Anggaran Bidang Pertanian Bisa Diusulkan Bertambah

GUNUNGKIDUL,  Publik mempertanyakan, dalam LKPJ Bupati 2017 bidang pertanian dimasukkan ke dalam urusan pilihan, dan tidak ke urusan wajib. Publik agak kecewa, anggaran bidang pertanian berada di bawah bidang pariwirata. Dewan berjanji anggaran pertanian bisa diusulkan bertambah.

Terkait permasalahan di atas, Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Whyudi dan Ketua DPRD Suharno, SE memaparkan penjelasan singkat.

Menurut Immawan, pertanian masuk ke bidang pilihan itu merupakan  standar baku nasional.

“Karena tidak semua daerah bisa menjadikan pertanian sebagai basis pembangunan  dan kesejahteraan ekonomi,” kata Immawan 2/4/18.

Menjawab pertanyaan megapa anggaran pertanian tidak disamakan dengan bidang lain, Immawan menjelaskan, bahwa tidak bisa dinilai satu persatu dengan besaran alokasi anggaran masing-masing.

Logikanya, lanjut Immawan, anggaran menyesuaikan program, bukan membagi-bagi  anggaran. Kalau unsur-unsur yang harus dibiayai tidak memerlukan biaya tinggi,  tidak lantas anggarannya dipagu sama rata.

“Di samping itu, di sektor pertanian telah banyak bantun alat dari DIY maupun dari Pusat,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Suharno, SE, Ketua DP0RD membeberkan, urusan wajib adalah urusan  sangat mendasar, berkaitan dengan hak dan pelayanan masyarakat, yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Urusan pilihan menurutnya adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada, berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi daerah.

Menyangkut kecilnya anggaran bidang pertanian, ke depan Dewan akan memperjuangkan agar memperoleh tambahan.

Aggaran bidang pertanian Rp 13 M, saya pikir bisa diperjuangkan minimal sama dengan anggaran bidang pariwisata Rp 19 M,” tegas Suarhno.

Bambang Wahyu Widayadi