PRESIDEN JOKOWI ADU GAJAH, ITU POLITIK BALAS DENDAM

Seorang aktifis media sosial (netizen) dengan bangga menyebut, politik adu gajah Jokowi sangat jitu. Tak salah, dia adalah Budi Utama, mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Gunngkidul yang tersingkir karena konflik internal tahun 2014. Tokoh ini sekarang aktif sebagai pengamat politik sambil  menekuni dunia property.

“Dari dulu hingga kini penjajah bisa menguasai Nusantara karena lihai menggunakan politik pecah belah alias adu domba,” tutur Budi Utama 6/9/2016. Menurutnya,  salah satu karakter bangsa Indonesia memang  suka diperlaukan seperti itu.

“Dalam berpolitik luar negeri, sekarang ini gantian Jokowi menerapkan politik adu gajah,” tadasnya.

Kiblat politik luar negeri yang selama ini lebih tertuju ke Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, lanjut Budi Utama, oleh Jokowi diimbangi dengan menggandeng Tiongkok, Rusia, Korea, dan negara2 Timur Tengah. Politik adu gajah ini sangat jitu menempatkan Indonesia dalam posisi strategis.

“Investasi besar-besaran masuk dari banyak negara contohnya kilang minyak terbesar oleh Rusia, kereta cepat oleh Tiongkok, pesawat tempur oleh Korea,” tunjuknya mantab.

Bahkan, kata dia,  Indonesia selalu mendapat kesempatan terhormat dalam panggung international. Hampir setiap ada even internasional Jokowi menjadi pembicara utama.

Merujuk preambul UUD 1945, langkah Presiden Joko Widodo seperti  ditunjukkan Budi Utama, sepanjang penafsiran itu   benar,  maka langkah Presden Jokowi tidak lebih dari politik balas dendam. Indonesia pernah diadu domba, sekarang balik mengadu gajah.

Pengamat politik dan media, Joko Priyatmo, yang lebih akrab dipanggil Jepe, mengoreksi statemen Budi Utama. Dia membuka kritik  dengan menunjuk alinea ke 4 preambul UUD 1945.

Di sana dinyatakan, kata Jepe, bahwa salah satu item yang  diperjuangkan banga Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Di dalam pembukaan UUD 1945 tidak termuat perintah adu domba apalagi adu gajah. Kalau toh Presiden menggandeng Rusia dan RRC bukan dalam konteks adu gajah, melainkan dalam upaya menggaet modal asing untuk keperluan pembangunan, dengan resiko yang tidak ringan,” sanggah Jepe.

Lelaki dua anak ini sangat yakin bahwa negara tidak ada kebijakan adu gajah. Menurutnya itu adalah statemen yang sumbernya bukan dari kalangan Istana, melainkan adalah penafsiran pribadi Budi Utama.

“Jadi tidak usah direken / diperhatikan, karena berbahaya bisa menjadi stigma buruk bagi Indonesia. Tidak usah diadu pun mereka sudah perang berebut pengaruh,” pungkasnya.