Tampilkan postingan dengan label hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hukum. Tampilkan semua postingan

Minggu, 16 April 2023

KITA MENUNGGU MEJA HIJAU MAHA HIJAU



Pengadilan, sebagai tempat mencari keadilan, di dunia ini sejatinya sangat sulit ditemukan. 

Itu bukan berarti bahwa pengadilan tidak ada. Tetap ada tetapi bentuknya semu, karena sejumlah hakim, menurut Prof. Mahfud MD, sebagian besar  bisa dibeli. 

Hakim yang tidak butuh uang karena Dia maha kaya hanya satu. Tempatnya berada di Yaumul Qiyamah. 

"A laisallohu bi-ahkamil-haakimiin"(Allah hakim yang paling adil). dikutib dari Al-Qur'an Surat At-Tin Ayat 8.

Hakim dunia, dalam memutus satu perkara pasti dengan cara mengumpulkan  fakta persidangan, menganalisis, baru menetapkan keputusan.

Berbeda dengan Hakim pada Yaumul Qiyamah. Putusan super  cepat dijatuhkan karena sejumlah fakta tersedia dalam dua buku catatan, dan itu sudah diterima jauh sebelum terdakwa hadir di meja hijau yang bernama Padang Mahsyar.

Dalam pengadilan tersebut tidak satupun pengacara mampu mendampingi terdakwa, kecuali terdakwa menerima safaat (pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam).

Manusia Indonesia itu aneh. Sudah masuk penjara masih merasa dirinya bersih. Tidak malu tampil di muka publik, bahkan berani mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Ada pula yang menyimpan dendam, kemudian ingin menggempur teman lama, karena dia menganggap dirinya masuk penjara karena teman sejawat. 

Manusia tipe ini merupakan salah satu contoh insan yang tidak meyakini bahwa ada pengadilan langit yang maha hebat.

Padahal pihak yang dendam dengan yang didendami kelak tidak bakal bisa mengelak dari meja hijau maha hijau.

(Bambang Wahyu)

Rabu, 15 Maret 2023

INI KORUPSI, MANUPULASI, APA GRATIFIKASI



              foto, net 
Korupsi selalu menarik untuk dibicarakan karena pelakunya adalah aktor-aktor yang ada di lini pemerintahan. 

Mereka diharapkan punya integritas dalam menegakkan hukum tetapi faktanya justru banyak yang merobohkan hukum.

Dari Presiden pertama hingga presiden ke-7 para koruptor itu rajin nyolong duit negara yang nota bene adalah duit rakyat. 

Di sinilah kemudian  terjadi  benturan antara oknum di pemerintahan dengan rakyat sepanjang masa.

Salah satu aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan strategis menuturkan bahwa di Kabupaten Gunungkidul  sesungguhnya banyak terjadi korupsi.

Sayangnya, ASN itu  tidak menggambarkan secara detail seberapa banyak kasus dugaan korupsi yang dia ketahui.

ASN tersebut hanya  mengambil satu contoh, soal jual beli tanah yang dimarkup besar-besaran. 

"Pemda Gunungkidul membeli tanah untuk keperluan fasilitas perkantoran satu OPD tertentu senilai 400 juta  rupiah.

Pembayaran  dimarkup nenjadi  1,6 milyar rupiah," kata ASN akhir Desember 2022 silam 

Mark-up itu, menurut ASN yang enggan disebut identitasnya  adalah manipulasi, dalam bentuk pembohongan SPJ.

Uang yang dibuat bancakan jelas Rp 1,2 milyar. Dibagi-bagikan kepada sebagian  pejabat yang dianggap ada keterkaitan, agar rahasia tidak terbongkar.

Menurut analisis ASN pemberi data, pembagian uang tersebut tidak bisa digolongkan dalam kategori korupsi ansih tetapi manipulasi yang melebar ke gratifikasi. 

Apapun namanya tetap pihak negara  yang dirugikan. Apakah kasus tersebut tidak ditangani?

