Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 13 Mei 2023

PARTAI GERINDRA GUNUNG KIDUL BERJAYA, PRABOWO SUBIANTO PRESIDEN KE-8


Ketua DPC Partai Gerindra Gunungkidul Purwanto, ST menyatakan, berkas pendaftaran bakal calon legislatif ke KPUD Sabtu 13-5-2023 diterima dan dinyatakan lengkap.

"Kami mengajukan bacaleg sebanyak 45 orang, meliputi Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, dan Dapil 5. Sesuai undang-undang kuota perempuan melebihi  30%," ujar Purwanto usai menyerahkan berkas ke KPUD Gunungkidul.
Lebih jauh dia menyatakan bahwa target perolehan kursi Gerindra di kabupaten Gunungkidul adalah 9 kursi. 

Pada pemilu 2019 silam Gerindra punya sebanyak 4 kursi. Optimisme Purwanto bukan sebatas impian, karena di samping incumben, bacaleg pendatang baru cukup memiliki kekuatan dalam mendulang suara di masing-masing daerah pemilihan.

"Para ketua DPC  masing-masing kapanewon pun dalam hal menggerakkan konstituen cukup meyakinkan dan mumpuni, terlebih Pak Prabowo maju sebagai bakal calon presiden," tandas Purwanto.

Dia  meyakini bahwa  Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto menang di Gunungkidul. Alasannya, penggerak massa bukan sembarang orang. Dia sebut seperti mantan anggota DPRD DIY dari Partai Golongan Karya, Slamet S.Pd. M
Tambah semarak dan kekuatan ketika Siti Hediati Hariyadi, S.E. yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto saat ini bergabung ke Partai Gerindra, mencalonkan diri sebagai DPR RI mengambil Dapil DIY.  
"Gerindra Gunungkidul berjaya, Prabowo Subianto Presiden," tegas Purwanto, ST.
(Bambang Wahyu)

Senin, 08 Mei 2023

PARTAI NON PARLEMEN ANCAM KOMPOSISI KURSI PEMILU 2024 GUNUNG KIDUL DAN DIY



Dua partai politik non parlemen masing-masing Perindo dan PSI merupakan ancaman bagi perolehan kursi parpol incumben yang lebih dulu duduk di kursi DPRD II GunungkIdul maupun DPRD I DIY.


Partai Perindo yang digawangi seorang Jenderal Purnawirawan putra daerah dan Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh seorang aktivis 98 asal Gunungkidul, Danang Ardianta, diprediksi bakal mempengaruhi kontestasi Pemilihan Legislatif di Kabupaten Gunungkidul. 


Kedua tokoh tersebut memiliki pengalaman strata nasional. Strategi politiknya cukup kokoh, hebat dan terukur.


PDIP sebagai partai terbesar di Kabupaten Gunungkidul jelas bakal menghadapi tantangan pada Pemilihan Legislatif 2024. 


Selain faktor eksternal, PDIP, secara internal kehilangan tokoh pendulang suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif DPRD DIY 2019, Almarhum Wahyu Pradana Ade Putra. 


Faktor itu akan mempengaruhi jumlah kursi yang didapatkan oleh partai tersebut. PDIP diperkirakan akan kehilangan beberapa kursi baik.di DPRD Gunungkidul dan DPRD DIY.


Partai Golkar Gunungkidul harus berjuang keras guna mempertahankan kursinya di DPRD Gunungkidul dan DPRD DIY.


Meninggalnya beberapa tokoh penting dan hengkangnya anggota partai ke partai lain akan menjadi tantangan bagi Golkar.


Yang tidak boleh dilupakan adalah kiprah dan ketokohan Ketua DPD DIY, Gandung Pardiman serta kesuksesan Golkar menjadi Partai pengusung Kepala Daerah Gunungkidul.


Itu menjadi nilai plus tersendiri yang dapat membantu Golkar mempertahankan jumlah kursi di DPRD Gunungkidul dan DPRD DIY.


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gunungkidul akan mengalami kenaikan kekuatan pada Pemilihan Legislatif 2024. 


Hal ini disebabkan oleh keberhasilan PKB dalam mengusung Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul di Pilkada 2020 lalu.


Kedekatan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Bupati Gunungkidul membantu kelancaran dalam menjalankan strategi politik untuk merebut kursi DPRD.


Sementara itu pecahnya PAN dengan hadirnya Partai Umat pasti akan mengurangi suara, karena terbagi dua. Menjadi luar biasa jika PAN mampu mempertahankan kursinya yang diperkirakan turun.


