Tampilkan postingan dengan label perilaku. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label perilaku. Tampilkan semua postingan

Senin, 26 September 2016

Kemelut Permusuhan Elit Nasional Berkepanjangan 3


AHOK-AHY, dok Tempo & Kompas

KELOMPOK  ‘ABA DAN ABME’  MULAI  ‘RAKIT SENJATA’

Mau irit, Pilkada DKI Jakarta mestinya cukup 1 putaran  dengan dua pasang cagub, tetapi jika ingin menghamburkan duit rakyat, obsinya pasti jatuh dua putaran, denga 3 pasang cagub. Dari sisi yang berbeda, dimunculkannya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tidak lepas dari imbas perseteruan nasional antara Mega-SBY. Di samping itu juga untuk mengrem syahwat politik Gerindra dan PKS.

Seperti diketahui. Cikeas tidak merasa perlu rembugan dengan Gerindra dan PKS dalam memunculkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni (Agsy), karena PPP, PAN dan PKB bersama Demokrat telah mencukupi untuk mengusung pasangan calon Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sikap itu diinisiasi SBY, Setelah Megawati Soekarno Putri menyatakan mengusung petahana.  Perang dingin, berubah menjadi perang terbuka. SBY bertekad menundukkan Mega, terlepas dari hasilnya nanti seperti apa. Tentu ini melalui kalkulasi politik versi SBY. Atau dia ingin mengulang kemenangan saat berebut kursi presiden tempo hari.

Yang santer terdengar saat ini bukan isu SARA melainkan isu ABA (Asal Bukan Ahok). Tetapi bagi pengikut SBY lain lagi, ABME (Asal Bukan Mega). Ini konsekuensi logis dari perilaku ‘jothakan’ yang berlarut-larut. Pasukan ABA dan ABME, selepas pendaftaran di KPU, resmi berhadapan lengkap dengan ‘persenjataan’ yang mereka miliki.

Suara di luaran, SBY dianggap terlalu tega memakan anak sendiri dengan mengorbankan putra sulung. AHY harus keluar dari jajaran TNI AD cukup dengan pundak Mayor.

“Kemunculan AHY selaku calon gubernur DKI disayangkan banyak pihak karena itu dianggap  prematur. Dari sisi kacamata yang berbeda, sesungguhnya sekarang inilah saat yang paling tepat,” kata Budi Utama politisi, mantan Ketua  DPRD  Gunungkidul, Senin 26/9/2016.

Selama ini SBY bungkam terhadap kandidat yang bermunculan, termasuk enggan omong calon dari internal Demokrat, karena sesungguhnya SBY sedang membuat kalkulasi politik untuk menciptakan momentum bagi AHY.

Perhitungan Budi Utama mengapa SBY mengambil langkah serupa, setidaknya mempertimbangkan 3 hal. Pertama kemandegan karier  AHY pada dinas kemiliteran. Kedua, Ibas tidak mampu ‘berkibas’. Ketiga estafet kepemimpinan demokrat pasca SBY ada di tangan AHY. Dia, SBY sudah merasa terlalu tua untuk menjadi ketua partai.

Terpilih dan tidaknya AHY menurut Budi Utama, tidak menjadi soal, tetapi kepentingan jangka panjang bisa lebih terjamin.

Siapa yang bakal menjadi ‘ayam sayur’? AJAR (Ahok-Jarot) atau AGSY (Agus-Sylviana) semua bergantung pada masyarakat DKI Jakarta.

Tidak selamanya perseteruan politik itu jelek. Akibat perseteruan, ongkos Pilkada bisa lebih irit. Itu sepanjang calonnya dua pasang.

Jangan salah sangka, sisi positif perseteruan hanya itu, tak ada yang lain. Buruknya lebih banyak. Yang pasti, dari sisi kepatutan ‘ora wangun’, negarawan kok jothakan.

Perseteruan nasional memicu perilaku saling sindir  antara yang berada di dalam kekuasaan dengan yang berada di luar system. Tidak ada nafas kebersamaan.

Secara umum, perlilaku pemimpin DKI pasca pilkada kemungkinan bakal  seperti itu. Padahal, Presiden Joko Widodo sedang giat-giatnya mengibarkan karakter gotong royong.

Kemelut Permusuhan Elit Nasional Berkepanjangan 2



Dasar hitungan plitik mamam apa janda Dani digandeng jadi Bacawagub? Foto Net
AHOK BERHASIL MEREBUT HATI PENGUASA BANTENG

Perseteruan Mega-SBY selama ini bisa dianggap merugikan, tetapi juga bisa sebaliknya. Suasana politik di DKI Jakarta jelang Pilkada 2017, bisa dinilai dalam suasana keruh, namun bisa pula dianggap demikian bening.  

