IJIN CAFE AND KARAOKE PUSPITA II 100% KOMPLIT

Pernyataan Suyanto pada berita ANGGOTA DEWAN MENDIRIKAN CAFE DAN KARAOKE TANPA UPL/UKL TANPA TDUP

Suyanto anggota DPRD Gunungkidul saat membuka Cafe and Karaoke Puspita II di pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul yang oleh masyarakat dianggap ijinnya belum lengkap adalah keliru.

Saya anggota dewan, kalau sampai hal yang menyangkut Peraturan Daerah terkait perijinan saya tabrak, itu namanya saya tidak tahu diri," ujar Suyanto meluruskan kecurigaan dan tudingan publik 27-2-2021. 

Dia menyatakan tahu banyak tentang aturan mendirikan Cafe bahwa harus tunduk pada UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM / 87 / HK. 501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.   

Pemilik Cafe berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya harus menyimpan enam dokumen, semua dia lengkapi. 

"Semua dokumen perijinan ada termasuk UKL/UPL serta TDUP," tegasnya. 

Pemerintah, melalui institusi resmi yaitu Pratama, kata Suyanto, mulai tahun 2020 bahkan  telah menagih pajak kepadanya. Nilainya Rp 3 juta. 

"Itu artinya bahwa Puspita II yang ada di Pantai Sarangan, Ngestirejo, Tanjungsari adalah legal" tandasnya. 

Lebih rinci Suyanto menyatakan, bahwa Puspita II itu sebatas  menyewakan room, 1 jam Rp 50 ribu. Dia tidak berjualan makanan dan minuman yang aneh-aneh yang dilarang pemerintah.

"Jujur, bahwa anak saya memang berjualan makanan tetapi jenisnya angkringan," bebernya. 

Di Pantai Selatan, Suyanto berniat mengembankan pariwisata dengan cara normatif serta elegan. 

"Saya harus memberi contoh kepada pelaku usaha di bidang pariwisata agar mereka juga menyokong pendapatan asli daerah dengan cara membayar pajak," kata dia. 

(Bambang Wahyu Widayadi)