Jumat, 03 Maret 2023

PERINTAH TUNDA PEMILU PERBUATAN MELAWAN HUKUM



Oleh: Dr. Tugiman 

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) telah mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengadilan menghukum KPU untuk menunda Pemilu.

Gugatan perdata tersebut diputuskan Kamis 2/3/2023. Substansi putusannya menghukum KPU untuk menunda pemilu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari sejak putusan dibacakan. 

Putusan PN Jakpus tidak memiliki kerangka yuridis memadai. Tidak layak, tidak patut, serta melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Saya menyebut “Abuse of power”, bahkan “melanggar konstitusi”.  

Tiga indikator nyata mengarah abuse of power dan pelanggaran konstitusi.

PERTAMA, melanggar batas kewenangan Pengadilan. 

Dalam teori hukum, literasi maupun peraturan perundang-undangan, kewenangan pengadilan secara substansi meliputi dua hal, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absulot artinya kewenangan pengadilan untuk memutus perkara sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan relatif pengadilan mengadili perkara sesuai daerah hukumnya. 

Dalam kaitan dengan persoalan tersebut, bahwa gugatan yang diajukan oleh partai Prima adalah gugatan perdata, khususnya terkait dengan tidak lolosnya Partai Prima menjadi peserta pemilu 2024. 

Namun demikian PN Jakarta Pusat dalam Putusannya telah melampaui batas kewenangan yaitu menghukum KPU untuk menunda pemilu selama 2 Tahun, 2 Bulan, 7 hari sejak putusan dibacakan. 

Sementara itu sesuai Undang-undang kewenangan mengadili proses pemilu itu hanya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Bawaslu. Kedua lembaga itu memang memiliki legitimasi. Oleh sebab itu maka putusan penundaan pemilu oleh PN Jakarta Pusat tersebut disamping berlebihan, tidak patut dan tidak layak dikeluarkan oleh lembaga hukum, juga dinilai telah melampaui batas wewenang dan mengarah kepada “abuse of power”, atau bahkan “melangggar konstitusi” yang mengamanatkan Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

KEDUA, Penundaan Pemilu Diluar Kewenangan PN. Dalam berbagai regulasi tentang kepemiluan mengamanatkan bahwa persoalan hukum terkait proses pemilu menjadi kewenangan Bawaslu dan PTUN, sedangkan sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

Dalam persoalan tersebut sebenarnya Partai Prima telah menempuh jalur kukum baik ke Bawaslu maupun PTUN, namun kedua lembaga tersebut dalam putusannya menolak gugatan Partai Prima. 

Gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima kepada PN Jakarta Pusat merupakan hak hukum Partai Prima. Yang menjadi persoalan utama adalah ketika gugatan perdata tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian dikabulkan yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada KPU untuk menunda pemilu selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. 

 Putusan itu berlebihan, tidak elok dan di luar kewenangan, mengingat putusan dimaksud sebenarnya masuk dalam ranah “hukum administrasi Negara” yang menjadi kewenangan PTUN atau Bawaslu. Persoalan sengketa proses administrasi dalam tahapan pemilu adalah kewenangan Bawaslu, sedangkan keputusan mengenai kepesertaan Pemilu menjadi kewenangan PTUN. Terlebih sebelumnya PTUN telah mengeluarkan putusan perkara tersebut dan menolak gugatan Partai Prima.

KETIGA, Vonis PN atas Penundaan Pemilu tidak berkekuatan hukum. Bertolak dari kerangka pemikiran dan kerangka yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas tidak ada kompetensi pengadilan umum, (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), untuk membuat keputusan penundaan Pemilu.

Oleh karena itu apa yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat tersebut dapat dikatakan “merupakan perbuatan melawan hukum”, karena sejatinya perkara perdata tidak bisa dijadikan obyek terhadap KPU dalam pelaksanaan pemilu, terlebih terkait penundaan Pemilu.

Perlu disadari bahwa hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh PN sebagai kasus perdata. Regulasi telah menggariskan bahwa penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia. 

Misalnya, di daerah yang sedang ditimpa bencana alam yang menyebabkan pemungutan suara tak bisa dilakukan. Dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum apabila penundaan pemilu diputuskan melalui vonis pengadilan negeri, karena secara yuridis penundaan pemilu menjadi wewenang KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 431 s.d 433 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dr. Tugiman adalah ahli hukum tatanegara, bakal calon DPD-RI Dapil DIY.

