Tampilkan postingan dengan label pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Jumat, 02 Juni 2023

TUJUH LAPAN TAHUN

Tembang Dhandhang-gula di bawah ini bisa menjadi gambaran sebagian hilangnya pekerti Pancasila di Indonesia.

PENGETAN
Lampahipun warganing negari 
Munggah langit aling-aling mega
Ngunandika sak kersane.
Lali kadang waruju
Dennya muni saget nyakiti
Angon rasa tan bisa
Remennya dinulu
Miyak wewadine bangsa 
Sesongaran kecalan lampah pekerti
Siji Juni Papat Lima.

TEMBANG DI ATAS CARA LAIN MEMPERINGATI LAHIRNYA PANCASILA

Sejumlah tokoh menyatakan, Pancasila  1 Juni 1945 merupakan rangkuman budi pekerti bangsa.

Pertanyaan menggelitik diajukan budayawan  Sujiwo Tejo. Benarkah Pancasila itu ada di Indonesia. 

Nyleneh tetapi nyata. Kalau ada, kata Sujiwo,  warga negara tidak perlu membeli air dengan harga mahal. 

Tembang Dhandhang-gula di bawah ini bisa menjadi gambaran sebagian hilangnya pekerti Pancasila di Indonesia.

PENGETAN
Lampahipun warganing negari 
Munggah langit aling-aling mega
Ngunandika sak kersane.
Lali kadang waruju
Dennya muni saget nyakiti
Angon rasa tan bisa
Remennya dinulu
Miyak wewadine bangsa 
Sesongaran kecalan lampah pekerti
Siji Juni Papat Lima.

Sejak dunia dalam kondisi tanpa sekat karena kemajuan teknologi komunikasi, sebagian budi pekerti bangsa yang termaktub di dalam Pancasila hilang.

Penduduk yang hampir mencapai 280 juta, tidak pandang bulu, dari usia kanak hingga kakek, dari rakyat bisa hingga pejabat semua berkelana ke langit.

Mereka terbang dengan  Facebook, Instagram, Tweter, Tik Tok dan sejenisnya. Bebas mengeluarkan pendapat dengan dalih dilindungi undang-undang. 

Sedikit yang menyadari, bahwa pendapat yang dianggap standar dan benar,  bisa saja menyakiti pihak lain.

Manusia Indonesia mulai kehilangan keseimbangan, kehilangan toleransi dalam  komunikasi. Kepinginnya pamer. Kepinginnya diakui bahwa dirinya serba pintar.

Tidak sedikit penduduk  yang kelewatan. Tanpa tedeng aling-aling membuka aib sesama warga, bahkan aib negara.

Semua itu sesungguhnya jauh dari pekerti yang diajarkan filosofi Pancasila.

Senin, 03 April 2023

JABATAN TINGGI PRATAMA PEMDA GUNUNGKIDUL BANYAK YANG KOSONG KARENA MUTASI DAN PENSIUN



                      Iskandar

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar, SIP. MPA. menyatakan, lembaga yang dipimpinnya segera membuka pendaftaran seleksi 5 (lima) Jabatan  Pimpinan Tinggi (JPT).

"Lima JPT itu antara lain: Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) dan Kepala 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," terang Iskandar, 3-4-2023.

Lebih rinci dia menjelaskan, Plt. Kepala Dinas Kominfo saat ini dijabat Kelik Yuniantoro Kepala Dinas Perdagangan.

Pejabat lama untuk dua dinas di atas digeser Bupati Sunaryanta, pada 1-4-2023 demi pemaksimalan pelayanan masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dipercayakan kepada Antonius Hary Sukmono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Plt. tersenut menurut Iskandar berlaku 3 bulan kedepan atau sebelum itu sudah ada calon terlantik.

Sekarang, kata dia, baru akan disiapkan seleksi terbuka untuk 5 jabatan pimpinan tinggi (JPT) tersebut.

