MENCARI LEGISLATOR BERKUALITAS, SULIT

Hasil pemilihan legislatif dengan  sistem proporsional terbuka tahun 2019 diduga tidak menghasilkan anggota DPRD Gunungkidul  yang berkualitas.

Sebagian besar pendatang baru untuk pileg 2019, diproyeksikan seperti timun wungkuk jaga imbuh.

Predikat itu pernah dikeluhkan oleh anggota  DPRD 4 periode. 

Nama senior itu tidak perlu disebut. Yang pasti keluhannya faktual obyektif, bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 

Dalam keluhannya dia  menyatakan, salah satu pekerjaan  yang harus diselesaikan anggota DPRD adalah berbicara. Menjadi corong rakyat di dalam  gedung  juga di luar gedung dewan 

Anggota DPRD Gunungkidul  kategori timun wungkuk jaga imbuh, ngomong saja tidak bisa, bahkan tidak berani. 

Terus mau ngapain? Kegemarannya kunjungan kerja (jungker) tanpa membawa hasil. 

Padahal, seperti ditulis Bambang Krisnandi, mantan anggota DPRD DIY dari Fraksi PDIP 2015, secara etimologis kata Parlemen berasal dari bahasa Latin “parliamentum” 

Atau dari bahasa Perancis “parler”. Artinya  suatu tempat atau badan untuk para wakil rakyat berbicara satu sama lain, membahas hal-hal yang penting bagi rakyat.

Bambang Kris menengarai, menjadi anggota DPRD semata-mata hanya mengejar: status sosial, gengsi kekuasaan, penghasilan, dan mencari pulihan ongkos saat kampanye.

"Menurut saya bukan hanya anggota dewan yang bermasalah. Tetapi rakyat juga bermasalah. Sebagian besar rakyat (terutama yang miskin dan tidak berpengetahuan), DPRD itu dianggap semacam sinterklas. Sosok yang kaya raya dan baik hati," timpal Sarwanto H. Suwarso, YouTubers dan pengamat politik asal Song Banyu, Girisuba, 2-6-2023.

Dewan hasil Pemilu 2019, secara kultur menang karena curang. Pinjam terminologi yang digunakan Menkopolhukam, Mahfud MD.

 

Kejadian di Dapil 2 Gunungkidul tahun  2019 lucu. Seorang caleg perempuan tidak pernah bertemu dengan masyarakat. Tetapi pada perhitungan dan konversi suara, dia memperoleh satu kursi DPRD. Perempuan tersebut mengantongi byname 3.201 suara. Itu berkah amplop 100 ribuan.

Yang terjadi di Dapil 1 Gunungkidul juga mengejutkan. Tokoh petahana berkampanye melawan arus.

"Seandainya Bapak Ibu atau saudara menginginkan uang Rp 100.000,00 setiap 5 tahun sekali, sebaiknya tidak perlu memilih saya," ujar tokoh tersebut.

Dengan gaya ngoboy, tokoh tersebut meraup meraih  4.678. "Saya tidak munafik, ada pula yang harus saya beli," kata tokoh tersebut.

Benar kata ahli hukum tata negara, Dr. Tugiman, bahwa kultur masyarakat Gunungkidul pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sangat tidak mendukung kehidupan demokrasi yang bersih.

(Bambang Wahyu)

BUPATI SUNARYANTA GAGAL MENYELAMATKAN LOBSTER?

Gunungkidul memiliki pantai sepanjang tidak kurang dari 71 kilometer. Itu Membentang dari Pantai Sadeng hingga Panggang.

Demikian  pernyataan lawas Immawan Wahyudi, sewaktu dia menjabat Wakil Bupati mendampingi Hj. Badingah, S.Sos. 2015-2020.

Sepanjang pantai GunungkIdul menurut 

Wahyudin R.A.  dikutip dari publikasi Pusat Kajian Pesisir dan Lautan LPPM  IPB  26 Mei 2020, di samping kaya ikan juga kaya  lobster. 

Alasannya Wahyudin, udang lobster rata menyebar mulai dari Sabang hingga Merauke.

Benih lobster alam di perairan laut Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Populasinya, diperkirakan mencapai 20 milyar ekor per tahun. 

Sebuah warta terbaru menyebutkan, lobster di perairan Gunungkidul dijarah nelayan dari luar. Tetapi kabar penjarahan tersebut belum terklarifikasi. Karena sebagian besar fakta masih berupa dugan. 

Berapa ribu ton lobster yang digarong dari perairan Gunungkidul? Tidak ada penjelasan dan rincian angka.

Sebelum duduk di kursi Bupati, Mayor Purnawirawan Sunaryanta pernah  berlayar menyusuri  pantai Sadeng, Kapanewon Girisuba. 

Dia melakukan penjajakan kemungkinan bisa tidaknya dibudidayakannya  ikan tuna teknik keramba. Istilahnya, dengan cara tebar  rajut di tengah laut.

Setelah 2021-2024 duduk di kursi kekuasaan,  Bupati Sunaryanta belum menyisir laut lagi. Setidaknya mengecek benih lobster yang konon dijarah orang, seperti yang dikabarkan media online baru-baru ini. 

Sayangnya, para penjarah itu identitasnya tidak dijelaskan secara detail. 

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2015 merilis bahwa lobster memiliki potensi lestari hanya 4.800 ton per tahun.

Di luar itu, tingkat pemanfaatan mencapai 13.549 ton per tahun.  Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menunjukkan, kegiatan penangkapan lobster  melebihi jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Penangkapan lobster mengalami overfishing. 

Hingga 2023, aktivitas penangkapan lobster, baik ukuran konsumsi maupun ukuran benih, terus berlangsung dalam rangka memenuhi kebutuhan  nasional dan global.

Fakta tak terpungkiri, lobster ukuran 15-60 gram  ditangkapi, dijual dengan harga murah,  Rp 60.000,00 per kg. 

Lobster ukuran pasar (> 100 g per ekor) harga sekitar Rp 200.000,00 hingga Rp 900.000,00 ribu per kg. Lobster ukuran pasar  dijual ke kota-kota besar Indonesia atau diekspor, terutama ke Cina dan Singapura.

Kembali ke perairan Gunungkidul, benarkah bayi lobster yang ditangkapi nelayan tak dikenal itu berukuran 15 hingga 60 gram dan dijual kepada para pengepul dengan harga mahal?

Ini yang harus dijawab Bupati Sunaryanta, setidaknya melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Eddy Praptono, yang mantan Kepala Dinas PUPR Gunungkidul.

Arahnya supaya publik tidak berspekulasi, bahwa Gunungkidul kecolongan lobster yang nilainya trilyunan rupiah, seperti kabar yang beredar tanpa terdukung data.

(Bambang Wahyu)

TUJUH LAPAN TAHUN

Tembang Dhandhang-gula di bawah ini bisa menjadi gambaran sebagian hilangnya pekerti Pancasila di Indonesia.

PENGETAN

Lampahipun warganing negari 

Munggah langit aling-aling mega

Ngunandika sak kersane.

Lali kadang waruju

Dennya muni saget nyakiti

Angon rasa tan bisa

Remennya dinulu

Miyak wewadine bangsa 

Sesongaran kecalan lampah pekerti

Siji Juni Papat Lima.

TEMBANG DI ATAS CARA LAIN MEMPERINGATI LAHIRNYA PANCASILA

Sejumlah tokoh menyatakan, Pancasila  1 Juni 1945 merupakan rangkuman budi pekerti bangsa.

Pertanyaan menggelitik diajukan budayawan  Sujiwo Tejo. Benarkah Pancasila itu ada di Indonesia. 

Nyleneh tetapi nyata. Kalau ada, kata Sujiwo,  warga negara tidak perlu membeli air dengan harga mahal. 