MINTA KPU TUNDA PEMILU ITU PUTUSAN "NGAWUR"

      Winarno & Wawan


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan, KPU harus Menunda Pemilu 14-2-2024, mundur ke bulan Juli 2025. 

Putusan itu dilakukan terkait gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima. Politisi dan praktisi hukum Gunungkidul mengkritisi putusan tersebut.

Slamet, S.Pd. MM politisi Gerindra, Winarno Madya Putra, SH, serta Wawan Andriyanto, S.H., C.Me, keduanya praktisi hukum merasa dalam putusan itu ada sesuatu yang aneh dan lucu.

"Hakimnya Ngawur, mosok Pengadilan Negeri kok mengadili perdata pemilu," kecam Slamet Harjo, dalam kapasitasnya sebagai politikus Partai Gerindra, 3-3-2023.

Praktisi hukum Winarno Madyo Putro SH mengatakan bahwa putusan itu adalah lucu-lucuan, ngawur dan kebablasen.

"Urusan penyelesaian sengketa pemilu itu bukan kewenangan Pengadilan Negeri," timpalnya menggaris bawahi pikiran Slamet, S.Pd. MM.

Menurutnya keputusan PN Jakpus belum inkrach. Tergugat KPU infonya mau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

"Toh jika inkrach ya tidak bisa di eksekusi. Untuk pelaksanaannya tidak semudah dan sesederhana itu. 
Lah wong putusan itu bukan kewenangan dan yurisdiksi PN. Hal itu melanggar UU Pemilu dan UUD 45.
Sengketa pemilu tidak bisa disamakan dengan sengketa perdata yang jadi kewengan PN," terang Winarno MP.

"Menurut saya, tidak semudah itu," ini pendapat ahli hukum Wawan Andriyanto, S.H. C.Me.

Dia pengacara muda yang pernah menjadi kuasa hukum pada sidang DKPP yang menggugat pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Gunungkidul 2021 silam.  

Karena yang digugat itu lembaga penyelenggara pemilu terkait adanya dugaan pelanggaran tahapan verifikasi faktual partai politik, maka keputusan yang diambil bukan perintah menunda pemilu.

"Jika Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi setelah melalui sidang, terbukti KPU ada ketidaktelitian, maka amar putusannya, KPU harus mau mengubah dari TMS menjadi MS, supaya Partai Prima bisa menjadi peserta pemilu 2024, bukan menunda pemilu," kata Wawan.

Secara detail Wawan menyatakan:
1. Jika yang dipermasalahkan adalah UU yang mengatur pemilu, maka bisa dimohonkan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
2. Jika yang dipermasalahkan adalah peraturan KPU yang mengatur tahapan pemilu, maka bisa dimohonkan judicial review di Mahkamah Agung.
3. Jika yang dipermasalahkan adalah keputusan KPU, bisa digugat melalui PTUN. 

(Bambang Wahyu)

PEMKAB GUNUNGKIDUL KEHILANGAN APARAT, WARGA PUTAT KEHILANGAN KERABAT


Jarot Hadiatmojo
 
Kabar berpulangnya Jarot Hadiatmojo, S.IP, M.SI. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, karena serangan jantung sangat mengejutkan.

Yang merasa kehilangan bukan hanya Pemkab tetapi juga segenap Keluarga Besar Padukuhan Putat Wetan. 

Sukar, ibu almarhum yang berdomisili di Tegalyoso, Piyungan, Bantul adalah putra kedua dari pasangan almarhum Jaya Sumaryo-Mariyem, Dukuh Putat Wetan periode 1960-an. 

Kakek Buyut almarhum Jarot Hadiatmojo, yakni Ki Wono Harjo termasuk aktifis desa pada era 1946. 

Dihimpun dari silsilah keluarga, almarhum Mariyem Joyo Sumaryo adalah kakak kandung mendiang Basemi Joyo Kartono, ibunda Rusbandi, Lurah Putat 2022-2028.

"Bapak meninggal Kamis Pahing 2 Maret 2023, pukul 10.47 di Rumah sakit Bethesda Yogyakarta. Pemakaman kami lakukan Jum'at 3-3-2023 jam 09.30," ujar Hamik istri almarhum 

Jenazah diberangkatkan dari rumah duka Wanujoyo Lor RT 03, menuju pemakaman umum Babadan Sitimulyo, Piyungan Bantul. 

(Bambang Wahyu)

DESA KATONGAN KEHILANGAN TOKOH

Junawan dan keluarga 

Keluarga besar Desa Katongan, Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul kehilangan tokoh penggerak wanita.

