Mas Djangkung Mau Tanam Jagung di Gunungkidul, Ah Yang Bener Bro

Kabupaten Gunungkidul berbeda dengan Bantul dan Sleman. Di musim pilkada 2015, kedua kabupaten yang disebut belakangan masing-masing hanya memiliki 2 (dua) pasangan calon (paslon) bupati, sementara di Gunungkidul tampil hingga 4 paslon.

Mereka adalah Badingah-Imawan (petahana, diusung PAN, Golkar, Nadem, Hanura serta PPP), Benyamin-Mustangit (independen), Djangkung Sudjarwadi-Endah Subekti Kuntariningsih (PDIP) serta Bardi TS-Wahyu Purwanto (diusung Gerindra, PKS, PKB serta Demokrat).

Kampanye dimulai 27 Agustus 2015, rencana berakhir 5 Desember 2015. Sudah berjalan sebulan penampilan masing-masing pasangan calon (paslon) bupati dan wakil terasa datar-datar saja.
Bahkan ada kecenderungan keempat kandidat tak ada beda, mereka memilih teknik monolog, alias kampanye satu mulut. Program mereka maunya begini dan begitu, meski sesungguhnya para calon pemilih itu tidak mudeng sama sekali.

Audien alias calon pemilih dibungkem kemudian dipameri program dakik-dakik, dan muluk-muluk yang mengakibatkan mereka lier-lier lantaran kekenyangan menikmati snak dan nasi bungkus sambil menunggu amplop untuk gantinya uang bensin.

Menyimak program paslon Djangkung Sudjarwadi-Endah Subekti Kuntariningsih sebenarnya sangat merakyat. Pasalnya, mereka  mengajak rakyat Gunungkidul untuk nandur jagung. Ini benar-benar sederhana dan sangat realistik.

Tujuannya cukup jelas, bermodal tanaman jagung pemerintah bisa bikin pabrik bioetanol, pabrik pakan ternak dan pabrik pupuk yang berasal dari kotoran lembu alias telepong.

Yang tidak disadari oleh Djangkung dan Endah cuma satu, bahwa di Gunungkidul panen jagung setahun hanya sekali. Sayang tak dibuka forum tanya jawab. Coba kalau Djangkung berani, dia akan menerima pertanyaan super sederhana, “Jagunge sinten Mas Djangkung sing ajeng didamel bio etanol?”

Endah Subekti Perlu Mubeng Cakruk

Salah Balon wakil bupati dari PDIP Gunungkidul mengatakan, puluhan komunitas yang muncul akhir-akhir ini mendesak untuk difasilitasi. Manakala mereka rutin berkumpul wadah atau forum untuk berbagai rasa dan pengalaman adalah penting bagi mereka.

Endah Subekti Kuntariningsih menyebutkan beberapa jenis komunitas yang dimotori kawula muda  meliputi, pemusik, perupa, tidak ketinggalan olahraga. Di samping butuh media untuk berekspresi, mereka juga butuh media komunikasi antar kelompok,” Ujar Endah di eks terminal lama, Baleharjo, Rabu malam 19/8/2015.

Dari latar pemikiran di atas, di jantung Kota Gaplek lahirlah kominitas ‘Mubeng Cakruk’ yang menggelar malam perdana besarma pemusik rege, perupa dari kelompok Moral, serta kumpulan bocah dari pecinta olah raga sepeda BMX.

“Sebagai pemimpin, saya harus berfikir ke arah mencari dan mencuri kesempatan agar kawula muda bisa berkiprah sesuai dengan talenta mereka masing-masing,” imbuh Endah sembari duduk santai bersama komunitas Mubeng Cakruk.

Satriyo, selaku koodinator Mubeng Cakruk membenarkan, bahwa kelompoknya adalah merupakan wadah kawula muda yang secara rutin melakukan tour ke 18 kecamatan se Gunungkidul.

Meski dalam tour itu icon utamanya adalah musik, tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok lain bisa bergabung. “Di ajang pertemuan Mubeng Cakruk, siapa saja boleh bicara, bebas berekspresi, guna pengembangan kreatifitas putra Gunungkidul,” ujarnya.  