PKS diperkirakan mampu mempertahankan jumlah suara dan kursinya, dengan jaringan politik yang solid.


Partai Gerindra dan Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul terlihat goyah dengan datangnya partai baru yang siap bertempur di kancah politik Gunungkidul.


Gerindra dan Demokrat butuh perjuangan ekstra keras untuk mempertahankan raihan kursi 2019.


Penulis: Gregorius O'on Sukaryo Direktur Media On-line Tertua di Gunungkidul 

Selasa, 02 Mei 2023

DEMOKRASI LIBERAL DIHADANG BIBIT BEBET BOBOT


                      Ki Hadjar Dewantoro 


Ki Hadjar Dewantoro pada bulan Juli 1937 memaparkan terminologi 'Bibit Bebet Bobot' untuk memperbaiki keturunan. Penjabarannya jika orang tua mau mencarikan jodoh anaknya harus mempertimbangkan tiga hal tersebut.

Dalam buku Serial Kebudayaan halaman 32, Bapak pendidikan nasional itu menulis, bahwa yang dimaksud dengan bibit adalah calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus sehat jasmani dan rohani.

Selanjutnya yang dimaksud dengan bebet adalah calon pengantin harus berasal dari keturunan orang baik-baik.

Fatwa ketiga bobot artinya ialah orang mencari bakal suami atau istri tidak boleh sembarangan, akan tetapi harus  mencari calon yang berat, berisi, berbudi pekerti, yaitu yang bernilai baik menurut ukuran  agama.

Terminologi yang ditulis Ki Hadjar Dewantoro, hingga kini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Jawa. 

Tidak dipungkiri bahwa sekarang fatwa tersebut mulai diadopsi, ketika bangsa ini mencari bakal calon seorang pemimpin.

Sebagian besar bakal calon pemilih presiden tahun 2024 mempertimbangkan kategori seperti digambarkan oleh Ki Hadjar Dewantoro.

Mulai ditawarkan sejumlah nama bakal calon presiden, bahkan sudah ada partai politik yang memproklamirkan diri mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Masyarakat Indonesia mulai mencermati fatwa  bibit bebet dan bobot, layaknya mereka mau mencari menantu.

Sejumlah partai politik telah menentukan kriteria semacam apa bakal calon presiden yang mau mereka usung. 

Tidak bisa dipandang remeh, rakyat pun semakin pintar dan cerdas dalam memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin di negeri ini. 

Tidak dipungkiri bahwa demokrasi transaksional masih terjadi. Tetapi tu hanya berlaku di kalangan masyarakat yang memburu rezeki sesat, yang penting hari ini bisa makan membeli rokok dan pulza.

Golongan seperti itu jumlahnya masih banyak tetapi generasi yang memiliki idealisme juga tidak sedikit.

(Bambang Wahyu)

Senin, 01 Mei 2023

NEGERIKU MILIK ORANG LAIN


                              Mohammad Jazir 

Diceritakan oleh Mohammad Jazir, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan era 90-an, bahwa Bung Karno, di depan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dukuritsu Zunbi Cosakai (lembaga bentukan pemerintah Jepang) pernah mengkhawatirkan Indonesia akan terseret ke dalam demokrasi liberal.

Menurut Ketua Takmir Masjid Jogokariyan itu, Bung Karno tidak menghendaki adanya demokrasi biting atau demokrasi one vote one man, karena resikonya akan terjadi transaksi atau jual beli suara.

Pada abad ke-21 terbukti bahwa hanya para pemilik modal yang bisa menjadi pemimpin di era demokrasi transaksional. 

Di Indonesia banyak orang pintar jujur dan menguasai ilmu, tetapi karena tidak punya modal mereka tidak bisa menjadi pemimpin bangsa, baik itu di tingkat eksekutif legislatif maupun yudikatif.

Indonesia saat ini telah dikuasai oleh para pemilik modal. Kapan negeri ini akan terlepas dari cengkeraman orang-orang kaya Muhammad Jazir tidak menjelaskannya.

Buku yang secara terang-terangan mengupas kekuatan modal ditulis dalam 
Teori Kritis Sekolah Frankfurt oleh filsuf Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno dalam dua pokok pemikiran. Pertama, konsep tentang teori kritis. Kedua, kritik terhadap usaha manusia rasional yang terlihat macet dan gagal.

Dr. Gabriel Possenti Sindhunata, S.J., atau lebih dikenal dengan nama pena Sindhunata telah menterjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Indonesia.
  