Ngatini, istri Jumawan Lurah Desa Katongan tutup usia, Kamis Pahing, di RSUD Wonosari jam 21.00 2-3-2023.

Slamet, S.Pd. MM menyampaikan, almarhumah Ngatini meninggal karena sakit. 
"Pak Jumawan, rajin mengantar istri kontrol ke rumah sakit dr. Sardjito, tetapi Allah berkehendak lain," kata Slamet Harjo, 3-3-2023.

Pemakaman direncanakan Jum'at 3-3-2023 jam 13.00 WIB di Gedong Gede, Kalurahan Katongan.

Jumawan (suami), Reni, Revi (putri) serta perangkat desa memintakan maaf atas kekhilafan almarhumah.

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati," Al-Qur'an Ali Imran 185.

Masyarakat Kapanewon Nglipar sera keluarga besar infogunungkidul.com turut berduka. 

"Insyaa Allah, dosa almarhumah diampuni," ujar Wahyudi Lurah Desa Natah.

(Bambang Wahyu)

Rabu, 01 Maret 2023

RAKYAT DIDORONG GEMAR KONSUMSI IKAN, DAYA BELI LOYO

Ika Nur Putrantini (INP) S.Pi., M.Sc., M.Ec.Dev. mengajak warga Gunungkidul untuk membiasakan diri gemar makan ikan (GEMARIKAN). Tidak cukup diajak, perlu pula difasilitasi.

INP adalah narasumber dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Dia melakukan sosialisasi GEMARIKAN yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

"Berempat di Kalurahan Semin, Kapanewon Semin sosialisasi GEMARIKAN diikuti 100 orang lebih," ujar Purwanto, ST anggota DPRD DIY yang mendampingi Ika, 1-3-2023.
      peserta gemarikan 

Mengkonsumsi ikan seperti dijelaskannya, bisa menekan angka stunting, dan gizi buruk.

"Dan masyarakat yang gemar makan ikan memiliki umur harapan hidup lebih panjang dibanding yang kurang dalam mengkonsumsi ikan," terangnya. 

Dia memaparkan alasannya bawa di dalam minyak ikan ada asam lemak tidak jenuh Omega 3 yang disebut eikosapentaenoat (EPA) dan dakosaheksaenoat (DHA).

Keduanya terbukti dapat menurunkan kadar kolestrol, trigliserida dan lipoprotein darah.

Mengutip beberapa sumber, gemar mengkonsumsi ikan membuat ritme kerja jantung menjadi teratur, sehingga menghindari kemungkinan serangan jantung.

Sosialisasi GEMARIKAN di kelurahan Semin itu berjalan lebih kurang satu setengah jam, dipandu Ichwan Mulyana anggota DPRD Gunungkidul.

Kementrian Kelautan dan Perikanan akhir tahun 2021 merilis bahwa masyarakat DIY tergolong rendah dalam hal mengkonsumsi ikan.

"Angka konsumsi ikan 2021 menurut data Kementrian Kelautan dan Perikanan adalah 34,74 kg / kapita," pungkas Ika Nur Putrantini. 

Sejumlah pengamat merespon, masyarakat tidak cukup didorong GEMARIKAN tetapi perlu difasilitasi supaya mereka ringan dalam hal memperoleh ikan. 

"Alasannya jelas, kemampuan atau daya beli relatif rendah. Ikan salmon yang banyak mengandung EPA dan DHA harganya tidak bisa dibilang murah," timpal pengamat. 

(Bambang Wahyu)

RAMALAN JAYABAYA DAN RANGGA WARSITA TAFSIR TANDA KIAMAT SUDAH DEKAT

 
                     foto net 
Masyarakat Jawa mengakui, bahwa Raja Kediri Prabu Jayabaya dan Ranggawarsita kerabat Keraton Solo adalah pujangga besar. Mereka secara tidak langsung menulis sebagian tanda-tanda kiamat makin dekat.

Keduanya memiliki kemampuan melihat masa depan, yang ditulis dalam bentuk tanda-tanda zaman, yang kemudian secara monumental disebut sebagai ramalan.

Pada dasarnya setiap manusia itu diberi kekuatan yang sama dalam hal kemampuan membaca alam. Mata batin dan mata pikir bisa melihat segala sesuatu, baik yang dekat (yang sudah terjadi) maupun yang jauh (yang belum terjadi). 

Dalilnya jelas, manusia diperintah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Tuhanmu maha mulia. Dia mengajarimu dengan pena.