Kabarnya, ada sejumlah pihak yang dipanggil yang berwajib untuk dimintai keterangan, tetapi itu kabarnya saja, faktanya, butuh investigasi yang tidak sederhana. Media, oleh tokoh tertentu dilarang melakukan klarifikasi ke pihak yang berwajib.

Sejalur dengan judul artikel, kasus ini masuk dalam kategori korupsi manipulasi atau grafitikasi?

(Bambang Wahyu)

Senin, 06 Maret 2023

DITUNGGU TERKUAKNYA TEKA-TEKI PENANGKAPAN PEJABAT GUNUNGKIDUL



          Polda DIY, net
Informasi terbaru terkait penangkapan AS Sekdin Kominfo Gunungkidul oleh Polda DIY terus menggelinding, beredar di kalangan juru warta DIY Jateng.

Dua minggu sebelum ditangkap, AS mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Polda DIY ke Pengadilan Negeri Sleman. 

Jadwal sidang pertama, Polda DIY tidak hadir sehingga ditunda dua minggu. Jadwal berikutnya jatuh hari Senin 6-3-2023.

Polda DIY gerak cepat, melakukan penangkapan terhadap AS, begitu kurang lebih kabar yang beredar di kalangan jurnalis.

Sejumlah pengamat menilai penangkapan tersebut diduga bertujuan untuk menggagalkan gugatan praperadilan yang diajukan AS. 

Tetapi Dugaan tersebut belum terkonfirmasi, karena Polda DIY baru menggelar jumpa pers 6-3-2023 pukul 10.00 WIB hari ini.

Secara hukum, praperadilan memang bisa diajukan oleh AS.
Dia berusaha menggunakan hak yang diberikan oleh Pengadilan, agar PN Sleman memeriksa, memutus mengenai permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi bahwa perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke sidang Pengadilan Negeri.

Na'as, AS keburu dijemput paksa oleh polisi. Mantan Penewu Wonosari Iswandoyo meneruskan informasi bahwa
AS yang juga mantan sekretaris RSUD Wonosari itu sudah diistirahatkan di Polda DIY sejak hari Sabtu 5-3-2023. 

Dan Senin hari ini 6-3-2023, Polda akan menjawab seluruh teka-teki soal penangkapan AS. 

(Bambang Wahyu)

Minggu, 05 Maret 2023

SATU PEJABAT DI GUNUNGKIDUL DIJEMPUT POLDA DIY


Kabar mengagetkan beredar di WhatsApp, bahwa salah satu pejabat Gunungkidul dipanggil kemudian dijemput paksa Polda DIY 3-3-2023. Berita tentang pemanggilan tersebut tidak hanya terjadi sekali, menyusul undangan jumpa pers, Senin 6-3-2023.  

"Monggo rekan-rekan media hadir dalam giat konferensi pers “Kasus Tipikor RSUD Wonosari” yang dilakukan Ditreskrisus Polda DIY, Senin 6 Maret 2023 pukul : 10.0O WIB di Aula Promoter Polda DIY," demikian bunyi undangan yang beredar di WhatsApp, Minggu 5-3-2023. 
 
Dirunut ke belakang, 
Tanggal 29 Juni 2022 jam 12.32 WIB melalui WhatsApp, awak media minta penjelasan kepada AS Sekretaris Dinas Kominfo soal kebenaran pemanggilan dirinya sebagai tersangka (TSK). 

Permintaan konfirmasi tersebut terkait dengan kasus Korupsi Rp 470 juta di RSUD Wonosari tahun 2015 silam.

Hari dan tanggal itu pula jam 12.35 WIB, AS menjawab tegas.

"Saya tidak dipanggil," ujar AS 29-6-2022 kala itu.

Sepuluh bulan kemudian 4-3-2023, jam 19.45, di group WhatsApp, tersebar berita seorang pejabat di Gunungkidul diamankan Polda, DIY.

Sejumlah awak media menduga yang diamankan adalah AS, Sekdin Kominfo Kabupaten Gunungkidul, tetapi belum ada satu berita pun muncul mengabarkannya.