Yang memiliki pandangan keruh pasti hanya menunggu dengan was-was, karena Ahok Sang Petahana dipandang terlampau kuat untuk dikalahkan. Tengok sana, tengok sini, siapa yang patut diajak berkongsi untuk membekuk Basuki Tjahaya Purnama sampai tulang belulangnya lumat.

Pasalnya, diakui atau tidak, Si Petahana itu ‘berkampanye’ sudah mulai permulaan tahun 2016. Kok tidak dihajar KPU? Lha yang berkampanye justru para bakal calon pelawan Ahok, yang banyak diunggah di YouTube. Maksud hati merobohkan Ahok, namun yang terjadi justru melambungkan nama mantan Bupati Belitung itu.

Contoh kecil ketika Ahok setuju bahwa Golkar, Nasdem dan Hanura mengusung dirinya sebagai bakal calon Gubernur DKI, kemudian Basuki meninggalkan Teman Ahok. Manuver ini, oleh lawan-lawan politik ini dianggap  sebagai calon pemimpin yang mencla-mencle.

Mereka sama sekali tidak menyadari kalau itu merupakan satu mata dari rantai besar Ahok, untuk membaca dan menjebak lawan-lawannya. Termasuk untuk membaca gerak kemauan penguasa tunggal PDI P, Megawati Soekarno Putri.

Ahok, kayaknya berusaha menjajagi pikiran Mega. Bener gak nih Bu Mega mau ‘wawuh’ secara politik dan personal dengan Pak SBY?. Soalnya begitu dia dielus-elus Golkar dkk, di seberang sana muncul kualisi kekeluargaan, yang PDI P ambil bagian di dalamnya.

Begitu jelas, bahwa Ahok menantang Mega dengan menggandeng mantan istri Ahmad Dani sebagai bakal calon wakil Gubernur. Masuk akal? Tidak. Pakai rumus politik apa Ahok nekad seperti itu. Dia, Ahok merasa perlu foto bareng dengan janda Dani, hanya untuk menggebrak hati Megawati.

Terbukti Tak berapa lama, PDI P mendeklarasikan pasangan Ahok-Jarot, kemudian Megawati menyatakan mengusung petahana sekaligus  memakaikan jaket merah tanpa logo PDI P.

Kartu as yang menurut Amin Rais berada di tangan Megawati, telak banget dibidik Ahok. Dan Gubernur yang oleh Nusron Wahid Ketua Timses Ahok dijuliki doble minoritas ini benar-benar berhasil merebut  penguasa Banteng.

Mega-SBY ‘jothakan’ bertahun-tahun. Eh, Si Ahok yang memperoleh keuntungan tanpa mengganggu kenikmatan perseteruan tersebut.

Kalau bukan Ahok, tidak akan bisa bermain seperti itu. Mesin politik ditambah Teman Ahok, tapa melihat faktor X, di angan-angan petahana mulai berilusi 50 plus 1 persen ada di tangan.

Musuh Mega menggeliat. Meminjam istilah yang digunakan Budi Utama, mantam Ketua DPRD Gunungkidul Demokrat tersengat, karena peta politik pilaka DKI main jelas.

Kemelut Permusuhan Elit Nasional Berkepanjangan 1

Kapan perseteruan itucair? foto Net


POTRET TOKOH DAN KEBENCIAN BERJAMAAH

Para tokoh di negeri ini mendongeng, bahwa NKRI adalah harga mati. Bhineka Tunggal Ika adalah perekat, sejak kerajaan Maja Pahit melantunkan tembang Amukti Palapa. Tetapi aneh bin ajaib, keluarga besar yang hidup di negeri ini tidak konsiten. Akibatnya, warga nyaris terbelah secara hitam putih.

Pengikut Soeharto yang kemudian dituding menjadi Soehartois, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan berhadapan atau perang batin secara frontal dengan para Soekarnois.

Giliran berinya, kaum reformis mengutuk habis-habisan kelakuan rezim Orde Baru yang menurut catatan sejarah, telah dianggap membuhuh hampir 4 juta orang yang tak tahu dosa serta kesalahannya.

Pada rezim Kabinet Kerja, perang urat syaraf malah lebih dominan dan menajam. Permusuhan memuncak,  Megawati Soekarno Putri versus Susilo Bambang Yudhoyono tak kunjung mereda, malahan sebaliknya.