Tidak terkecuali Jayabaya dan Ki Rangga Warsita. Mereka menulis karya ramalan, tidak luput dari hasil dari membaca isyarat alam yang turun berupa cahaya.

Banyak orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat, meski telah diturunkan tanda-tanda, tetapi umat yang beriman mempercayai, bahwa hari pembalasan itu semakin dekat, bukan semakin jauh. 

Ramalan Jayabaya yang bersifat umum itu, ada pula yang sama dengan tanda-tanda kecil, tanda-tanda kiamat.

"Wong wadon nganggo pakean lanang (perempuan gemar berbusana sebagai laki-laki. Suta wani ing bapa (anak berani melawan ayah). Akeh randha nglahirke ponang (janda melahirkan bayi) demikian beberapa pernyataan dari 216 ramalan yang ditulis Jayabaya.

Ramalan Raja Kediri itu benar terjadi, padahal seperti ditulis H.M Vlekke dia memerintah 1135 sampai 1157 Masehi.

Menurut Vlekke Jayabaya tidak pernah menulis prakiraan apa pun. Yang dianggap Ramalan Jayabaya ada dalam kitab Musarar karya Sunan Giri Prapen, ditulis 1540 tahun Saka, atau tahun 1618 Masehi.

Berbeda dengan Ranggawarsita. Pujangga Kraton Solo ini menulis ramalan terkait kekuasaan (politik) di Indonesia.  

Selama 47 tahun berkarya, 1826 hingga 1873, demikian sebuah sumber menyebutkan, Ronggo Warsito menghasilkan tidak kurang dari 60 judul buku dengan beragam bahasan. Tulisannya meliputi falsafah, kebatinan, lakon-lakon wayang, cerita Panji, dongeng, babad, sastra, bahasa, kesusilaan, adat istiadat, pendidikan, primbon, ramalan, dan yang lain.

Ronggo Warsito meramal, tujuh satriya akan muncul sebagai tokoh yang akan memerintah di bekas kekuasaan Majapahit.

Ramalan tujuh satria itu sangat populer:
1. Satria Kinunjara Murwa Kuncara (Soekarno);
2. Satria Mukti Wibawa Kesampar Kesandhung (Soeharto);
3. Satria Jinumput Sumela Atur (BJ Habibie);
4. Satria Lelana Tapa Ngrame (Abdul Rahman Wahid);
5. Satria Piningit Hamong Tuwuh (Megawati Soekarnoputri) ;
6. Satriya Boyong Pambukaning Gapura (Bambang Susilo Yudhoyono serta Joko Widodo); dan 
7. Satriya Pinandhita Sinisihan Wahyu (ini masih ditunggu).

Ada tafsir lain tentang Ramalan Rangga Warsita. Didukung fakta politik, Indonesia dipimpin oleh Satria Pinilih, sejak Gusdur dan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-4 dan ke-5.

Gusdur dan Megawati Soekarnoputri dipilih DPR, sementara SBY dan Jokowi dipilih langsung oleh Rakyat.

Pemilu 2024, kalau tidak ada aral, juga masih dipilih rakyat. Sesuai dengan harapan atau tidak adalah teka-teki, karena penguasa Indonesia sat ini bukan Presiden melainkan oligarki. 

Dengan kekayaan yang tak terhingga, oligarki mampu membuat Indonesia ini menjadi merah, hijau maupun kuning.

Gejala yang terang benderang Indonesia akan dibawa ke zona kuning dan zona sipit. Para tokoh lalai dan lengah, tidak menganggap ini berbahaya. 

Dalam konteks global dalam memilih pemimpin, manusia benar-benar kehilangan akal sehat dan arah.

Kemungkinan terakhir pemimpin itu turun dari langit. Siapa dia? Boleh jadi sampailah periode turunnya Nabi Isa Alaihis Salam memerangi penjahat yang tergabung dalam persekutuan oligarki.

Artinya? Kiamat semakin nyata. Ini terjemahan bebas dari Ramalan Ranggawarsita. 

Kapan pastinya? Wallahualam bish-shawab (hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya).

(Bambang Wahyu)

Selasa, 28 Februari 2023

MENGANGKAT MARTABAT ORANG MISKIN

 memberi sedekah, ladang amal Qarun 

Orang miskin dan orang kaya, secara kodrati adalah berpasangan. Oleh sebab itu kemiskinan mustahil diberantas.

Orang miskin bukan hanya tanggungjawab negara, tetapi juga tanggung jawab Qarun (orang kaya).

