Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 27 Agustus 2016

SMA / SMK BATAL DIKELOLA PROPINSI?



 
Slamet. dok pri
Jenjang pendidikan menengah mencakup SMA dan SMK berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikelola olen Pemerintah Propinsi. Semenrata itu untuk jenjang pendidikan dasar diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Selama UU tersebut tidak / belum diubah, amanat itu harus dilaksanakan.

Mendadak Walikota Blitar mengajukan gugatan ke  Mahkamah Konstitusi menyangkut Pasal 15 Ayat 1 dan 2, terkait lampiran huruf A. Pada lampiran yang dimaksud secara tegas dinyatakan, bahwa menejemen pendidikan Propinsi mengelola pendidikan menengah, kabupaten menglola pendidikan dasar.

Gugatan tersebut dilandasi adanya kekhawatiran, bahwa pendidkan gratis yang selama ini dinikmati warga akan berubah menjadi sebaliknya. Di sisi lain, hingga saat ini, MK belum mengeluarkan putusan apapun.

Pengambilalihan pengelolaan yang rencananya akan dilaksanakan Januari 2017, menurut Slamet, SPd. MM,   politisi Golkar, anggota Komisi A DPRD DIY, rupanya bakal batal dilaksanakan.

“Padahal, kalau itu diberakukan, paling tidak tiga (3) keuntungan dipetik sekaligus,” kata Slmet, Sabtu pagi 27/8/2016.

Pertama, kata dia, pengelolaan bisa fokus, karena Pesat menangani perguruan tinggi, Propinsi pendidikan menengah, Kabupaten pendidikan dasar. Yang kedua, kemungkinan terjadi KKN pada masa penerimaan siswa baru adalah kecil. Keuntungan ketiga, pemerataan kuaitas pendidikan terjaga, karena guru berkualitas akan menyebar, tidak menumpuk di kota.

Sumber lain menginformasikan, bahwa kemungkinan mundurnya peralihan pengelolaan SMA / SMK, karena Peraturan Pemerintah yang secara teknis mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan, hingga kini belum diterbitkan.

CAMAT TAK SERIUS, PENGISIAN PERANGAKAT POTENSI KISRUH



Sarmidi. dok pribadi

Komisi A menyatakan jengkel terkait dengan pengisian perangkat desa tahun 2016. Desa Puwodadi Kecamatan Tepus baru saja dilerai, muncul di Semoyo, Kecamatan Patuk. Semoyo belum terselesaikan, Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari menyusul.

“Yang salah itu Perda dan Perbubnya, atau memang aparat Desa dan Kecamatan yang tidak mampu menterjemahkan aturan, Komisi A sedang melakukan telaah,” ujar Sarmidi Politisi PAN, Jumat petang, 26/8/2016.

Dari beberapa temuan, menurut anggota Komisi A yang mantan Kades ini, rata-rata dalam melaksanakan tugas, Panitia Penguji di bawah kendali Kepala Desa tidak tranparan. Mereka menafsirkan aturan menurut kemauan dan pemahaman pribadi.

“Di samping itu, Camat yang diberi kewenangan untuk mengawasi proses pelaksanaan pengisian perangkat desa, sebagaian tidak melakukan tugas dengan semestinya,” imbuh Sarmidi.

Sekedar menunjuk bukti, lanjut Sarmidi, Desa Pilangrejo kondisinya relatif terkendali, tidak terjadi masalah. Menurut informasi yang dia terima, ketika prosesi pengisian perangkat, Camat Nglipar proaktif. Hal serupa terjadi di Kecamatan Ngawen.

Patut disinyalir, kata Sarmidi, untuk Tepus, Patuk dan Wonosari, kurang dipedulikan Camat. Akibatnya, hasil seleksi menuai kisruh dan protes.

“Terjadi kisruh pengisian perangkat desa yang bermunculan saat ini, pertama,  karena Panitia tidak transparan, sekaligus overleping menafsirkan aturan berdasarakan pemahaman pribadi. Kedua, Camat tidak mampu bekerja sesui tugas,” simpulnya.

Mumpung perbaikan Raperda soal pengisian dan pengangkatan perangkat desa belum ditetapkan, menurut Sarmidi, kalau memang tidak mampu, maka kewenangan Camat dihapus, dikembalikan ke Bagian Pemerintahan Desa.

Dalam waktu dekat, kata dia, Komisi A akan memanggil 18 Camat, untuk dimintai keterangan sesuai kewenangannya.

Rabu, 10 Agustus 2016

Seminggu Jadi Mentri Jajal Ide, Dikritik Publik, Ide Dibatalkan?