Tembang Dhandhang-gula di bawah ini bisa menjadi gambaran sebagian hilangnya pekerti Pancasila di Indonesia.

PENGETAN

Lampahipun warganing negari 

Munggah langit aling-aling mega

Ngunandika sak kersane.

Lali kadang waruju

Dennya muni saget nyakiti

Angon rasa tan bisa

Remennya dinulu

Miyak wewadine bangsa 

Sesongaran kecalan lampah pekerti

Siji Juni Papat Lima.

Sejak dunia dalam kondisi tanpa sekat karena kemajuan teknologi komunikasi, sebagian budi pekerti bangsa yang termaktub di dalam Pancasila hilang.

Penduduk yang hampir mencapai 280 juta, tidak pandang bulu, dari usia kanak hingga kakek, dari rakyat bisa hingga pejabat semua berkelana ke langit.

Mereka terbang dengan  Facebook, Instagram, Tweter, Tik Tok dan sejenisnya. Bebas mengeluarkan pendapat dengan dalih dilindungi undang-undang. 

Sedikit yang menyadari, bahwa pendapat yang dianggap standar dan benar,  bisa saja menyakiti pihak lain.

Manusia Indonesia mulai kehilangan keseimbangan, kehilangan toleransi dalam  komunikasi. Kepinginnya pamer. Kepinginnya diakui bahwa dirinya serba pintar.

Tidak sedikit penduduk  yang kelewatan. Tanpa tedeng aling-aling membuka aib sesama warga, bahkan aib negara.

Semua itu sesungguhnya jauh dari pekerti yang diajarkan filosofi Pancasila.

UMKM SENGSARA

Gusti Aning bilang, UMKM adalah Tulang PANGGUNG, Bukan Tulang PUNGGUNG 

                                Raden Mas Kukuh Hertriasning

 

Itu kenyataan  sangat tidak menyenangkan tetapi sulit di bantah. Kehidupan UMKM cukup sengsara. Secara mendasar semula dianggap sebagai salah satu TULANG PUNGGUNG  ekonomi rakyat. Sekarang berubah menjadi TULANG PANGGUNG para calon  pejabat.

Mulai dari calon Lurah, Calon Legeslator, Bupati, sampai Calon Presiden. Mereka berjualan konsep seru biar dikira pro rakyat.

Sejatinya tidak. Seluruh omongan itu hanya mandek pada retorika, bahkan hanya menjadi permainan para DEMAGOG.

Ambil contoh Kabupaten Gunungkidul. Bupati Sunaryanta,  sebelum duduk di kursi kekuasaan (2020)  berapi-api mengomongkan UMKM sebagai senjata ampuh untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan

Pada tahun 2023, Sunaryanta mengakui, bahwa mengembangkan UMKM tidak semudah yang diomongkan.

"Gunungkidul punya 30.000 UMKM. Tetapi yang berhasil memasuki pasar moderen baru 40 unit," ujar Bupati Sunaryanta, dalam kesempatan membuka Table Top, 30-5-2023.

Sementara filosofi pengembangan UMKM itu jelas. Sangat-sangat idialis.

Ini idealisme tersebut:

WARUNG AYU

Umkm jantung ekonomi

Sanes marga margi saking manca 

'Nut pujangga ngendikane.

Dadi otot bebayu

Bebakulan sadhengah warni.

Winengku Pancasila  

Tebih Kumalungkung

Kul rinangkul  ga jinaga

Pasrawungan pancene dipun kaesti

Desa kutha prasaja.

Raden Mas Kukuh Hertriasning (Gusti Aning) Kepala Bidang Promosi pada Dekranas Yogyakarta mengungkapkan pengalaman menarik berkaitan dengan UMKM.

"Saya minta lemari es di setiap hotel berbintang. Tiap kamar diisi satu  botol jamu pruduk UMKM. Di Jogja ada 10.000 kamar. Telah koordinasi dengan PHRI, Dinkop, Perindustrian, Bupati/Walikota, Gubernur. Tetapi belum ada titik temu. Belum  ada kesepakatan. Kenyataannya hotel punya kebijakan  tentang logistik. Banyak alasan dikemukakan mulai dari kuantitas sampai kualitas barang," kata Gusti Aneng mengkritisi kebijakan terkait produk UMKM di DIY.

Gusti Aning  menarik kesimpulan sementara,  bahwa UMKM hanya sebagai TULANG PANGGUNG POLITIK politik. Tidak banyak pemimpin yang melihat bahwa  membesarkan UMKM adalah monumen karya yang lebih bermanfaat.

(Bambang Wahyu)

BUPATI PUKUL BASS, KEJUARAAN DRUMBAND DIMULAI

Kejuaraan Drumben Unjuk Ketangkasan, Bupati Gunungkidul Memukul Bass

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta membuka Kejuaraan  Drumband 2023. Atraksi  digelar di Stadion Gelora Handayani, Minggu 28-5-2023. Kompetisi diikuti 88 satuan yang ada di Gunungkidul.

Ketua Umum PDBI Gunungkidul, Bahron Rosyid menyebutkan,  kejurkab merupakan agenda tahunan. Satu upaya pembinaan guna mencari bibit unggul untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga drumband. 

“Kami melaksanakan olahraga drumband secara masal sejak 2009. Terus menerus kami lakukan pembinaan mulai dari tingkat satuan maupun kabupaten. Ini kejuaraan rutin,” kata Bahron.

Menurut Bahron, Drumband Gunungkidul telah mencetak prestasi. Pengda PDBI, Gunungkidul dipercaya mewakili DIY mengikuti Pra PON. Jika lolos akan mengikuti PON  2024 di Aceh.

“Upaya dilakukan secara berjenjang. Kegiatannya berupa event dari tingkat terkecil. Selain prestasi kami  berupaya meningkatkan industri olahraga drumband,” tegas Bahron.

Mantan Kepala Dispora Gunungkidul itu menambahkan, Kejurkab 2023 mempertandingkan 4 nomor. Sebut itu nomor LUG, LBB, Konser dan Street Parade. 

Peserta terdiri  dari  TK, SD, SMP, SMA. Kegiatan digelar di GOR Serbaguna Siyono dan Stadion Gelora Hadayani, Jeruksari, Wonosari.

Dalam upacara pembukaan, Bupati Gunungkidul Sunaryanta bilang, dalam  memasalkan drumband, PDBI harus membuat event karnaval yang melibatkan semua unsur dan kelompok drumband di Gunungkidul. 

Kegiatan itu menurut Bupati akan menumbuhkan rasa bangga di hati anak didik.

“Semoga segera bisa terlaksana. Karnaval tentu menjadi pemantik  masyarakat untuk mencintai olahraga drumband,” tandasnya.

Bupati membuka Kejurkab drumband 2023 dengan memukul bass.

Hadir dalam kegiatan tersebut: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Gunungkidul, Ketua KONI, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan tamu undangan.

(Bambang Wahyu)

GUNUNGKIDUL MENJELANG DUA ABAD

Saya menulis tembang dalam bentuk puisi berbahasa Jawa yang jamak disebut geguritan. 

Puisi tersebut saya beri tajuk 'Gunungkidul Ambal Warsa'. Persis  pada usia 192 tahun.

Secara lengkap narasinya tertulis dalam  pupuh dhandhanggula. Berbunyi begini:

GUNUNGKIDUL AMBAL WARSA

Wus lumampah Gunungkidul wani,

Nata desa saben ambal warsa, 

Milang-miling sedayane. 

Warga asung bebantu, 

Candi mulya den anti-anti, 

Tan pegat tan lelewa,

Sagah sanggemipun 

Dalane kemudu amba, 

Banyu rata cinandhak asta tan keri,

Kondhangnya, tekeng manca.

