Minggu, 26 Januari 2014

PERINTAH PENGEMBALIAN TUNJUANGAN 265 GURU SD TIDAK BERKEKUATAN HUKUM

Priyanta Madya, Kabid Pemerintahan Sosial dan Budaya Bappeda Gunungkidul. Ft Bewe

Kisruh  Guru SD penerima tunjangan satuan pendidikan daerah khusus di Gunungkidul terkuak. Para guru adalah korban sistem. Pasalnya, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) tidak ada koordinsi.  Ujungnya, yang celaka adalah 265 Guru SD. Mereka  terancam lakukan tipikor.

Kata kunci kekisruhan itu ada pada status Kabupaten Gunungkidul. Tahun 2009, Kabupaten Gunungkidul masih dalam posisi daerah tertinggal (DT). Tahun 2011 KPDT, di ibu Kota Wonogiri mengumumkan, Kabupaten Wonogiri, Gunungkidul, dan Kulon Progo, sudah tidak masuk kategori DT.

“Itu yang saya ketahui”, kata Priyanta Madya, Kabid Pemerintahah Sosial dan Budaya Bappeda kabupaten Gunungkidul, di kantornya, Jum’at siang 24/1/2014. “Jadi,” demikian imbuhnya, “kalau mencari dukumen resmi dalam bentuk fakta hukum mengenai status Gunungkidul tidak lagi masuk kategori DT, jelas tidak ada.”

Drs. Sudodo, Kadinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul. Ft. Bewe

Tahun 2012 Kemendikbud cq Dirjen Dikdas memberitahukan bahwa guru yang bertugas di satuan pendidikan daerah khusus (tertinggal) memperoleh tunjangan. Mereka, maksudnya para guru SD di Gunungkidul, termasuk diberi kesempatan mengkases tunjangan tersebut secara online.

“Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul, tidak memiliki kewenangan untuk melarang para guru, terkait dengan akses internet yang ditawarkan oleh pusat,” kata Drs. Sudodo,  Jum’at pagi, di ruang kerjanya, 24/1/2014.

Alhasil, setahun penuh (selama 2013) guru SD sebanyak 265 menikmati tunjangan. Mendadak ada pemberitahuan bahwa tunjangan itu akan ditarik kembali, karena Gunungkidul mulai 2011 tidak lagi tergolong  DT.

Mengomentari perihal renaca penarikan tunjangan tersebut Udi Marnoto, SH Kabag Hukum Pemda Gunungkidul berkata singkat dan tegas. “Mau tidak mau, para guru harus mengembalikan. Menolak, berarti merugikan keuangan negara. Cepat atu lambat, mereka pasti dijerat tipikor”
 
Kacamata pengamat beda lagi. Danang (43) Direktur Sorot Gunungkidul menyebut, para guru itu adalah korban sistem. “Mendikbud, selain Mentri PDT,  adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas kasus yang menimpa 265 guru SD itu,” katanya 24/1/2014. “Mosok Muhammad Nuh selaku Mendikbud mau cuci tangan, gak bisa dong,” demikian Danang berargumen.

Pemikiran Danang masuk akal, Mendikbud seharusnya tahu, bahwa tahun 2011 Gunungkidul sudah tidak masuk kategori daerah tertinggal.  Seandianya tidak paham, Mentri PDT, Dr. Ir Helmy Faishal Zaini seharusnya memberi tahu, karena perubahan status itu tidak berfakta hukum.

Lebih khusus, menurut Danang, para guru patut melakukan protes ke pusat. “karena pembatalan tunjangan, tidak berdasar pada fakta hukum. Mosok pengumuman Wonogiri bisa dijadikan alasan untuk menghukum guru. Itu gila.”




Sabtu, 25 Januari 2014

SURAT BUPATI GUNUNGKIDUL KE MENIDUKBUD RUGIKAN 265 GURU SD

Budi Utomo menerima keluhan Guru SD
Bupati Hj Badingah S.Sos mengirim surat kepada Mentri Pendidikan dan Kebudayaan. Isi surat: Gunungkidul tidak lagi memiliki satuan pendidikan yang bekerja di daerah khusus. Surat tersebut berbuntut panjang. Sekurang-kurangnya 265  Guru SD yang bertugas di daerah terpencil mengadu ke  ke DPRD, karena merasa dirugikan.