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, kementeriannya akan membatalkan rencana perpanjangan jam sekolah dasar dan menengah jika masyarakat keberatan. Media nasional ramai menulis di halaman depan hari ini 10/8/2016.
Sementara Ribuan Orang Teken Petisi Tolak Rencana Sekolah Sehari Penuh, karena perpanjangan jam sekolah yang ramai disebut sebagai full day school itu diterjemahkan sebagai memperpendek waktu di luar sekolah, dengan kemasan palsu pendidikan karakter.
"Jika memang belum dapat dilaksanakan, saya akan menarik rencana itu dan mencari pendekatan lain," kata Muhadjir dalam konferensi pers di restoran Batik Kuring, Jakarta, 9 Agustus 2016. seperti dilansir beberapa media nasional.
"Masyarakat harus mengkritik gagasan ini, jangan keputusan sudah saya buat kemudian merasa tidak cocok," kutip Tempo
Teriakan publik makin santer, Muhadjir Effendy dituding lempar batu sembunyi tangan. Gagasan sekolah sepanjang hari dia munculkan, tetapi keputusan dilanjutkan dan tidaknya kata dia, ada di tangan Presiden.

Tak pelak, politisi gaek Slamet, SPd. MM, kembali lantang bersuara. “Sudahlah, teruskan saja program Pak Anies, tidak usah neko-neko. Sekolah sepanjang hari itu, sebuah langkah mundur,” ujarnya ketus.

Menurutnya, Mendikbud menterjemahkan nawacita Presiden selesai. Gagap dengan konsep nawacita, guiden umumnya ada UUD 1945, ada pula UU Pendidikan.

“Pada Nawacita butir ke 5, saya pikir Presiden telah menggariskan, bahwa program Indonesia pintar harus dikerjakan melalui wajib belajar 9 tahun bebas pungutan. Gebrak saja sekeras-kerasnya pemberantasan pungutan. Wong cilik pasti beri dukungan 100 persen,” saran politisi Golkar ini.

Menurutnya dunia pendidikan tidak perlu berkiblat ke Finlandia. Berguru kepada Ki Hadjar Dewantara itu lebih dari hebat. Ide Mendikbud Muhadjir, kata Slamet, tidak punya payung hukum yang jelas. 

“Kalau kemudian dibatalkan, berarti tepat. Saya angkat topi,” pungkas dia.




Ribut-Ribut Setelah Sadar Tercerabut Dari Akar Budaya


Penekanan pendidikan karakter sesungguhnya telah dimulai sejak era pemerintahan Soekarno. Presiden Jokowi seperti terperengah setelah tahu, bahwa produk pendidikan kurang menghasilkan manusia berkualitas. Buru-buru, dia menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi anak SD serta SMP.
Muhadjir Efendy selaku Mendikbud, hanya dalam tempo seminggu setelah dilantik 27/7/2016 melakukan akrobrat, bakal menerakan model ‘sekolah sepanjang hari’. Mendikbud merencanakan, bahwa untuk SD skenarionya 80 % pendidikan karakter – 20 % ilmu pengetahuan. Sementara untuk siswa SMP komposisinya 60 % – 40 %.
Muhadjir mau punya kebijakan apa pun, sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Pertanyaan yang medesak untuk dijawab adalah begini: kalau anak tidak berkarakter, tidak berbudipekerti, tidak ngerti unggah-ungguh, siapa yang paling bertanggungjawab? Ini untuk tak menyebut siapa yang telah melakukan kesalahan.
Menengok pendidikan karakter ala Romawi, di sana lebih menekankan  pentingnya aspek keluarga.  Bentuk nyata dari pembentukan karakter itu dimulai dengan memberikan nilai moral seperti memberikan rasa hormat kepada tradisi leluhur.[1] Unsur dasar pendidikan karakter ala Romawi ialah memberikan nilai seperti mengutamakan kebaikan, kesetiaan, dan berperilaku sesuai dengan norma dalam masyarakat.[1]
Tak perlu jauh ke Romawi, dalam tradisi pendidikan di Indonesia.[1] Pendidikan karakter bukan hal baru Beberapa tokoh Indonesia modern yang kita kenal seperti Soekarno telah mencoba menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa yang bertujuan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter.[1]  
Haryanto, peneliti kurikulum dan teknologi pendidikan mengatakan, saat ini masalah karakter memang cukup menarik untuk dibahas,  karena munculnya praktik pendidikan kita tidak dapat diprediksi.
Praktek pendidikan yang terjadi di kelas, menurutnya  hanya meningkatkan keterampilan kognitif pada tingkat yang sangat rendah dari pendidikan. Akibatnya,  pendidikan hanya menyediakan manusia skolastik dan karakter intelectually, pintar tapi kurang  sebagai manusia yang nyata.
Menutip konsep Ki Hadjar Dewantara, Haryanto menulis: 1) praktek intelegensia emosional akan membangun karakter yang baik dan kepribadian yang kuat, yang pada akhirnya, itu dapat mengalahkan kemarahan dan kebiasaan buruk; 2) kebutuhan pendidikan karakter  terfokuskan pada tiga pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) secara sinergis; 3) membangun karakter, berarti harus membayar  sistem ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa,  tut wuri handayani); dan 4) pendidikan karakter harus mencakup semangat bangsa untuk memberikan contoh, pengulangan kebiasaan yang baik, tindakan, dan pengalaman fisik-jiwa.
Dari prepektif yang berbeda, keluarga sebagai lingkungan awal si bocah, selama ini telah melupakan tradisi  Jawa pancadriya wekasing tunggal. Kalangan keluarga tidak lagi mengajarkan lima panembah, yang pada hakekatnya merupakan satu kesatuan.
Panembah jati, itu yang pertama, bahwa manusia mutlak harus menyembah pada Yang Esa, tidak boleh tidak. Faktanya, berapa glintir ortu yang juweh menanyakan / mengontrol ihwal solat tepat waktu bagi yang muslim.
Panembah kedua, anak harus menghormati kedua orang tua, karena mereka adalah si pengukir jiwa raga. Sejelek apapun anak dilarang mengucap hus…… pada mereka.
Panembah ketiga, ditujukan kepada saudara tua, karena saudara tua bakal menjadi wakil atau pengganti ketika kedua orang tua kembali ke kasidan jati. menentang sedulur tuwo bisa kuwalat.
Panembah ke empat, ditujukan kepada bapa guru. Mereka merupakan agen pemberi lentera berupa ilmu, hebat seperti apa pun, manusia tanpa ilmu, laku dan celathunya pasti kesasar-susur.
Panembah ke lima, ditujukan kepada raja, sekarang pemerintah. Mengapa? Pemerintah itulah yang mengatur agar manusia hidup tertib, nyaman dan aman.
Dewasa ini, ajaran pancadriya wekasing tunggal, tidak lagi dipahami oleh keluarga. Kesimpulannya, kalau anak tidak memiliki atau tidak paham unggah-ungguh, yang keliru bukan si bocah. Jangan salahkan kalau mereka lebih menghormati pokemon.
Gegeran soal pendidikan karakter, ujung-ujungnya ternyata kita telah tercerabut dari akar kebudayaan bangsa. Mumpung belum terlalu jauh, mari kita kembali ke jati diri. Tidak usah takut dibilang kolot. Sudahi perjalanan sesat selama ini.

