Senin, 02 April 2018

DPR CENDERUNG BERUBAH MENJADI DPP


GUNUNGKIDUL,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berubah menjadi Dewan Perwakilan Partai (DPP). Tanpa disadari, hal demikian ini benar-benar terjadi. Konstuen atau pemilih tidak bisa berbuat apa-apa.

Drs. Sutata, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) anggota DPRD DIY, pekan lalu di-PAW (diganti antar waktu). Alasannya, perolehan suara pada waktu Pemilu 2014 tidak mencapai 35% dari total suara sah.

Durasi setahun masa jabatan oleh PAN diminta, kemudian diserahkan kepada caleg peraih suara urutan kedua. Aturan pergantian antar waktu adalah mutlak kewenangan partai.

Konstituen (pemilih)  meski menganggap Drs. Sutata punya kehebatan dalam bekerja tidak mampu mempertahankan. Di kursi DPRD DIY, Sutata bukan wakil rakyat, melainkan wakil partai.

Peristiwa yang sama, bakal menimpa Sarmidi, anggota DPRD Gunungkidul. Mulai Agustus 2018 dia akan dicopot dari kedudukannya oleh PAN. Kursi Sarmidi akan digantikan Sugeng, dengan alasan yang sama, suara Sarmidi tidak mencapai 35% dari suara sah.

Mencermati dua peristiwa beruntun, sepanjang kedua anggota DPRD itu menerima realitas pahit, PAN tidak akan merugi. Sementara ketika perlakuan serupa itu dipandang sebagai tindakan seena-mena, kemungkinan besar PAN bakal ditinggal lompat pagar, pindah ke lain kandang.

Penyusunan dan pengajuan daftar calon sementara (DCS) anggota legeslatif, September 2018, kabarnya dimulai. Masyarakat menunggu gerakan serta tindakan Sutata dan Sarmidi.
Setahun menganggur, bagi mantan anggota dewan, bisa menjadi siksaan tersendiri.

Bambang Wahyu Widayadi

PEMDA GUNUNGKIDUL BELUM MAU VOKUS MEMBANGUN PERTANIAN


GUNUNGKIDUL, Penopang terbesar perekonian Gunungkidul hingga tahun 2017, tetap berada di sektor usaha pertanian. Sementara kebijakan umum Pemda tidak menempatkan sektor pertanian dalam urusan wajib, melainkan dalam uruan pilihan. Dana yang disedikakan untuk sektor pertanian pun tidak sebesar dana bidang pariwisata.

Penyelanggaraan urusan Pemerintahan Daerah seperti yang disebut di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gunungkidul 2017 terbagi dua, pertama urusan wajib, kedua urusan pilihan.

Hj. Badingah. di dalam LKPJ 2017 halaman 4 alinea ke 3, memaparkan, bahwa perekonomian Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2017, masih didominasi oleh usaha pertanian dalam arti luas.

“Kontribusi pertanian sebesar  25.28%, diikuti usaha bangunan / kontruksi 9,40%, dan industri pengolahan sebesar 9,38%,” tandas Badingah di depan sidang paripurna DPRD, Senin, pekan silam.

Menyangkut Kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah,  Bupati menyediakan dana bidang pertanian dalam porsi kurang memadai. Dari 6 urusan pilihan, dana untuk bidang pertanian ada di urutan ke  3, setelah bidang pariwisata dan perdagangan.

Mengutip LKPJ Bupati, bidang pariwisata dijatah Rp 19.113.332.500,00, perdagangan Rp 18.360.048.600,00, sementara pertanian hanya disediakan dana sebesar Rp 13.640.277.675,00.

Publik berharap, pada tiga tahun sisa jabatan, hingga 2021, Bupati Badingah mengubah kebijakan, minimal dana untuk pembangunan pertanian sama dengan jatah pengembangan sektor pariwisata.

Bambang Wahyu Widayadi

Jumat, 16 Maret 2018

Pemkab Gunungkidul Kewalahan Mendampingi Penggila Pariwisata

Ir, Asti Wijayanti, MA, Kadinas Pariwisata Gunungkidul

WONOSARI, 16/3/18 - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengaku kewalahan mendampingi munculnya destinasi baru yang digalang dan dikelola masyaakat. Ini merupakan akibat tak terhindarkan dari kebijakan yang dirumuskan dalam rencana induk pariwisata Gunungkidul 2014 - 2015. 

Ir. Asti Wijayanti, MA. Kadinas Parwisata Gunungkidul, terang-terangan tidak menampik kenyataan, bahwa antusias masyarakat dalam memunculkan obyek wisata baru, kelewat luar biasa.



Sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati, Pembangunan pariwisata Gunungkidul periode 2014 - 2025 diarahkan pada kebijakan pariwisata berbasis masyarakat. Warga diberi kebebasan mengelola potensi yang tersebar di 144 desa.


