungutan. Gebrak saja sekeras-kerasnya pemberantasan pungutan. Wong cilik pasti beri dukungan 100 persen,” saran politisi Golkar ini.
Menurutnya dunia pendidikan tidak perlu berkiblat ke Finlandia. Berguru kepada Ki Hadjar Dewantara itu lebih dari hebat. Ide Mendikbud Muhadjir, kata Slamet, tidak punya payung hukum yang jelas.
“Kalau kemudian dibatalkan, berarti tepat. Saya angkat topi,” pungkas dia.
Ribut-Ribut Setelah Sadar Tercerabut Dari Akar Budaya
Penekanan pendidikan karakter sesungguhnya telah dimulai sejak era pemerintahan Soekarno. Presiden Jokowi seperti terperengah setelah tahu, bahwa produk pendidikan kurang menghasilkan manusia berkualitas. Buru-buru, dia menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi anak SD serta SMP.
Muhadjir Efendy selaku Mendikbud, hanya dalam tempo seminggu setelah dilantik 27/7/2016 melakukan akrobrat, bakal menerakan model ‘sekolah sepanjang hari’. Mendikbud merencanakan, bahwa untuk SD skenarionya 80 % pendidikan karakter – 20 % ilmu pengetahuan. Sementara untuk siswa SMP komposisinya 60 % – 40 %.
Muhadjir mau punya kebijakan apa pun, sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Pertanyaan yang medesak untuk dijawab adalah begini: kalau anak tidak berkarakter, tidak berbudipekerti, tidak ngerti unggah-ungguh, siapa yang paling bertanggungjawab? Ini untuk tak menyebut siapa yang telah melakukan kesalahan.
Menengok pendidikan karakter ala Romawi, di sana lebih menekankan pentingnya aspek keluarga. Bentuk nyata dari pembentukan karakter itu dimulai dengan memberikan nilai moral seperti memberikan rasa hormat kepada tradisi leluhur.[1] Unsur dasar pendidikan karakter ala Romawi ialah memberikan nilai seperti mengutamakan kebaikan, kesetiaan, dan berperilaku sesuai dengan norma dalam masyarakat.[1]
Tak perlu jauh ke Romawi, dalam tradisi pendidikan di Indonesia.[1] Pendidikan karakter bukan hal baru Beberapa tokoh Indonesia modern yang kita kenal seperti Soekarno telah mencoba menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa yang bertujuan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter.[1]
Haryanto, peneliti kurikulum dan teknologi pendidikan mengatakan, saat ini masalah karakter memang cukup menarik untuk dibahas, karena munculnya praktik pendidikan kita tidak dapat diprediksi.
Praktek pendidikan yang terjadi di kelas, menurutnya hanya meningkatkan keterampilan kognitif pada tingkat yang sangat rendah dari pendidikan. Akibatnya, pendidikan hanya menyediakan manusia skolastik dan karakter intelectually, pintar tapi kurang sebagai manusia yang nyata.
Menutip konsep Ki Hadjar Dewantara, Haryanto menulis: 1) praktek intelegensia emosional akan membangun karakter yang baik dan kepribadian yang kuat, yang pada akhirnya, itu dapat mengalahkan kemarahan dan kebiasaan buruk; 2) kebutuhan pendidikan karakter terfokuskan pada tiga pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) secara sinergis; 3) membangun karakter, berarti harus membayar sistem ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani); dan 4) pendidikan karakter harus mencakup semangat bangsa untuk memberikan contoh, pengulangan kebiasaan yang baik, tindakan, dan pengalaman fisik-jiwa.
Dari prepektif yang berbeda, keluarga sebagai lingkungan awal si bocah, selama ini telah melupakan tradisi Jawa pancadriya wekasing tunggal. Kalangan keluarga tidak lagi mengajarkan lima panembah, yang pada hakekatnya merupakan satu kesatuan.
Panembah jati, itu yang pertama, bahwa manusia mutlak harus menyembah pada Yang Esa, tidak boleh tidak. Faktanya, berapa glintir ortu yang juweh menanyakan / mengontrol ihwal solat tepat waktu bagi yang muslim.
Panembah kedua, anak harus menghormati kedua orang tua, karena mereka adalah si pengukir jiwa raga. Sejelek apapun anak dilarang mengucap hus…… pada mereka.
Panembah ketiga, ditujukan kepada saudara tua, karena saudara tua bakal menjadi wakil atau pengganti ketika kedua orang tua kembali ke kasidan jati. menentang sedulur tuwo bisa kuwalat.
Panembah ke empat, ditujukan kepada bapa guru. Mereka merupakan agen pemberi lentera berupa ilmu, hebat seperti apa pun, manusia tanpa ilmu, laku dan celathunya pasti kesasar-susur.
Panembah ke lima, ditujukan kepada raja, sekarang pemerintah. Mengapa? Pemerintah itulah yang mengatur agar manusia hidup tertib, nyaman dan aman.
Dewasa ini, ajaran pancadriya wekasing tunggal, tidak lagi dipahami oleh keluarga. Kesimpulannya, kalau anak tidak memiliki atau tidak paham unggah-ungguh, yang keliru bukan si bocah. Jangan salahkan kalau mereka lebih menghormati pokemon.