Tidak semua orang bisa menikmati puisi di atas.  Memahami geguritan tidak cukup dengan memaknai kata demi kata, baris demi baris (secara parsial).

Memahami puisi harus dilakukan secara holistik alias menyeluruh, sebab judul dan isi adalah satu kesatuan.

Cara paling sederhana menikmati  geguritan menurut saya begini:

Wus lumampah Gunungkidul wani,

(Berani dalam hal apa?)

Nata desa saben ambal warsa, 

(Dengan cara bagaimana?)

Milang-miling sedayane. 

(Meneliti, mencermati semua potensi yang ada. Apa itu  dilakukan  pemerintah sendirian? Tidak. Karena faktanya adalah:

Warga asung bebantu, 

(Rakyat berpartisipasi) 

Candi mulya den anti-anti, 

(Gunungkidul subur makmur, adil, bermanfaat)

Tan pegat tan lelewa,

Sagah sanggemipun 

(Penguasa dan rakyat tidak ada yang wegah, semua bekerja, sesuai kemampuan) 

Dalane kemudu amba, 

Banyu rata cinandhak asta tan keri,

(Jalan dibangun. Ketersediaan air digali.

Tidak hanya untuk keperluan  minum tetapi juga untuk pertanian)

Kondhangnya, tekeng manca.

(Gunungkidul dijangka menemui kejayaan sehingga dikenal dunia. Gunungkidul benar-benar menjadi Bali kedua)

Tembang yang saya tulis adalah sebatas gambaran hal yang dilakukan  Bupati Sunaryanta bersama Organisasi Pemerintah Daerah, mulai tahun 2021 hingga 2023.

Pertanyaannya, hal mana yang tidak sesuai dengan harapann warga Gunungkidul?

Dalan Amba Banyu Rata harus diakui bahwa itu memang gagasan Benyamin Sudarmadi dan Haji Mustangit. 

Tetapi kalau mau jujur dan fair, itu bukan slogan lama, karena saat ini terus dikerjakan Sunaryanta bersama Heri Susanto.

Tembang  Gunungkidul Ambal Warsa tidak bermaksud menggurui siapapun. Sekali lagi, bahwa itu hanya sebagian  potret kecil  yang dilakukan oleh penguasa saat ini. 

Geguritan di atas tidak mengandung slogan politik. Sama sekali tidak.

(Bambang Wahyu)

HP MENGUBAH GAYA HIDUP DAN EKOSISTEM

Merujuk data Statistik 2021, jumlah HP yang beredar di dunia 6,84 miliar. Itu lebih banyak ketimbang jumlah penduduk dunia. Di Indonesia, Menkominfo menyebut jumlah HP 2021 mencapai 345,3 juta, lebih banyak dibanding penduduk Indonesia yang kala itu hanya 271,35 juta. Mengacu data,  berarti setiap orang memiliki lebih dari satu HP. Laporan organisasi lingkungan hidup Greenspector 2021 bahwa benda kecil, tipis, dan ringan yang digunakan orang setiap hari itu membuat perubahan tidak hanya gaya hidup, tetapi juga pergeseran. ekosystem. Itu terjadi pada setiap langkah keberadaan HP,  mulai dari proses produksi sampai pembuangan limbah.

Saat memproduksi satu HP baru, produsen harus memanasi mesin-mesinnya di pabrik dengan bahan bakar fosil. Saat proses perakitan untuk membentuk desain, dibutuhkan juga plastik dan bahan metal yang tidak ramah lingkungan.

Untuk menghidupkan HP, produsen  menciptakan baterai lithium. Proses terakhir ini,  ditulis oleh peneliti Massachusetts Institute of Technology. 

Dia mengungkapkan berdampak besar pada lingkungan. Setiap kali ada penambangan lithium, terjadi pemborosan listrik dan air dalam skala besar.

Kedua sumber daya itu, seharusnya dimanfaatkan untuk hidup banyak orang, berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dan nitrogen global. 

Apa akibatnya jika ada ratusan atau ribuan HP diproduksi dalam satu waktu bersamaan? Sudah pasti dampaknya terhadap lingkungan sangat besar.

Periset Lotfi Belkhir pada The Conversation menyebutkan proses produksi adalah penyumbang 85 persen 'kiamat'. Sisanya, 15 persen tersebar saat HP digunakan dan dibuang.

Ketika HP sampai di tangan konsumen dan  langsung bermain 10 aplikasi sosial media dalam sehari itu sama saja  membuang karbon bepergian dengan mobil sejauh 1,5 km per hari atau 534 km per tahun.

Riset terbaru dari The Burrow saat bermain TikTok, seseorang bisa menghasilkan 2,63 gram karbon per menit.

Makin lama bermain HP, makin besar pula data tersimpan di server. Dan semua ini memberi beban besar pada pusat data yang selama 24 jam non-stop terus aktif, sehingga penggunaan listrik dan pendingin berkontribusi pada perubahan iklim.

Masalah baru pun muncul saat tingginya intensitas manusia menggunakan HP. Makin sering HP digunakan, risiko kerusakannya makin besar.

Masalahnya, sebagaimana dipaparkan Wired, kerusakan HP dan memperbaikinya bukan lagi opsi terbaik.

Sebab, desain HP membuat perbaikannya menjadi lebih sulit. Sekalipun nekat dilakukan, prosesnya lama dan biayanya mahal. Satu-satunya cara terbaik adalah "lem biru" atau "lempar beli baru."

Kebiasaan "lem biru" memang menguntungkan konsumen dan produsen, tetapi ini menjadi lampu kuning karena limbah HP bisa membuat hidup manusia lebih sengsara.

Dalam rilis media 2019 lalu, PBB menyebut limbah HP bersama laptop, tablet, dan komputer yang digunakan oleh manusia setiap tahunnya sejumlah 50 juta ton. Angka ini diprediksi meningkat pada 2050 sebanyak 120 juta ton per tahun.

Wired menjelaskan kandungan mineral dan kimia pada HP sangat berbahaya. Saat dibuang ke tanah atau air, maka bahan kimia dan karsinogenik itu akan terlepas dan masuk ke dalam tanah, sumber air dan makanan, sehingga akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia.

Masalah semakin besar negara dan masyarakat cenderung asal-asalan saat membuang HP dan tidak ada prosedur khusus.

Mengutip The Guardian, 90% limbah HP atau elektronik pada umumnya dibuang secara ilegal.

 Negara-negara maju kerap mengirim puluhan kontainer ke negara di Asia hanya untuk membuang sampah HP. Pada titik inilah, negara Asia kena getahnya.

WHO pada 2021 menyebut tindakan ini sebagai "tsunami limbah elektronik yang membahayakan nyawa dan kesehatan."

Sebanyak 12,9 juta perempuan dan lebih dari 18 juta anak-anak terancam terserang penyakit berbahaya karena tercemar kandungan merkuri, nikel, dan timbel dari sampah HP.

Daur ulang HP yang dianggap solusi pun kurang memuaskan. Sebab, data menyebut hanya 17% saja dari HP yang bisa didaur ulang.

Permasalahan 'kiamat' saat memakai HP salah satu yang susah diselesaikan karena benda itu sudah kadung melekat di kehidupan.
Dengan demikian, satu-satunya solusi adalah berupaya memperpanjang usia HP dan menahan diri untuk tidak membeli HP baru apabila urgensinya kecil.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230521083114-37-439130/tanda-kiamat-makin-nyata-tiap-anda-beli-hp-baru-kok-bisa

PASIEN CUCI DARAH TIDAK TERLAYANI

Purwanto ST anggota DPRD DIY mengaku menerima keluhan  warga Kabupaten Gunungkidul, penderita penyakit gagal ginjal  kesulitan mencari pelayanan cuci darah.

