Minggu, 28 Februari 2021

BUPATI SUNARYANTA MARATON DAMPINGI WAKIL MENTERI DESA

Dok. Humas Kemendes

Bupati dan Wakil Bupati Hj. Badingah, S.Sos dan Dr. Imawan Wahyudi, M. Hum di dalam RPJMD 2016-2021 bertekad mewujudkan Gunungkidul sebagai sebagai daerah tujuan wisata terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera. 


Hal di atas itulah yang kemudian dikenal  sebagai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2015 silam. 


Sebelum memasukkan visi 2022-2024, Bupati terlantik, H. Sunaryanta serta Wakil Bupati Heri Susanto terikat  oleh visi yang ditetapkan Badingah Immawan. 


Langkah kerja hari pertama,  Bupati dan Wakil Bupati secara normatif melakukan eksekusi yang telah dirancang Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya.


Tidak jauh dari visi Bupati lama, Sunaryanta lansung melakukan gebrakan mengejutkan. 


Bupati alumni SMA Kartika 7 Nglipar ini mendampingi Wakil Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi bersama Syahrul Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa berdialog dengan Organisasi Perangkat Daerah di Bangsal Sewoko Projo.  


Sabtu 27/2/2021, bersama Heri Susanto Sunaryanta mendampingi Budi Ari Setiadi berkunjung ke Bejiharjo, Karangmojo melihat langsung aktivitas BUM Desa Maju Mndiri. 


Secara maraton, Sunaryanta juga mengantar Wamen  melihat embung mencermati perkembangan bantuan  kambing  etawa di Desa Nglanggeran, Kapanewon Patuk. 


(Bambang Wahyu Widayadi)

PESAN PENTING GUBERNUR DIY KEPADA TIGA BUPATI TERLANTIK


Usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Bantul dan Gunungkidul, Jum'at 26-2-2021, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono ke 10 menyampaikan enam pesan utama.   Dikutip dari sambutan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati terlantik harus:  


Pertama, membelanjakan APBD serta Danais dalam rangka pemulihan ekonomi.  APBD serta Danais merupakan pembiayaan yang saling melengkapi.


Kedua, pemberdayaan UMKM serta penyusunan daftar prioritas investasi daerah dilakukan secara ekstra ordinary (luar biasa). 


Ketiga, janji politik pada masa kampanye perlu dipilah,  didahulukan yang paling mendesak. Yang kurang penting bisa disisipkan pada APBD Perubahan tahun 2022.


Keempat, Forkompinda harus dijadikan ikatan  kepemimpinan yang mencerminkan kualitas kenegarawanan kolektif. 


Kelima, dialog personal dengan kandidat lain perlu dilakukan guna menghilangkan dinding pembatas yang terjadi pada masa kampanye. Program kandidat yang mengarah pada kemajuan daerah patut diakomodir.  


Keenam Seluruh elemen pemerintahan serta masyarakat harus mendukung agenda pembangunan yang dijalankan Bupati dan Wakil Bupati terlantik. 


(Bambang Wahyu Widayadi)

Sabtu, 27 Februari 2021

SUNARYANTA - HERI SUSANTO MEMILIH TIGA, GUBERNUR DIY MENYEDIAKAN LIMA KEMULIAAN



Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Sunaryanta-Heri Susanto, mulai 1 Maret 2021 menggarap Bumi Handayani melalui tiga prioritas: pertanian, pariwisata dan investasi.


Gagasan pemimpin baru ini terkoneksi atau tidak dengan tajuk menyongsong abad Samudra Hindia warga Gunungkidul berhak mencermatinya.   Visi dan Misi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono ke 10 bertajuk Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Tema itu disampaikan di dalam rapat paripurna DPRD DIY 16 Oktober 2017 silam.


Seluruh Bupati dan atau Walikota di DIY secara struktural terikat oleh visi dan misi Gubernur yang isinya dijabarkan dalam bentuk lima kemuliaan. Dikutip dari laman Humas Pemerintah DIY, lima kemuliaan yang kemudian dusebut Panca Mulia itu menjiwai Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD empat kabupaten satu kota.


Kemuliaan pertama, meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Hal ini dicapai melalui peningkatan kemampuan dan  ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang memiliki daya saing.  Kemuliaan kedua meningkatkan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat. Penguatan ekonomi  berbasis  sumberdaya lokal, untuk mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pemerataan ekonomi  berkeadilan.


