Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan

Rabu, 27 Mei 2020

PERANGKAT DESA DIBERI KESEMPATAN KULIAH DENGAN BEA SISWA

GUNUNGKIDUL, - Investasi gagasan di bidang pendidikan untuk Kabupaten Gunungkidul terasa terlalu mahal. Setidaknya, itu dilihat dari ketersediaan sumberdana dan rutinitas pelayanan birokrasi.

Pemikiran yang mengarah pada kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul di Gunungkidul masih relatif langka. 

Sutrisna Wibawa, tokoh inteltual daerah, asal Sokaliman, Bejiharja, Karangmaja yang pernah menjadi guru SD Karangmaja selama dua tahun  1983-1985  ini menggagas perlunya perangkat desa didorong ke bangku kampus dengan bea siswa.

Hal itu menurutnya untuk keperluan percepatan pembangunan kawasan pinggiran, guna mengimbangi perkembangan daerah perkotaan.

Sutrisna Wibawa belum menjabarkan secara teknis, bagainana upaya pengadaan dana beasiswa, bilamana 144 desa mengajukan satu, dua atau  bshksn tiga perangkatnya untuk mengikuti kuliah. 

Pastilah ampang ditebak, bahwa  arah pemikiran pengadaan dana biasiswa  bagi perangkat desa, akan dibebankan kepada APBD. Atau paling tidak, akan digali dari  kepedulian pihak ketiga seperti Perusahaan Daerah atau BUMN dalam bentuk CSR.

Kerumitan pertama ada di sektor pengadaan biaya, menyusul persoalan kedua, yaitu soal pengaturan waktu oleh perangkat yang menempuh kuliah di perguruan tinggi. 

Kuliah secara formal dengan melayani masyarakat adalah dua persoalan yang berbeda. Pembagian dan pengaturan waktu menjadi penting. Dalam hal ini pasti dibutuhkan regulasi yang jelas, baik tingkat daerah maupun desa. 

Akan beda persoalan, bilamana kuliah dilakukan secara online, mengingat pengalaman lokckdown seperti masa pandemi Covid-19.

Bambang Wahyu Widayadi

Senin, 17 Juli 2017

Serenade Pantai Gesing, Antologi Cerpen Untuk Bumi Handayani


September 2016 silam, Dinas Pariwisata Gunungkidul menyelenggarakan sayembara penulisan cerita pendek berlatar-belankang pariwisata. Dari enampuluh tujuh cerpen yang masuk, 27 di antaranya terpilih dalam kategori terbaik. Bulan ini rencananya naik cetak dalam bentuk  Antologi Cerpen bertajuk Serenade Pantai Gesing.

Hal di atas dikemukakan  Esti Nuryani Kasam, S.S. M.A. selaku editor antologi cerita pendek yang  segera terbit, guna melengkapi media promosi wisata di Gunungkidul.

Menurut Esti Nuryani, selama ini, promosi pariwisata Gunungkidul banyak dilakukan melalui surat kabar, media elektronik radio, televisi, website, maupun media sosial.

Esti bersama Hariwijaya, S.S. M.Si. dari Forum Penulis Negeri Batu (FPNB) selaku salah satu juri dalam lomba cerita pendek memunculkan  ide baru. 

“Tidak ada salahnya kalau promosi wisata itu juga ditempuh melalui jalur kebudayaan dalam bentuk buku kumpulan cerita pendek,” kata Esti Nuryani Kasam, 17/7/17.

Dijelaskan, dalam bunga rampai tersebut, masing-masing penulis lokal  bertutur mengenai sejumlah tempat wisata.   Menrut Easti, paparan para cerpenist, secara faktual patut diketahui publik.

“Setidaknya, dengan membaca 27 cerita pendek tersebut, wisatawan memperoleh abstraksi atau ganbaran global mengenai tempat-tempat wiata yang layak dikujungi,” imbuhnya.

Tak hanya itu, menurut Esti, antologi cerpen ini bisa menduniakan Gunungkidul.  Esti yang pengajar sekaligus penulis lepas ini mengatakan, inisiator pembuatan dan penerbitan buku adalah murni gagasan dia, didukung Hariwijaya, selaku direktur penerbit Elmatera.


