Jumat, 03 Juni 2016

Pegawai Negri Sipil Jangan Sampai Kena Ciduk



Immawan Wahyudi, Wakil Bupati Gunungkidul 2015-2020

Kabar santer Presiden Joko Widodo bakal mem-PHK sekitar 1 juta PNS. Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengingatkan PNS Gunungkidul jangan ada yang keciduk.

“Besar kemungkinan, sesuai data dari Disdukcapil jumah PNS di Kabupaten Gunungkidul masih stabil, laki-laki 6.474, perempuan 282 orang,” ungkap Immawan Wahyudi, di ruang kerjanya, Jumat 3/6/2016.

Sekala nasional, jumlah PNS  4.445.303 orang. Menanggapi renaca Presiden bakal mengurangi 1 juta PNS yang berijazah SLA, Immawan menghimbau PNS Gunungkidul mempertahan disiplin kerja.

Yang dilakukan teman-teman PNS menurut Immawan adalah bekerja segiat dan serajin-rajinnya sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya, di samping menepati sumpah, juga untuk menghindari agar tidak ‘keciduk’ ole jaring pengurangan PNS.

“Pokoknya giat dalam bekerja lur.. (saudara),” ajak Wakil Bupati, menyemangati PNS Gunungkidul.

Immawan menambahkan, pengurangan maupun penambahan PNS adalah kewenangan pemerintah Pusat. Daerah tidak bisa berbuat banyak. Agar PNS Gunungkidul tidak ada yang ter-PHK,  kuncinya ada pada etos kerja.

“Saya berharap PNS Gunungkidul dalam posisi aman,” pungkasnya.

Rabu, 01 Juni 2016

Tahun 2017, 144 Desa Di Gunungkidul Bakal Diobok-Obok BPK


Gedung BPK foto Tribun


Badan Pemeriksa Keungan (BPK) tahun 2016 memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemda Gunungkidul. Acungan jempol pun berseliweran di media sosial, Pemda dianggap hebat. Ada yang mempertanyakan bagaimana dengan kepatuhan 144 desa terhadap aturan yang berlaku.   
  
Terkait dengan pernyataan seperti itu, Siswanto, Kabag Administrasi Pemerintahan Desa Gunungkidul mengatakan, bahwa laporan pertnggunjawaban keuangan desa belum diperhitungkan ke dalam item pemeriksaan oleh BPK.

 “Sesuai regulasi memang belum masuk obyek pemeriksaan. Tetapi ada informasi yang masih perlu diklarifikasi, bahwa tahun 2017, laporan keuangan desa termasuk bakal menjadi sasaran,” ungkapnya Rabu 1/5/2016.
  
Sementara itu, seiring diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014,  duit Pusat dan Daerah tumplek-bleg, di tingkat desa. Ketidaktepatan pemanfaatan serta ketidaktertiban administrasi keuangan, bisa mengaibatkan raibnya uang negara dan rakyat merugi besar. 

Meski BPK belum menjamah desa, demikian Siswanto  menambahkan,  secara struktural pemerintah kabupaten berdasarkan UU Desa Pasal 112 hingga 115 bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di dalam pasal 112 ayat (2)  dinyatakan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Dari dokumen paparan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negri Republik Indonesa diketahui, bahwa yang dimaksud perangkat daerah adalah Camat. Oleh sebab itu peran Camat menjadi sebegitu penting dan strategis.

Memang, menurut Siswanto, kekuasaan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban berada di tangan kepala desa, dan ada sebagian dikuasakan kepada perangkat desa.

Tetapi, kata dia, arah pengelolaan anggaran desa berdasarkan Permendagri pasal 2 ayat 1 yang transparan, akuntabel, partisipatif,  tertib dan taat pada disiplin anggaran, tetap berada di pundak para Camat.

Mudi Lestari, pegiat perempuan sekaligus pengamat pemerintahan menimpali, bersandar pada UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK, pasal 6 ayat (1) kalau desa akan dimasukkan sebagai subyek yang harsus diperiksa BPK adalah wajar.

Menurutnya, itu kamajuan besar dan tidak menyalaghi aturan, karena BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

“Desa, pada hemat saya masuk kategori lembaga negara lainnya yang mengelola keuangan negara. Kalau selama ini desa lolos, tak pernah dijamah, saya pikir BPK kurang memahami tugas yang diamanatkan undang-undang,” tandasnya.

Selasa, 31 Mei 2016

Supaya Lomba Desa Tidak Terkesan Buang-Buang Biaya


uang hasil gotong royong dimanfaatkan supaya tidak terbuang percuma. foto net


Lomba desa, sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2007 dilakukan berjenjang. Delapan indikator dipatok, guna mengetahui tingkat perkembangan dan kemajuan desa. Dari 8 item yang dinilai, sub-indikator pamerintahan, hanya dijamah kulitnya, tidak dilihat isinya.

Peraturan berjenjang itu terlihat jelas pada Permendagri nomor 13 tahun 2007 pada pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di sana dinyatakan secara eksplisit, bahwa perlombaan desa dan kelurahan dilakukan oleh camat, bupati/walikota, gubernur, serta mentri dalam negri.

Selama 7 bulan berturut-turut mulai Februari sampai Agustus, desa yang  selalu meraih juara pertama, akan disibukan dengan pekerjaan yang sangat melelahkan. Imbalannya, secara material tidak akan imbang dengan ongkos yang dikeluarkan. Tetapi karena lomba desa ini bagian dari implemetasi peraturan yang berlaku, maka suka tidak suka harus dilaksanakan.