Kemuliaan ketiga, meningkatkan harmoni kehidupan bersama, baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi  berdasarkan toleransi, tenggang rasa, kesantunan dan kebersamaan.     Kemuliaan ke empat mewujudkan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.


    Kemuliaan kelima mewujudkan perilaku  aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai–nilai integritas, menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan pemyimpangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.


    Empat dan atau lima tahun ke depan, kedua pemimpin muda itu akan merealisasikan lima kemuliaan seperti dijabarkan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono ke 10, atau hanya sebagian penilaian ada di tangan rakyat.



(Bambang Wahyu Widayadi) 


IJIN CAFE AND KARAOKE PUSPITA II 100% KOMPLIT

Pernyataan Suyanto pada berita ANGGOTA DEWAN MENDIRIKAN CAFE DAN KARAOKE TANPA UPL/UKL TANPA TDUP
Suyanto anggota DPRD Gunungkidul saat membuka Cafe and Karaoke Puspita II di pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul yang oleh masyarakat dianggap ijinnya belum lengkap adalah keliru.

Saya anggota dewan, kalau sampai hal yang menyangkut Peraturan Daerah terkait perijinan saya tabrak, itu namanya saya tidak tahu diri," ujar Suyanto meluruskan kecurigaan dan tudingan publik 27-2-2021. 

Dia menyatakan tahu banyak tentang aturan mendirikan Cafe bahwa harus tunduk pada UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM / 87 / HK. 501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.   

Pemilik Cafe berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya harus menyimpan enam dokumen, semua dia lengkapi. 

"Semua dokumen perijinan ada termasuk UKL/UPL serta TDUP," tegasnya. 

Pemerintah, melalui institusi resmi yaitu Pratama, kata Suyanto, mulai tahun 2020 bahkan  telah menagih pajak kepadanya. Nilainya Rp 3 juta. 

"Itu artinya bahwa Puspita II yang ada di Pantai Sarangan, Ngestirejo, Tanjungsari adalah legal" tandasnya. 

Lebih rinci Suyanto menyatakan, bahwa Puspita II itu sebatas  menyewakan room, 1 jam Rp 50 ribu. Dia tidak berjualan makanan dan minuman yang aneh-aneh yang dilarang pemerintah.

"Jujur, bahwa anak saya memang berjualan makanan tetapi jenisnya angkringan," bebernya. 

Di Pantai Selatan, Suyanto berniat mengembankan pariwisata dengan cara normatif serta elegan. 

"Saya harus memberi contoh kepada pelaku usaha di bidang pariwisata agar mereka juga menyokong pendapatan asli daerah dengan cara membayar pajak," kata dia. 


(Bambang Wahyu Widayadi)

Jumat, 26 Februari 2021

BUPATI SUNARYANTA TIDAK MELUPAKAN NASI KUCING

Suasana di kediaman Sunaryanta usai dilantik 26/2/2021
Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul pilihan rakyat Sunaryanta -  Heri Susanto dilantik di Kepatihan  oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono ke 10. Sejak hari Jum'at Pon 26-2-2021 Sunaryanta resmi memimpin  Gunungkidul.


Meski ke tempat pelantikan Sunaryanta telah menggunakan mobil dengan nomor polisi AB 1 D tetapi sifat bersahajanya tercermin dalam persiapan penerimaan tamu.


Mulai dari penyediaan  kursi tamu hingga hidangan makan siang tidak ada yang mewah dan tidak ada yang berubah. Soto bihun dengan lauk telor puyuh, sate usus, bahkan nasi kucing sengaja dipajang untuk prasmanan.


Pada masa kampanye Sunaryanta memang pernah bilang bahwa hubungan personal antara dirinya dengan warga Gunungkudul tidak akan ada yang berubah. 


Hal itu dia buktikan usai pelantikan. Yang dimakan para tamu dengan yang dimakan Sunaryanta dan keluarganya tidak berbeda.


Namun demikian ada segelintir warga yang menuding pensiunan tentara berpangkat mayor ini hidup bermewah-mewah.


Ada mobil dinas kok  membeli kendaraan operasional Maung Pindat. Iya sih itu uang pribadi, ujar mereka sinis.