Sasaran kebijakan Bupati adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Gunungkidul secara umum.



Salah satu kendala yang membelit Pemda karena terbatasnya anggaran.  Pariwisata terlanjur booming, sementara fasilitas jalan menuju area wisata terlalu sempit.


Lambannya pemenuhan fasilitas jalan membuat masyarakat bertanya-tanya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) miliaran rupiah yang dikummpulan  tiap tahun belum juga bisa mencukupi kebutuhan.



Dihimpun dari berbagai sumber, untuk membangun jalan ke area pariwisata, Pemda disarankan menggaet dana APBN. PAD Gunungkidul yang berada di bawah Rp 20 miliar, mustahil mencukupi kebutuhan jalan pariwisata yang kian menggila.

Sabtu, 03 Februari 2018

Bulu Uler Srengene Beracun, Sengatannya Panas Mengejutkan

uler srengenge

GUNUNGKIDUL, Sabtu Wage, - Di berbagai pelosok desa di Gunungkidul  ditemukan jenis ulat beracun.  Spesies yang dimaksud adalah ulat matahari (uler srengenge). Sengatannya cukup panas.

Bulu kecil mirip duri yang ada di sekujur tubuh uler srengenge, dihimpun dari berbagai sumber, berfungsi untuk membela diri.
Banyak orang berpendapat, ulat tersebut sengaja menyengat. Padahal sesungguhnya uler srengenge tak ada niat  menyakiti. Bulu yang mirip duri itu, semata-mata untuk menahan serangan predator pemangsa.
Warna sekujur tubuh hijau, menyerupai daun, tempat si uler makan sepanjang waktu (sebulan). Memasuki fase kepompong, postur tubuh berubah kuning, bahkan putih, karena dia berhenti makan.

Makanan pokok uler srengenge adalah daun muda. Yang paling disukai daun salam, juga daun apokat karena tipis dan empuk. Tetapi tidak jarang, mereka makan daun rambutan, jeruk, sawo dan yang lain.
Disarankan, manakala sekitar rumah banyak tumbuhan perdu, atau taman, agar sering diperiksa dan dibersihkan. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan anak kecil menyentuh bulu duri  uler srengenge.
Jika tersengat, anak  kecil pasti menjerit kesakitan. Memang tidak seperti serangga jenis kalajengking, diusap minyak kayu putih, pengaruh racun uler srengenge mudah tawar. 


catatan: berita dan video yang sama ditayangkan di  infogunungkidul.com

Jumat, 02 Februari 2018

Perbaikan Jalan Ambrol Pedotan Wetan Tidak Menggunakan Tanah Warga

jalan ambrol, dalam persiapan perbaikan. foto bewe

WONOSARI, Kamis Pahing  – Satuan Kerja (Satker) Jalan Nasional menepis keluhan Andi Defanto, yang menyatakan  penggunaan tanah warga tanpa ganti rugi untuk perbaikan jalan ambrol di Pedotan Wetan, Kecamatan Patuk, Gunungkidul.  Berita terkait https://infogunungkidul.com/detail.php?id=5276/red/

Melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gunungkidul, Ir. Eddy Praptono, Satker Jalan Nasional menyatakan, telah berembuk dengan kelarga Sri Lestari, dan tidak ada masalah.

“Kemarin, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)  berkoordinsi dengan pemilik tanah sekitar lokasi jalan ambrol, anaknya juga sudah oke,” ujar Eddy Praptono mengutip jawaban Satker, (1/2).

Petugas dari Satker Jalan Nasional mengklaim sekaligus menduga, bahwa yang protes di pemeberitaan itu merupakan anak Sri Lestari yang lain.  Sementara fakta menunjukkan Andi Defanto adalah anak satu-satunya.

Dikatakan secara tegas, bahwa hasil desain tidak menggunakan tanah warga. Pemerintah melakukan perbaikan di area ruang milik jalan (rumija), atau ruang yang berada pada pendestrian sisi kiri dan kanan jalan.

Kementrian PUPR menterjemahkan rumija sebagai jalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

Sejauh pemantauan media, kerusakan jalan belum  dikerjakan, tetapi batu mulai didatangkan, bertumpuk di sekitar jalan ambrol.

kondisi video jalan yang ambrol (1/1/18)

Rabu, 31 Januari 2018

Inilah 18 Kecamatan di Gunungkidul Penerima PIWK 2019



WONOSARI, Senin Wage  –  Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos tahun 2018 mengajukan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK)  Rp 15 milyar. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunungkidul meloloskan usulan, setelah melalui proses pembahasan cukup alot. Tepus, Ponjong, Semin, dan Panggang menerima jatah di atas Rp 900 juta lebih.

