Pada saat Sunaryanta masih menjadi Calon Bupati dia banyak menyampaikan janji adalah benar karena dia sedang mengkampanyekan diri sebagai calon Kepala Daerah.
Sementara itu sejak Sunaryanta dilantik tanggal 26-2-2021 dan sejak serah terima jabatan Bupati tanggal 1-3-2021, dia tidak boleh lagi mengumbar janji.
Mulai saat itu Sunaryanta harus banyak melakukan aksi, dalam bahasa pemerintahan, dia harus bergerak cepat melakukan eksekusi anggaran, yang ujungnya adalah bermanfaat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau golongan.
Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa secara yuridis politis memang merupakan partai pengusung ketika dia maju berkompetisi dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 silam.
Sejak 1-2021, meminjam ideomatika Presiden Joko Widodo, Sunaryanta harus bekerja, bekerja dan bekerja.
Anjangsana ke Mina padi, meninjau jalur jalan lintas selatan, bertemu LDII, bertatap muka dengan sejumlah orang, mengunjungi gereja dan yang lain itu urusan fakultatif dalam arti tidak harus diutamakan.
Guru politik Sunaryanta, dalam hal ini Slamet Harjo mengkritisi, lebih penting bertemu dengan para Lurah, untuk menanyakan jalannya pemerintahan di tingkat desa, ketimbang yang lain.
"Atau, mengumpulkan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah, merapikan dan menyamakan langkah teknis sesuai urusan masing-mading OPD," ujar Slamet Harjo dalam diskusi terbatas dengan penulis di setiap kesempatan bertemu di warung angkringan sega kucing.
Pembangunan bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang Sunaryanta sebut sebagai ekonomi kerakyatan harus segera diwujudkan, sesuai dengan APBD murni yang telah diketok Bupati terdahulu bersama DPRD.
Sunaryanta tidak boleh hanya berwacana. Mantan Sekda Gunungkidul Budi Martana bilang, jangan menggunakan bahasa langit. Bupati Sunaryanta harus segera menggunakan bahasa bumi.
Revocusing dana untuk penanggulangan covid-19 sebesar 71 milyar rupiah itulah yang dimaksud bahasa bumi oleh Budi Martono.
Bagaimana penataan pendidikan mau tatap muka apa daring, bagaimana pembangunan infrastruktur, bagaimana penanggulangan kemiskinan dan yang lain perlu segera dieksekusi. Hal tersebut merupakan urusan wajib, bukan urusan pilihan yang harus segera ditangani secara profesional dan cepat.
(Bambang Wahyu Widayadi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Bagaimana Menurut Anda