''Di Gunungkidul semakin banyak pasien cuci darah. Saya tidak perlu menyebut nama, Padukuhan, Desa dan Kapanewon. Yang pasti, Rumah Sakit Gunungkidul, baik Negeri maupun Swasta  tahun 2023  tidak menerima pasien cuci darah, dengan alasan terbatasnya gedung dan peralatan,'' kata Purwanto, ST, 19-5-2023.

Dia menyatakan Bupati Sunaryanta melalui Dinas kesehatan mencermati kondisi warganya yang menderita gagal ginjal sementara mereka  kesulitan memperoleh pelayanan yang semestinya.

''Warga yang mau cuci darah, oleh pihak rumah sakit justru dilempar ke sana ke mari, sehingga pasien harus ke rumah sakit luar  GunungkIdul seperti Klaten, Solo dan lain sebagainya,'' terang Purwanto .

Anggota DPRD DIY yang juga ketua DPC Partai Gerindra Gunungkidul ini menunjuk gambaran di Kabupaten Bantul tahun 2018.

Bupati Bantul, Suharsono melakukan pembangunan ruang  pasien cuci darah,  kerjasama antara RSUD Panembahan Senopati dengan PT. Sinar Roda Utama.

Direktur RSUD Panembahan Senopati, I Wayan Marthana Widiana Kedel, kala itu mengungkapkan, jumlah penderita gagal ginjal kronis mengalami peningkatan cukup besar.

Angka seluruh Indonesia  sekitar 150.000 penderita gagal ginjal harus menjalani perawatan cuci darah. Dalam setahun pertambahan penderita gagal ginjal mengalami pertambahan sekitar 3.000 penderita. 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta,  kuota untuk cuci darah telah melebihi batas. Di RSUD Panembahan Senopati Bantul jumlah pasien cuci darah mencapai 250 pasien, sebelumnya hanya berkisar 193 pasien, dengan jumlah alat cuci darah sebanyak 23 unit. Akibatnya kualitas pelayanan  pasien cuci darah menjadi kurang maksimal padahal setiap pasien membutuhkan waktu tunggu  panjang. Secara ideal, setiap pasien penderita gagal ginjal kronis harus mejalani perawatan cuci darah sebanyak dua kali dalam seminggu.

Merujuk hal di atas, menurut Purwanto,  peningkatan pasien cuci darah di Gunungkidul tidak berbeda dengan Kabupaten Bantul.

Media mencoba  mencari tahu jumlah penderita gagal ginjal yang memerlukan layanan cuci darah tetapi kepada Dinas Kesehatan tidak memberi tanggapan.

''Saran saya kepada Bupati Sunaryanta, pembangunan rumah sakit di Ngoro-oro Patuk Gunungkidul segera dilanjutkan untuk keperluan pelayanan pasien cuci darah,'' tegasnya.

[Bambang Wahyu]

PARTAI GERINDRA GUNUNG KIDUL BERJAYA, PRABOWO SUBIANTO PRESIDEN KE-8

Ketua DPC Partai Gerindra Gunungkidul Purwanto, ST menyatakan, berkas pendaftaran bakal calon legislatif ke KPUD Sabtu 13-5-2023 diterima dan dinyatakan lengkap.

"Kami mengajukan bacaleg sebanyak 45 orang, meliputi Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, dan Dapil 5. Sesuai undang-undang kuota perempuan melebihi  30%," ujar Purwanto usai menyerahkan berkas ke KPUD Gunungkidul.

Lebih jauh dia menyatakan bahwa target perolehan kursi Gerindra di kabupaten Gunungkidul adalah 9 kursi. 

Pada pemilu 2019 silam Gerindra punya sebanyak 4 kursi. Optimisme Purwanto bukan sebatas impian, karena di samping incumben, bacaleg pendatang baru cukup memiliki kekuatan dalam mendulang suara di masing-masing daerah pemilihan.

"Para ketua DPC  masing-masing kapanewon pun dalam hal menggerakkan konstituen cukup meyakinkan dan mumpuni, terlebih Pak Prabowo maju sebagai bakal calon presiden," tandas Purwanto.

Dia  meyakini bahwa  Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto menang di Gunungkidul. Alasannya, penggerak massa bukan sembarang orang. Dia sebut seperti mantan anggota DPRD DIY dari Partai Golongan Karya, Slamet S.Pd. M

Tambah semarak dan kekuatan ketika Siti Hediati Hariyadi, S.E. yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto saat ini bergabung ke Partai Gerindra, mencalonkan diri sebagai DPR RI mengambil Dapil DIY.  

"Gerindra Gunungkidul berjaya, Prabowo Subianto Presiden," tegas Purwanto, ST.

(Bambang Wahyu)

KINI ZAMAN APA

 

Dihimpun dari berbagai sumber, zaman yang dilewati umat manusia dibagi menjadi lima

Pertama, Zaman Nubuwwah. Ini zaman kenabian diawali dari Nabi Adam AS sampai Baginda Rasulullah SAW. 

Kedua, Zaman Khilafah 1. Zaman ini 

dipimpin  Abu Bakar Umar, Utsman dan Ali.

Ketiga, Zaman Al-mulk atau zaman kerajaan. berakhir runtuhnya Dinasti Utsmani di Turki. Di Indonesia ditandai, hancurnya Majapahit, Sriwijaya, Galuh, dan sebagainya. 

Keempat, Zaman Jababira. Ini zaman kebebasan. Maksiat merajalela. Zaman Itu terjadi sekarang.  Fitnah terbesar akan terjadi saat Dajjal muncul. Orang zalim menjadi penguasa. Umat Islam banyak tetapi seperti buih di  laut. Sedikit yang berjihad menegakkan  Islam. Zaman itu  sudah terjadi dan sedang berjalan. 

Kelima,  Zaman Khilafah 2. Umat Islam  dipimpin Imam Mahdi. Diceritakan hanya berlangsung 9 tahun.

Di zaman tersebut Dajjal muncul, Nabi Isa AS  turun ditugasi  membunuh Dajjal dan Mengislamkan orang kafir.

PEMANFAATAN REST AREA SIYONO HARJO GONTA-GANTI KEBIJAKAN UMKM JADI KORBAN

Bekas pasar hewan Siyono Harjo dari awal didesain sebagai rest area. Sejak pasar dibongkar, pertama yang dibangun Gedung Serba Guna disusul pembuatan sepuluh gazebo. 

Karena dikritik Komisi C DPRD Gunungkidul, GSG diseselesaikan tahun 2013, tetapi gazebo dibongkar pada September 2016, diganti dengan pembangunan sepuluh ruko. 

Berikutnya (2017) ada kebijakan baru didirikan bangunan (gedung) bernama Geka Steak (GS) yang secara fisik menutupi wajah ruko yang telah dibangun untuk warga ekonomi menengah ke bawah.

Sebut saja pembangunan gedung Geka Steak Siyono Harjo itu menggilas kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini penyewa ruko.

Sejumlah ruko yang didesain untuk masyarakat kelas ekonomis lemah tidak bisa bernafas, alias mati total.

Rino Caroko Ketua LSM Jerami

menyatakan, sepuluh kios yang berjualan di sekitar Rest Area Siyono Harjo lima diantarnya benar-benar mati.

"Separoh sisanya masih tetap bertahan tetapi tidak seramai seperti sebelum GS dibangun," ucap Rino Caroko 7-5-2023.  

Sepinya pengunjung ruko karena wajahnya tertutup oleh bangunan megah GS. 

Konon bangunan tersebut sebagian besar sahamnya dikuasi mantan pejabat, tetapi kabar ini belum terklarifikasi. 

Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kelik Yuniantoro bilang pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan promosi agar Rest Area Siono Harjo berfungsi dengan semestinya. Artinya, ruko kembali ramai dikunjungi konsumen sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga.

Janji Kadinas itu sebenarnya sudah cukup lama, tetapi hingga Mei 2023 belum ada realisasi. 

Belakangan bahkan ada kabar anyar bahwa penyewa GS tidak bisa memperpanjang kontrak dengan alasan Pemda baru melakukan penataan wajah kota. 

Pelaksana tugas harian, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul, Saptoyo menyatakan bahwa proses kerjasama berikutnya bakal dilakukan untuk mendukung penataan wajah kota.

"Hal itu sedang dalam proses pembahasan dan akan masuk skenario berikutnya," kata Saptoyo, sebagaimana dilansir salah satu media online bulan Maret silam.

Publik menilai, gonta-ganti kebijakan pada hakekatnya secara ekonomi merugikan UMKM. Ini kontraproduktif dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

(Bambang Wahyu)

PARTAI NON PARLEMEN ANCAM KOMPOSISI KURSI PEMILU 2024 GUNUNG KIDUL DAN DIY

Dua partai politik non parlemen masing-masing Perindo dan PSI merupakan ancaman bagi perolehan kursi parpol incumben yang lebih dulu duduk di kursi DPRD II GunungkIdul maupun DPRD I DIY.

Partai Perindo yang digawangi seorang Jenderal Purnawirawan putra daerah dan Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh seorang aktivis 98 asal Gunungkidul, Danang Ardianta, diprediksi bakal mempengaruhi kontestasi Pemilihan Legislatif di Kabupaten Gunungkidul. 

Kedua tokoh tersebut memiliki pengalaman strata nasional. Strategi politiknya cukup kokoh, hebat dan terukur.

PDIP sebagai partai terbesar di Kabupaten Gunungkidul jelas bakal menghadapi tantangan pada Pemilihan Legislatif 2024. 

Selain faktor eksternal, PDIP, secara internal kehilangan tokoh pendulang suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif DPRD DIY 2019, Almarhum Wahyu Pradana Ade Putra. 

Faktor itu akan mempengaruhi jumlah kursi yang didapatkan oleh partai tersebut. PDIP diperkirakan akan kehilangan beberapa kursi baik.di DPRD Gunungkidul dan DPRD DIY.

Partai Golkar Gunungkidul harus berjuang keras guna mempertahankan kursinya di DPRD Gunungkidul dan DPRD DIY.

Meninggalnya beberapa tokoh penting dan hengkangnya anggota partai ke partai lain akan menjadi tantangan bagi Golkar.

Yang tidak boleh dilupakan adalah kiprah dan ketokohan Ketua DPD DIY, Gandung Pardiman serta kesuksesan Golkar menjadi Partai pengusung Kepala Daerah Gunungkidul.

Itu menjadi nilai plus tersendiri yang dapat membantu Golkar mempertahankan jumlah kursi di DPRD Gunungkidul dan DPRD DIY.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gunungkidul akan mengalami kenaikan kekuatan pada Pemilihan Legislatif 2024. 

Hal ini disebabkan oleh keberhasilan PKB dalam mengusung Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul di Pilkada 2020 lalu.

Kedekatan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Bupati Gunungkidul membantu kelancaran dalam menjalankan strategi politik untuk merebut kursi DPRD.

Sementara itu pecahnya PAN dengan hadirnya Partai Umat pasti akan mengurangi suara, karena terbagi dua. Menjadi luar biasa jika PAN mampu mempertahankan kursinya yang diperkirakan turun.

PKS diperkirakan mampu mempertahankan jumlah suara dan kursinya, dengan jaringan politik yang solid.

Partai Gerindra dan Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul terlihat goyah dengan datangnya partai baru yang siap bertempur di kancah politik Gunungkidul.

Gerindra dan Demokrat butuh perjuangan ekstra keras untuk mempertahankan raihan kursi 2019.

Penulis: Gregorius O'on Sukaryo Direktur Media On-line Tertua di Gunungkidul 

DEMOKRASI LIBERAL DIHADANG BIBIT BEBET BOBOT

                      Ki Hadjar Dewantoro 

Ki Hadjar Dewantoro pada bulan Juli 1937 memaparkan terminologi 'Bibit Bebet Bobot' untuk memperbaiki keturunan. Penjabarannya jika orang tua mau mencarikan jodoh anaknya harus mempertimbangkan tiga hal tersebut.

Dalam buku Serial Kebudayaan halaman 32, Bapak pendidikan nasional itu menulis, bahwa yang dimaksud dengan bibit adalah calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus sehat jasmani dan rohani.

Selanjutnya yang dimaksud dengan bebet adalah calon pengantin harus berasal dari keturunan orang baik-baik.

Fatwa ketiga bobot artinya ialah orang mencari bakal suami atau istri tidak boleh sembarangan, akan tetapi harus  mencari calon yang berat, berisi, berbudi pekerti, yaitu yang bernilai baik menurut ukuran  agama.

Terminologi yang ditulis Ki Hadjar Dewantoro, hingga kini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Jawa. 

Tidak dipungkiri bahwa sekarang fatwa tersebut mulai diadopsi, ketika bangsa ini mencari bakal calon seorang pemimpin.

Sebagian besar bakal calon pemilih presiden tahun 2024 mempertimbangkan kategori seperti digambarkan oleh Ki Hadjar Dewantoro.

Mulai ditawarkan sejumlah nama bakal calon presiden, bahkan sudah ada partai politik yang memproklamirkan diri mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Masyarakat Indonesia mulai mencermati fatwa  bibit bebet dan bobot, layaknya mereka mau mencari menantu.

Sejumlah partai politik telah menentukan kriteria semacam apa bakal calon presiden yang mau mereka usung. 

Tidak bisa dipandang remeh, rakyat pun semakin pintar dan cerdas dalam memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin di negeri ini. 

Tidak dipungkiri bahwa demokrasi transaksional masih terjadi. Tetapi tu hanya berlaku di kalangan masyarakat yang memburu rezeki sesat, yang penting hari ini bisa makan membeli rokok dan pulza.

Golongan seperti itu jumlahnya masih banyak tetapi generasi yang memiliki idealisme juga tidak sedikit.

(Bambang Wahyu)

NEGERIKU MILIK ORANG LAIN

                              Mohammad Jazir 

Diceritakan oleh Mohammad Jazir, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan era 90-an, bahwa Bung Karno, di depan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dukuritsu Zunbi Cosakai (lembaga bentukan pemerintah Jepang) pernah mengkhawatirkan Indonesia akan terseret ke dalam demokrasi liberal.

Menurut Ketua Takmir Masjid Jogokariyan itu, Bung Karno tidak menghendaki adanya demokrasi biting atau demokrasi one vote one man, karena resikonya akan terjadi transaksi atau jual beli suara.

Pada abad ke-21 terbukti bahwa hanya para pemilik modal yang bisa menjadi pemimpin di era demokrasi transaksional. 

Di Indonesia banyak orang pintar jujur dan menguasai ilmu, tetapi karena tidak punya modal mereka tidak bisa menjadi pemimpin bangsa, baik itu di tingkat eksekutif legislatif maupun yudikatif.

Indonesia saat ini telah dikuasai oleh para pemilik modal. Kapan negeri ini akan terlepas dari cengkeraman orang-orang kaya Muhammad Jazir tidak menjelaskannya.

Buku yang secara terang-terangan mengupas kekuatan modal ditulis dalam 

Teori Kritis Sekolah Frankfurt oleh filsuf Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno dalam dua pokok pemikiran. Pertama, konsep tentang teori kritis. Kedua, kritik terhadap usaha manusia rasional yang terlihat macet dan gagal.