Tentang  27 cerita pendek yang dimaksud, Esti menjabarkan: 1. Serenade Pantai Gesing (Siska Yuniati), 2. Senja di Pantai Seruni (Fajar Setiawan), 3. Kembang Gunung Kapur (Hasta Indriyana), 4. Simbok dan Ladang Amalnya  (Sri Maryati), 5. Cerita Panjang Yang Perlu Kau Dengar (Mini GK), 6. Bunga Senja Pantai Pok Tunggal (Astari Juwita Ning Tyas), 7. Bapaku Yang Gila (Ermawati), 8. Surat Dalam Botol Untuk Bapak (Mutia Kymoot), 9. Menghitung Matahari (Hendry Bodigo), 10. Makan (Dewi Ermawati), 11 Nasi Tanjung (Al Hasna), 12. Belalang Goreng (Delilah Handani), 13. Mata Yang Bicara (Lisaw),  14.  Rindu (Amalia), 15. Sepotong Hati Di Indrayanti (Inung Setyami), 16. Bukan Putaran Ganjil (Bayu Setiyani), 17. Surga Duniawi Negeri Batu (Bima Pratama), 18. Siluet Jingga  di Langit Nglambor (penulis tak terlacak), 19. Tandus Tapi Tak Haus (Satriya Guntara), 20. Hdden Paradise of Gunungkidul (Asyad Arsya), 21. Pok Tunggal dan Pemulung Surga (Reza Pahlewi Wirananta), 22. Alasanku Berahan (Tafrid Huda), 23. Nostalgia (penulis tak terlacak), 24. Bukan Lagi 1000 Gunung (Safira Fauziana Thahar), 25 Kosakora (Fitriana), 26. Sawi Putih di Pucuk Rembulan (Bambang Wahyu Widayadi), dan 27. Cara Mencintai (Rizal Alief). 

Senin, 17 Oktober 2016

Hujan Ngelantur, Bukan Ilmu Titen, Bukan Siklus Lima Tahunan


Ki Sangga Langit, foto Bewe

Hujan turun sepanjang tahun biasa terjadi di zona yang dilewati garis katulistiwa seperti Kalimatan. Pulau Jawa dan Bali, diguyur hujan paling banter 4, 5 atau 6 bulan. Kenyataan, tahun 2016 pakar klimatologi bilang terjadi Jawa Bali terjadi kemarau basah. Tahun 2017 ada kemungkinan hujan juga bakal suntuk. Mengapa hujan di Pulau Jawa dan Bali menjadi seperti di Kalimantan, berdasarkan perhitungan kejawen, ada cerita cukup menarik untuk disimak.

“Saya tidak anti ilmu moderen seperti yang digunakan para pakar iklim dan BMKG. Pujangga Jawa, jauh sebelum republik ini berdiri telah mempunyai hitung-hitungan, terkait dengan banyak sedikitnya curah hujan dalam  waktu setahun. Hujan ngelantur yang mereka sebut kemarau basah, bukan berdasarkan ilmu titen, bukan pula siklus lima tahunan,” ujar Ki Sangga Langit, yang nama aslinya Hartono, mantan Kades   Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, Senin 17/10/2016.

Merujuk ilmu yang dihimpun Kandjeng Pangeran Haryo Tjakraningrat, Ki Sangga Langit mengatakan, banyak sedikitnya curah hujan berkaitan dengan hari jatuhnya tanggal 1 Suro atau  Muharam.

Secara detail Ki Sangga Langit bertutur, Pujangga Jawa membagi  7 (tujuh) nama tahun dimulai dari Ahad sampai Sabtu.

Pertama, tanggal 1 Suro jauh hari Ahad disebut Dete Kenaba, artinya Tahun Kelabang, cirinya hujan sangat jarang, dedaunan kering rontog.

Kedua, tanggal 1 Suro jatuh hari Senin dinamai Somo Warjito artinya Tahun Cacing, terlalu murah hujan, tanah becek, tanaman polowijo gagal panen.

Ketiga, tanggal 1 Suro jatuh hari Selasa disebut Anggoro Rekoto artinya Tahun Kepiting, kategori murah hujan, tetapi tananam cukup baik.

Keempat, tanggal 1 Suro jatuh hari Rabu, Buda Mahesobo sebutannya Tahun Kerbau, hujan terlalu banyak, pertumbuan tanaman tidak bagus.

Kelima, tanggal 1 Suro jatuh hari Kamis, itu Respati Mintuno dinamakan Tahun Ikan), curah hujan sedang, tanaman berhasil.

