Supaya Lomba Desa Tidak Terkesan Buang-Buang Biaya

uang hasil gotong royong dimanfaatkan supaya tidak terbuang percuma. foto net

Lomba desa, sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2007 dilakukan berjenjang. Delapan indikator dipatok, guna mengetahui tingkat perkembangan dan kemajuan desa. Dari 8 item yang dinilai, sub-indikator pamerintahan, hanya dijamah kulitnya, tidak dilihat isinya.

Peraturan berjenjang itu terlihat jelas pada Permendagri nomor 13 tahun 2007 pada pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di sana dinyatakan secara eksplisit, bahwa perlombaan desa dan kelurahan dilakukan oleh camat, bupati/walikota, gubernur, serta mentri dalam negri.

Selama 7 bulan berturut-turut mulai Februari sampai Agustus, desa yang  selalu meraih juara pertama, akan disibukan dengan pekerjaan yang sangat melelahkan. Imbalannya, secara material tidak akan imbang dengan ongkos yang dikeluarkan. Tetapi karena lomba desa ini bagian dari implemetasi peraturan yang berlaku, maka suka tidak suka harus dilaksanakan.

Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan, perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setiap tahun. Karena aturannya begini, maka lomba desa menjadi wajib.

Jenjang pertama, perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Meski atruan cukup jelas, namun untuk Gunungkidul tahapan ini gerakannya nyaris tidak terdengar.

Berikutnya di ayat (3) dinyatakan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei. Pelaksanaan  tahap ini tampak membahana, dan Desa Bale Harjo, kecamatan  Wonosari keluar sebagai juara dengan mengantongi nilai 1004 poin.

Perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan pada bulan Juni. Agus Setiawan Kades Bale Harjo, sebagaimana dilansir sorotgunungkidul.com bertekad menang di propinsi.

Puncak Perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4 ) dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus. Kalau asumsinya desa Bale Harjo lolos, maka ongkos untuk lomba  akan semakin membengkak.

Sesuai pasal 9, juara lomba tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi setidaknya unggul pada 8 item meliputi: pendidikan; kesehatan masyarakat; ekonomi masyarakat; keamanan dan ketertiban; partisipasi masyarakat; pemerintahan; lembaga kemasyarakatan; dan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Dari delapan kriteria, berdasarkan pengalaman juga realita di lapangan, indikator pemerintahan hanya disentuh kulitnya, tidak menyasar ke substansi.

Di bidang pemerintahan, dewan juri tidak akan memperoleh gambaran yang komperhensif kalau sekedar membaca data dinding. Dinamika desa tidak sebatas di data dinding. Salah satu roh desa ada di pengelolaan keuangan, sementara itu, selama bertahun-tahun lomba berjalan, hal ini tidak pernah dijamah.  

Saya paham, bahwa dewan juri lomba desa terikat pada Permendagri nomor 13 tahun 2007 pasal 5. Secara tersirat di sana dinyatakan, bahwa dewan juri hanya membandingkan data desa / kelurahan dua tahun terakhir.

Tetapi dikaitkan dengan parameter lomba tingkat nasional, pasal 10 yatat 1 huruf c, elemen pengawasan menjadi relevan. Secara tersirat di sana dinyatakan bahwa desa yang diikutkan dalam perlombaan perlu dilihat tingkat kepatuhnnya dalam hal membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Ini artinya dewan juri melakukan penilaian semi pegawasan, karena begitu membuka dukumen kebijakan keuangan desa misalnya, harus juga membuka dukumen implentasi pembukuaan.

Tendensi penyelenggaraan lomba desa ternyata tidak hanya untuk  memotivasi, tetapi juga  mengawasi. Sayangnya elemen pengawasan ini tidak dominan. Menjadi tidak mustahil, desa yang baru saja menerima penghargaan, mendadak heboh menjadi desa yang jawara dalam hal penggelapan uang negara.