Sementara itu ada info baru, Jumat kemarin AS dapat panggilan dari Polda untuk Tahap II. Artinya penyerahan berkas dan tersangka dari penyidik Polda DIY kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DIY. AS kabarnya malah mengirim surat resmi ke Polda lewat utusan, menyatakan bahwa tidak bisa hadir.

"Sabtu sore 4 Maret 2023 AS ditangkap dan dibawa ke Polda," kata sumber tersebut.

Sebelum dikirim undangan konferensi pers, Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Yulianto, SIK. MSC mengaku belum memonitor peristiwa tersebut.

"Waduh sy blm tahu," ucapnya singkat melalui pesan singkat.

(Bambang Wahyu)

Jumat, 03 Maret 2023

PERINTAH TUNDA PEMILU PERBUATAN MELAWAN HUKUM



Oleh: Dr. Tugiman 

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) telah mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengadilan menghukum KPU untuk menunda Pemilu.

Gugatan perdata tersebut diputuskan Kamis 2/3/2023. Substansi putusannya menghukum KPU untuk menunda pemilu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari sejak putusan dibacakan. 

Putusan PN Jakpus tidak memiliki kerangka yuridis memadai. Tidak layak, tidak patut, serta melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Saya menyebut “Abuse of power”, bahkan “melanggar konstitusi”.  

Tiga indikator nyata mengarah abuse of power dan pelanggaran konstitusi.

PERTAMA, melanggar batas kewenangan Pengadilan. 

Dalam teori hukum, literasi maupun peraturan perundang-undangan, kewenangan pengadilan secara substansi meliputi dua hal, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absulot artinya kewenangan pengadilan untuk memutus perkara sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan relatif pengadilan mengadili perkara sesuai daerah hukumnya. 

Dalam kaitan dengan persoalan tersebut, bahwa gugatan yang diajukan oleh partai Prima adalah gugatan perdata, khususnya terkait dengan tidak lolosnya Partai Prima menjadi peserta pemilu 2024. 

Namun demikian PN Jakarta Pusat dalam Putusannya telah melampaui batas kewenangan yaitu menghukum KPU untuk menunda pemilu selama 2 Tahun, 2 Bulan, 7 hari sejak putusan dibacakan. 

Sementara itu sesuai Undang-undang kewenangan mengadili proses pemilu itu hanya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Bawaslu. Kedua lembaga itu memang memiliki legitimasi. Oleh sebab itu maka putusan penundaan pemilu oleh PN Jakarta Pusat tersebut disamping berlebihan, tidak patut dan tidak layak dikeluarkan oleh lembaga hukum, juga dinilai telah melampaui batas wewenang dan mengarah kepada “abuse of power”, atau bahkan “melangggar konstitusi” yang mengamanatkan Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

KEDUA, Penundaan Pemilu Diluar Kewenangan PN. Dalam berbagai regulasi tentang kepemiluan mengamanatkan bahwa persoalan hukum terkait proses pemilu menjadi kewenangan Bawaslu dan PTUN, sedangkan sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

Dalam persoalan tersebut sebenarnya Partai Prima telah menempuh jalur kukum baik ke Bawaslu maupun PTUN, namun kedua lembaga tersebut dalam putusannya menolak gugatan Partai Prima. 

Gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima kepada PN Jakarta Pusat merupakan hak hukum Partai Prima. Yang menjadi persoalan utama adalah ketika gugatan perdata tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian dikabulkan yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada KPU untuk menunda pemilu selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. 

 Putusan itu berlebihan, tidak elok dan di luar kewenangan, mengingat putusan dimaksud sebenarnya masuk dalam ranah “hukum administrasi Negara” yang menjadi kewenangan PTUN atau Bawaslu. Persoalan sengketa proses administrasi dalam tahapan pemilu adalah kewenangan Bawaslu, sedangkan keputusan mengenai kepesertaan Pemilu menjadi kewenangan PTUN. Terlebih sebelumnya PTUN telah mengeluarkan putusan perkara tersebut dan menolak gugatan Partai Prima.