Selasa, 09 Agustus 2016

MENDIKBUD BARU KOMEDI BARU



Di tengah pro kontra pencopotan Mendikbud Anies Baswedan 27/7/16 lalu, Muhadjir Efendy sebagai Mendidbud penggati melempar gebrakan yang memperkokoh stigma, ganti mentri ganti program.

Anggota DPRD DIY dari Fraksi Golkar, Slamet SP.d  militan asal Kecamatan melihat, wacana itu karena keceplosan. Dari sisi lain Dodi Wijaya Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, berseberangan dengan Slamet.

“Ful day school itu gagasan setengah bercanda, maka gak usah ditanggapi serius. Maklum, pejabat baru keceplosan,” ujar Slamet, di Nglebak, Nglipar, Selasa 9/8/2016 petang.

Pada hakekatnya menurut Slamet belajar adalah nyinau kehidupan (learning a life) bukan learning academic things meraih penguasaan akademik sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya.

“Belajar kehidupan sehari penuh itu oke, sepanjang semua subsistem sudah siap dan mendukung. Tetapi dengan segala keterbatasan, baik konsep sistemik, konperhensif, ketersediaan program pendidikan, SDM, infrastruktur, dukungan dana pemerintah pusat, pemda, orang tua serta masyarakat, masih belum jelas, maka kebijakan penerapan sekolah sepanjang hari tersebut sebaiknya dilakukan evaluasi total,” kata Slamet.

Keputusan yang diambil, menurutnya agar lebih implementatif. Pendidikan karakter semua pihak setuju. Namun harus ada tolok ukur yang jelas. Tujuannya, kata dia, untuk menghindari citra buruk, ganti mentri ganti program. Mentri baru  komedi baru.

Ditanya, apakah Muhadjir Efendy itu bercanda atau mencuri perhatian Slamet bilang, “Ya, di tengah kontroversi penngantian Mendikbud malah bikin statemen yang mengejutkan”.

Menyitir yang sering dikemukakan Heri Nugroho, anggota DPRD Gunungkidul, supaya tidak melanggengkan idiom Jawa seje silit seje anggit.   

Dinilai publik, rupanya Muhadjir Efendy sungkan menggenjot kekurangan Anies Baswedan yang dianggap tidak lihai menjual Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Dodi Wijaya melihat dari sisi yang berbeda. Dia menyatakan, sekolah, masyarakat, dan orang tua tidak perlu kaget dengan adanya rencana Mendikbud yang baru.

“Belum semua menerapkan, tetapi di Gunungkidul banyak sekolah yang memulangkan siswa didiknya hingga jam 16.00. Rencana  Mentri, menurut saya bukan sesuatu yang baru,”  tandasnya.

Bahkan, demikian Dodi menambahkan, pondok pesantren jam pelajaran lebih panjang dari rencana Mendikbud.

“Yang menjadi kedala serius menurutnya adalah SDM kependidikan. Mencukupi atau tidak jumlah mereka untuk menghandel rencana tersebut. Kalau tidak kan harus mengangkat THL, dana diambil dari mana, ”  tanya Dodi.


DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...