Gegeran soal pendidikan karakter, ujung-ujungnya ternyata kita telah tercerabut dari akar kebudayaan bangsa. Mumpung belum terlalu jauh, mari kita kembali ke jati diri. Tidak usah takut dibilang kolot. Sudahi perjalanan sesat selama ini.
Selasa, 09 Agustus 2016
MENDIKBUD BARU KOMEDI BARU
Di tengah pro kontra pencopotan Mendikbud Anies Baswedan 27/7/16 lalu, Muhadjir
Efendy sebagai Mendidbud penggati melempar gebrakan yang memperkokoh stigma,
ganti mentri ganti program.
Anggota DPRD DIY
dari Fraksi Golkar, Slamet SP.d militan
asal Kecamatan melihat, wacana itu karena keceplosan. Dari sisi lain Dodi
Wijaya Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, berseberangan dengan Slamet.
“Ful day school itu
gagasan setengah bercanda, maka gak usah ditanggapi serius. Maklum, pejabat
baru keceplosan,” ujar Slamet, di Nglebak, Nglipar, Selasa 9/8/2016 petang.
Pada hakekatnya
menurut Slamet belajar adalah nyinau kehidupan (learning a life) bukan learning
academic things meraih penguasaan akademik sebanyak-banyaknya dan
setinggi-tingginya.
“Belajar kehidupan
sehari penuh itu oke, sepanjang semua subsistem sudah siap dan mendukung.
Tetapi dengan segala keterbatasan, baik konsep sistemik, konperhensif,
ketersediaan program pendidikan, SDM, infrastruktur, dukungan dana pemerintah
pusat, pemda, orang tua serta masyarakat, masih belum jelas, maka kebijakan
penerapan sekolah sepanjang hari tersebut sebaiknya dilakukan evaluasi total,”
kata Slamet.
Keputusan yang
diambil, menurutnya agar lebih implementatif. Pendidikan karakter semua pihak
setuju. Namun harus ada tolok ukur yang jelas. Tujuannya, kata dia, untuk
menghindari citra buruk, ganti mentri ganti program. Mentri baru komedi baru.
Ditanya, apakah
Muhadjir Efendy itu bercanda atau mencuri perhatian Slamet bilang, “Ya, di
tengah kontroversi penngantian Mendikbud malah bikin statemen yang
mengejutkan”.
Menyitir yang
sering dikemukakan Heri Nugroho, anggota DPRD Gunungkidul, supaya tidak
melanggengkan idiom Jawa seje silit seje
anggit.
Dinilai publik,
rupanya Muhadjir Efendy sungkan menggenjot kekurangan Anies Baswedan yang
dianggap tidak lihai menjual Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Ketua Komisi D DPRD
Gunungkidul Dodi Wijaya melihat dari sisi yang berbeda. Dia menyatakan,
sekolah, masyarakat, dan orang tua tidak perlu kaget dengan adanya rencana
Mendikbud yang baru.
“Belum semua
menerapkan, tetapi di Gunungkidul banyak sekolah yang memulangkan siswa
didiknya hingga jam 16.00. Rencana
Mentri, menurut saya bukan sesuatu yang baru,” tandasnya.
Bahkan, demikian
Dodi menambahkan, pondok pesantren jam pelajaran lebih panjang dari rencana
Mendikbud.
“Yang menjadi
kedala serius menurutnya adalah SDM kependidikan. Mencukupi atau tidak jumlah
mereka untuk menghandel rencana tersebut. Kalau tidak kan harus mengangkat THL,
dana diambil dari mana, ” tanya Dodi.
Langganan:
Postingan (Atom)
DHANDHANG-GULA NALISIR
Siji Gunungkidul ing mangsa kawuri Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...
-
Yang di bumi dan yang di langit seluruhnya diserahkan untuk mencukupi keperluan hidupmu. Untuk hidup di negeri awal, juga hidup di neger...
-
Siji Gunungkidul ing mangsa kawuri Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...
-
Sudarmanto WONOSARI, Sudarmanto, SIP, salah satu Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul berpendapat, Tahapan Pemilukada ...
-
GUNUNGKIDUL, Selasa Kliwon 28/7)20 - Dinamika parpol di tingkat daerah (Gunungkidul) untuk NasDem, Golkar, dan PKB, sepertinya telah me...
-
Geger soal membeli bensin dengan jerigen hanya berlaku sebentar, saat seluruh SPBU di Gunungkidul memasang spanduk besar, bahwa Pertamina ti...
-
Nawa Cita 2 Terkait Nawa Cita 2, Jokowi bertekad membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bers...
-
Hm dijemput. PMI Hm bin Dalimin (32 th) anggota Polsek Ngawen Gunungkidul, warga Wotgalih Rt 01 Rw 03 Kelurahan Pilangrejo, Kapanewon N...
-
Slamet, S.Pd. MM, Ketua Sabuk Merah menilai, bahwa anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul untuk lima tah...
-
Semua kekuatan itu milik Allah (Al Baqarah 165). Manusia hanya dipinjami untuk menggunakan sesuai izin. Manusia tidak diberi kewenangan mene...