KETIGA, Vonis PN atas Penundaan Pemilu tidak berkekuatan hukum. Bertolak dari kerangka pemikiran dan kerangka yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas tidak ada kompetensi pengadilan umum, (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), untuk membuat keputusan penundaan Pemilu.

Oleh karena itu apa yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat tersebut dapat dikatakan “merupakan perbuatan melawan hukum”, karena sejatinya perkara perdata tidak bisa dijadikan obyek terhadap KPU dalam pelaksanaan pemilu, terlebih terkait penundaan Pemilu.

Perlu disadari bahwa hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh PN sebagai kasus perdata. Regulasi telah menggariskan bahwa penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia. 

Misalnya, di daerah yang sedang ditimpa bencana alam yang menyebabkan pemungutan suara tak bisa dilakukan. Dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum apabila penundaan pemilu diputuskan melalui vonis pengadilan negeri, karena secara yuridis penundaan pemilu menjadi wewenang KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 431 s.d 433 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dr. Tugiman adalah ahli hukum tatanegara, bakal calon DPD-RI Dapil DIY.

MINTA KPU TUNDA PEMILU ITU PUTUSAN "NGAWUR"

      Winarno & Wawan


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan, KPU harus Menunda Pemilu 14-2-2024, mundur ke bulan Juli 2025. 

Putusan itu dilakukan terkait gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima. Politisi dan praktisi hukum Gunungkidul mengkritisi putusan tersebut.

Slamet, S.Pd. MM politisi Gerindra, Winarno Madya Putra, SH, serta Wawan Andriyanto, S.H., C.Me, keduanya praktisi hukum merasa dalam putusan itu ada sesuatu yang aneh dan lucu.

"Hakimnya Ngawur, mosok Pengadilan Negeri kok mengadili perdata pemilu," kecam Slamet Harjo, dalam kapasitasnya sebagai politikus Partai Gerindra, 3-3-2023.

Praktisi hukum Winarno Madyo Putro SH mengatakan bahwa putusan itu adalah lucu-lucuan, ngawur dan kebablasen.

"Urusan penyelesaian sengketa pemilu itu bukan kewenangan Pengadilan Negeri," timpalnya menggaris bawahi pikiran Slamet, S.Pd. MM.

Menurutnya keputusan PN Jakpus belum inkrach. Tergugat KPU infonya mau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

"Toh jika inkrach ya tidak bisa di eksekusi. Untuk pelaksanaannya tidak semudah dan sesederhana itu. 
Lah wong putusan itu bukan kewenangan dan yurisdiksi PN. Hal itu melanggar UU Pemilu dan UUD 45.
Sengketa pemilu tidak bisa disamakan dengan sengketa perdata yang jadi kewengan PN," terang Winarno MP.

"Menurut saya, tidak semudah itu," ini pendapat ahli hukum Wawan Andriyanto, S.H. C.Me.

Dia pengacara muda yang pernah menjadi kuasa hukum pada sidang DKPP yang menggugat pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Gunungkidul 2021 silam.  

Karena yang digugat itu lembaga penyelenggara pemilu terkait adanya dugaan pelanggaran tahapan verifikasi faktual partai politik, maka keputusan yang diambil bukan perintah menunda pemilu.

"Jika Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi setelah melalui sidang, terbukti KPU ada ketidaktelitian, maka amar putusannya, KPU harus mau mengubah dari TMS menjadi MS, supaya Partai Prima bisa menjadi peserta pemilu 2024, bukan menunda pemilu," kata Wawan.

Secara detail Wawan menyatakan:
1. Jika yang dipermasalahkan adalah UU yang mengatur pemilu, maka bisa dimohonkan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
2. Jika yang dipermasalahkan adalah peraturan KPU yang mengatur tahapan pemilu, maka bisa dimohonkan judicial review di Mahkamah Agung.
3. Jika yang dipermasalahkan adalah keputusan KPU, bisa digugat melalui PTUN. 

(Bambang Wahyu)

DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...