Dinas Pendidikan pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul, menerima surat dari Kementrian Pendidikan yang alamatnya juga ditujukan ke Bupati/Walikota seluruh Indonesia No. 4389/C/C4/2012, tertanggal 7 Nopember 2012, hal penerbitan SK Bupati/Walikota menyangkut satuan pendidikan yang berlokasi di daerah khusus untuk keperluan penetapan guru calon penerima tunjangan khusus tahun 2013.

Drs. Sudodo selaku Kepala Dinas Dikpora, di Gedung DPRD Gunungkidul 22/1/2014 menjelaskan, bilamana Bupati/Walikota  dalam batas waktu Januari 2013 tidak menerbitkan SK tunjangan khusus, maka Dirjen Pendidikan Dasar menganggap daerah tersebut tidak ada satuan pendidikan yang bertugas di daerah khusus.

“Karena  penetapan daerah khusus ini bukan kewenangan disdikpora,” kata Sudodo, “maka kami melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Hukum. Dalam rapat koordinasi diputuskan, daerah Gunugkidul sudah tidak ada satuan pendidikan yang berada di daerah khusus.

Bupati Gunungkidul, mengirim surat tertanggal 26 maret 2013 kepada Mentri Pendidikan dan kebubayaan, cq. Dirjen Pendidikan Dasar. Inti surat menyatakan, bahwa Gunungkidul sudah tidak memiliki satuan pendidikan yang bekerja di daerah khusus.

Sekurang-kurangnya 265 guru yang terkategori bekerja dalam satuan pendidikian di daerah khusus, dikomandandi Drs. Jauhari kepala sekalah SD Mertelu Gedangsari, mengadu ke DPR 22/1/2014. Di gedung DPRD mereka diterima Budi Utomo selaku Ketua dewan, didampingi 7 fraksi dan 3 komisi.

Guru SD merasa gusar, karena diberondong 3 (tiga) surat pemberitahuan sekaligus yang intinya harus mengembalikan dana tunjangan daerah khusus yang telah diterima selama tahun 2013. Hitungan kasar, 265 guru per bulan menerima tunjangan Rp 2.000.000, total tunjangan itu mencapai Rp 6.360.000.000,00.  

Surat pertama No. 005/307 tanggal 18 Nopember 2013 perihal sosialisasi pengembalian dana tunjangan tahun 2013. Surat kedua No 900/ 3761 tertanggal 9 Nopember 2013, perihal pengembalian dana tunjangan. Terakhir surat No. 900/056 tertanggal 8 Januari perihal pengembalian dana tunjangan.
“Berdasarkan ha litu,” kata Jauhari saat di Gedung DPRD Gunungkidul, “kami menuntut keadilan sekaligus pembelaan. Terus terang, kami keberatan. Kami menolak untuk mengembalikan dana tunjangan yang telah habis kami manfaatkan.”

Dalam waktu dekat, Budi Utomo beserta kelengpakan DPRD juga fraksi, segera melakukan koordinasi dengan Bupati Gunungkidul untuk mencari solusi terbaik. “Syukur solusinya bapak dan ibu tidak mengembalikan tunjangan,” kata Budi Utomo, disambut tepuk oleh 127 guru SD yang hadir.

Kamis, 23 Januari 2014

CERITA BURUK PERKEMBANGAN KOPERASI DI GUNUNGKIDUL

Suryata, Ft. Bewe
Perkembangan koperasi di Kabupaten Gunungkidul lumayan pesat. Ragam / jenis mencapai 18 macam.  Sampai Desember 2013 tercatat 278 unit koperasi. Dari sisi perbandingan gender, anggota  didominasi kaum laki-laki. Koperasi tergolong sehat 83,82%, koperasi kategori lumpuh 16,18%. Di balik itu, di Gunungkidul ada cerita buruk tentang koperasi dan perkembangannya.

