AIR MATA POLITIK VERSUS POLITIK MATA AIR

Baliho salah satu bentuk air mata pilitik (kerja keras demi elektabilitas). Foto Bewe

Belum turunya rekomendasi dari sebagian besar DPP Partai Politik, terkait dengan siapa yang bakal memperoleh surat sakti untuk bertarung pada pemilihan bupati Gunungkidul 9 Desember 2015, menjadi perbincangan serius, baik itu kalangan politisi, pengamat maupun para bakal calon.    

Ari Siswanto, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam hubungannya dengan pergolakan arus bawah menggambarkan, tokoh politik dareah sedang berjuang habis-habisan mempersiapkan bakal calon bupati. Perjuangan itu dia beri istilah airmata politik (kerja keras tanpa kenal lelah) “Tetapi belum tentu, tokoh pilihan yang diajukan itu disetujui DPP selaku induk partai yang berkedudukan di Jakarta,” ungkapnya, Senin 1/6/2015.

Sepikiran dengan Ari Siswanto, Untung Basuki  aktifis mahasiswa 1977 mengatakan,  terkait rekomendasi, pendatang baru Jangkung Sujarwadi adalah politisi yang dianggap paling ketar-ketir. “Kalau sekarang dia kerja keras keliling 18 kecamatan di Gunungkidul, belum bisa dipastikan Megawati Soekarno Putri akan menjatuhkan rekomendasi ke dia,” ujarnya.

Untung Basuki beralasan, kehendak Jakarta dalam hal ini hampir seluruh Ketua Parpol memiliki keputusan yang acap kali berbeda dengan kemauan arus bawah. Untung mengistilahkan, Jakarta selalu memanfaatkan politik mata air (sumber berupa power personal serta dana).

“Realitasnya Megawati boleh, dan sangat berkuasa untuk menentukan kepada siapa surat rekomendasi itu diberikan. Ada kabar, Sri Sultan ke X (penguasa Jogja) bertemu 4 mata dengan Mega. Beruntung kalau Jangkung direkomendasi menjadi balon wakil bupati,” Lalu siapa balon bupatinya? Yang paling tahu adalah Mega,” papar Untung.

Terpisah, Budi Utama mantan Ketua DPC PDIP menimpali, “Konsep politik mata air, itu dilakukan oleh semua parpol. Mata air atau sumber yang berwujud power (pengaruh) juga dana itu penting.

“Dalam berpolitik tidak ada hal yang gratis. Kalau sebuah partai membuka pendaftaran dengan cara bebas bea adalah betul, bahwa yang gratis daftarnya. Tetapi, apa ada parpol tanpa beaya operasional bisa jalan,” tanya Budi Utomo.

Budi Utama  sepaham dengan Untung Basuki, bahwa kekuasaan DPP dari parpol apa pun adalah segala-galanya. “Sebab itu saya tenang-tenang saja. Tiwas motang-manting, kalau rekomendasi DPP PDIP  tidak seperti yang diharapkan, itu namanya ketiban jatah air mata.”