Modal atau kekayaan pada hakekatnya adalah buta. Artinya bahwa modal itu menguasai manusia, bukan manusia yang menguasai modal.

Yang penting modal harus bertambah tidak peduli bagaimana cara bertambahnya modal yang dimaksud. Modal yang buta tersebut akhirnya menguasai manusia atau memperbudak manusia.

Hal itu terjadi juga di dalam dunia politik. Contoh paling aktual adalah jual beli suara pada setiap pemilihan mulai dari pemilihan lurah pemilihan legislatif pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden.

Belakangan muncul tokoh vokal hendak memberantas politik uang sebagai biang kerok korupsi kolusi dan nepotisme. Semboyan itu hebat, ingin menegakkan hukum dan keadilan. Tokoh tersebut mendapat dukungan kuat oleh segenap rakyat Indonesia.

Disayangkan kemunculannya tidak berpengaruh terhadap surutnya politik uang di Indonesia. 

Fakta terbaru terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah tokoh partai politik tertentu membagikan uang kepada jamaah masjid. Bahkan tokoh sekelas menteri membagi-bagi amplop berisi uang kepada Babinsa seluruh Indonesia tanpa menyebut dari mana sumber dana yang dibagikan itu.

Itu artinya sebuah penghinaan bagi aparat pemerintah yang ingin secara bersungguh-sungguh menghilangkan kebiasaan politik uang. 

Sebuah media online menulis bahwa tokoh yang membagi-bagikan uang kepada takmir masjid itu memiliki kekayaan di atas 50 miliar rupiah.

Politik uang tidak bisa dipisahkan dengan kodrat, bahwa manusia senantiasa melihat harta adalah indah dan menyenangkan.

"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang."


(Bambang Wahyu)

Rabu, 26 April 2023

PETI MATI UNTUK RIBUAN KORUPTOR

 
Peti mati disebut, koruptor dan calon penjarah kekayaan rakyat gemetar.
Dimungkinkan satria pinandita sinisihan waktu (SPSW) bakal muncul sebagai pemimpin dan penyelamat  negeri ini.

Sejak abad ke enam tahun  611 Masehi telah berkembang bibit oligarki. Indonesia di era globalisasi serta digitalisasi lebih gila lagi. 

Oligarki menguasai lini eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Negara bisa ambruk jika tidak dibenahi secara bersama-sama.

Menko Polhukam Republik Indonesia periode  2019-2024, merujuk Tranparansi Internasional, mengatakan bahwa Pilkada di Indonesia 84% dikendalikan oleh para cukong.  

Politisi dan sejumlah Kerjaan Partai Politik di Indonesia gemetar ketakutan, ketika Mahfud MD menyatakan, bahwa kalau dia jadi Presiden, koruptor bakal  dihukum mati.

Pada era Nabi besar Muhammad SAW Kaum Quraisy mengiming-imingi harta dan wanita, asal Rasulullah mau  berbelok dari ajaran Allah SWT, kemudian  menganut perintah Tuhan mereka.

Imam Ath-Thabrani dan Ibnu Abi hatim meriwayatkan bersumber Ibnu Abbas, orang-orang Quraisy membujuk Rasulullah dengan harta berlimpah sehingga bisa menjadi orang terkaya di Mekkah serta memberinya wanita mana saja yang beliau inginkan. 

Mereka berkata, "Semua ini untukmu wahai Muhammad, asalkan engkau berhenti menghina tuhan  kami dan berhenti mengucapkan kata-kata buruk terhadap mereka. Tetapi jika engkau keberatan, bagaimana apabila engkau menyembah tuhan kami selama satu tahun saja, kata kaum Quraisy."

Mendengar tawaran orang-orang Quraisy itu, Rasulullah berkata, "Saya akan menunggu hingga Allah memberikan jawabannya." 

Allah lalu menurunkan ayat, "Katakanlah Muhammad, 'Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Juga, "Katakanlah Apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh?" (Az-Zumar: 64)

Orang-orang Quraisy tak berputus asa, mereka berkata kepada Rasulullah, "Bersediakah engkau mengikuti agama kami setahun dan kami juga akan mengikuti agamu setahun?"

Terkait hal tersebut, Allah menurunkan enam ayat Surah Al-Kafirun secara keseluruhan.

Oligarki pada era Rasullullah berkaitan dengan akidah yang secara substantif berusaha mencuci pikiran Rasulullah SAW.

Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia pada era globalisasi dan digitalisasi abad ke dua puluh satu. Sementara daya gerusnya tidak kalah seru. 

Tahta dan harta menjadi alat utama untuk merusak negara, sehingga korupsi kolusi dan nepotisme sulit untuk dihindari. Ayat dalam undang-undang diperjualbelikan. Satu ayat dibandrol sari juta rupiah per anggota pansus, kata Menko Polhukam, di tvOne dalam satu kesempatan.

Terkait bobroknya moral para pemimpin, rakyat Indonesia menunggu kemunculan tokoh klasifikasi satria pinandita sinisihan wahyu (SPSW) seperti digagas Raden Ngabehi Rangga Warsita.

Di antara tokoh yang digadang para ketua umum partai politik di Indonesia pada pemilu 2024 yang memenuhi klasifikasi SPSW  tidak ada.

Bertolak dari "bentrok" di gedung DPR RI antara Mahfud MD dengan Komisi III DPR, terkait transaksi janggal di Kemenkeu RI, sosok SPSW  mulai ditemukan.

Siapa dia? Yang tahu persis adalah rakyat yang memiliki mata batin yang  tajam dan mata pikir yang cerdas. Orang-orang parpol terlanjur buta hati dan pikiran sehingga tidak  melihat sanepa yang dikemukakan  Raden Ngabehi Rangga Warsita.

Orang-orang politik masih menganggap bahwa kekuasaan adalah instrumen untuk berburu harta. Mereka tidak sadar bahwa rakyat telah berubah pikiran. Rakyat siap menggali liang lahat bagi para koruptor yang nekad menjarah kekayaan negara. 

(Bambang Wahyu)

Sabtu, 15 April 2023

PARPOL NON PARLEMEN GUNUNGKIDUL SEBAGIAN SULIT MENCARI CALON LEGESLATOR

Daerah Pemilihan dan jatah kursi bakal calon anggota legeslator diumumkan, parpol non parlemen sebagian kedodoran memenuhi kuota.

                     Ahmadi Ruslan Hani

Jumlah daerah pemilihan (Dapil) dan kursi legislatif kabupaten Gunungkidul  Pemilu 2024 ditetapkan dalam  Peraturan KPU Nomor 6/2023. 

Parpol incumben semua memenuhi kuota, tetapi parpol Non Parlemen sebagian kesulitan.

"Jatah kursi  DPR RI dapil DIY 8. Untuk DPRD provinsi  11 kursi,  Gunungkidul masuk  dapil DIY 7,” kata Ahmadi, di Rumah Makan Omah Kayu dalam sosialisasi dapil dan jatah kursi Pemilu 2024 13-4-2023 silam.

Sementara itu, lanjut Ruslan Hani, DPRD kabupaten Gunungkidul dijatah  45 kursi terbagi menjadi 5 dapil.

"Masih sama seperti pemilu tahun  2019. Urut  Dapil 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah  9, 8, 10, 9, 9, total 45 kursi," ungkap Ketua KPUD Gunungkidul.

Terpisah, para pengurus parpol incumben: PDIP, Nasdem, PAN, Golkar, PKB, Gerindra,  PKS, serta Demokrat menyatakan telah menyiapkan bakal calon legeslator sejumlah jatah kursi yang diberikan.

Di luar itu, parpol non Parlemen, kecuali Perindo, menyiapkan bakal calon legeslator kurang dari 45 orang.

"Tiap dapil kami menyiapkan  3 bacaleg," kata Lekso Jumeno, Sekjen Partai Buruh, kepada media.

Widodo, Sekjen Partai Hanura, Aji Pamungkas Sekjen Partai Gelora, Ali Agung Sekjen PSI, serta Subardiono Ketua Partai Garuda dan yang lain belum memberi data jumlah bacaleg yang diajukan.

(Bang Wahyu)

Minggu, 09 April 2023

GERILYA POLITIK


                                Mahfud MD 

MAHFUD MD GERILYA: BERIKUTNYA MENARI DI SENAYAN


Ahli hukum Tatanegara, Prof. Mahfud MD napak tilas langkah Jokowi dengan gaya berbeda diduga tujuannya mengincar kursi presiden 2024.

Joko Widodo, mantan Walikota Solo mengincar kursi Gubernur DKI dengan gaya blusukan sehingga warga terhipnotis, termasuk PDIP mendorongnya tanpa ragu.

Tidak menyelesaikan tugas Gubernur DKI, dia kepengin duduk di Istana Merdeka. Jokowi masih konsisten dengan blusukan oleh rakyat dan PDIP dijunjung tanpa reserve. 