Menjelang tutup buku, menyongsong rapat anggota tahunan (RAT) Dinas Perindagkop ESDM Kabupaten Gunungkidul rutin menyusun laporan. Dra. Siwi Iriyanti, Msi. Kepala Disperindagkop dan ESDM, berkaitan dengan hal itu menyebutnya sebagai ‘Laporan Perkembangan Keragaan Koperasi’.

Rangking berdasarakan jumlah, urutannya: Koperasi Serba Usaha 55; Koperasi Pegawai Negri 51; Koperasi Tani 46; Koperasi Simpan Pinjam 27; Koperasi BMT/KJKS 21; KUD 16; Koperasi Karyawan 12; Koperasi Pondok Pesantren 11; Koperasi Pensiunan, Peternak dan Pengrajin 18; Koperasi Pasar 3; Kopabri 2; Koperasi sekunder 2; Koperasi Perikanan, Koperasi Angkutan Pedesaan serta Koperasi Pemuda 3; total 278 lembaga.

Ditilik dari sisi jenis kelamin, anggota koperasi di Gunungkidul didominasi oleh kaum laki-laki. Total anggota 78.352; laki-laki 64.406, sementara perempuan haya 13.948 alias kurang dari 18%, persisnya 17,8%.

Lembaga koperasi sejumlah 278,  16,18% alias unit 45 koperasi, dalam catatan Dinas Perindag Koperasi dan  ESDM Gunungkidul dinyatakan tidak sehat, karena tahun 2013 tidak bisa melakukan RAT.

Pemegang rekor yang tidak melakukan RAT adalalah KSU;  55 unit 13 di antaranya tidak bisa RAT. Disusul  Koptan 11, Kopoten 7, Kopkar 4, Kopnak, Koppas dan Kopwan masing-masing 2. Juru kunci KUD, BMT, Koppen dan Kopinkra masing masing 1.
Dinas Perindag Kop dan ESDM bahkan memiliki catatan, 4 koperasi benar-benar beku antara lain: Koperasi karyawan ‘Santoso’, Semanu; KUD ‘Hargo Cipto’, Kampung, Kecamatan Ngawen; Kopoten ‘Panah’  Ngawu, Kecamatan Playen; dan KSU ‘Tunas Baru’, Sendowo Lor, Kedung Poh, kecamatan Ngilpar.

“Terhadap  koperasi yang tidak melakukan RAT, terlebih yang  beku sebenarnya bisa diambil tinddakan”, kata Suryata Stp. selaku Seksi  Bina Usaha dan Kemitraan. “Undang-undang  yang mengatur itu cukup jelas. Pasal 105 ayat 1 menyebutkan, mentri dapat membubarkan koperasi, apabila koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”, imbuh Suryata.

Selanjutnya, masih menurut Suryata, di ayat 2 dinyatakan, atau koperasi tidak dapat melaksanakan kegiatan dua tahun berturut-turut, mentri bisa membubarkan koperasi. Tetapi manakala undang-undang itu dilaksanakan sakleg, di lapangan pasti timbul masalah baru.

Suryata melihat, memang banyak koperasi di Gunungkidul yang kolep, Dinas Perindagkop dan ESDM, mengahapi buah simalakama. “Mau membubarkan, timbul gejolak, mau mendiamkan dianggap melakukan pembiaran,” demikian Surata beralasan.

Yang jelas, ini wawasan para pengamat, 45 koperasi baik yang beku maupun yang tidak melakukan RAT, tetap terancam dibubarkan. Dibiarkan ngambang berarti Dinas Perindagkop dan ESDM setempat menyimpan ‘cerita buruk’ mengenai pengelolaan dan pengembangan koperasi di Gunungkidul. berita terkait klik di sini

KOPERASI BANGKRUT: RENCANA:ASET DAN BADAN HUKUM DIJUAL

Tanah dan Gedung Koperasi mau dijual. Ft. BeweAdd caption


Koperasi Serba Usaha Tunas Baru (KSU-TB) berdiri 1982. Akumulasi modal dengan anggota 181 orang, hampir mencapai 500 juta rupiah. Salah kelola kemudian bangkrut. Pemerintah, dalam hal ini Perindagkop seperti menutup mata. Membina tidak, mencabut badah hukum juga enggan.  Kabar terakhir,  aset berupa gedung tana, juga mubelair termasuk badan hukum akan dijual.