Pada pasal 4 ayat (1) dinyatakan, perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setiap tahun. Karena aturannya begini, maka lomba desa menjadi wajib.

Jenjang pertama, perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Meski atruan cukup jelas, namun untuk Gunungkidul tahapan ini gerakannya nyaris tidak terdengar.

Berikutnya di ayat (3) dinyatakan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei. Pelaksanaan  tahap ini tampak membahana, dan Desa Bale Harjo, kecamatan  Wonosari keluar sebagai juara dengan mengantongi nilai 1004 poin.

Perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan pada bulan Juni. Agus Setiawan Kades Bale Harjo, sebagaimana dilansir sorotgunungkidul.com bertekad menang di propinsi.

Puncak Perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4 ) dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus. Kalau asumsinya desa Bale Harjo lolos, maka ongkos untuk lomba  akan semakin membengkak.

Sesuai pasal 9, juara lomba tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi setidaknya unggul pada 8 item meliputi: pendidikan; kesehatan masyarakat; ekonomi masyarakat; keamanan dan ketertiban; partisipasi masyarakat; pemerintahan; lembaga kemasyarakatan; dan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Dari delapan kriteria, berdasarkan pengalaman juga realita di lapangan, indikator pemerintahan hanya disentuh kulitnya, tidak menyasar ke substansi.

Di bidang pemerintahan, dewan juri tidak akan memperoleh gambaran yang komperhensif kalau sekedar membaca data dinding. Dinamika desa tidak sebatas di data dinding. Salah satu roh desa ada di pengelolaan keuangan, sementara itu, selama bertahun-tahun lomba berjalan, hal ini tidak pernah dijamah.  

Saya paham, bahwa dewan juri lomba desa terikat pada Permendagri nomor 13 tahun 2007 pasal 5. Secara tersirat di sana dinyatakan, bahwa dewan juri hanya membandingkan data desa / kelurahan dua tahun terakhir.

Tetapi dikaitkan dengan parameter lomba tingkat nasional, pasal 10 yatat 1 huruf c, elemen pengawasan menjadi relevan. Secara tersirat di sana dinyatakan bahwa desa yang diikutkan dalam perlombaan perlu dilihat tingkat kepatuhnnya dalam hal membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Ini artinya dewan juri melakukan penilaian semi pegawasan, karena begitu membuka dukumen kebijakan keuangan desa misalnya, harus juga membuka dukumen implentasi pembukuaan.

Tendensi penyelenggaraan lomba desa ternyata tidak hanya untuk  memotivasi, tetapi juga  mengawasi. Sayangnya elemen pengawasan ini tidak dominan. Menjadi tidak mustahil, desa yang baru saja menerima penghargaan, mendadak heboh menjadi desa yang jawara dalam hal penggelapan uang negara.

Minggu, 29 Mei 2016

Nilai Tukar Petani Anjlog, 80 Ribu Rumah Tangga Miskin Jadi Korban



Bulan Juli 2016, NTP polowijo mungkin naik, tetapi NTP peternakan bisa anjlok drastis, dan secara agregat NTP pertanian turun. Foto Ton Martono
Badan Pusat Statistik (BPS) DIY merilis, Nilai Tukar Petani (NTP) per Maret 2016 turun. Pemerintah Gunungkidul tidak terlihat mengambil langkah strategis. Diprediksi, triwulan kedua  NTP petani akan tambah merosot. Dimungkinkan 80.243 rumah tangga miskin terpukul telak.

Dalam keterangan resmi yang ditayangkan dalam bentuk file PDF dipaparkan, bahwa NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan / daya beli petani di pedesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari membandingkan antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase.
Lebih lanjut dijelaskan, NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga.
Dengan membandingkan kedua perkembangan angka IB dan IT, menurut BPS DIY,  dapat diketahui dua hal. Pertama, peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Kedua, untuk melihat  kenaikan harga jual produksi pertanian berpengaruh dan tidaknya terhadap  pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan.
Kesimpulan BPS DIY, semakin tinggi angka NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani.
Diperoleh tambahan keterangan dari BPS Gunungkidul, bahwa NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
Manakala NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
Kalau lNTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.
Sampai triwulan pertama, Januari, Februari, Maret 2016, hasil survey yang dilakukan BPS DIY menunjukan,  posisi NTP pada angka 102,57%, turun sebesar 1,28% dibanding bulan sebelumnya, 103,90%.
BPS tidak merinci faktor yang mempengarui turunnya NTP yang dimaksud, tetapi angka 102,57% masih dianggap aman.  Akan berbeda dan mungkin mengkhawtirkan ketika memasuki bulan Juni, Juli 2016 triwulan ke 2.
Puasa, lebaran, dan tahun pelajaran baru akan menjadi faktor determinan  yang memicu kenaikan harga bahan pokok, di satu sisi, serta ambruknya harga jual ternak di sisi lain. Klimak merosotnya NTP diprediksi bakal terjadi di bulan Juli.
Publik berharap  NTP tidak berada di bawah angka 100%. Kalau ini sampai terjadi yang paling terpukul adalah 80.243 rumah tangga miskin (RTM).

Berita tentang turunnya NTP yang dirilis BPS DIY diunggah 1 April 2016. Tidak terlihat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan langkah persiapan antisipasi. Seluruh SKPD terkait larut dalam prosesi hari jadi ke 185. Ya ampun.

DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...