JANET LAHIR DENGAN 3 KAKI

AWAL RMADHAN, TEBING PANTAI SADRANAN AMBROL MEMINTA KORBAAN

Proses evakuasi belum selesai

Bukit bertebing menyerupai gua, di Pantai Sadranan, bilangan Padukuhan Pulegundes II, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gungungkidul runtuh Rabu Pahing 17.6.2015, sekitar pukul 15.00  WIB. Tebing setinggi 5 meter menimpa sejumlah wisatawan yang sedang berteduh di bawahnya.

Yadi,  warga setempat menceriterakan,  tebing Pantai Sadranan biasa  dimanfaatkan oleh  wisatawan untuk berteduh atau duduk bersantai. “Runtuhnya tebing   sekitar pukul 15.00 WIB. Ditandai  suara gemuruh berbarengan jeritan. Ketika dicek,  tebing  yang menyerupai gua tersebut runtuh,” bebernya.

Data sementara yang dikeluarkan Polres Gunungkidul menunjukkan, hingga Rabu malam (17/06/2015) tercatat  4 korban, semua wisatawan  berhasil dievakuasi. Diduga masih ada korban yang tertindih bongkahan batu.

“Hingga  pukul 22.30 WIB baru 4 korban yang berhasil dievakuasi oleh petugas penyelamat gabungan. Mereka terdiri dari 2 korban meninggal. 2 korban luka parah,” terang Kanit SPKT I Polres Gunungkidul, Ipda Amrun Faid.

Korban meninggal di TKP atas nama Joko Susanto (37), warga Rt 002 Rw 002, Padukuhan Logandeng, Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.  Satu lagi  perempuan belum diketahui identitasnya. Kedua korban sekarang di kamar jenazah RSUD Wonosari.

Dua korban yang ditemukan selamat masing-masing Karwati (40) warga Padukuhan Bulu, Desa Bejiharjo,  Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul. Dia  menderita patah tulang tumit kaki bagian kiri.  Korban lain  Ahmad Taufik (30) warga Padukuhan Logandeng, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Korban mengalami serius, kepala belakang sobek  2 tempat dan patah tulang paha kaki kiri. Keduanya selamat saat ini mereka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari.

Kabar terbaru, proses evakuasi masih berjalan. Kerja keras operator alat berat tidak sia-sia.  Bongkahan batu berhasil disingkirkan. Ipda Amrun Faid menjelaskan dua korban laki perempuan ditemukan meninngal dunia dalam kondisi remuk dan sulit dikenali.

Mengenai seba-musabab ambrolnya bukit bertebing, hingga kini belum ada pihak yang meberikan keterngan resmi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (BPBD) SAR, Polisi serta lainnya masih sibuk konsentrasi melakukan pencarian korban yang terjebak reruntuhan.

DALAM UU-MD3 TERDAPAT PASAL BABI NGEPET

Pertengahan Juni 2015 DPR Diguncang Pasal Babi Ngepet. Dituding UU MD3, terdapat pasal siluman yang terindikasi  menghalalkan dana aspirasi segede gajah abuh disengat lebah.

Tugas DPR itu sesungguhnya sangat simpel: membuat anggaran, mengawasi pelaksanaan pemerintahan serta membuat peraturan perundangan. Tugas yang disebut terakhir, belakangan terkuak, ada indikasi disalahgunakan. Aturan perundangan dibuat bukan hanya untuk menata supaya jalannya pemerintahan tidak keluar dari rel, tetapi juga sebagian pasal disusupkan untuk menyembunyikan perampokan uang rakyat secara legal.

Terbetik kabar, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)  dalam tempo tidak terlalu lama sudah pasti diseret ke meja yudicial review (peninjauan ulang) oleh sementara LSM. Jawa Pos menulis, hal seperti ini bakal bikin wakil rakyat yang duduk di parlemen sulit untuk tidur nyenyak. Pasalnya, kalau peninjauan ulang  itu diajukan dan diterima dalam arti dikabulkan MK, maka  mereka tak lagi bisa menggunakan uang rakyat sebesar Rp 11,2 trilyun per tahun.