“Dana tidak dibagi rata, melainkan berdasarkan berbagai pertimbangan,” ujar Suarno, SE, Ketua Banggar, 29/1.

Dokumen yang disepakati dan ditandatangani DPRD bersama Bupati menunjukkan, 4 kecamatan menerima Rp 900 juta lebih, 8 kecamatan terjatah Rp 800 juta koma, dan 6 kecamatan menerima PIWK sebesar Rp 700 juta lebih.

Kecamatan penerima terbesar meliputi : Tepus Rp 972 juta, Ponjong Rp 953 juta, Semin Rp 905 juta, dan Panggang Rp 905 juta.

Kecamatan penerima  8 ratus juta lebih mencakup : Tangjunsari Rp 877 juta, Saptosari Rp 881 juta, Wonosari Rp 880 juta, Girisubo Rp 874 juta, Rongkop Rp 848 juta, Gedangsari Rp 846 juta, Playen Rp 840 juta, dan Semanu Rp 814 juta. 

Terakhir, enam kecamatan penerima tujuh ratus juta lebih meliputi : Karangmojo Rp 756 juta, Ngawen Rp 745 juta, Nglipar Rp 744 juta, Paliyan 719 juta, Purwosari Rp 718 juta, dan Patuk Rp 718 juta.

Menurut Suharno, perencanaan PIWK yang diajukan telah sesuai aturan.


“Yang jelas untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah kecamatan,” tutupnya.

Rabu, 29 November 2017

MINIATUR BANJIR NABI NUH

rumah tohirin terendam air
GUNUNGKIDUL, Rabu Pon 29/11 – Sebagian masyarakat Gunungkidul:  Kecamatan Tanjungsari, Semanu, Semin, Nglipar, Gedangsari, Paliyan, Patuk, Playen, Rongkop, Panggang, Tepus, Ngawen dan yang lain akhir Novemer 2017 terkepung air. Ditengah kegelisahan warga, Banjir Nabi Nuh patut menjadi bahan renungan.

Tanda bakal munculnya malapetaka itu dimulai sejak Kamis Paing 23/11 hingga Senin Legi 25/11. Hujan turun dengan kekerapan lain dari biasanya. Rintik hujan sejam turun, sejam  berhenti, secara menerus terjadi sepanjang hari. Malam reda, pagi hari mulai lagi.

Selasa Paing, 28/11, Rabu Pon 29/11 hujan menghebat  mulai pagi hingga pagi, nyaris tanpa henti, jeda hanya sebentar. Tidak satu orang pun bisa menerka, kapan hujan seperti ini bakal mereda.

Teringat sejarah Banjir Nabi Nuh, ribuan  manusia tewas, termasuk putra kesayangan Nabi. Yang selamat hanyalah penumpang perahu Nabi yang setia kepada perintah Sang Pencipta.

Angin diperintah untuk meniup laut. Uap merangkak naik, merayap  pegunungan, menggumpal menjadi awan putih. Pada ketiggian terntentu, awan mendingin, membatu, kemudian kembali turun ke bumi sebagai hujan.

Karena hujan berdurasi 40 hari 40 malam , sungai meluap hebat. Air bah menggenang seluruh daratan. Tamatlah riwayat sebagian manusia pada zaman Nabi Nuh yang membangkang perintah.

Sungai meluap, air menggenang daratan, pohon tumbang, tebing ambrol bukan kesalahan alam, bukan pula sebuah bencana. Fenomena tersebut adalah wujud nyata dari kesetiaan bumi geni banyu angin, terhadap perintah Sang Khalik.

Kini, pertanyaan sederhana pun muncul bersamaan peristiwa yang terjadi di tengah samudra Hindia.

Benarkah manusia abad 20 masih setia sebagai kalifatullah fil ardh (utusan Alloh di bumi), yang tugas pokoknya adalah menyelamatkan bumi, bukan merusak?

Apakah banyak manusia menyadari, bahwa menebang pohon secara semena-mena bisa mengakibatkan munculnya dua bibit badai tropis di laut lepas?

Awan putih yang melahirkan hujan sehari-hari adalah pelajaran berharga. Tulisan ini adalah munajat kecil, agar Banjir Nabi Nuh tidak terulang.

Catatan istimewa, Kabupaten Gunungkidul 49 tahun silam (1968) pernah dilanda peristiwa banjir serupa. Sejumlah rumah warga Padukuhan Ngalang, Desa Ngalang, Kecamatan Patuk (kala itu) hanyut terseret arus.