KSU-TB berbadan hukum 1749/BH/XI 30-08-1994, dirintis tahun 1982. Berdasar penuturan Mujiyono, Dukuh Sendowo Lor, Desa Kedung Keris, Kecamatan Nglipar, embrionya adalah Credit Union (CU). Anggotanya adalah warga binaan PKAK.

Noto (60) salah satu anggota, saat  KSU-TB dipegang oleh Mujiyono (Dukuh) berjalan baik. ”Tetapi setelah berpindah tangan ke Pak Mustari,” demikian Noto mengatakan, “KSU-TB menjadi madek. Dana anggota yang  sudah terkumpul empat ratus juta hilang.”

Ditemui di rumahnya 20/1/2014, di Sendowo Lor, Mujiyono yang mengaku sebagai salah satu pendiri KSU-TB membenarkan, “Betul, saat KSU-TB saya pegang, tidak ada masalah. Kalau toh ada kredit macet, itu wajar. Tetapi masih bisa diatasi. Setelah pengurus berganti ke Pak Mustari, kondisi berubah morat-marit.”

Lebih jauh Mujiyono menambahkan, Pak Mustari itu karakternya, duduk di belakang (sebagai anggota) ‘nyrimpeti’ disuruh memimpin di depan, tidak bisa. “Padahal,” kata Mujiyono, “KSU-TB telah memiliki tanah dan gedung hasil kerja keras anggota.”

KSU-TB, saat dipegang Mujiyono tahun 1989 hinggaa 1991, sisa hasil usaha (SHU) sempat melampaui target, melejit hingga 200%. Jatuh ke tangan Mustari, kondisi tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Selepas rapat anggota tahunan (RAT) terakhir 21/4/2009, KSU-TB mandek total.

Ditemui terpisah, Mustari (60) Ketua Pengurus KSU-TB membatah, “Yang menyebabkan KSU-TB ini rusak bukan saya.  Justru Pak Dukuh Mujiyono itu yang sebenarnya menjadi biang. Begini, Pak Mujiyono sebagai menejer, selalu mengambil kebijakan, tanpa sepengetahuan kami selaku pengurus. Soal keuangan kami pengurus tidak pernah  tahu. Pengurus mendapat jatah jasa setiap akhir tahun, oleh karyawan tidak diberikan, tetapi langsung dimaksukkan dalam tabungan. Apa ini bener?”

Stimulan Pemberdayaan Usaha Kecil (PUK) dana APBN yang sumbernya berasal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) tahun 2000 senilai Rp 45 juta, menurut Mustari digunakan untuk membeli tanah dan membangun gedung, juga tanpa rembugan dengan pengurus. “Menejer dan karyawan, memutuskan kebijakan sekaligus melaksanakannya. Ini kan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).”

Terkait dengan dana stimulan Rp 45.000.000,00 dari LPDB, Mustari mempertanyakan, “Kalau itu stimulan mengapa KSU-TB harus mengembalikan? Dalam catatan saya KSU-TB telah mengansur sebanyak 18 kali, per angsuran nilainya Rp 1.800.000,00. Hutang kami ke LPDB, kalau itu dianggap hutang, hampir lunas.”

Dalam waktu dekat, Mustari merencankan, aset KSU-TB serta badan hukum akan dijual, untuk keperluan melunasi tanggungan hutang pihak ketiga sekaligus mengembalikan modal anggota.

Kepala Bidang (Kabid) Koperasi, Madyarina Mulyaningsih, SH saat diklarifikasi berkaitan dengan kolepnya KSU-TB, melimpahkan kepada Suryata Stp, selaku Seksi Bina Usaha dan Kemitraan, Menurut Suryata, pihak Perindagkop selalu melakukan pembinaan, teruatama menjelang RAT.

Menyinggung masalah dana PUK Rp 45.000.000,00 pihak Perindagkop tidak pernah menarik kembali. Angsuran yang ditarik oleh LPDB langsung disetor ke Bank yang ditunjuk. “KSU-TB setor melaui rekening, mana mungkin Perindagkop menyelewengkan uang,” tangkis Suryata.