Keenam, tanggal 1 Suro jatuh hari Jumat, Sukro Mangkoro alias Tahun Udang, murah hujan, tanaman sedang.

Ketujuh, tanggal 1 Suro jatuh hari Sabtu, Tumpak Menda dinamai Tahun Kambing, hujan terlampau jarang, tanaman gagal. 

“Menengok tahun lalu, tanggal 1 Suro jatuh hari Rabu 14 Oktober 2015, Tahun Kerbau. Seperti  kita ketahui bersama, hujan ngelantur hingga Senin 10 Oktober 2016, Tahun Cacing. Ke depan, ada kemungkinan, hujan suntuk sampai Jumat 7 Oktober 2017, sampai ketemu Tahun Udang” ujar Ki Sangga Langit.     

Sebagian besar warga yang berpendidikan Barat mengatakan hitungan Kejawen merupakan ilmu titen. Menurut Ki Sangga Langit itu salah besar. Kejawen bukan ilmu titen.  

“Mereka, pada dasarnya malas mempelajari, padahal bukunya jelas ada. Mosok hari peringatan orang mati disebut ilmu titen,” sebut Ki Sangga Langit menunjuk contoh.

Senin, 03 Oktober 2016

Angka Bunuh Diri Tinggi, Gunungkidul Lemah Data Lemah Solusi


foto net

Purwanto ST, anggota DPRD Gunungkidul mengatakan, berita tentang warga bunuh diri di daerahnya tiap tahun, tiap bulan, bahkan hampir tiap minggu dan hari menghiasi halaman media massa. Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan,  Pemerintah tidak melakukan langkah kongrit untuk menurunkan angka bunuh diri karena lemah dalam pencatatan data.  

“Dinsosnakertrans selaku institusi yang bertanggungjawab secara teknis terhadap masalah sosial seperti ini, bahkan  tidak memiliki data rinci dari tahun ke tahun, berapa ratus warga yang nekad memilih bunuh diri,” kritik Purwanto, Jumat, 30/9/2016.

Padahal menurut Ketua Komisi C,  kenderungan warga bunuh diri itu terjadi sejak tahun 1980-an. Pemerintah, menurutnya justru seperti setuju terhadap deklarasi yang dilakukan media massa, bahwa di Gunungkidul ada  pulung gantung.   

“Itu pemberitaan yang omong kosong,  tidak bisa dipertanggungjawabkan sekaligus tidak memiliki dasar akademis,” tuturnya.

Merujuk data Bagian Operasional Polres Gunungkidul, Purwanto mencatat, tahun 2007, 2008, 2009 angka bunuh diri mencapai 31, 29, serta 27 orang. Dalam kurun 35 tahun mulai 1980-2015 , kata dia, diambil pertahun rata-rata terjadi  25 orang, maka angka bunuh diri di Gunungkidul mencapai 875 orang.

“Itu angka kasar dalam bentuk asumsi, kenyataan bisa lebih bisa kurang. Kelemahan pemerintah, selama ini tidak melakukan pencatan data secara cermat,” ulas Purwanto.

Mati karena bunuh diri tidak bisa dianggap problem sosial yang enteng. Menurut Purwanto, penangannanya perlu dilakukan  lintas sektoral, mulai dari Dinsosnakertras, BPMPKB bekerjasama dengan Kantor Kementrian Agama, juga Polres Gunungkidul.

Lebih jauh Puwanto menjelaskan, mati dengan cara bunuh diri itu bukan takdir, tetapi pilihan  dangkal karena sempitnya ilmu yang ada pada pelaku. Bukan pula ‘pulung’ sebagaimana dilegalkan media massa serta sebagian masyarakat Gunungkidul selama ini.

Selasa, 06 September 2016

PRESIDEN JOKOWI ADU GAJAH, ITU POLITIK BALAS DENDAM



Seorang aktifis media sosial (netizen) dengan bangga menyebut, politik adu gajah Jokowi sangat jitu. Tak salah, dia adalah Budi Utama, mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Gunngkidul yang tersingkir karena konflik internal tahun 2014. Tokoh ini sekarang aktif sebagai pengamat politik sambil  menekuni dunia property.

“Dari dulu hingga kini penjajah bisa menguasai Nusantara karena lihai menggunakan politik pecah belah alias adu domba,” tutur Budi Utama 6/9/2016. Menurutnya,  salah satu karakter bangsa Indonesia memang  suka diperlaukan seperti itu.