Presiden ke 5 dan Presiden ke 6 ini sama-sama mimiliki pengaruh / pengikut yang besar. Disayangkan, dua tokoh nasional tersebut perilakunya seperti minyak dengan air. Sangat ironis, dua-duanya menganggap NKRI merupakan harga mati, sementara mereka berdua tidak pernah akur. Sampai dianggap keterlaluan, karena momen Hari Raya Idul Fitri pun, lewat begitu saja, tanpa mereka manfaatkan.

Ada kebencian di antara Mega-SBY. Ada ketidaksukaan personal yang kemudian mudah menimbulkan dendam jamaah. Kubu Mega tak suka kubu SBY, meski para pengikut masing-masing kubu acap berbasa-basi saling memuji.

Pemanisnya adalah Bhineka Tungga Ika yang hanya mampir di bibir tetapi tidak menghunjam ke sanubari. Permusuhan serupa, meminjam cara berfikir Permadi, SH adalah perseteruan klasik. Permusuhan antara Pajajaran dengan Majapahit yang usianya mencapai 500 tahun.

Di Jawa Barat, Kata Permadi, tidak ada Jalan Hayam Wuruk, sebaliknya, Jawa  Timur, tidak ada yang suka menggunakan Jalan Siliwangi.

Seorang Kiai dengan gaya yang khas menyindir, bahwa bangsa ini sangat tidak siap dalam hal menghadapi perbedaan. Mereka saling merasa benar, merasa paling hebat, merasa paling agamis, kemudian menganggap orang lain salah, orang lain lemah, orang lain kafir.

Di antara kita tidak ada kesadaran, kata Pak Kiai, bahwa pasir, semen, batu bata, air, kayu, besi, yang secara materiil berbeda-beda, tetapi ketika menyatu, berubah menjadi sebuah bangunan rumah yang kokoh dan megah. Ini merupakan gambaran dari konsep abstrak Bhineka Tunggal Ika.

Sungguh, NKRI dalam konteks Bhineka Tunggal Ika harganya sedemikian mahal. Bukti kongkrit ada di depan mata. Bagaimana harus belajar dari contoh seperti itu? Anggap saja Megga versus SBY adalah rel kerta. Berjajar tak pernah ketemu, tapi juga tak pernah bertengkar.     

Minggu, 25 September 2016

RIBUT HUKUMAN 'DOR' PADA PEMBERANTASAN NARKODA



1. PENEGAK HUKUM JUGA PERLU DI 'DOR'

Penerapan eksekusi mati untuk penjahat narkoba tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Pasalnya, perdagangan barang haram ini berada di tangan mafia kelas dunia. Di samping untuk mengumpulkan dolar, jualan narkoba juga untuk menghancurkan spesies manusia oleh pasukan elit bernama iblis.

Penegakan hukum di Indonesia masih digadang menimbulkan efek menakutkan bagi para bandar, kurir, maupun pengguna narkoba. Realitasnya harapan itu kosong.

Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas, secara tak langsung terheran-heran, karena jumlah pelanggar hukum di ranah narkoba, masih atau makin banyak. Eksekusi mati, penjara seumur hidup, pernjara 20 tahun, bukan satu hal yang menakutkan.  

Slamet SPd. MM, anggota DPRD DIY menyarankan, seharusnya pemerintah Indonesia melakukan pengawasan yang ketat terhadap Lembaga Pemasyarakatan.

“Karena pada kenyataannya hampir sebagian besar bisnis narkoba dijalankan dari dalam penjara, kata Slamet, Sabtu 24/9/2016.

Menurut dia, Pemerintah harus memberantas mafia narkoba. Tanpa memberantas mereka, 1000 orang dihukum mati pun gak akan membuat jera apalagi takut.

Narkoba, papar Slamet,  sudah merasuk ke segala lini kehidupan, pemerintahan, politisi, artis, konglomerat, bahan sudah menjalar ke tubuh aparat keamanan TNI dan Polri,” tunjuknya.

“Saya ada ilustrasi  meski gak lucu-lucu amat. Terdakwa narkoba yang mau dihukum mati, eh dibela-belain karena dia sudah tobat, sudah mau ngaji, sudah khatam alquran, jidatnya sudah gosong-gosong, janggutnya sudah panjang, sudah pakai jubah. Di situ kita terjebak pada simbul-simbul. Akhirnya bisa melemahkan penegakan hukum, kalau betul tobat tak masalah. Lha yang dibelain itu masih bisa bisnis dari dalam penjara. Gendheng to,” beber Slamet.