Mengentaskan orang miskin adalah perbuatan mulia. Cara elegan mengangkat derajat orang miskin ditunjukkan, tetapi belum pernah dilakukan secara integral holistik.

Kemiskinan di Indonesia perlu dilihat dari tiga cara berfikir: 1. mitis, 2. ontologis dan 3. fungsional. Tiga model berfikir itu dipaparkan Van Puersen dalam buku Strategi Kebudayaan, cetakan ke-4 1984.

Pemimpin negara mengakui, bahwa kemiskinan itu ada. Kekuatannya sangat berpengaruh pada sektor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Itulah cara pandang pikiran mitis terkait kemiskinan yang menghantui para pendekar pembangunan di tanah air. 

Bergeser ke model berfikir ontologis. Penguasa, melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengambil jarak terhadap kemiskinan.

Dari analisis BPS terungkap, bahwa 
tingkat kemiskinan Indonesia September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang. Mereka berada di bawah garis kemiskinan. 

Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan September 2021 (9,71%). (informasi pada 17 Jan 2023).

Analisis BPS seperti itulah yang disebut sejajar dengan model pemikiran ontologis yang dipaparkan Van Puersen. 

Konstitusi Negara beda lagi. Pasal 34 Ayat 1 menyatakan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Dalam pasal itu cara berfikir fungsional sangat kental. Sementara peran masyarakat pada ayat tersebut sama sekali tidak disebutkan.

Padahal sejatinya kemiskinan itu secara ontologis merupakan tanggungjawab seluruh manusia, bukan hanya tangung jawab negara.

Kemiskinan merupakan ladang amal bagi orang-orang kaya, karena berbagi rasa, dianjurkan oleh setiap agama. Itu artinya bahwa warga berkecukupan ikut bertanggung jawab dalam membantu orang miskin, walau secata konstitutif tidak disebutkan. 

Di negeri ini banyak orang yang sekelas Qarun sebagaimana digambarkan Cak Nun. 

Mereka mempunyai tanggungjawab sosial dalam menangani kemiskinan. Kapan mereka dilibatkan? Kita musti bersabar menunggu pemimpin yang berani menggerakkan sejumlah Qarun (orang kaya) di Indonesia.

Kemiskinan, secara kodrati tidak perlu diberantas, karena Qarun bakal kehilangan ladang dalam berburu amal.

(Bambang Wahyu)

Senin, 27 Februari 2023

JENDRAL BERSITEGANG DENGAN MAYOR JENDRAL






beda pendapatan soal Soekarno

Oleh sejumlah pihak, Presiden Soekarno dicurigai berbau komunis karena tidak mau membubarkan PKI pasca pemberontakan G-30-S 1965. 

Lalu berbuntut rumit. Di tubuh Angkatan Darat terjadi ketegangan antara Jendral Abdul Haris Nasution dengan Mayor Jendral Soeharto.

Nasution menghendaki Soekarno diadili di meja hijau, Soeharto berpandangan lain.

Menjelang meletusnya pemberontakan G-30-S-PKI, di Indonesia ada tiga kekuatan utama.

"Satu, tentara yaitu Angkatan Darat, dua Partai Komunis Indonesia (PKI), tiga Soekarno."

Demikian penuturan Prof. Dr. Salim Said, dalam paparannya di Video Radio Bravo berdurasi 60 menit lebih.

Menurutnya, tentara jauh sebelum pemberontakan PKI 1965 berada di dalam Partai Golongan Karya (Golkar) yang digagas Soekarno, Soepomo dan Ki Hajar Dewantara.

Tentara, menurut Salim Said telah menjadi kekuatan politik riel, sejak Soekarno menyatakan Dekrit 5 Juli 1959, bahkan sejak tahun 1957. Tentara berpolitik untuk mengimbangi kekuatan PKI, sebab trauma Peristiwa Madiun 18 September 1948.

Nasution Ngotot, Bung Karno harus diadili untuk membuktikan dia terlibat G-30-S PKI atau tidak. 

Sebagian ahli berpendapat jika gagasan Nasution tidak ditolak Soeharto, maka fakta hukum akan muncul di meja persidangan.

Tetapi Soeharto kokoh menolak. Mengadili Soekarno  berbahaya, sebab, demikian kata Guru Besar Lemhannas itu, pengikut Bung Karno masih cukup banyak.

Sebagai ahli strategi, Soeharto akan menghadapi banyak kesulitan dalam mengendalikan situasi. Soeharto memilih, mengurung Bung Karno menjadi tahanan rumah secara berpindah-pindah.