“Dalam berpolitik luar negeri, sekarang ini gantian Jokowi menerapkan politik adu gajah,” tadasnya.

Kiblat politik luar negeri yang selama ini lebih tertuju ke Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, lanjut Budi Utama, oleh Jokowi diimbangi dengan menggandeng Tiongkok, Rusia, Korea, dan negara2 Timur Tengah. Politik adu gajah ini sangat jitu menempatkan Indonesia dalam posisi strategis.

“Investasi besar-besaran masuk dari banyak negara contohnya kilang minyak terbesar oleh Rusia, kereta cepat oleh Tiongkok, pesawat tempur oleh Korea,” tunjuknya mantab.

Bahkan, kata dia,  Indonesia selalu mendapat kesempatan terhormat dalam panggung international. Hampir setiap ada even internasional Jokowi menjadi pembicara utama.

Merujuk preambul UUD 1945, langkah Presiden Joko Widodo seperti  ditunjukkan Budi Utama, sepanjang penafsiran itu   benar,  maka langkah Presden Jokowi tidak lebih dari politik balas dendam. Indonesia pernah diadu domba, sekarang balik mengadu gajah.

Pengamat politik dan media, Joko Priyatmo, yang lebih akrab dipanggil Jepe, mengoreksi statemen Budi Utama. Dia membuka kritik  dengan menunjuk alinea ke 4 preambul UUD 1945.

Di sana dinyatakan, kata Jepe, bahwa salah satu item yang  diperjuangkan banga Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Di dalam pembukaan UUD 1945 tidak termuat perintah adu domba apalagi adu gajah. Kalau toh Presiden menggandeng Rusia dan RRC bukan dalam konteks adu gajah, melainkan dalam upaya menggaet modal asing untuk keperluan pembangunan, dengan resiko yang tidak ringan,” sanggah Jepe.

Lelaki dua anak ini sangat yakin bahwa negara tidak ada kebijakan adu gajah. Menurutnya itu adalah statemen yang sumbernya bukan dari kalangan Istana, melainkan adalah penafsiran pribadi Budi Utama.

“Jadi tidak usah direken / diperhatikan, karena berbahaya bisa menjadi stigma buruk bagi Indonesia. Tidak usah diadu pun mereka sudah perang berebut pengaruh,” pungkasnya.

Sabtu, 27 Agustus 2016

SMA / SMK BATAL DIKELOLA PROPINSI?



 
Slamet. dok pri
Jenjang pendidikan menengah mencakup SMA dan SMK berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikelola olen Pemerintah Propinsi. Semenrata itu untuk jenjang pendidikan dasar diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Selama UU tersebut tidak / belum diubah, amanat itu harus dilaksanakan.

Mendadak Walikota Blitar mengajukan gugatan ke  Mahkamah Konstitusi menyangkut Pasal 15 Ayat 1 dan 2, terkait lampiran huruf A. Pada lampiran yang dimaksud secara tegas dinyatakan, bahwa menejemen pendidikan Propinsi mengelola pendidikan menengah, kabupaten menglola pendidikan dasar.

Gugatan tersebut dilandasi adanya kekhawatiran, bahwa pendidkan gratis yang selama ini dinikmati warga akan berubah menjadi sebaliknya. Di sisi lain, hingga saat ini, MK belum mengeluarkan putusan apapun.

Pengambilalihan pengelolaan yang rencananya akan dilaksanakan Januari 2017, menurut Slamet, SPd. MM,   politisi Golkar, anggota Komisi A DPRD DIY, rupanya bakal batal dilaksanakan.

“Padahal, kalau itu diberakukan, paling tidak tiga (3) keuntungan dipetik sekaligus,” kata Slmet, Sabtu pagi 27/8/2016.

Pertama, kata dia, pengelolaan bisa fokus, karena Pesat menangani perguruan tinggi, Propinsi pendidikan menengah, Kabupaten pendidikan dasar. Yang kedua, kemungkinan terjadi KKN pada masa penerimaan siswa baru adalah kecil. Keuntungan ketiga, pemerataan kuaitas pendidikan terjaga, karena guru berkualitas akan menyebar, tidak menumpuk di kota.

Sumber lain menginformasikan, bahwa kemungkinan mundurnya peralihan pengelolaan SMA / SMK, karena Peraturan Pemerintah yang secara teknis mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan, hingga kini belum diterbitkan.

DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...