Pak Mayor, demikian sapaan akrab Bupati baru ini sepertinya tidak baperan. Tiba di rumah Kwarasan Wetan pukul 12.25 WIB  dia lansung menyalami para tamu dan foto-foto sebentar.


Dari Kepatihan Sunaryanta memang tidak menuju  Rumah Dinas. Petugas Satpol PP yang di gardu jaga menginformasikan bahwa Senin 1-3-2021 merupakan hari pertama Bupati Sunaryanta masuk kantor.  


(Bambang Wahyu Widayadi)

ANGGOTA DEWAN MENDIRIKAN CAFE DAN KARAOKE TANPA UPL/UKL TANPA TDUP

Suyanto, pemilik Cafe and Karaoke Puspita II
Suyanto anggota DPRD Gunungkidul membuka Cafe and Karaoke di pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul. Publik menengarai bahwa usaha  tersebut dokumen perijinannya belum lengkap. 


Mendirikan Cafe menurut  UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terutama Pasal 14 huruf e diartikan sebagai usaha menjajakan minuman dan makanan.


Sementara soal prosedur pendirian Cafe diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM / 87 / HK. 501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.


Pemilik Cafe berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya harus menyimpan enam dokumen.


Pertama, akta pendirian badan usaha. Kedua fotokopi KTP penanggungjawab. Ketiga, fotokopi NPWP pemilik. Keempat fotokopi pengelolaan lingkungan hidup (UPL/UKL). Kelima proposal atau rancangan usaha. Keenam, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).  


Dari keenam dokumen itu yang menyangkut perijinan daerah adalah UPL/UKL serta TDUP.


Yang dipertanyakan masyarakat, sudahkah Cafe and Karaoke Puspita II mengantongi UPL / UKL dan TDUP.


Dikonfirmasi,  Suyanto menjelaskan, bahwa semua ijin sudah ada di tangan, mulai dari hak guna tanah Sultan Ground hingga sejumlah persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundangan yang berlaku. 


"Kalau dari Kementrian Perdagangan telah mengeluarkan ijin, otomatis seluruh kelengkapan dokumen sudah saya pegang," ujar Suyanto di rumahnya Sokaliman 2,  Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.


Politisi Partai Demokrat yang anggota Komisi A itu  menunjukkan sejumlah dokumen meski tidak berkaitan langsung dengan subyek usaha yang sedang dijalankannya.


Cafe and Karaoke milik Suyanto terletak di Pantai Sarangan, Desa Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.


Tanah yang digunakan sebagai  tempat untuk mendirikan bangunan serta usaha adalah kategori Sultan Ground dengan hak eigendom atas nama Raden Mas Triyanto Prastowo Sumarsono ahli waris turun temurun Sri Sultan Hamengku Buwono Ke 7.  


Tanah yang luasannya tidak disebutkan itu dipinjamjamkan oleh pemiliknya kepada Suyanto, yang beralamatkan di Sokaliman 2, RT 05 RW 20, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.


Bukti akta pinjam pakai Nomor 4, tanggal 27 Januari 2020  diterbitkan oleh Notaris Dwi Noor Yudisatmoko, SH. 


Dengan RM Triyanto Prastowo Sumarsono selaku pemilik tanah SG yang syah, Suyanto tidak ada persoalan, sementara hubungannya dengan Pemda Gunungkidul agak berbeda. 


Terkait dengan perijinan daerah berupa UKL/UPL serta Tanda Daftar Uusaha Pariwisata (TDUP) Suyanto selaku pemilik Cafe and Karaoke Puspita II belum menunjukkannya. 


(Bambang Wahyu Widayadi)

Kamis, 25 Februari 2021

SUNARYANTA MAU BERPIHAK KEPADA RAKYAT ATAU KEPADA OLIGARKI

Persoalan di negeri ini (di Indonesia) adalah who is real in control  (siapa yang berkuasa).  Sebab berbicara sistem yang kita jalankan sekarang, sengaja atau tidak, itu oligarki.


Kalimat di atas adalah pernyataan pengamat politik Prof. Salim Haji Said Ph.D dilansir dari JPNN.com 23-2-2021. 


Sebagai miniatur Indonesia, siapa yang berkuasa di Kabupaten Gunungkidul tentu analog dengan Jakarta.


