KEMISKINAN ITU BISA DIHILANGKAN NGGAK SIH.....

Tahun 2011, Jumlah rumah tangga miskin (RTM) versi Badan Pusat Statistik (BPS), di Kabupaten Gunungkidul, DIY, tercatat 23,03%.  Angka kemiskinan naik 1% dari tahun 2010, yang konon hanya bergerak di angka 22,5%. Ini problem berat yang menyebab kalangan pejabat Gunungidul  tidak  nyaman tidur. Mengacu pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), akhir tahun 2013, Gunungkidul  masih memiliki 79.943 KK penerima BLSM. Lalu, orang miskin (kemiskinan) itu bisa dihilangkan tidak sih...?

Ada upaya membuat kerangka acuan (baca: rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penanggulangan kemiskinan). Saat ini rancangan tersebut sedang dikonsep oleh Tim Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), di bawah kendali Himawan Wahyudi selaku wakil Bupati Gunungkidul. Lahirnya perda tentang penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu pintu masuk untuk menurunkan angka kemiskinan di Gunungkidul.

“Tingginya angka kemiskinan di Gunungkidul, membutuhkan keseriusan penanganan” kata Kepala Bappeda Ir. Syarief Armunanto, di rauang kerjanya Jum’at, 27/12/2013. Sebenarnya, menurut Armunanto,  sudah banyak program dan kegiatan yang telah banyak dikerjakan dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN bahkan pihak ketiga. Akan tetapi persoalan kemiskinan belum juga mampu diatasi dan kesejahteraan masyarakat juga belum bisa ditingkatkan.

Berarti ada sesuatu yang eror. Lantas? “Cara pandang terhadap kemiskinan saat ini telah bergeser dari persoalan sebab-akibat kemiskinan, ke inisiatif pemanfaatan potensi dan pembangunan berkelanjutan. Artinya upaya pemberdayaan berbasis potensi/aset lokal akan menjadi skema penanggulangan kemiskinan yang perlu didorong melalui pembentukan suatu regulasi di daerah” jelas Armunanto.

Draf raperda tentang penanggulangan kemiskinan yang digagas Bappeda Gunungkidul sesungguhnya masih berkutat soal kerangka terori. Sisi praktisnya dalam bentuk apa, inilah yang masih belum dipecahkan oleh Pemkab Gunungkidul. Probabilitasnya, meski ada perda kemudian diikuti perbub yang mengatur penaggulangan kemiskinan, turunya presentase angka kemiskinan di Gunungkidul tidak akan signifikan.

Muncul pertanyaan sederhana: kemiskinan itu bisa dihilangkan gak sih? Pemkab Gunungkidul tidak pernah mengoptimalkan ‘mesin penghancur’ kemiskinan yang sesungguhnya telah lama dikuasi. Mesin tersebut adalah SDM di jajaran birokrasi yang ada di level Desa.

Secara administratif, Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:  18 keamatan, 144 desa, 1.431 dusun, 1.521 RW, dan 6.832 RT. Sarang kemiskinan itu ada di tingkat Rukun Tetangga (RT). Jika jumlah penerima BLSM 79.943 itu identik dengan jumlah KK miskin, maka setiap RT rata-rata memiliki plus minus 12 KK miskin.

Setiap RT sebut saja terdiri dari 40 KK. Logiknya, 28 KK yang tidak terkategori KK miskin, ada potensi, dalam arti secara ‘swadiri’ bisa mengentaskan 12 KK miskin. Filospfi gotong royong ini sedianya yang hendak saya mintakan konfirmasi ke Wakil Bupati Gunungkidul Himawan Wahyudi. Karena alasan kesibukan menyusun laporan akhir tahun, melalui ajudan, Himawan mengelak untuk saya temui.

Gantinya, saya berhasil menodong Ketua DPRD II Gunungkidul, Drs. Budi Utomo. Melalui percakapan telepon, dia mengatakan bahwa kemiskinan itu sulit untuk dihilangkan selama budaya dan mentalitet masyarakat tidak berubah.

Pengertian kemiskinan menurut Budi Utomo mengacu pada sudut pandang. Kata Budi Utomo, “Selama ‘orang kaya’ tidak mau memberi, sekaya apa pun, dia terkategori orang miskin. Sebaliknya, orang tidak memiliki harta, tetapi dia iklas membantu orang lain, dia tegolong orang kaya”. Berapa jumlah orang Gunungkidul yang ‘suka memberi’?“ Ini pertanyaan terkait dengan kebudayaan. Barulah kemiskinan akan hilang dari bumi Gunun gkidul,” kata Budi Utomo sembari menutup telepon.