Lima jabatan kosongan   itu, karena empat  dimutasi, satu pensiun yakni Winaryo, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dipertaru) sejak 1-2-2023.


(Bambang Wahyu)

Rabu, 08 Maret 2023

DALAM TIGA TAHUN DI GUNUNG KIDUL TERJADI 29 PELANGGARAN PEMANFAATAN TATA RUANG

 
DINAS Pertanahan dan Tata Ruang (Dipertaru) Gunungkidul tahun 2017-2020 membuat laporkan tentang pelanggaran pemanfaatan ruang. Pelanggaran tersebut terdiri atas 6 (enam) kategori. 

Awak media berusaha melacak  pelanggaran itu karena dalam waktu 3 tahun jumlahnya  mencapai 29 pelanggaran.

Sepertinya, lima yang masih tersisa belum tertangani merupakan pelanggaran kategori berat.

Pelanggaran kategori pemanfaatan ruang tanpa izin, dan pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam kurun 2017- 2020 masih ada 5 pelanggar.

Winaryo, Kepala Dinas Dipertaru Gunungkidul menyatakan, bahwa saat ini 8-3-2023, tidak lagi menjabat sebagai Kadinas.

"Matur nuwun Pak Bambang
Kulo pun pangsiun je," ucap Winaryo melalui aplikasi WhatsApp, 8-3-2023.

Selanjutnya Winaryo menginformasikan, bahwa Pelaksana Tugas Harian (PLH) adalah  Eddy Praptono, mantan kepala DPU PR, yang saat ini menjadi staf ahli  Bupati Bidang Ekonomi.

"Saya pensiun sejak 1 Februari, 2023," terang Winaryo.

Jenis pelanggaran yang masih nunggak itu adalah Pemanfaatan tata ruang tanpa izin 24 pelanggar. Sembilan belas  diantaranya diselesaikan, tetapi tahun 2020 masih tersisa 5 pelanggar.

Dikonfirmasi terpisah, Eddy Praptono selaku PLH Dipertaru,  tidak bersedia menjelaskan, apakah lima pelanggaran tersebut  sudah ditangani atau sebaliknya.  

(Bambang Wahyu)

Selasa, 07 Maret 2023

PENUNJUKAN PLH SEKDIN KOMINFO GINUNGKIDUL KEWENANGAN KEPALA DINAS

                   AS 
Kepala Dinas Kominfo, Drs. Wahyu Nugroho M.SI sejak Senin 6-3-2023 menjalankan tugas, tanpa sekretaris. Pasalnya AS tanggal 4-3-,2023 diamankan Polisi terkait dengan dugaan  korupsi Rp 470 juta.

Saat dikonfirmasi, Kadis Kominfo menyatakan, tidak ada kewenangan mempublis PLH Sekdin yang menggantikan AS.

"Coba konfirmasi ke Pak Sekda atau Pak Iskandar selaku Kepala Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Pak Iskandar," ujar Wahyu Nugroho di ruang kerjanya 7-3-2023. 

Ditemui terpisah Sekretaris Wilayah Daerah Sri Suhartanta, S.IP., M.Si meminta agar media konfirmasi, kepada instansi teknis yang menangani ASN.

"Cobi kontak ke Pak Kepala BKPPD, Pak Iskandar. Nuwun," pesan Sri  Suhartanta singkat.

AS, karena statusnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, demikian Kepala BKPPD Iskandar menyatakan, maka dilakukan pemberhentian sementara. Itu sesuai ketentuan UU ASN dan PP tentang Manajemen PNS. Yang bersangkutan diberhentikan sementara berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:  
a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Karena diberhentikan sementara, maka untuk pelaksanaan ketugasan  sekretaris Diskominfo dapat ditunjuk pelaksana harian (PLH) melalui surat perintah dari Kepala Dinas Kominfo terhitung sejak Sdr. AS ditahan," tegas Iskandar.

