Bekas pasar hewan Siyono Harjo dari awal didesain sebagai rest area. Sejak pasar dibongkar, pertama yang dibangun Gedung Serba Guna disusul pembuatan sepuluh gazebo.
Karena dikritik Komisi C DPRD Gunungkidul, GSG diseselesaikan tahun 2013, tetapi gazebo dibongkar pada September 2016, diganti dengan pembangunan sepuluh ruko.
Berikutnya (2017) ada kebijakan baru didirikan bangunan (gedung) bernama Geka Steak (GS) yang secara fisik menutupi wajah ruko yang telah dibangun untuk warga ekonomi menengah ke bawah.
Sebut saja pembangunan gedung Geka Steak Siyono Harjo itu menggilas kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini penyewa ruko.
Sejumlah ruko yang didesain untuk masyarakat kelas ekonomis lemah tidak bisa bernafas, alias mati total.
Rino Caroko Ketua LSM Jerami
menyatakan, sepuluh kios yang berjualan di sekitar Rest Area Siyono Harjo lima diantarnya benar-benar mati.
"Separoh sisanya masih tetap bertahan tetapi tidak seramai seperti sebelum GS dibangun," ucap Rino Caroko 7-5-2023.
Sepinya pengunjung ruko karena wajahnya tertutup oleh bangunan megah GS.
Konon bangunan tersebut sebagian besar sahamnya dikuasi mantan pejabat, tetapi kabar ini belum terklarifikasi.
Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kelik Yuniantoro bilang pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan promosi agar Rest Area Siono Harjo berfungsi dengan semestinya. Artinya, ruko kembali ramai dikunjungi konsumen sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga.
Janji Kadinas itu sebenarnya sudah cukup lama, tetapi hingga Mei 2023 belum ada realisasi.
Belakangan bahkan ada kabar anyar bahwa penyewa GS tidak bisa memperpanjang kontrak dengan alasan Pemda baru melakukan penataan wajah kota.
Pelaksana tugas harian, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, Saptoyo menyatakan bahwa proses kerjasama berikutnya bakal dilakukan untuk mendukung penataan wajah kota.
"Hal itu sedang dalam proses pembahasan dan akan masuk skenario berikutnya," kata Saptoyo, sebagaimana dilansir salah satu media online bulan Maret silam.
Publik menilai, gonta-ganti kebijakan pada hakekatnya secara ekonomi merugikan UMKM. Ini kontraproduktif dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.
(Bambang Wahyu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Bagaimana Menurut Anda