Dr. Gabriel Possenti Sindhunata, S.J., atau lebih dikenal dengan nama pena Sindhunata telah menterjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

  

Modal atau kekayaan pada hakekatnya adalah buta. Artinya bahwa modal itu menguasai manusia, bukan manusia yang menguasai modal.

Yang penting modal harus bertambah tidak peduli bagaimana cara bertambahnya modal yang dimaksud. Modal yang buta tersebut akhirnya menguasai manusia atau memperbudak manusia.

Hal itu terjadi juga di dalam dunia politik. Contoh paling aktual adalah jual beli suara pada setiap pemilihan mulai dari pemilihan lurah pemilihan legislatif pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden.

Belakangan muncul tokoh vokal hendak memberantas politik uang sebagai biang kerok korupsi kolusi dan nepotisme. Semboyan itu hebat, ingin menegakkan hukum dan keadilan. Tokoh tersebut mendapat dukungan kuat oleh segenap rakyat Indonesia.

Disayangkan kemunculannya tidak berpengaruh terhadap surutnya politik uang di Indonesia. 

Fakta terbaru terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah tokoh partai politik tertentu membagikan uang kepada jamaah masjid. Bahkan tokoh sekelas menteri membagi-bagi amplop berisi uang kepada Babinsa seluruh Indonesia tanpa menyebut dari mana sumber dana yang dibagikan itu.

Itu artinya sebuah penghinaan bagi aparat pemerintah yang ingin secara bersungguh-sungguh menghilangkan kebiasaan politik uang. 

Sebuah media online menulis bahwa tokoh yang membagi-bagikan uang kepada takmir masjid itu memiliki kekayaan di atas 50 miliar rupiah.

Politik uang tidak bisa dipisahkan dengan kodrat, bahwa manusia senantiasa melihat harta adalah indah dan menyenangkan.

"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang."

(Bambang Wahyu)

PETI MATI UNTUK RIBUAN KORUPTOR

 

Peti mati disebut, koruptor dan calon penjarah kekayaan rakyat gemetar.

Dimungkinkan satria pinandita sinisihan waktu (SPSW) bakal muncul sebagai pemimpin dan penyelamat  negeri ini.

Sejak abad ke enam tahun  611 Masehi telah berkembang bibit oligarki. Indonesia di era globalisasi serta digitalisasi lebih gila lagi. 

Oligarki menguasai lini eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Negara bisa ambruk jika tidak dibenahi secara bersama-sama.

Menko Polhukam Republik Indonesia periode  2019-2024, merujuk Tranparansi Internasional, mengatakan bahwa Pilkada di Indonesia 84% dikendalikan oleh para cukong.  

Politisi dan sejumlah Kerjaan Partai Politik di Indonesia gemetar ketakutan, ketika Mahfud MD menyatakan, bahwa kalau dia jadi Presiden, koruptor bakal  dihukum mati.

Pada era Nabi besar Muhammad SAW Kaum Quraisy mengiming-imingi harta dan wanita, asal Rasulullah mau  berbelok dari ajaran Allah SWT, kemudian  menganut perintah Tuhan mereka.

Imam Ath-Thabrani dan Ibnu Abi hatim meriwayatkan bersumber Ibnu Abbas, orang-orang Quraisy membujuk Rasulullah dengan harta berlimpah sehingga bisa menjadi orang terkaya di Mekkah serta memberinya wanita mana saja yang beliau inginkan. 

Mereka berkata, "Semua ini untukmu wahai Muhammad, asalkan engkau berhenti menghina tuhan  kami dan berhenti mengucapkan kata-kata buruk terhadap mereka. Tetapi jika engkau keberatan, bagaimana apabila engkau menyembah tuhan kami selama satu tahun saja, kata kaum Quraisy."

Mendengar tawaran orang-orang Quraisy itu, Rasulullah berkata, "Saya akan menunggu hingga Allah memberikan jawabannya." 

Allah lalu menurunkan ayat, "Katakanlah Muhammad, 'Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Juga, "Katakanlah Apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh?" (Az-Zumar: 64)

Orang-orang Quraisy tak berputus asa, mereka berkata kepada Rasulullah, "Bersediakah engkau mengikuti agama kami setahun dan kami juga akan mengikuti agamu setahun?"

Terkait hal tersebut, Allah menurunkan enam ayat Surah Al-Kafirun secara keseluruhan.

Oligarki pada era Rasullullah berkaitan dengan akidah yang secara substantif berusaha mencuci pikiran Rasulullah SAW.

Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia pada era globalisasi dan digitalisasi abad ke dua puluh satu. Sementara daya gerusnya tidak kalah seru. 

Tahta dan harta menjadi alat utama untuk merusak negara, sehingga korupsi kolusi dan nepotisme sulit untuk dihindari. Ayat dalam undang-undang diperjualbelikan. Satu ayat dibandrol sari juta rupiah per anggota pansus, kata Menko Polhukam, di tvOne dalam satu kesempatan.

Terkait bobroknya moral para pemimpin, rakyat Indonesia menunggu kemunculan tokoh klasifikasi satria pinandita sinisihan wahyu (SPSW) seperti digagas Raden Ngabehi Rangga Warsita.

Di antara tokoh yang digadang para ketua umum partai politik di Indonesia pada pemilu 2024 yang memenuhi klasifikasi SPSW  tidak ada.

Bertolak dari "bentrok" di gedung DPR RI antara Mahfud MD dengan Komisi III DPR, terkait transaksi janggal di Kemenkeu RI, sosok SPSW  mulai ditemukan.

Siapa dia? Yang tahu persis adalah rakyat yang memiliki mata batin yang  tajam dan mata pikir yang cerdas. Orang-orang parpol terlanjur buta hati dan pikiran sehingga tidak  melihat sanepa yang dikemukakan  Raden Ngabehi Rangga Warsita.

Orang-orang politik masih menganggap bahwa kekuasaan adalah instrumen untuk berburu harta. Mereka tidak sadar bahwa rakyat telah berubah pikiran. Rakyat siap menggali liang lahat bagi para koruptor yang nekad menjarah kekayaan negara. 

(Bambang Wahyu)

SETELAH BERPUASA BUKAN BERARTI MERAIH KEMENANGAN

Prof. Dr. AG. K.H. Muhammad Quraish Shihab, Lc. M.A. melalui Chanel Youtube menyatakan agak terganggu ketika narasi Idul Fitri yang beredar di masyarakat diterjemahkan sebagai sebagai hari kemenangan.

"Kemenangan melawan siapa? Melawan hawa nafsu, atau melawan setan?" tanya mantan Menteri Agama Indonesia era Kabinet Pembangunan VII itu.

Melawan nafsu dan setan itu tidak cukup sebulan. Sepanjang hayat menurutnya manusia terus berjuang tanpa henti. Manusia tidak tahu menang atau kalah, karena penentunya adalah Allah SWT.

Tujuan puasa, sebagaimana diterangkan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,"

Agar kamu bertakwa, bukan agar kamu menang, demikian Quraish Shihab meluruskan.

Menurutnya, minal aizin wal faizin maknanya adalah semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang orang yang kembali.

Bagi orang yang menguasai bahasa Arab, dalam doa tersebut sama sekali tidak ada kata kemenangan.

Perkara masyarakat Indonesia kemudian mengganggap minal aizin wal faizin itu analog dengan mohon maaf lahir batin, tidak masalah, tetapi mohon maaf lahir batin bukan terjemahan dari minal aizin wal faizin.

Kalimat mohon maaf lahir batin Quraish Shihab anggap sebagai produk kebudayaan.

Dia juga mengupas doa Taqobalallahu minna wa mingkum yang artinya, Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian.