Masalah aset mau dijual, itu hak anggota. RAT terakhir, terekam aset KSU-TB Rp 174.598.038,00. Sementara omzet mencapai Rp 436.496.095,00 “Tetapi kalau badan hukum mau dijual, itu jelas tidak mungkin bisa,” pungkas Suryata





Selasa, 21 Januari 2014

DUKUH SUKA GANTI PASANGAN, KEPALA DESA JUDEG MENASIHATI

Ilustari diunduh dari Sorgun
Dukuh hobi slingkuh. Kepala Desa mengingatkan berkali-kali tidak diindahkan. Tak pandang bulu, perawan digasak, janda disikat. Bujang tua sukan berganti pasangan. Tersandung batu, Karangataruna menanting. Terjadi kesepakatan, Dukuh sanggup melamar dan menikahi janda kembang pasangan barunya.

BD (38), Dukuh Dusun Baran, Desa Salam Kecamatan Patuk, Gunungkidul, DIY, Senin sore20/1/2014,  apel ke rumah DN, janda kembang warga Gunungan, Beji Patuk, Gunungkidul. Jam 18.30 BD berniat pulang. Keluar dari rumah DN BD ketemu 3 pemuda masing-masing Waluyo, Bayu dan Ramelan. “DN mau sampean jadikan mainan apa sungguhan” tanya pemuda sebagaimana ditirukan BD.

Ketiga pemuda itu sengaja mencegat BD karena karangtaruna Pedukuhan Gunungan, Desa Beji, Kecamatan Patuk sebenarnya telah berulang kali mengingatkan, tetapi  yang bersangkutan tidak berubah. Bahkan belakangan diketahui, BD sering menginap di rumah DN. Ketua RT 10 RW 02 juga Dukuh Gunungangan sempat memberi peringatan keras.

Rembugan di jalan dirasa tidak etis, BD mengajak Waluyo cs bicara di rumah DN. Dalam pembicaraan petang itu diperoleh kesepakatan, BD sanggup menikahi, dan dalam waktu tidak terlalu lama, paling lambat februari 2014, BD akan segera melamar DN.

Drs. Sadjido, Kepala Desa Salam, Patuk, Gunungkidul, ketika dikonfirmasi membenarkan, bahwa BD masih bujangan. “Puluhan kali Saya mengingatkan sekaligus menyarakan,” kata Sadjido, “sebagai orang yang dituakan di Pedukuhan Baran, hendaknya bisa menjadi contoh. Tetapi peringatan dan saran agar secepatnya menikah, sepertinya tidak dihiraukan.”

Banyak cerita, BD pernah berhubungan dengan SS perawan penjual bakmi godok, kawasan Irung Petrok. “Dengan SS sempat bertunangan, tapi akhirnya bubar, setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan,” kata Wagiman (43) tetangga SS.  Juga dengan  perawan tetangga, alias warga sendiri. Oleh pemuda setempat di ultimatum, diancam untuk dimundurkan dari jabatan sebagai Dukuh. BD menyatakan salah dan berjanji akan memperbaiki tingkah laku.


Ditanting di Pedukuhan Gunungan, BD tidak bisa berkutik. Berdasarkan data yang dikumulkan wartawan, dalam peristiwa itu tidak terjadi tindak kekerasan. Bejo (30), tetangga  BD membenarkan, “Malam itu beliau pulang ke rumah sekitar pukul 22.49 selamat”. Hari ini, Selasa 21/1/2014, tanpa diminta, BD  datang ke kantor Polsek Patuk, untuk kepentingan meluruskan kejadian yang dialami semalam.

PARTAI NASDEM PECUNDANGI UNDANG-UNDANG PEMILU

Ponikem dibantu marno serahkan santunan
Partai Nasdem berhasil mengelabuhi Udang-Undang Pemilu. Memamsuki masa kampanye pilihan legeslatif (pileg) 2014, membagi sejumlah uang, namun sulit  dijerat sebagai tindak pidana. Parpol lain seperti Golkar, PDIP, PPP, PKS, PAN, Gerindra, dan yang lain, kalah start sekaligus kalah cerdik.