Mereka mengira tokoh yang suka blusukan itu tahu banyak tentang penderitaan rakyat. Tahun 2014 Jokowi berhasil menikmati empuknya kursi presiden. 

Menjadi orang nomor satu di Indonesia masih juga dia mengandalkan senjata pamungkas, blusukan ke berbagai pasar tradisional, meski ketika membagi amplop ada yang kosong.

Mahfud MD sama dengan Jokowi tetapi berbeda.  Dengan segala data yang dia kuasai DPR terjebak menyediakan panggung nasional. 

Mahfud MD bebas menari di Senayan. Tidak satupun anggota DPR mampu mengimbangi dansa model Mahfud MD.

Transaksi janggal 349 trilyun rupiah di Kemenkeu dia beberkan tanpa tedeng aling-aling. Rakyat Indonesia yang mengikuti secara digital menjadi tahu, bahwa Indonesia  dalam kondisi darurat korupsi.

Tidak mengherankan jika warga Nahdatul Ulama Jawa Timur mendukung langkah Menteri Polhukam membongkar tuntas akar korupsi di Indonesia. Tidak mustahil pula bahwa NU juga setuju kalau Mahfud MD menjadi bakal calon presiden.

Kilas balik, Soeharto mundur tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999.

Usia rezim Reformasi oleh sebab itu hingga 21 Mei 2023 adalah 25 tahun. Selama itu tidak satupun anggota kabinet (menteri) berani membongkar kebobrokan pemerintah, kecuali Menko Polhukam Profesor Mahfud MD.

(Bambang Wahyu)

Selasa, 04 April 2023

DPS PEMILU 2024 SEGERA DIUMUMKAN

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Gunungkidul  untuk Pemilu 2024 oleh KPUD Gunungkidul telah selesai dihitung. 

Total DPS menurut Ketua KPUD Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani adalah  621.410 orang. 

"DPS tersebut akan diplenokan 5 April 2023," kata Ketua KPUD Gunungkidul seperti disampaikan kepada sejumlah wartawan, Minggu 1-4-2023 silam.

Menurutnya Daftar Pemilih Sementara dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pasti berbeda, karena perpindahan penduduk maupun kemungkinan adanya  kematian maupun mobilisasi mendadak.

Seperti lazimnya pemilu, DPS tersebut setelah diplenokan segera  dikirim ke 144 desa, agar calon pemilih tahu, mereka pada 14 Februari 2024 menggunakan hak suara di TPS yang telah ditentukan.

Untuk Gunungkidul DPS 2024: 621.410 Disandingkan dengan DPT Pemilu 2019: 614.135 selisihnya tidak terpaut banyak. 

DPS 2024 dikurangi DPT 2019 hasilnya: 621.410 - 614.135 =
7.275 pemilih. Sementara DPT  2024 masih menunggu perbaikan.

(Bambang Wahyu)

Senin, 27 Februari 2023

JENDRAL BERSITEGANG DENGAN MAYOR JENDRAL






beda pendapatan soal Soekarno

Oleh sejumlah pihak, Presiden Soekarno dicurigai berbau komunis karena tidak mau membubarkan PKI pasca pemberontakan G-30-S 1965. 

Lalu berbuntut rumit. Di tubuh Angkatan Darat terjadi ketegangan antara Jendral Abdul Haris Nasution dengan Mayor Jendral Soeharto.

Nasution menghendaki Soekarno diadili di meja hijau, Soeharto berpandangan lain.

Menjelang meletusnya pemberontakan G-30-S-PKI, di Indonesia ada tiga kekuatan utama.

"Satu, tentara yaitu Angkatan Darat, dua Partai Komunis Indonesia (PKI), tiga Soekarno."

Demikian penuturan Prof. Dr. Salim Said, dalam paparannya di Video Radio Bravo berdurasi 60 menit lebih.

Menurutnya, tentara jauh sebelum pemberontakan PKI 1965 berada di dalam Partai Golongan Karya (Golkar) yang digagas Soekarno, Soepomo dan Ki Hajar Dewantara.

Tentara, menurut Salim Said telah menjadi kekuatan politik riel, sejak Soekarno menyatakan Dekrit 5 Juli 1959, bahkan sejak tahun 1957. Tentara berpolitik untuk mengimbangi kekuatan PKI, sebab trauma Peristiwa Madiun 18 September 1948.