Kalimat di atas banyak digunakan umat Islam di Indonesia, ketika bertemu sesama muslim pada lebaran Idul Fitri dan Idul Adha.

(Bambang Wahyu)

KITA MENUNGGU MEJA HIJAU MAHA HIJAU

Pengadilan, sebagai tempat mencari keadilan, di dunia ini sejatinya sangat sulit ditemukan. 

Itu bukan berarti bahwa pengadilan tidak ada. Tetap ada tetapi bentuknya semu, karena sejumlah hakim, menurut Prof. Mahfud MD, sebagian besar  bisa dibeli. 

Hakim yang tidak butuh uang karena Dia maha kaya hanya satu. Tempatnya berada di Yaumul Qiyamah. 

"A laisallohu bi-ahkamil-haakimiin"(Allah hakim yang paling adil). dikutib dari Al-Qur'an Surat At-Tin Ayat 8.

Hakim dunia, dalam memutus satu perkara pasti dengan cara mengumpulkan  fakta persidangan, menganalisis, baru menetapkan keputusan.

Berbeda dengan Hakim pada Yaumul Qiyamah. Putusan super  cepat dijatuhkan karena sejumlah fakta tersedia dalam dua buku catatan, dan itu sudah diterima jauh sebelum terdakwa hadir di meja hijau yang bernama Padang Mahsyar.

Dalam pengadilan tersebut tidak satupun pengacara mampu mendampingi terdakwa, kecuali terdakwa menerima safaat (pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam).

Manusia Indonesia itu aneh. Sudah masuk penjara masih merasa dirinya bersih. Tidak malu tampil di muka publik, bahkan berani mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Ada pula yang menyimpan dendam, kemudian ingin menggempur teman lama, karena dia menganggap dirinya masuk penjara karena teman sejawat. 

Manusia tipe ini merupakan salah satu contoh insan yang tidak meyakini bahwa ada pengadilan langit yang maha hebat.

Padahal pihak yang dendam dengan yang didendami kelak tidak bakal bisa mengelak dari meja hijau maha hijau.

(Bambang Wahyu)

PARPOL NON PARLEMEN GUNUNGKIDUL SEBAGIAN SULIT MENCARI CALON LEGESLATOR

Daerah Pemilihan dan jatah kursi bakal calon anggota legeslator diumumkan, parpol non parlemen sebagian kedodoran memenuhi kuota.

                     Ahmadi Ruslan Hani

Jumlah daerah pemilihan (Dapil) dan kursi legislatif kabupaten Gunungkidul  Pemilu 2024 ditetapkan dalam  Peraturan KPU Nomor 6/2023. 

Parpol incumben semua memenuhi kuota, tetapi parpol Non Parlemen sebagian kesulitan.

"Jatah kursi  DPR RI dapil DIY 8. Untuk DPRD provinsi  11 kursi,  Gunungkidul masuk  dapil DIY 7,” kata Ahmadi, di Rumah Makan Omah Kayu dalam sosialisasi dapil dan jatah kursi Pemilu 2024 13-4-2023 silam.

Sementara itu, lanjut Ruslan Hani, DPRD kabupaten Gunungkidul dijatah  45 kursi terbagi menjadi 5 dapil.

"Masih sama seperti pemilu tahun  2019. Urut  Dapil 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah  9, 8, 10, 9, 9, total 45 kursi," ungkap Ketua KPUD Gunungkidul.

Terpisah, para pengurus parpol incumben: PDIP, Nasdem, PAN, Golkar, PKB, Gerindra,  PKS, serta Demokrat menyatakan telah menyiapkan bakal calon legeslator sejumlah jatah kursi yang diberikan.

Di luar itu, parpol non Parlemen, kecuali Perindo, menyiapkan bakal calon legeslator kurang dari 45 orang.

"Tiap dapil kami menyiapkan  3 bacaleg," kata Lekso Jumeno, Sekjen Partai Buruh, kepada media.

Widodo, Sekjen Partai Hanura, Aji Pamungkas Sekjen Partai Gelora, Ali Agung Sekjen PSI, serta Subardiono Ketua Partai Garuda dan yang lain belum memberi data jumlah bacaleg yang diajukan.

(Bang Wahyu)

BAWASLU GUNUNGKIDUL DIPROTES

Bawaslu Gunungkidul diprotes Ketua DPC Partai Garuda

                                   Subardiono

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Garuda Gunungkidul, Subardiono melayangkan protes terkait undangan Bawaslu tertanggal 10-4-2023.

Subardiono melihat undangan Bawaslu yang dikirim ke 18 Partai Politik dalam konteks publikasi dan evaluasi pengawasan dan penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi DPRD kabupaten Gunungkidul Pemilu 2024 tidak teliti.

"Bawaslu tidak cermat dalam mengundang peserta acara resmi," tulis Subardiono dalam protesnya 11-4-2023. 

Dia mempertanyakan dan menyayangkan Sikap Bawaslu Gunungkidul karena hanya mengundang satu media swasta untuk keperluan publikasi. 

Dia menduga ada kontrak bisnis dengan sorotgunungkidul.co. Padahal mengundang semua media untuk publikasi tidak ada masalah. Untuk live streaming bersama Kominfo bahkan bisa gratis. Dia menengarai ini salah satu bentuk pemborosan.

DPC Partai Garuda Gunungkidul mendesak agar Bawaslu minta ma'af secara terbuka. 

"Karena Bawaslu Kabupaten Gunungkidul baru memberikan undangan kepada media setelah dikonfirmasi LO Partai Garuda," pungkas Subardiono.

(Bambang Wahyu)

MENGKRITIK BAWASLU DIBABAT HABIS

Subardiono mengkritik Bawaslu Gunungkidul  dibabat habis oleh Sekjen  DPD Partai Solidaritas Indonesia 

                                     Ali Agung

Ali Agung, Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi kritikan terhadap Undangan  Bawaslu Gunungkidul   tanggal 10/4/2023.

Bawaslu Gunungkidul dinilai tidak terbuka pada wartawan / media Itu salah besar," kata Ali Agung, 11-4-2023.

Menurutnya, tugas wartawan / media adalah  datang pada setia acara yang dilaksanakan instansi apapun tanpa diundang.

"Karena kedatangan wartawan  dilindungi hukum," tegasnya.

Pihak Bawaslu, lanjut Ali Agung,  mencantumkan nama 10 personil wartawan media tertentu karena media tersebut melakukan siaran langsung

"Oleh sebab itu harus ada data jumlah orang  terkait dengan anggaran. Mari kita berpikir bijak. Komentar di media. Karena masih banyak orang yang lebih pintar dan bijak di atas para pengeritik," tegasnya.

Di luar membalas kritikan ke Bawaslu Gunungkidul, Ali Agung menyatakan, bahwa PSI  mengapresiasi  kinerja Bawaslu, KPUD dan Kesbangpol.

(Bambang Wahyu) 

BAWASLU GUNUNG KIDUL SEBAR UNDANGAN ANEH

Sebagian Partai Non Parlemen menilai: Bawaslu Gunungkidul nenyebar undangan awneh

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten GunungkIdul mengundang 18 partai politik peserta Pemilu 2024 dan satu institusi media. 

Sekjen Partai Buruh, Leksono Jumeno melihat bahwa undangan yang ditandatangani Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto, S.PDI tanggal ,10-4-2023 terdapat ketidaklaziman atau keanehan.

"Bahkan bisa dibilang lucu. Di Gunungkidul itu setidaknya ada 20 media. Tetapi yang diundang hanya satu yaitu sorotfunungkidul.co. Awak yang diharapkan hadir sebanyak 10 personil," ujar Sekjen Partai Buruh, Lekso Jumeno, 10-4-2023 sambil tertawa ngakak.