Berbagai pengamat menilai, ketegangan kala itu bernada aneh. Omongan Jendral dilumpuhkan Mayor Jenderal.

(Bambang Wahyu)

Minggu, 26 Februari 2023

GUNUNG DAN BURUNG-BURUNG BERNYANYI UNTUK NEGERI

       burung bernyanyi

Pada era sekitar tahun 1004-971 Sebelum Masehi, alam raya, dalam hal ini gunung dan burung-burung membersamai Nabi Daud Alaihis Salam (AS) memuji kebesaran Allah SWT. 

Itu sebuah simbol bahwa suara alias kebijakan pemimpin harus bernada mengayomi dan menentramkan hati masyarakat, bukan membuat gelisah.

Gunung dan burung-burung kagum pada kemerduan suara Nabi Daud juga lihai memainkan kecapi serta seruling pada zamannya. 

"Dan sungguh, telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. "Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud," dan Kami telah melunakkan besi untuknya," Surat Saba' Ayat 10.

Awalnya Nabi Daud AS berprofesi sebagai penggembala, tetapi dia juga panglima perang, yang diajari membuat baju besi untuk perlengkapan melawan musuh yang memerangi agama Allah.

Komandan tentara pada zamannya, Nabi Daud AS diberi mukjizat berupa kelembutan dan kemerduan vokal.

Suara Nabi Daud AS menggetarkan alam. Semua berdecak kagum karena suara itu bernuansa mengayomi serta melindungi.

Di negeri ini ada pemimpin negara ada pula pemimpin politik yang suaranya atau kebijakannya kadang membuat telinga merah, tidak terlalu menyenangkan. 

Rakyat menunggu para pemimpin, baik negara, maupun politik bersuara merdu seperti halnya Nabi Daud AS, bukan bersuara sangar, saling cemooh, saling sindir, saling menjelekkan satu dengan yang lain.

Negeri ini satu: negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(Bambang Wahyu)

KELANGKAAN BERAS, HANTU MASA DEPAN


beras impor tiba di Indonesia 17-2-2023. foto net

MESKI terus dikritik, impor beras adalah satu pilihan yang tidak bisa ditunda.

Kelangkaan pangan bukan saja  berpengaruh pada perekonomian, tetapi juga perpolitikan.

Pemerintah melalui Perum Bulog melakukan impor beras 500.000 ton dari dari lima negara: Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan Myanmar.

Alasan klise mengapa harus impor beras,  adalah untuk memperkuat cadangan pangan  nasional. Tidak hanya itu. Sebenarnya secara politis impor beras adalah demi stabilitas politik. 

Memberi makan 275 juta penduduk tidak mudah. Begitu mereka lapar dan berteriak, negeri ini bisa gonjang-ganjing. Penguasa bisa kehilangan kewibawaan, bahkan  kehilangan kursi.

Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Darmin Nasution mengatakan untuk mengangkut 500.000 ribu ton beras ke Indonesia dibutuhkan 25 kapal. 

Info terbaru, 14 kapal sudah bersandar di empat belas (14) titik.  Laut  (pelabuhan) merupakan jalur sutra gagasan Cina terbukti ampuh. Dalam tempo relatif singkat, beras pesanan Perum Bulog tiba di Indonesia, 17 Februari 2023 silam.

Soeharto, Presiden Indonesia Ke-2 emoh melakukan impor beras. Dia memilih melakukan reformasi bidang pertanian, walau setengah memaksa rakyat untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Hasilnya, tahun 1984, petani Indonesia mengumpulkan gabah 100.000 ton, untuk disumbangkan kepada rakyat di benua Afrika, melalui FAO. 

Dikutip dari Brainly.co.id
penduduk indonesia tahun 1984-1985 berjumlah 164,05 juta jiwa. Soeharto berusaha mengayomi mulut sejumlah di atas, di samping dia menjaga agar tenaga kerja pabrik di kota-kota besar tidak protes karena harga beras mahal.

Indonesia semakin berkembang dan semakin "maju", tetapi dalam hal penyediaan pangan untuk rakyat sendiri semakin kedodoran.

Maklum, pada masa kekuasaan Presiden Joko Widodo, berdasarkan data per Juni 2022 penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa.

Siapa pun pengganti Jokowi, di samping memikul hutang negara, dia tetap berhadapan dengan hantu kekangkaan beras. 

(Bambang Wahyu)

DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...