Bertempat di rumah Suroso (65), warga Dusun Kuwarasan, Desa Nglipar, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, DIY, Ponikem Bendahara DPD Partai Nasdem, meyerahkan uang Rp 6.000.000,00 kepada 6 orang kader partai.

“Ini tidak ada kaitannya dengan kampanye pileg 2014,” kata Ponikem dalam sambutan, sebelum menyerahkan uang kepada para penerima. Partai Nasdem, melalui DPD Kabupaten Gunungkidul, lanjut Ponikem, yang didampingi Eko Wibowo, membuktikan kepeduliannya kepada para pendukung.

Warga Partai Nasdem yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) manakala meninggal dunia, ahli waris memperoleh uang duka, taliasih kemanusiaan sebesar Rp 1.000.000,00. “Kami Partai Nasdem, memenuhi janji yang tertulis di dalam KTA,” lanjut Ponikem menegaskan.


Senin, 20/1/2014, Bendahara Partai Nasdem disaksikan Marno, Ketua DPC Partai Nasdem Kecamatan Nglipar menyerahkan santunan tersebut kepada: Jupri, Wagiyo (warga Sendowo Kidul), Subarjo, Supama (warga Pengkol), Suwardi (warga Nglipar) dan Suroso (warga Kewarasan).
Suroso menghitung uang santunan
Se Gunungkidul, ini menurut Marno, ketua DPC partai Nasdem, sebenarnya diajukan sebanyak 12 calon penerima santunan yang tersebar di kecamatan Rongkop, Paliyan serta Nglipar. Tetapi yang persayaratan pengajuannya komplit, meliputi foto kopi KTP, KK, KTA, keterangan   waris, serta surat keterangan dari DPC dan DPD, baru 6 orang. “Enam yang lain menyusul, menunggu verivikasi,” kata Marno menjelaskan.

Usai menyerahkan santunan, Ponikem melakukan klarifikasi. Kepada wartawan dia mengatakan,  UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 301 ayat 1 memang menyebutkan,  setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

“Tetapi kami tidak sedang dalam konteks kampanye. Kami menyerahkan bantuan kemanusiaan sesuai janji Partai Nasdem yang tertera di dalam KTA” tandas Ponikem. Sementara Is Sumarsono, selaku divisi hukum KPUD Gunungkidul menanggapi, “Ya begitulah sisi lemah UU No. 8 Tahun 2012. Apa mau dikata.” Seorang pengamat politik mentertawakan, udang-undang pemilu ternyata masih mudah untuk dipecundangi.

Minggu, 19 Januari 2014

ANAS JANGAN MATI/DIMATIKAN: SEBELUM KORUPTOR MEMENUHI SUKA MISKIN

Anas & Abraham. Ft. Merdeka.com Motage Bewe
Anas Urbaningrum melakukan metamorfose. Pendiri sekaligus ketua PPI ini mengubah wujud dari tersangka koruptor ke (seperti laiknya) tahanan politik. Anas memang beda. Sangat berbeda dibanding Nazarudin, Angelina Sondhak, bahkan Andy Malarangeng. Dari balik terali besi dia bersiap-siap membuka tabir. Anas melancarkan serangan yang konfigurasnya kurang lebih akan diformat menjadi episode purwa, madya, dumugi wusana.

Sekjen PPI Gede Pasek Suardika  kepada TEMPO mengatakan, Anas memiliki kesibukan baru, menulis segala sesuatu yang dirasakan terkait dengan kasus hukum yang membelitnya.  "Anas menulis buku tentang sisi yang belum bisa dilihat dari luar. Itu akan dikeluarkan semua," kata Pasek di kediaman Anas, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 17 Januari 2014, sebagaimana dikutip TEMPO.

Andy Malarangeng kalah tegar. Sebelum masuk ke lingkaran politik dia terbilang akademisi sekaligus kolumnis yang produktif. Saya termasuk pembaca setia, tulisan-tulisan Andy Malarangeng. Tetapi begitu tertelikung seragam orange hadiah KPK, Andy bungkem. Mendadak ketajaman penanya tumpul. Alumuns UGM ini kehilangan segala-galanya, termasuk kehilangan karakteristik tulisannya yang kritis.

