Anggota DPRD Malam-Malam Di Rumah Dugem

ari iswanto. foto koleksi pribadi

 DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota DPRD, oleh sebab itu merupakan pejabat Daerah. Ari Siswanto, politisi muda  PKS menyebut, gagal memahami posisi  seperti itu, akibatatnya sangat fatal, sering terjadi, anggota dewan tejebak dalam gesekan sosial, atau bahkan berurusan dengan polisi.

 

“Anggota DPRD itu publik figur. Agak keren sedikit mirip artis, ke mana dan di manapun dia berada, selalu disoroti. Menurutnya, mata yang paling tajam mengawasi adalah awak media,” ucapnya Jumat petang, 4/8/2016 .

Fokus pembicaraan Ari tertumpu adanya kecenderngan deviasi / penyimpangan anggota dewan ketika berada di lapangan. Kunjungan  ke masyarakat menurutnya melekat dengan fungsi pengawasan, yang jam kerjanya tidak dibatasi.

“Bisa siang, bisa malam tergantung keperluan. Jika ada kejadian di luar jam kerja, lebih baik kita langsung ke lokasi. Contoh, manakala terjadi bencana tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, atau kejadian lain yang perlu segera diketahui,” sebutnya.

Ditanya soal anggota dewan yang berada di rumah dugem, karaoke dan sejenisnya di larut malam, Ari menjawab sangat normatif.

“Itu lain soal, karena menyangkut hal yang sangat pribadi. Pejabat daerah seperti anggota dewan berkunjung ke lapangan guna pengawasan, paling tidak dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakil. Kalau hanya sendirian, dia pasti bukan sebagai anggota dewan, tetapi dalam kapasitas sebagai pribadi,” paparnya.

Sementara bila terjadi peristiwa gesekan sosial kemudian sampai masuk ke ranah hukum, menurutnya tidak pas kalau dia dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pejabat daerah.

“Meski dengan embel-embel ‘patut diduga’, saya tidak sepakat dengan adanya penyebutan  ‘okum anggota dewan’ terlibat ini atau terlibat itu”, demikian Ari mencoba meluruskan.

Media, menurutnya harus cerdas memahami undang-undang, tidak serampangan yang akibat tulisan itu seperti menjastifikasi dan menggiring ke arah penilaian yang keliru.

“Berbaur dengan masyarakat itu salah satu item penting, sebagai keharusan politis. Tetapi kami fraksi PKS ada kesepakatan untuk selalu menjaga kehormatan institusi DPRD, dengan tidak sebarangan hadir di tempat yang sekira rawan jebakan,” pungkasnya.