Nasution Ngotot, Bung Karno harus diadili untuk membuktikan dia terlibat G-30-S PKI atau tidak. 

Sebagian ahli berpendapat jika gagasan Nasution tidak ditolak Soeharto, maka fakta hukum akan muncul di meja persidangan.

Tetapi Soeharto kokoh menolak. Mengadili Soekarno  berbahaya, sebab, demikian kata Guru Besar Lemhannas itu, pengikut Bung Karno masih cukup banyak.

Sebagai ahli strategi, Soeharto akan menghadapi banyak kesulitan dalam mengendalikan situasi. Soeharto memilih, mengurung Bung Karno menjadi tahanan rumah secara berpindah-pindah.

Berbagai pengamat menilai, ketegangan kala itu bernada aneh. Omongan Jendral dilumpuhkan Mayor Jenderal.

(Bambang Wahyu)

Minggu, 26 Februari 2023

GUNUNG DAN BURUNG-BURUNG BERNYANYI UNTUK NEGERI

       burung bernyanyi

Pada era sekitar tahun 1004-971 Sebelum Masehi, alam raya, dalam hal ini gunung dan burung-burung membersamai Nabi Daud Alaihis Salam (AS) memuji kebesaran Allah SWT. 

Itu sebuah simbol bahwa suara alias kebijakan pemimpin harus bernada mengayomi dan menentramkan hati masyarakat, bukan membuat gelisah.

Gunung dan burung-burung kagum pada kemerduan suara Nabi Daud juga lihai memainkan kecapi serta seruling pada zamannya. 

"Dan sungguh, telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. "Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud," dan Kami telah melunakkan besi untuknya," Surat Saba' Ayat 10.

Awalnya Nabi Daud AS berprofesi sebagai penggembala, tetapi dia juga panglima perang, yang diajari membuat baju besi untuk perlengkapan melawan musuh yang memerangi agama Allah.

Komandan tentara pada zamannya, Nabi Daud AS diberi mukjizat berupa kelembutan dan kemerduan vokal.

Suara Nabi Daud AS menggetarkan alam. Semua berdecak kagum karena suara itu bernuansa mengayomi serta melindungi.

Di negeri ini ada pemimpin negara ada pula pemimpin politik yang suaranya atau kebijakannya kadang membuat telinga merah, tidak terlalu menyenangkan. 

Rakyat menunggu para pemimpin, baik negara, maupun politik bersuara merdu seperti halnya Nabi Daud AS, bukan bersuara sangar, saling cemooh, saling sindir, saling menjelekkan satu dengan yang lain.

Negeri ini satu: negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(Bambang Wahyu)

Kamis, 23 Februari 2023

KETUA UMUM PARTAI NASDEM TILIK POLITIK KE PARTAI DEMOKRAT

KARANGMAJA, Suyanto, SE, politisi Partai Demokrat, sekaligus anggota DPRD Gunungkidul angkat topi atas kunjungan Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem ke markas besar DPP Partai Demokrat di Jakarta, 22-2-2022.

Surya Paloh datang bersamaan dengan  hujan disambut dan dipayungi  oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ketua Umum kami sepaham dengan Pak Surya Paloh, bahwa Pemilu 2024 menganut pemilihan dengan sistem terbuka," ujar Suyanto, di Karangmojo 23-2023.

Dalam kesempatan Surya Paloh tilik Demokrat, AHY  menegaskan, sikap dan posisi politik Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai balon capres  yang disampaikan pada tanggal 26 Januari 2023 lalu bukan hanya sekadar test the water. 

"Sikap Demokrat telah melewati proses, konsultasi, komunikasi yang intensif di internal  struktur Demokrat dari pusat hingga daerah" tegas AHY.

Sebagai kader Demokrat, Suyanto menjunjung tinggi komando Ketua Umum.

"Apa perintah AHY, kader di daerah sami'na wa athokna (kami mendengar dan kami taat," tegas Suryanto.

Dalam  pertemuan politik itu AHY  menyampaikan tentang  kedekatan antara Partai Demokrat dan Surya Paloh  sudah terjalin lama. Tepatnya, ketika Surya Paloh berjuang bersama SBY pada Pilpres 2004.

(Bambang Wahyu)

Minggu, 02 Agustus 2020

POROGAPIT DALAM PILKADA GUNUNGKIDUL 2020

Calon pemilih yang tersebar di 144 desa, atau di 1.431 Padukuhan,  dalam Pilkada 9 Desember 2020 sikapnya tidak jauh-jauh amat dari pengalaman pemilihan sebelumnya. 