Menurutnya, undangan tersebut keperluannya untuk menghadiri acara publikasi dan evaluasi pengawasan dan penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi DPRD kabupaten Gunungkidul pada Pemilu Tahun 2024.

Aji Pamungkas, Sekjen Partai Gelora berpendapat, "Sewajarnya, dengan banyaknya institusi media elektronik dan online di Kabupaten Gunungkidul, sangat layak bila awak media atau jurnalis dari institusi-institusi media yang ada, turut diundang juga. Sebagai wujud dari menjaga netralitas, independensi dan integritas bagi lembaga sekaliber Bawaslu di tingkat kabupaten," kata Aji Pamungkas.

Dia menyatakan, apalagi di bulan ramadhan ini, sebagai wujud mengintegrasikan antara lembaga pengawas pemilu, jurnalis dan masyarakat di kabupaten Gunungkidul secara umum.

"Bahkan, ada beberapa perwakilan lembaga pendidikan tinggi yang layak diundang pula, seperti Universitas Gunungkidul dan UNY," imbuhnya.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto dihubungi via telepon menyatakan bahwa 10 personil tersebut adalah tim sorotgunungkidul.co yang melakukan live streaming.

Anggota Bawaslu, Rosita yang berhasil dikonfirmasi menyatakan, bahwa acara tersebut tidak ditangani oleh Bawaslu sendiri.

"Njih karena sebagai panitia kita pasrahkan teknis ke sorot. Utk laporan harus tertulis detail jumlah personil

Mekaten Pak🙏," tulis Rosita melalui WhatsApp, Senin malam 10-4-2023 pukul 19.03 WIB..

Kapan², imbuh Rosita, kita akan adakan giat khusus dengan rekan² media di Gunungkidul.

Liaison Officer (LO) alias naradamping partai politik yang diundang antara lain dari PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PARTAI BURUH, GELORA, PKS, PKN, HANURA, GARUDA, PAN, PBB, DEMOKRAT, PSI, PERINDO, PPP, dan Partai UMMAT.

Mereka diminta berkumpul di Tiwul Kukus, Jalan Gading III, RT 7 RW 3 Gading II, Playen Gunungkidul jam 15.00 WIB hingga selesai, Selasa, 11-4-2023.

(Bambang Wahyu)

GERILYA POLITIK

                                Mahfud MD 

MAHFUD MD GERILYA: BERIKUTNYA MENARI DI SENAYAN

Ahli hukum Tatanegara, Prof. Mahfud MD napak tilas langkah Jokowi dengan gaya berbeda diduga tujuannya mengincar kursi presiden 2024.

Joko Widodo, mantan Walikota Solo mengincar kursi Gubernur DKI dengan gaya blusukan sehingga warga terhipnotis, termasuk PDIP mendorongnya tanpa ragu.

Tidak menyelesaikan tugas Gubernur DKI, dia kepengin duduk di Istana Merdeka. Jokowi masih konsisten dengan blusukan oleh rakyat dan PDIP dijunjung tanpa reserve. 

Mereka mengira tokoh yang suka blusukan itu tahu banyak tentang penderitaan rakyat. Tahun 2014 Jokowi berhasil menikmati empuknya kursi presiden. 

Menjadi orang nomor satu di Indonesia masih juga dia mengandalkan senjata pamungkas, blusukan ke berbagai pasar tradisional, meski ketika membagi amplop ada yang kosong.

Mahfud MD sama dengan Jokowi tetapi berbeda.  Dengan segala data yang dia kuasai DPR terjebak menyediakan panggung nasional. 

Mahfud MD bebas menari di Senayan. Tidak satupun anggota DPR mampu mengimbangi dansa model Mahfud MD.

Transaksi janggal 349 trilyun rupiah di Kemenkeu dia beberkan tanpa tedeng aling-aling. Rakyat Indonesia yang mengikuti secara digital menjadi tahu, bahwa Indonesia  dalam kondisi darurat korupsi.

Tidak mengherankan jika warga Nahdatul Ulama Jawa Timur mendukung langkah Menteri Polhukam membongkar tuntas akar korupsi di Indonesia. Tidak mustahil pula bahwa NU juga setuju kalau Mahfud MD menjadi bakal calon presiden.

Kilas balik, Soeharto mundur tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999.

Usia rezim Reformasi oleh sebab itu hingga 21 Mei 2023 adalah 25 tahun. Selama itu tidak satupun anggota kabinet (menteri) berani membongkar kebobrokan pemerintah, kecuali Menko Polhukam Profesor Mahfud MD.

(Bambang Wahyu)

klik gerilya genius

KARAKTER POLITISI

              Cak Lontong & Najwa 

Cak Lontong klik di sini

.

Dalam acara Mata Najwa, komedian termahal Cak Lontong menggambarkan, bahwa karakter politisi itu ada tiga jenis.

Pertama, kata Cak Lontong yang nama aslinya Lies Hartono, adalah Politisi Unyil. Politisi yang suka main-main, tidak serius dan anti perubahan. 

"Berpuluh-puluh tahun, sampai hari  ini Unyil tidak  berubah. Dia sekolah di SD. Saya sebut politisi Unyil  karakternya play back," kata pelawak yang mengantongi titel insinyur itu. 

"Kedua, politisi dengan karakter Pak Raden. Dia sangat romantis  suka dipuji, dan selalu mengenang masa silam.  Politisi kayak begini karakternya flas back," ujar Cak Lontong.

Politisi jenis ketiga menurut pelawak yang lahir lahir 7 Oktober 1970 itu adalah politisi tupe Pak Ogah.

Segala sesuatu harus dinilai dengan uang. Dua mau bekerja jika uang jelas di depan mata.

Politisi Pak Ogah itu masuk jategirit politisi Cashback. Jadi tiga jenis politisi itu menurut Cak Lontong adalah politisi Unyil, Pak Raden dan Pak Ogah. 

Artinya politisi dengan karakter play back, flash back dan politisi chas back.

(Bambang Wahyu)

STOK SEMBAKO GUNUNGKIDUL LEBARAN 2023 AMAN

                               wakil bupati 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY melakukan peninjauan stok bahan pokok pada sejumlah distributor di Gunungkidul, Rabu 5 April 2023

Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto  mengatakan, Pemda optimis stok bahan pokok di Gunungkidul jelang lebaran hingga setelah lebaran aman. 

“Tidak akan ada lonjakan harga yang berarti,” kata Wakil Bupati kepada media.

Heri menyebut hampir semua kebutuhan pokok stok  cukup. Dalam pemantauan pada distributor pertama, stok beras, minyak, tepung hingga gula pasir melimpah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Jika  nanti terjadi lonjakan, sudah kami siasati dengan menggelar Operasi Pasar (OP). Kami melakukan  pemantauan secara berkala,” paparnya.

Heri meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak perlu memborong kebutuhan pokok untuk mensiasati stok dan harga. Pemkab Gunungkidul menjamin tidak akan ada kelangkaan.

“Semua aman semua cukup,” katanya.

YPelaksana Harian Asisten Pembangunan Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah DIY, Yuna Pancawati mengatakan, Gunungkidul menjadi wilayah kedua pemantauan harga bahan pokok di DIY. Sebelumnya pemantauan dilaksanakan di Kabupaten Sleman.

“Harga dan stok ketersediaan bahan pokok di Gunungkidul aman. Sleman juga aman, stok melimpah untuk tahun ini,” kata dia.

Yuna memastikan memang ada kenaikan, namun lonjakan yang terjadi masih dalam    masih dalam batas wajar. 

“Semoga situasi seperti ini akan terus berlangsung hingga usai lebaran,” katanya.

(Bambang Wahyu)