Kepentingan mereka cukup jelas. Para politisi yang pengusaha itu memburu rente guna melindungi kerajaan bisnis yang jauh sebelumnya telah mereka bangun.
Mengutip data ICW, seperti dilansir NBC Indonesia ekonom Faisal Basri menyatakan bahwa nggota DPR RI 2014-2019 menunjukkan bahwa dari 560 anggota DPR RI sebanyak 293 orang berlatar belakang pengusaha.
Periksa rujukannya ada di https://www.cnbcindonesia.
Di luar fakta yang diungkap Faisal Basri di Daerah Istimewa Yogyakarta ada kecenderungan bahwa mantan pejabat eksekutif membangun kerajaan bisnis pariwisata.
Fakta terbaru di Kabupaten Gunungkidul ada ribut-ribut bisnis pariwisata yang patut diduga karena adanya koneksitas dengan tokoh politik yang masih aktif.
Apakah politisi itu hanya membackup atau justru terlibat langsung dalam mengembankan bisnis pariwisata belum terkonfirmasi.
Apa mendirikan kerajaan bisnis pariwisata itu salah? Tidak, karena konstitusi negara menjamin kebebasan berusaha untuk seluruh warga negara.
Tidak dipatuhinya protokol kesehatan di area pariwisata pada masa pandemi menjadi pintu masuk ke sebuah kamar yang patut diduga merupakan kebobrokan birokrasi.
Bom waktu meledak di Gunungkidul. Dan pembangunan kerajaan bisnis pariwisata tersebut memunculkan banyak teka-teki.
Masyarakat makin penasaran karena pejabat publik mulai dari Lurah hingga Bupati tidak ada suara. Inilah yang patut ditelisik media agar semua terang benderang.Tunggu tulisan berikutnya.
(Bambang Wahyu Widayadi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Bagaimana Menurut Anda