Bupati terpilih, H. Sunaryanta apakah berkuasa penuh atas Bumi Handayani, perlu dicermati sejak purnawirawan militer berpangkat mayor itu duduk di kursi Bupati Gunungkidul 26-2-2021. 


Tekad politik yang dia kemukakan pada masa kampanye Pilkada 2020 seperti dikemukakan Ketua DPRD Endah Subekti Kuntariningsih, SE. akan dipelototi habis-habisan. 


Secara filosofis, selama kampanye tempo hari, Mayor Purnawirawan Sunaryanta mengusung tajuk Gunungkidul Membangun.


Bumi Handayani akan didorong ke arah gumebyarnya daerah,  ibarat mercusuarnya Indonesia.


Dalam Gunungkidul membangun, semua pihak dilibatkan dalam dinamika dan proses menuju ke arah Abad Samudera Hindia sebagaimana visi dan misi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono Ke 10.  


Sasaran utama Gunungkidul gumebyar, menurut Ketua DPD NasDem Gunungkidul Supardjo, SIP adalah terangkatnya perekonomian rakyat, bukan yang lain. 


Sri Sultan HB 10 dalam menyongsong Abad Samudera Hindia mencanangkan lima kemuliaan alias Panca Mulia.  


Sasaran Kemuliaan kedua adalah meningkatnya kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat. Penguatan ekonomi berbasis sumberdaya lokal untuk mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pemerataan ekonomi berkeadilan.


Empat tahun ke depan, 2021- 2024 tangan Sunaryanta akan berpihak kepada rakyat atau kepada oligarki, itulah yang harus dicermati atau dikawal.  


(Bambang Wahyu Widayadi) 


Selasa, 23 Februari 2021

DRAMA PARIWISATA GUNUNGKIDUL KRIWIKAN DADI GROJOGAN

Mohon sikap tegas pemda Gunungkidul dalam menindak segala bentuk pelanggaran investor khususnya kelengkapan perijinan. 


Jika tidak ada tindakan patut diduga ada keterlibatan oknum pemda yg ikut bermain melegalkan segala bentuk pelanggaran, apakah ada anggota dewan yg terlibat?


Kalau sudah seperti ini KPK wajib hadir melalukan pemeriksaan. Ketika daerah tidak mempan, presiden melalui kapolri segera melakukan tindakan pemeriksaan. 


Apakah harus nunggu surat aduan?? Ok sudah kita siapkan dan tinggal kirim.  Saya yakin tidak ada yg kebal hukum dinegeri ini. Bismillah gaas...!!! 


Statemen di atas merupakan tulisan yang diunggah Rino Caraka dari LSM Jerami di akun Facebook karena jengkel menyaksikan semrawutnya pemodal yang masuk ke Gunungkidul.


Saya menduga, Rino merekam  semacam kenakalan para tamu yang terhormat (pengusaha) dalam membuka lapak di sepanjang pesisir pantai selatan.


Saya berfikir sedikit berbeda dengan Rino. Yang nakal itu para tamu, apa para  tuan rumah. Atau kedua duanya nakal. 


Tuan rumah untuk Kabupaten Gunungkidul, mengutip pernyataan anggota DPRD DIY Supardja, SIP adalah Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta DPRD dan 45 anggotanya.


OPD seperti diketahui bersama, secara struktural berada di bawah koordinasi Pak Carik alias Sekretaris Daerah.  


Saat ini, sebelum Bupati terpilih H.  Sunaryanta dilantik di oleh Gubernur pada 26-2-2021, Pak Carik perlu menjelaskan duduk persoalan terkait ribut-ribut institusi swasta bernama Heha Ocean View (HOV).


Penjelasan tersebut menjadi penting mengingat Carik Dradjat Ruswandono kali ini menjadi Lurah Gunungkidul, walau hanya selama dua minggu.


 Untuk apa bicara? Agar publik tahu, dan supaya tidak timbul kasak-kusuk, kriwikan dadi grojogan.


KPK telah masuk Jogja membongkar data terkait pembangunan stadion Mandala Krida.


Bukan tidak mungkin lembaga anti rasuah itu juga mampir ke Gunungkidul.