Ratno Pintoyo, politisi gaek, mantan pentolan PDI-P menyatakan, para broker politik lima tahunan akan menerapkan strategi bagita (bagi rata). 


Mereka, para broker itu, menurut Ratno Pintoyo akan membawa satu gerbong calon pemilih lengkap dengan DPT-nya ke seluruh calon yang  bertanding.


Sebaliknya, para broker itu juga didatangi para oknum yang mengaku utusan kandidat. Terjadilah agriment alias kesepakatan untuk saling membantu dalam kepentingan yang berbeda. 


Broker memburu amplop, para utusan meyakinkan kandidat, bahwa kelompok Suto, Noyo, Dadap, Waru,100% loyal mendukungnnya.  


"Yang terjadi, para broker itu menghitung anggotanya secara porogapit," ujar Ratno Pintoyo, Minggu (2/8/20). 


Artinya, lanjut Ratno Pintoyo, suara dibagi ke seluruh kandidat yang dianggap telah menyumbang budi baik kepada kelompok.  


Hal seperti itu rutin terjadi pada pesta demokrasi yang berbentuk pemilihan langsung.  


Lalu, tanya Ratno Pintoyo, politik transaksional itu siapa yang memulai?


Slamet S.Pd MM, mantan anggota DPRD DIY membenarkan, memang begitu adanya. 


Menurut Slamet, penciuman Bawaslu selalu tumpul. 


(Bambang Wahyu Widayadi)



Rabu, 26 Oktober 2016

Soeharto-SBY ‘Memendam Kebusukan Politik’



Munir. ilustrasi net

Terkait dengan kekuasaan, negeri ini diperolok publik, bahwa tidak tertib dalam hal mengamankan arsip nasional. Soeharto dan Bambang Susilo Yudhoyono (SBY), dianggap teledor besar. Hilangya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) serta Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) terbunuhnya Munir aktifis Kontras  menyebabkan   sejarah negeri ini menjadi gelap.

Soeharto kehilangan atau menghilangkan Supersemar, para tokoh negeri ini sepertinya cuek dan menutupi realitas. Sementara menurut pengakuan Soeharto, Supersemar itu dibuat rangkap enam. Logikanya hilang satu masih lima. Kalau yang asli lenyap, tindasan yang dibawa oleh 5 orang tokoh kala itu pastinya masih bisa ditemukan.

Pertanyaan untuk SBY sama: dia kehilangan atau mengilangkan TPF? Saat ini terkait  TPF, yang terkena getah adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengakuan Asisten Deputi (Asdep) bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Masrokhan yang menegaskan, bahwa Setneg tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen Laporan Akhir Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (Laporan TPF) membuat publik tercengang.

Negara ini menyimpan dokumen ekonomi seperti  utang luar negri sangat tertib. Mendokumentasikan ‘penggadaian’ tambang  emas di Papua super rapi.
Ironis, ketika harus menyimpan dokumen politik, negeri ini sangat ceroboh. Terus? Tak perlu basa-basi, penguasa yang saat itu memerintahkan  menyembunyikan Supersemar serta  Laporan TPF Munir, pasti juga  menyembunyikan ‘kebusukan’ tertentu.

Publik berharap, Jokowi tidak suka menyembunyikan sesuatu. Dia mudah-mudahan konsisten dengan Nawa Cita ke 4, item ke 9. Di sana Jokowi berkomitmen menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran pada masa lalu.

Rabu, 19 Oktober 2016

Arcandra Tahar Harus Dicopot Lagi?



 
ArcandraTahar foto gatranews Januar Rizki
Pengangkatan Archandra Tahar menjadi Wakil Mentri ESDM menimbulkan problem serius. Setidaknya bertabrakan dengan undang-undang No. 39 Tahun 2008 serta Perka BKN No. 35 Tahun 2011. 

“Dalam UU No. 30 Tahun 2008, pasal 10 beserta penjelasannya dinyatakan,  bahwa yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet, ujar Arif Wibowo, politisi PKS, anggota DPRD Gunungkidul, Rabu, 19/10/2016.

Sementara pemahaman publik, demikian Arif Wibowo memaparkan, pejabat karier diatur di dalan Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 35 Tahun 2011.

“Saya pikir, pejabat karier itu hanya diberlakukan untuk pegawai negri sipil (PNS). Pertanyaan publik, kapan Arcandra  Tahar diangkat menjadi PNS?” tanya Arif.