Minggu, 01 Oktober 2017

Camat Mau Menangkap Awan



Martono Imam Santoso, SIP, Camat Gedangsari, Gunungkidul gemes melihat potensi wisata di wilayahnya. Kreatifitas anak muda dalam merintis wisata Puncak 4G di Padukuhan Manggung, Desa Ngalang begitu menggoda.
“Sempat terpikir, pemerintah harus bisa mengolah awan dari sekitar Puncak 4G menjadi hujan” ujar Imam (30/9/17).
Pernyataan di atas terlontar sepontan dalam satu diskusi kecil bersama Karang Taruna setempat bersama personil SUKSES organisasi mantan Napi seluruh Gunungkidul.
Imam mengaku belum tahu persis Puncak 4G berada di ketinggian berapa dpl. Tetapi dilihat dari sisi  awan bergulung, menurut dia tingginya tidak kalah dengan Gunung Api Purba (GAP).
“Mega warna putih itu berada jauh di bawah Puncak 4G,” ungkapnya geleng kepala, isyarat takjub.
Intuisi serta improvisasi pemikirannya melayang jauh.  Awan yang mengepung Puncak 4G   perlu ditangkap menggunakan technologi, harapannya bisa mengembun dan jatuh ke bumi.
Awan, menurut Camat yang satu ini adalah  semacam energi terbarukan. Dasarnya di Gunungkidul difasilitasi Pemerintah Pusat dengan Baron Techno Parks (BTP).
“Kalau Puncak 4G berkolaborasi dengan BTP, wisatanya berkembang, kebutuhan air relatif tersedia,” tandasnya.
Dia megaku tak kenal henti mencari terobosan agar awan Puncak 4G dapat dijinakkan menjadi hujan.

Sabtu, 30 September 2017

Pemberhentian dan Pengangkatan Kades Dadapayu Cacat Hukum


Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 82 tanggal 5 Januari 2016. Pemberhentian Rukamto dan pengangkatan Sudiyono selaku Kades dan Pj Kades Dadapayu Kecamatan Semanu, Gunungkidul, DIY tidak berdasarkan Permendagri termaksud.

Mencermati  Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pj. Pejabat Sementara Kades Dadapayu, karena SK Pemberhentian Rukamto sampai saat ini tidak diketahui ada dimana, secara materiil dasar hukumnya kurang lengkap.

Bupati telah mengeluarkan SK No. 141/09/Pj./KPTS/2017 untuk Sudiyono selaku Pj. Kades Dadapayu.  Konsideran SK tersebut mempertimbangkan tiga hal,  mengingat 4 hal. Pada bagian mengingat tidak mencantumkan Permendagri No. 82 tanggal 5 Januari 2016.

Sementara  Permandagri itu mengatur secara teknis pemberhentian dan pengangkatan kepala desa.

Prosedur Tetap (protap) pemberhebtian dan pengangkatan harus runtut dan dilalui. Kepala Desa yang diberhentikan mesti menyerahkan memori serah terima jabatan. Hal ini  tidak boleh ditiadakan.

Sementara itu, memori serah terima jabatan itu diatur secara rinci di Pasal 5 ayat (4), yang di dalamnya memuat tujuh item dari a hingga g.

Ihwal pemberhentian Rukamto Kades Dadapayu serta pengangkatan Sudiyono selaku Pj. Kades Dadapayu, Kecamatan Semanu meninggalkan Permendagri No. 82 Tahun 2016. Saya berkesimpulan proses tersebut cacat hukum.

Konsep yang patut didalami, bahwa Permendagri No. 82 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan, Kepala Desa  sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.

Seburuk apa pun jejak rekam Kepala Desa yang diberhentikan, harus diperlakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


Rabu, 20 September 2017

Kakek Gendut Mati Gantung Diri

Gantung diri yang ketiga September 2017

Darsono (77) warga Dayakan Kulon, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Gunungkidul, DIY, ditemukan mati gantung diri (20/9). Penyebab perbuatan nekad itu, dikabarkan korban mengidap ganguan jiwa cukup lama.

Darsono pergi dari  rumah sekitar pukul 06.30 WIB menuju ke ladang garapan, di Dadap Bong.

“Pukul 11.00 WIB, saya melihat kakek Darsono menggantung di pohon petai,” ujar Suyat (42), tetangga terdekat.

Tampar pastik warna hitam masih melingkar, lanjut Suyat, Mbah Darsono seperti orang duduk biasa.

Bersama warga setempat Suyat menginformasikan  kejadian tesebut ke Polsek Semanu.

Aparat Polsek Semanu bersama petugas Puskesmas datang ke alas Dadap Bong untuk  olah TKP.

Pada tubuh Laki lansia itu, berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda adanya penganiayaan.

“Mbah Darsono memang mengidap ganguan jiwa” tutur Sumadi, tetangga korban.

Oleh petugas kepolisian dan Puskesmas, jenazah Darsono langsung diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan.


DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...