Lima LSM sebagaimana dilansir Jawa Pos, yang akan mengajukan peninjauan ulang itu antara lain Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra),  Indonesia Budget Centre (IBC), Indonesia Legal Roundtable (ILR), serta Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima).

Apung Widadi, koordinator advokasi dan investigasi Fitra sebagaimana dikutip Jawa Pos menyebutkan “Kami akan mengajukan judicial review ke MK satu minggu lagi.”

Sasaran tembak lima LSM adalah UU MD3 spesifik Pasal 80 huruf J. Menurut Apung, di dalam draf UU MD3, pasal 80 huruf J tidak ada. Namun setelah UU MD3 itu disahkan, pasal yang berisi mengusulkan dan memperjuangkan daera pemilihan tiba-tiba muncul.

Usulan dana aspirasi itu, menurut Apung telah dua kali diajukan 2004-2009, serta 2009-2014, tetapi ditolak pemerintah. Tak jera, periode 2014-2019 DPR mengajukan ulang, besaran dana aspirasi malah makin bengkak mencapai Rp 10 milyar per anggota.

Tak pelak, meski cuma sendirian, Partai Nasdem mencak-mencak. Partai yang dikomandani Surya Paloh melalui sekjennya bekoar di media layar kaca, bahwa tak dana aspirasi itu akan mempertajam kesenjangan Jawa-Luar Jawa.

Terlepas upaya LSM dan teriakan Nasdem, saya prihatin, di negeri berketuhanan seperti Indonesia masih bisa terjadi politik babi negepet.  Gaji besar yang diterima anggota DPR rupanya tidak membuat dirinya merasa cukup, melainkan sebaliknya, malah merasa semakin kurang.  

Realita seperti itu menunjukan betapa rakyat secara diam-diam selama ini dibohongi oleh wakil-wakilnya di Senayan, melaui praktek siluman pasal babi ngepet. Apakah Anda masih percaya pada ocehan DPR yang katanya membela kepentingan rakyat? Kalau saya sangat meragukan.

SHARING ANGGARAN ORANG MISKIN SANGAT RENDAH

Pengentasan kemiskinan di Gunungkidul sangat lambat. Penyebabnya, sharing APBD untuk keperluan itu terlalu rendah.

Jumlah rumah tangga miskin (RTM)Kabupaten Gunungkidul, Dibandingkan dengan Bantul, Kulonprogo, Sleman dan Kodya, adalah paling besar. Sebelum diperbaharui ada 80.355 RTM. Aneh, sharing Pemkab  pada program kemiskinan, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) sangat minim.

Edi Susilo, anggota DPRD Gunungkidul dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti hal itu, pada sela-sela kerja bakti bersama masyarakat Nglipar, Minggu 14/6/2015.

Berdasarkan catatan yang dia kumpulkan, hingga saat ini pemerintah kabupaten, melalui Disosnakertrans memberdayakan 45 pendamping PKH. Mereka ditugasi memantau PKH yang setiap 3 bulan sekali menerima bantuan dari anggaran APBN.

"SDM pendamping cukup tersedia, jumlah RTM jelas diketahui masih 80 ribu lebih. Pertanyaan saya, apa alasannya, Pemkab tidak juga mengalokasikan anggaran pada APBD  untuk mengimbangi APBN? Bahasa normatifnya, Pembkab tidak mau sharing. Apa argumentasinya," ujar Edi Susilo, geram.

Dia menilai, Pemkab terlalu enak, mengentaskan kemiskinan dengan cara menggantungkan diri pada APBN. Menurut dia, untuk mempercepat pengurangan angka keiskinan, Pemkab mau tidak mau harus menyisihkan sebagian APBD guna mengimbangi APBN.

Ilustrasi, Net

"Saya belum melihat Pemkab ada goodwil (niat baik) untuk keperluan pengentasan kemiskinan. NJagake endoke si blorok (menggantungkan diri pada program pusat) pengentasan kemiskinan akan sangat lambat dan tertatih tatih," paparnya.