Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4, siapapun yang lolos dari lubang jarum demokrasi Rabu Wage 9 Desember 2020, pada tahun 2021 tidak akan serta merta bisa menjalankan visi, misi dan program yang telah dipersiapkan dalam debat mati-matian pada 27 Oktober, 3 November, dan 10 November 2020.
Tahun 2021 adalah tahun anggaran milik Hj. Badingah, S.Sos, yang secara faktual telah diketok Oktober 2020. Oleh sebab itu, siapa pun yang terpilih, mau tidak mau harus menjalankan visi, misi, dan program Bupati lama.
Kabarnya, masa jabatan Bupati Bandingah berakhir Februari 2021. Penggantinya praktis mempunyai kesempatan menerapkan visi, misi dan program di tahun 2022, 2023, dan 2024, kecuali dia cerdas dan memiliki power untuk mendikte Sekretaris Daerah.
Artinya begini, Bupati terpilih melalui Sekda, perlu memiliki keberanian untuk meminta, agar program yang urgensitasnya tidak mendesak, yang ada di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) diberi tanda bintang alias ditunda. Ini yang pertama.
Langkah kedua, Bupati terpilih harus berani melakukan APBD Perubahan, bukan di bulan Setember-Oktober 2021, tetapi maju di bulan Juli-Agustus 2021, supaya visi, misi, dan program yang ditawarkan selama debat terbuka segera terealisasi.
Sementara itu mengubah APBD Gunungkidul 2021 yang telah ditetapkan, tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. APBD Perubahan, memerkukan persetujuan DPRD. Di sinilah pekerjaan rumah Bupati terpilih.
Soal mengubah APBD 2021, Calon Nomor Urut 1 dan 4, mentangkut akses ke DPRD relatif sempit, bisa jadi malah dihanlangi. Sementara Calon Nomor Urut 2 dan 3, aksesnya relatif licin.
Kira-kira demikian gambaran gerak pembangunan terkait dengan Bupati yang akan mengganti Badingah kelak.
Kalau tidak ada keberanian, maka, program pembangunan tahun 2021 terkesan tidak ada perubahan yang berarti. Ituharap dimaklumi, karena yang dijalankan adalah programnya Bupati Hj. Badingah, S.Sos.
(Bambang Wahyu Widayadi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Bagaimana Menurut Anda