Menangkap pengedar dan pemakai narkoba itu gampang, lanjut Slamet, buktinya hampir tiap hari terjadi penangkapan dan disiarkan di televisi nasional.

“Penegak hukum / Penjaga hukum sekali-sekali ada yang tertangkap kemudian dieksekusi mati. Elok kan, di dalam penjara kok iso dodolan pil haram,” pungkas Slamet setengah serius, setengah kelakar.


2. KONSISTEN PADA HUKUM ‘DOR’, PASTI BERDAMPAK

Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, BNN merilis, bahwa sampai dengan pertengahan Desember 2015 silam, terdapat 55 orang terpidana kasus narkotika yang divonis hukuman mati. Empat belas  (14) orang diantaranya sedang menunggu eksekusi. 

Budi Utama, politisi PDI Perjunan yang mantan Ketua DPRD Gunungkidul bicara banyak soal hukuman mati di era Pemerintahan Joko Widodo. Berikut petikan wawancara infogunungkidul.com dengannya.

INFO: Indonesia menjadi sasaran empuk untuk pemasaran benda haram berjenis narkoba. Pemerintahan Jokowi gencar melakukan pemberanasan melalui gebragan temak mati, tetap kecenderungan penyalahgunaaan tambah marak. Bagaimana Anda melihat hal ini?

BUDI: Jumlah penduduk Indonesia yang 251 juta dengan tingkat pendidikan yang masih rendah dan mudah dipengaruhi adalah pasar potensial bagi para bandar narkoba. Dulu, 10 tahun silam, Indonesia hanya sebagai lalu lintas, sekarang beralih menjadi target market.  Ketika usaha pemberantasan narkoba diintensifkan dengan berbagai penegakan hukum yang keras, maka penyalahgunaan narkoba seolah makin marak.

INFO: Apakah ini berarti bahwa Pemerintahan sebelumnya tidak ada keseriusan dalam memerangi Narkoba, sementara Jokowi super serius?

BUDI: Ya. Ini  menunjukan Pemerintahan Jokowi ada keseriusan  dalam melawan infiltrasi budaya melalui narkoba. Ini menjukkan kesungguhan pemerintahan Jokowi. Karena sesungguhnya penyalahgunaan yang terjadi  di pemerintahan sebelumnya jauh lebih banyak dibanding yang ditemukan saat ini.

INFO: Anda punya bukti?

BUDI: Apa yang dikatakan Fredy Budiman menunjukan bahwa ada oknum aparat yg ikut bermain. Pernyataan ini juga sejalan dengan banyaknya oknum aparat yang ketangkap baik saat menggunakan maupun aktif dalam perdagangan narkoba. Artinya bisa jadi usaha-usaha yang dilakukan sebelumnya masih ada pembiaran sehingga banyak kasus narkoba yang tidak terungkap. Sebut saja orang mencari kutu di kepala jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, bahkan kemudian menggunakan alat kaca pembesar, maka penyisiran bisa mengungkap semua kutu yang ada. Bukan sekedar kutu yang sial karen pas menggigit. Kepala  t gatal kemudian digaruk kena dia si kutu malang. Bukan begitu.

INFO: Tetapi rasanya hukuman dor tetap tidak ada efek?

BUDI: Sebuah penindakan pasti akan menimbulkan efek  jika ada konsistensi. Kelemahan aparat kita selama ini kan hangat-angat tahi ayam. Pada saat digalakan penindakan ya intensif. Tetapi begitu yan merintah  meleng sedikit penindakan itu menjadi melemah. Hal itu dipahami benar oleh para pelaku perdagangan narkoba.

INFO:  Anda bisa memberi gambaran sedikit tentang postur perdagangan narkoba?

BUDI: Perdagangan narkoba merupakan lahan yang sangat basah dalam mencari uang. Orang-orang yang  terlanjur terjerat di sini umumnya sulit untuk melepaskan diri. Mereka, pasti akan selalu mencari celah yang bisa dilewati. Apalagi kewilayahan Indonesia yang terdiri dari kepulauan.  Ini memberi kemudahan bagi mereka untuk melakukan aksi.

INFO: Kapan hukuman dor akan berdampak?

BUDI: Hukuman mati yang diterapkan secara konsisten pasti setahun dua tahun kedepan akan tampak hasilnya.

INFO: Kalau satu, dua atau lima tahun kedepan tereksekusi mati justru mencapai ratusan orang, apa bisa dikatakan,  Jokowi gagal menumpas narkoba?