(Bambang Wahyu)

Senin, 26 September 2016

Kemelut Permusuhan Elit Nasional Berkepanjangan 3


AHOK-AHY, dok Tempo & Kompas

KELOMPOK  ‘ABA DAN ABME’  MULAI  ‘RAKIT SENJATA’

Mau irit, Pilkada DKI Jakarta mestinya cukup 1 putaran  dengan dua pasang cagub, tetapi jika ingin menghamburkan duit rakyat, obsinya pasti jatuh dua putaran, denga 3 pasang cagub. Dari sisi yang berbeda, dimunculkannya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tidak lepas dari imbas perseteruan nasional antara Mega-SBY. Di samping itu juga untuk mengrem syahwat politik Gerindra dan PKS.

Seperti diketahui. Cikeas tidak merasa perlu rembugan dengan Gerindra dan PKS dalam memunculkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni (Agsy), karena PPP, PAN dan PKB bersama Demokrat telah mencukupi untuk mengusung pasangan calon Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sikap itu diinisiasi SBY, Setelah Megawati Soekarno Putri menyatakan mengusung petahana.  Perang dingin, berubah menjadi perang terbuka. SBY bertekad menundukkan Mega, terlepas dari hasilnya nanti seperti apa. Tentu ini melalui kalkulasi politik versi SBY. Atau dia ingin mengulang kemenangan saat berebut kursi presiden tempo hari.

Yang santer terdengar saat ini bukan isu SARA melainkan isu ABA (Asal Bukan Ahok). Tetapi bagi pengikut SBY lain lagi, ABME (Asal Bukan Mega). Ini konsekuensi logis dari perilaku ‘jothakan’ yang berlarut-larut. Pasukan ABA dan ABME, selepas pendaftaran di KPU, resmi berhadapan lengkap dengan ‘persenjataan’ yang mereka miliki.

Suara di luaran, SBY dianggap terlalu tega memakan anak sendiri dengan mengorbankan putra sulung. AHY harus keluar dari jajaran TNI AD cukup dengan pundak Mayor.

“Kemunculan AHY selaku calon gubernur DKI disayangkan banyak pihak karena itu dianggap  prematur. Dari sisi kacamata yang berbeda, sesungguhnya sekarang inilah saat yang paling tepat,” kata Budi Utama politisi, mantan Ketua  DPRD  Gunungkidul, Senin 26/9/2016.

Selama ini SBY bungkam terhadap kandidat yang bermunculan, termasuk enggan omong calon dari internal Demokrat, karena sesungguhnya SBY sedang membuat kalkulasi politik untuk menciptakan momentum bagi AHY.

Perhitungan Budi Utama mengapa SBY mengambil langkah serupa, setidaknya mempertimbangkan 3 hal. Pertama kemandegan karier  AHY pada dinas kemiliteran. Kedua, Ibas tidak mampu ‘berkibas’. Ketiga estafet kepemimpinan demokrat pasca SBY ada di tangan AHY. Dia, SBY sudah merasa terlalu tua untuk menjadi ketua partai.

Terpilih dan tidaknya AHY menurut Budi Utama, tidak menjadi soal, tetapi kepentingan jangka panjang bisa lebih terjamin.

Siapa yang bakal menjadi ‘ayam sayur’? AJAR (Ahok-Jarot) atau AGSY (Agus-Sylviana) semua bergantung pada masyarakat DKI Jakarta.

Tidak selamanya perseteruan politik itu jelek. Akibat perseteruan, ongkos Pilkada bisa lebih irit. Itu sepanjang calonnya dua pasang.

Jangan salah sangka, sisi positif perseteruan hanya itu, tak ada yang lain. Buruknya lebih banyak. Yang pasti, dari sisi kepatutan ‘ora wangun’, negarawan kok jothakan.

