Pengentasan kemiskinan di Gunungkidul sangat lambat. Penyebabnya, sharing APBD untuk keperluan itu terlalu rendah.
Jumlah rumah tangga miskin (RTM)Kabupaten Gunungkidul, Dibandingkan dengan Bantul, Kulonprogo, Sleman dan Kodya, adalah paling besar. Sebelum diperbaharui ada 80.355 RTM. Aneh, sharing Pemkab pada program kemiskinan, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) sangat minim.
Edi Susilo, anggota DPRD Gunungkidul dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti hal itu, pada sela-sela kerja bakti bersama masyarakat Nglipar, Minggu 14/6/2015.
Berdasarkan catatan yang dia kumpulkan, hingga saat ini pemerintah kabupaten, melalui Disosnakertrans memberdayakan 45 pendamping PKH. Mereka ditugasi memantau PKH yang setiap 3 bulan sekali menerima bantuan dari anggaran APBN.
"SDM pendamping cukup tersedia, jumlah RTM jelas diketahui masih 80 ribu lebih. Pertanyaan saya, apa alasannya, Pemkab tidak juga mengalokasikan anggaran pada APBD untuk mengimbangi APBN? Bahasa normatifnya, Pembkab tidak mau sharing. Apa argumentasinya," ujar Edi Susilo, geram.
Dia menilai, Pemkab terlalu enak, mengentaskan kemiskinan dengan cara menggantungkan diri pada APBN. Menurut dia, untuk mempercepat pengurangan angka keiskinan, Pemkab mau tidak mau harus menyisihkan sebagian APBD guna mengimbangi APBN.
 |
| Ilustrasi, Net |
"Saya belum melihat Pemkab ada goodwil (niat baik) untuk keperluan pengentasan kemiskinan. NJagake endoke si blorok (menggantungkan diri pada program pusat) pengentasan kemiskinan akan sangat lambat dan tertatih tatih," paparnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Bagaimana Menurut Anda