BUDI: Presiden Joko Widodo sedang mengajarkan kepada masyarakat untuk taat hukum tanpa kompromi. Ini bagian dari proses revolusi mental. Setahu saya Jokowi dari walikota menjadi gubernur dan sekarang presiden, belum pernah menyebut dirinya berhasil. Apalagi keberhasilan itu kemudian dikomparasikan dengan pemerintahan sebelumnya. Pernyatataan keberhasilan itu datang dari masyarakat. Dalam era demokrasi adalah sah-sah saja. Paham beliau Pemerintah itu melaksanakan undang-undang dengan sebaik-baiknya. Orang boleh senang, orang boleh tidak senang, tetapi undang-undang harus ditegakkan apa adanya, bukan kemudian diplinti-plintir karena kepentingan tertentu.

INFO: Terkait ketidaktakutan  terhadap hukuman mati, apa bisa disebutkan, bahwa para bandar, kurir, pengedar, lebih menyayangi dolar ketimbang nyawa sendiri?

BUDI: Sudah saya katakan di depan, yang terlanjur masuk jaringan atau jeratan gurita sulit untuk lepas darinya.



3. HUKUM ‘DOR’ BERJALAN, PENCEGAHAN DILAKSANAKAN

Meski bukan saudara kandung, dari sisi materi, narkoba adalah saudra sepupu dengan minuman keras. Secara sosiologis narkoba muncul belakangan, namun dalam perkembangan, peredaran, serta pengaruhnya lebih menggigit dan sangat meresahkan.

Negara sebesar Indonesia  berpenduduk 251 juta, yang sebagian  generasi mudanya cerdas, dianggap merupakan ancaman serius bagi kompetisi  SDM negara lain. Indonesia, oleh sebab itu, perlu digempur.

Menyerang negeri yang oleh Multatuli disebut sebagai Jamrut Katulistiwa, tidak perlu menggunakan senjata, sebagaimana terjadi pada perang dunia pertama dan kedua. Menghancurkan Indonesia mudah, melalui upaya perubahan perilaku generasi muda.

Referensi sejarah menunjukan, bagaimana seorang Christiaan Snouck Hurgronje  sarjana Belanda,  juga ahli bahasa, menghancurkan Serambi Mekah Alias Aceh melalui sektor kebudayaan. 

Analog dengan jejak sejarah, narkoba diciptakan bukan hanya untuk kepentingan bisnis semata, tetapi ada kentingan politik.

Negara, sebab itu turun tangan, secara serius membentuk lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditugasi khusus menghalang-halangi, bandar, kurir, pengedar, serta pengguna narkoba.

“Memerangi narkoba dengan UU dalam hal ini hukuman mati, tidak perlu dibantah karena di dalamnya ada niat baik menyelamatkan generasi dari ancamam degradasi moral,” kata Ari Siswanto, Minggu, 25/9/2016.

Ustad muda kader PKS yang kini duduk di DPRD Gunungkidul ini menyebutkan, langkah kuratif / penindakan adalah penting. Tetapi prefentif / pencegahan tidak kalah pokok. Mencegah orang masuk penjara karena narkoba sama-sama urgennya dengan merehabilitir pecandu yang keburu kejeblos dalam jeruju besi.

Dalam hal pemberantasan narkoba, kata Ari Siswanto, orang tidak siap untuk berbeda pendapat. Yang sepaham  hukuman ‘dor’ ngotot bahwa dia yang paling benar. Yang setuju pencegahan, merasa dirinya paling hebat, paling lurus, paling pionir.

“Centang perenang seperti itu tidak akan menyelesaikan persoalan tetapi justru menambah masalah, karena orang hanya rebut benar  mempertahankan pendapat. Menurut hemat saya, hukum ‘dor’ biar berjalan, pencegahan terus dilaksanakan,” ujarnya.

Ari Siswanto mengingatkan, peredaran narkoba merupakan wajah baru dari imperialime moderen di bidang kebudayaan. Menurutnya, ini perlu dilawan dari sisi kebudayaan.

“Kita berada di wilayah NKRI, tentu saja memiliki seribu, bahkan sejuta jenis cara melawan narkoba. Yang Islam, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buda, Jawa, Madura, Bugis, Papua, memiliki kiat yang berbeda, dengan tujuan yang sama yakni  melawan narkoba. Tak cukup berhenti pada baju dan kaos bertuliskan gerakan anti narkoba, tetapi penting diwujudkan dalam implementasi moral, sesuai budaya masing-masing,” pungkas dia.

 




DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...