Perseteruan nasional memicu perilaku saling sindir  antara yang berada di dalam kekuasaan dengan yang berada di luar system. Tidak ada nafas kebersamaan.

Secara umum, perlilaku pemimpin DKI pasca pilkada kemungkinan bakal  seperti itu. Padahal, Presiden Joko Widodo sedang giat-giatnya mengibarkan karakter gotong royong.

Kemelut Permusuhan Elit Nasional Berkepanjangan 2



Dasar hitungan plitik mamam apa janda Dani digandeng jadi Bacawagub? Foto Net
AHOK BERHASIL MEREBUT HATI PENGUASA BANTENG

Perseteruan Mega-SBY selama ini bisa dianggap merugikan, tetapi juga bisa sebaliknya. Suasana politik di DKI Jakarta jelang Pilkada 2017, bisa dinilai dalam suasana keruh, namun bisa pula dianggap demikian bening.  

Yang memiliki pandangan keruh pasti hanya menunggu dengan was-was, karena Ahok Sang Petahana dipandang terlampau kuat untuk dikalahkan. Tengok sana, tengok sini, siapa yang patut diajak berkongsi untuk membekuk Basuki Tjahaya Purnama sampai tulang belulangnya lumat.

Pasalnya, diakui atau tidak, Si Petahana itu ‘berkampanye’ sudah mulai permulaan tahun 2016. Kok tidak dihajar KPU? Lha yang berkampanye justru para bakal calon pelawan Ahok, yang banyak diunggah di YouTube. Maksud hati merobohkan Ahok, namun yang terjadi justru melambungkan nama mantan Bupati Belitung itu.

Contoh kecil ketika Ahok setuju bahwa Golkar, Nasdem dan Hanura mengusung dirinya sebagai bakal calon Gubernur DKI, kemudian Basuki meninggalkan Teman Ahok. Manuver ini, oleh lawan-lawan politik ini dianggap  sebagai calon pemimpin yang mencla-mencle.

Mereka sama sekali tidak menyadari kalau itu merupakan satu mata dari rantai besar Ahok, untuk membaca dan menjebak lawan-lawannya. Termasuk untuk membaca gerak kemauan penguasa tunggal PDI P, Megawati Soekarno Putri.

Ahok, kayaknya berusaha menjajagi pikiran Mega. Bener gak nih Bu Mega mau ‘wawuh’ secara politik dan personal dengan Pak SBY?. Soalnya begitu dia dielus-elus Golkar dkk, di seberang sana muncul kualisi kekeluargaan, yang PDI P ambil bagian di dalamnya.

Begitu jelas, bahwa Ahok menantang Mega dengan menggandeng mantan istri Ahmad Dani sebagai bakal calon wakil Gubernur. Masuk akal? Tidak. Pakai rumus politik apa Ahok nekad seperti itu. Dia, Ahok merasa perlu foto bareng dengan janda Dani, hanya untuk menggebrak hati Megawati.

Terbukti Tak berapa lama, PDI P mendeklarasikan pasangan Ahok-Jarot, kemudian Megawati menyatakan mengusung petahana sekaligus  memakaikan jaket merah tanpa logo PDI P.

Kartu as yang menurut Amin Rais berada di tangan Megawati, telak banget dibidik Ahok. Dan Gubernur yang oleh Nusron Wahid Ketua Timses Ahok dijuliki doble minoritas ini benar-benar berhasil merebut  penguasa Banteng.

Mega-SBY ‘jothakan’ bertahun-tahun. Eh, Si Ahok yang memperoleh keuntungan tanpa mengganggu kenikmatan perseteruan tersebut.

Kalau bukan Ahok, tidak akan bisa bermain seperti itu. Mesin politik ditambah Teman Ahok, tapa melihat faktor X, di angan-angan petahana mulai berilusi 50 plus 1 persen ada di tangan.