(Bambang Wahyu Widayadi)








Senin, 22 Februari 2021

BUMI GUNUNGKIDUL BUKAN "KEBON SUWUNG"

Supardja, SIP
Kabupaten Gunungkidul yang luasnya 46% dari luas DIY menyimpan potensi alam yang super komplit. Penjaga  yang dipercaya oleh rakyat untuk mengamankan Bumi Handayani adalah Bupati dan 45 anggota DPRD. Bagaimana kerja mereka kaitannya dengan potensi pariwisata? 

Belakangan dua institusi itu diduga lengah. Akibanya tamu yang mengaku berkantong tebal nekad berbuat nakal. Mereka bahkan nyaris menganggap bahwa Bupati dan DPRD itu tidak ada. 

Padahal para intelektual itu tahu, bahwa dalam setiap Peraturan Daerah pasti terdapat penjelasan  mengenai pengertian Pemerintah Daerah.   

Supardja SIP anggota DPRD DIY angkat bicara, bahwa Pemda DIY dilaksanakan oleh Gubernur dan jajarannya bersama DPRD 1 dan anggotanya. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.    

Menurut Supardja,  berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah bersama DPRD 2 yang beranggotakan 45 orang.    

Baik Gubernur bersama DPRD 1 maupun Bupati dengan DPRD 2 merupakan satu kesatuan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 

Terkait perkembangan pariwisata di Gunungkidul Ketua DPD NasDem itu menyatakan, Gunungkidul yang dijaga oleh Bupati bersama DPRD 2 kiblatnya tidak boleh menyimpang dari konsep DIY menyongsong abad Samudra Hindia.

Untuk itu pariwisata Gunungkidul pengembangannya adalah untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir orang (pengusaha) dan kroni-kroninya.   Bumi Gunungkidul bukan hanya digawangi Bupati dan DPRD 2. Kedua  institusi tersebut, kata Supardja memiliki legalitas dalam mengatur segala sesuatu, termasuk penataan pariwisata.

Terkait ribetnya Heha Ocean View, sejumlah pengamat menyatakan, bahwa eksekutif dan legeslatif harus ada keberanian mulat Sarita hangrasa wani. Gunungkidul bukanlah kebon suwung yang bisa diacak-acak pihak luar semaunya.

(Bambang Wahyu Widayadi)










Minggu, 21 Februari 2021

GUSTI ANING SOROTI KEPEMILIKAN TANAH

Gusti Aning
Kerabat Kraton Yogyakarta Raden Mas Hertriyasning yang akrab disapa Gusti Aning merespon hiruk pikuk penguasaan tanah di Kabupaten Gunungkidul. Sumbu pendeknya adalah Heha Ocean View (HOV). 

"Jual beli tanah adalah hak setiap warganegara, tetapi semua itu tetap mengacu aturan kewilayahan," ujarnya 21-1-2021.  

Kabupaten Gunungkidul menurutnya  diatur dengan Perda  No. 130 tahun 2017 tentang izin pemanfaatan ruang. 

Perda tersebut jelas  mengatur luasan dan alih fungsi serta segala macam ijin.

Begitu pula Surat Edaran Gub DIY No. 13/SE/VIII/2017 tentang ijin Penataan, Pengawasan dan perlindungan Tanah Kasultanan.

Tidak hanya itu, masih dilengkapi MoU antara Pemkab Gunungkidul dengan Panitikismo-Gubernur DIY No 103/W&K/06/2016 tanggal 21 Juni 2016, tentang penertiban dan penataan Tanah SG, dan Pergub no 16 tahun 2011 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. 

"Tetapi semua itu kembali kepada tangan kekuasaan (penguasa: red) yang membabi buta. Sementara itu saya belum ada data untuk babi yang buta," ujarnya berseloroh.

Gusti Aning menunjuk satu contoh dermaga Sadeng.  Saat ini tanah seluas 2,9 hektar dikuasai oleh 1 orang, dan itu pejabat. 

"Bagaimana bisa, TPI milik Pemerintah Propinsi dikuasai perseorangan dengan kekancingan resmi. Saya ada  fotokopi kekancingan tersebut," tegasnya.

Tersiar kabar, bahwa Lembaga Paniti Kismo sedang menerjunkan tim penelusuran lapangan. Penelusuran tersebut untuk mengetahui ada tidaknya tanah SG yang diserobot para pembeli tanah.

Menurut Gusti Aning, penelusuran itu akan sia-sia

(Bambang Wahyu Widayadi)

DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...