PEMILU 2019, PINTU MASUK KE RUMAH KEADILAN SOSIAL

WONOSARI, Tahun 2018, para kandidat pengelola negara berkumpumpul di dalam 14 partai politik. Calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon DPR RI, DPRD I dan DPRD II, digadang mampu memandu rakyat dengan hikmat dan bijaksana dalam permusyawaratan / perwakilan. Harapan tersebut rupanya masih sulit terwujud. Tanda-tandanya, pesta demokrasi 2019 menghindari filosofi NKRI.

Pemilu serentak 2019 merupakan salah satu usaha manusia Indonesia dalam melindungi tanah tumpah darah. Pesta demokrasi serentak, akan menghasilkan pemimpin yang berpihak ke segenap rakyat, dengan catatan proses  tersebut memenuhi tiga hal.  

Pertama, kontestasi  dilakukan sesuai tugas pokok manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai utusan. Kedua, pertarungan dilakukan secara beradab. Ketiga, kompetisi  dilandasi jiwa besar dalam semangat persatuan.     

Tiga syarat di atas tidak boleh ditawar-tawar. Tanpa ketiganya, Pemilu 2019 tidak lebih dari ajang pertarungan syahwat kekuasaan. Rakyat Indonesia yang berjumlah 261  juta jiwa tidak akan memperoleh manfaat apa pun.

Pemilu yang menghindari filosofi utusan, keberadaban, serta solidaritas atau persatuan terkait dengan pesan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia demi memajukan kesejahteraan umum, belum akan terwujud secara nyata.

Gemuruh percakapan pra Pemilu 2019 tidak hanya memekakkan telinga, tetapi juga menandakan bahwa konflik horisontal bakal seru dan mengkhawatirkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai hasil Pemilu 2019, masih merupakan teka-teki besar.  

Menengok Pemilu 2014 dan sebelumnya, masih menunjukkan adanya dominasi syahwat kekuasaan. Indikator nyata, ratusan pejabat kesandung ing rata, kebentus ing tawang. Belakangan ini, 18  dan 38 anggota DPRD dicokok KPK karena persoalan suap dan kurupsi.

Bambang Wahtu Widayadi