Pada Nawa Cita 2, Jokowi Berhasil Menaklukkan Ketua-Ketua Partai

Nawa Cita 2

 Terkait Nawa Cita 2, Jokowi bertekad membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Langkah Jokowi dirintis melalui 6 (enam) jalur utama.

Pertama, Jokowi igin memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.

Jokowi gerah terhadap cara kerja para politisi. Terlebih ketika di negeri ini lahir Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Ketidaksenangan Jokowi terhadap sistem kepartaian di Indonesia diimplementasikan dalam bentuk menaklukan ketua-ketua partai dengan cara menarik masuk ke dalam kabinet yang dipimpinnya.

Langka Jokowi bukan memperbaiki sistem kepartaian melainkan membungkam partai supaya tidak ribut mempersoalkan kebijakan yang dijalankannya. Delapan partai dibuatnya tak berkutik, tetapi empat parpol seperti PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat tetap pongah berada di luar kabinet.

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan, ini poin yang kedua dari Nawa Cita 2, bukanlah hal yang baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah merintIs ambang 30% perempuan terlibat di kepengurusan parpol dan pencalegan.

Sistem pemilu yang baru memang terjadi pada masa kekuasaan Jokowi, yakni Pileg dan Pilpres dilakukan serentak . Munculnya Parpol yang ditopang penuh oleh perempuan memang terjadi, yakni dengan berdirinya Partai Solidaritas Indonesia yang dikomandani Grace Nataly.

Keinginan Jokowi membangun sistem kepartaian tidak ada perbaikan yang berarti. Jumlah partai tidak berkurang melainkan bertambah. Peserta pemilu 2014 hanya 12, sementara tahun 2019 membengkak karena munculpartai baru seperti Beringin Berkarya, Garuda, dan PSI.

Di samping, itu tingkat kepercayaan rakyat pada DPR makin merosot. Tingkah sebagian aktor politik hampir  di seluruh parpol relatif buruk dan memuakkan.

Jokowi berkeinginan memperkuat kantor Kepresidenan. Ini  merupakan item ketiga dari  Nawa Cita 2.

Kehendak Jokowi diaktualisasikan dalam bentuk mendirikan lembaga di bawah Presiden. Wujudnnya berupa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dipimpin intelektual muda Yudi Latif.

Lembaga yang secara khusus ditugasi mengurus Pancasila itu dibentuk  Jokowi pada bulan Juni 2017. Hamir setahun berjalan, hasil kerja lembaga yang dikomandani Yudi Latif tidak kelihatan.

Agak aneh, di luar UKP-PIP, Jokowi mengangkat para pensiunan seperti Megawati Soekarno Putri, Tri Sutrisno, dan yang lain menjadi Pengurus UKP-PIP. Kewenangan dan ketugasan pengurus UKP-PIP tidak begitu jelas, klik di https://news.detik.com/berita/d-3522402/.

Program keempat, Jokowi bertekad membangun transparansi tata kelola pemerintahan. Ini bukan gebrakan baru, karena transparansi itu di sepanjang sejarah dikontrol oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil pemeriksaan BPK terhadap kerja pemerintah dinyatakan  dalam status Wajar Tanpa Perkecualian (WTP). Mantan Ketua MK, Mahfud MD menyebut, status WTP yang diraih lembaga pemerintahan tidak berarti bahwa bersih dari korupsi.

  

Item kelima dari Nawa Cita 2, Jokowi getol menjalankan reformasi birokrasi. Pada proses perjalanan, pembentukan UKP-PIP beserta pelantikan pengurus, bertentangan dengan reformasi birokrasi yang dia canangkan.

Item terakhir dari Nawa Cita 2, partisipasi publik dibuka lebar. Ini bisa dimaknai, rakyat boleh menilai terhadap kerja Pemerintah. Tetapi ketika rakyat mempertanyakan masuknya tenaga asing ke proyek-proyek yang dikerjakan Cina, Jokowi memperlihatkan ketidaksukaan atas pertanyaan tersebut.