Hak prerogatif Presien, menurut Arif Wibowo tidak bisa diterapkan pada kasus pengangkatan Archandra Tahar sebagai Wamen ESDM.

“Tentu berbeda ketika  Denny Indrayana diangkat selaku Wamenkumham pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Denny Indrayana adalah seorang dosen yang PNS” ulasnya.

Di sekeling Presiden Joko Widodo, menurut Arif Wibowo, ada staf ahli, ada juga penasehat. Yang mengherankan, kenapa bisa terjadi kebobolan atau malah kecerobohan seperti itu. Menurutnya, peristiwa ini sangat memprihatinkan.

Demi keselarasan UU No. 39 Tahun 2008 Pasal 10 beserta penjelasannya dengan Perka BKN yang mengatur pola karier PNS, Arcandra Tahar harus dimundurkan dari jabatan Wamen ESDM.

“Argumentsinya cukup kuat, posisi Wamen hanya bisa diisi oleh PNS, dan bukan oleh kaum profesional. Ini pemahaman yang berdasar pada peraturan dan prundang-undangan yang berlaku”, pungkas Arif Wibowo.

Selasa, 04 Oktober 2016

Sri Mulyani Indrawati Bakal Pikul Dosa Politik



 
Sri Mulyani Indrawati. Foto Humas Seskab
Di setiap pemilu, hampir pasti  muncul dua sengketa, pertama sengketa proses, kedua sengketa hasil. Sengketa proses terkait dengan masalahan pemutakhiran data pemilih, sementara sengketa hasil berhubungan dengan kecurangan. Pilgub DKI Jakarta 2017, mulai terbaca tanda-tanda bakal terjadi sengketa proses.
Pemutakhiran data pemilih terkait lansung dengan kepemilikan KTP-Elektronik (KTP-el). Warga yang tidak memiliki KTP-el kehilangan 12 hak. Salah satu di antaranya kehilangan hak memilih dalam hajatan pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun walikota.
Di sela-sela memanasnya suasana pemilihan Guberbur DKI Jakarta, kepemilikan KTP-el lolos dari perbincangan. Kemungkinan besar juga lolos dari pelayanan pemerintah setempat karena berbagai kendala.
Resiko yang harus ditanggung, mulai hari pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih tetap (DPT) sampai pada hari pencoblosan pilgub DKI dimungkinkan  akan banyak protes karena banyak warga yang kehilangan hak pilih bukan karena kesengajaan, tetapi karena lambatnya pelayanan pemerintah soal KTP-el.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472/1786/SJ perihal Percepatan Penerbitan KTP-el dan menyatakan, bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman KTP-el, paling lambat tanggal 30 September 2016.
Tenggang waktu tersebut diberikan agar penduduk sadar terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Pasalnya, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 telah mengatur bahwa KTP lama atau KTP Non Elektronik sudah tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2014.
Bila sampai tanggal 30 September 2016 belum melakukan perekaman KTP-el akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan 12 (duabelas) layanan publik yang selama ini diterima  warga. Salah satu sanksi tersebut adalah kehilangan hak pilih dalam arena pemilu kada.
Mengutip data yang dilansir Jakartakita.com sejak diberlakukan KTP-el, baru 5,6 juta warga yang memilikinya, padahal, total wajib KTP di DKI Jakarta sekitar 7,1 juta.
Data  5,6 juta tersebut berdasarkan hasil pencetakan sejak tahun 2011 hingga 2015. Disebutkan, lambat dan terbatasnya penyediaan blanko oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi kendala dalam penerbitan KTP-el.
 
Pihak Kemendagri ogah menaggung dosa soal keterlambatan pencetakan blangko KTP-el yang 20 juta lebih. Tjahyo Kumolo selaku Mendagri melempar kesalahan ke Sri Mulyani Indrawati selaku Mentri Keuangan karena memangkas anggaran KTP-el sebesar Rp 400 milar. 

Merasa bersalah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati buru-buru membatalkan pemangkasan anggaran KTP-el.

Pertanyaan sederhana, manakala terjadi sengketa proses dalam pilkada DKI Jakarta termasuk daerah yang lain, kesalahan harus dipikul banyak pihak. Khusus terlambatnya kepemilikan KTP-el, itu jelas dosa besar Sri Mulyani Indrawati. 

Dia tida bisa mengelak, meski telah membatalkan pemangkasan anggaran KTP-el. Tidak bisa. Pasalnya, pembatalan itu mepet dengan agenda politik pilkada.

DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...