Musuh Mega menggeliat. Meminjam istilah yang digunakan Budi Utama, mantam Ketua DPRD Gunungkidul Demokrat tersengat, karena peta politik pilaka DKI main jelas.

Kemelut Permusuhan Elit Nasional Berkepanjangan 1

Kapan perseteruan itucair? foto Net


POTRET TOKOH DAN KEBENCIAN BERJAMAAH

Para tokoh di negeri ini mendongeng, bahwa NKRI adalah harga mati. Bhineka Tunggal Ika adalah perekat, sejak kerajaan Maja Pahit melantunkan tembang Amukti Palapa. Tetapi aneh bin ajaib, keluarga besar yang hidup di negeri ini tidak konsiten. Akibatnya, warga nyaris terbelah secara hitam putih.

Pengikut Soeharto yang kemudian dituding menjadi Soehartois, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berhadapan atau perang batin secara frontal dengan para Soekarnois.

Giliran berinya, kaum reformis mengutuk habis-habisan kelakuan rezim Orde Baru yang menurut catatan sejarah, telah dianggap membuhuh hampir 4 juta orang yang tak tahu dosa serta kesalahannya.

Pada rezim Kabinet Kerja, perang urat syaraf malah lebih dominan dan menajam. Permusuhan memuncak,  Megawati Soekarno Putri versus Susilo Bambang Yudhoyono tak kunjung mereda, malahan sebaliknya.

Presiden ke 5 dan Presiden ke 6 ini sama-sama mimiliki pengaruh / pengikut yang besar. Disayangkan, dua tokoh nasional tersebut perilakunya seperti minyak dengan air. Sangat ironis, dua-duanya menganggap NKRI merupakan harga mati, sementara mereka berdua tidak pernah akur. Sampai dianggap keterlaluan, karena momen Hari Raya Idul Fitri pun, lewat begitu saja, tanpa mereka manfaatkan.

Ada kebencian di antara Mega-SBY. Ada ketidaksukaan personal yang kemudian mudah menimbulkan dendam jamaah. Kubu Mega tak suka kubu SBY, meski para pengikut masing-masing kubu acap berbasa-basi saling memuji.

Pemanisnya adalah Bhineka Tungga Ika yang hanya mampir di bibir tetapi tidak menghunjam ke sanubari. Permusuhan serupa, meminjam cara berfikir Permadi, SH adalah perseteruan klasik. Permusuhan antara Pajajaran dengan Majapahit yang usianya mencapai 500 tahun.

Di Jawa Barat, Kata Permadi, tidak ada Jalan Hayam Wuruk, sebaliknya, Jawa  Timur, tidak ada yang suka menggunakan Jalan Siliwangi.

Seorang Kiai dengan gaya yang khas menyindir, bahwa bangsa ini sangat tidak siap dalam hal menghadapi perbedaan. Mereka saling merasa benar, merasa paling hebat, merasa paling agamis, kemudian menganggap orang lain salah, orang lain lemah, orang lain kafir.

Di antara kita tidak ada kesadaran, kata Pak Kiai, bahwa pasir, semen, batu bata, air, kayu, besi, yang secara materiil berbeda-beda, tetapi ketika menyatu, berubah menjadi sebuah bangunan rumah yang kokoh dan megah. Ini merupakan gambaran dari konsep abstrak Bhineka Tunggal Ika.

Sungguh, NKRI dalam konteks Bhineka Tunggal Ika harganya sedemikian mahal. Bukti kongkrit ada di depan mata. Bagaimana harus belajar dari contoh seperti itu? Anggap saja Megga versus SBY adalah rel kerta. Berjajar tak pernah ketemu, tapi juga tak pernah bertengkar.     

Sabtu, 03 September 2016

BPD ‘Perampok’ Partisipasi Masyarakat



Cara kerja BPD diniai tidak maksimal. Berbagai tokoh di Gunungkidul mulai menyoroti. Meski ada yang bernada membela, tetapi tidak sedikit yang mengkritik secara pedas dan tajam.

Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terkait dengan tata pemerintahan, masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi. Prakteknya, hal seperti itu tidak pernah terjadi, karena hak masyarakat dianggap telah terwakili oleh lembaga Bada Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara menurut UUD 145, pada hakekatnya hak seseorang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ini merupakan penyebab utama, akselersi pembangunan desa menjadi tersendat.

Arif Wibowo, mantan anggota BPD yang kali ini duduk sebagai anggota DPRD II Gunngkidul merespon fenomena di atas. Kader PKS ini nadanya sedikit membela BPD. Dia menyatakan, bahwa  BPD pada masanya dengan BPD saat ini  jauh berbeda.

“Mengapa BPD tidak terjun ke masyarakat untuk meyerap aspirasi, karena kali pertama ada BPD, tetapi tidak ada anggran. Di samping itu, saat ini fungsi BPD bukan lagi sebagai lembaga perwakilan, melainkan sebagai lembaga permusyawaratan,” kata Arif Wibowo, Sabtu 3/9/2016.

Menurutnya aspirasi warga dewasa ini cukup disampaikan oleh Dukuh kepada Desa, yang proses serta  mekanisme penjaringannya dilakukan pada saat kumpulan RT / RW di forum arisan.

Pendapat Arif Wibowo berseberangan alur pikiran Dodi Wijaya yang juga anggota DPRD Gunungkidul. “Setahu saya, tugas dan fungsi BPD mirip DPRD. Kaitanya dengan APB-Desa, perdes, dan pengawasan, seharusnya didaului dengan melakukan penyerapan aspirasi warga,” ujar Dodi.


Pemikiran Dodi sealur dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Pasal 4 huruf d. Di sana disebutkan, bahwa Pengaturan Desa bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

Dodi Wijaya juga merujuk Pasal 68 Ayat (1) huruf c. Di dalam pasal tersebut dinyatakan, masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 
Dua pasal yang melatarbelakani pemikiran Dodi di atas  sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Di dalam praktek tata pemerintahan desa, partisipasi  tidak pernah terwujut.

Banyak warga yang tidak mengerti program pembangunan desa, karena mereka memang tidak diberi ruang untuk berpartisipasi. Hal ini digaris bawahi Slamet SPd. MM, anggota DPRD DIY. “BPD tidak pernah melakukan penjaringan aspirasi,” timpalnya.

Sangat ironis, ini pengalaman Budi Haryanto, selaku Sekdes Desa Karangmojo, bahwa yang banyak menyerap aspirasi warga justru pemerintah desa, bukan BPD. “Bukan sekedar latah mengekor Presiden Jokowi. Perangkat desa sudah selayaknya berlaku demikian,” ujarnya

Patut disayangkan, bahwa BPD dalam hal ini menjadi lembaga yang justru kontra dengan kemauan Peraturan serta Perundang-Undangan yang berlaku. Terindikasi, pasal yang berkaitan dengan fungsi serta kewajiban BPD tidak berjalan mulus.

Pasal 55 huruf b. yang menyatakan bahwa BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa  tidak dijalankan dengan baik. Termasuk Pasal 63 huruf c. yang substasinya BPD menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.

Karena Pasal yang memuat fungsi serta kewajiban BPD tidak dijalankan secara konsekuen, akibatnya aspirasi warga desa tertahan. BPD merasa, bahwa yang dipikirkan secara personal merupakan representasi pendapat masyarskat. Dalam hal ini BPD yang rohnya merupakan ‘Badan Permusyawaratan’ berubah bentuk menjadi ‘Badan Perampok’ partisipasi masyarkat.

Makin pedes dan tajam, “Pada hemat saya BPD itu stagnan, dan tidak proaktif,” timbrung Ton Martono, dalam kapasitasnya sekaku warga desa Karang rejek, Kecamatan Wonosari.

DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...