Produktifitas Anas, dalam hal tulis menulis, sebenarnya tak sebanding jika disejajarkan Andy Malarangeng.  Tetapi dasar orang pergerakan, begitu merasa didzolimi, naluri perlawanannya menggeliat. Ibarat Merapi, atau Sinabug, kekuatan indogen menggelegak, menyebabkan  SBY juga petinggi Partai Demokrat yang lain menjadi kewalahan.

Saya melihat, Anas memposisikan diri , seolah seperti Bung Karno saat berada di penjara Suka Miskin tahun 1931. Fakta sejarah dan hukum mengatakan, saat itu Bung Karno memang tahanan politik, versi kacamata Belanda.

Melalui tulisan bertajuk “Keadaan Di Penjara Sukamiskin, Bandung,” Bung Karno bercerita, bahwa orang tangkapan seperti dia, hanya boleh menulis surat dua minggu sekali. Keluarga, maksudnya istri, boleh menjenguk dua kali dalam sebulan. Itu pun tidak boleh membawa oleh-oleh. Begitu Bung Karno menulis tertanggal 17 Mei 1931, dari Penjara Suka Miskin yang dihimpun dalam buku setebal 627 halaman yang kesohor Di Bawah Bendera Revolusi.
Kembali ke Anas, yang mendadak (akan) menjadi penulis produktif, publik berharap, KPK tidak menjadi penguasa hukum. Lebih jauh, KPK tidak berperan sebagai  penjajah hukum. Artinya, KPK musti memberi keleluasaan kepada Anas untuk mengekspresikan apa yang dia rasa dan alami, baik selama dia berada dalam tahan maupun sebelum masuk perangkap.

Saya yakin, Anas tahu banyak tentang sepak terjang Partai Demokrat, partai katak yang mendadak menjadi partai lembu. Anas juga banyak tahu, tingkah para petinggi Partai Demokrat, dari tokoh yang miskin harta mendadak menjadi Orang Kaya Baru (OKB). Tidak sepantasnya anas dibungkem. Apalagi dibunuh. Biarkan semua mengalir dari dari mulut seorang anak pergerakan yang bermarkas di Duren Sawit.


Fenomena Anas berani digantung di Monas, tidak cukup diartikan secara harafiah. Statemen itu adalah teka-teki besar tentang nasib negeri yang kita cintai. Wartawan Udin mati di Jogya karena ketajaman pena. Munir tersungkur di montor mabur, karena melawan ketidakadilan. Anas, jangan mati, atau dimatikan, sebelum sejumlah koruptor memenuhi Penjara Suka Miskin.  

NYALEG MODAL 2 M

Undang-Undang No. 8 tahun 2012 mengatur, bahwa PNS, TNI, POLRI dan Perangkat Desa pada Pemilu 2014 harus netral. Meski demikian, pemahaman masyaraka tidak memadai. Hasilnya? Kontestan pemilu “ngusruk”, masyarakatnya “mburok” Dan caleg yang duduk di kursi hampir pasti: bermodal 2M. baca selengkapnya

Sabtu, 18 Januari 2014

CUPU PANJOLO, HIDUP SEHARI MATI SETAHUN

Pembukaan Cupu 2013

CUPU PANJOLO adalah ‘benda mati’ Di sisi lain, cupu tersebut mendadak bisa berubah seolah seperti ‘benda hidup’. Ajaib? Ada apa dengan cupu yang umurnya 500 tahun lebih ini? Sebegitu hebatkah, sehingga cupu tersebut mampu menarik perhatian banyak orang? Ini keajaiban yang ada di sudut Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sayang untuk dilewatkan

ANAS-SBY PERANG SYARAF DILANJUT KE PERANG BUKU

Anas-SBY Perang Buku
Gambaran nyata dari sebuah gejala alam, suta waning mring bapa: anak melawan bapak. Kasih sayang cepat melenyap. Permusuan menjadi tidak terhidari. Perang buku itu  mewakili terjemahan bebas terkait  Anas-SBY meluncurkan karya tunggal ‘Janji Kebangsaan Kita’ dan ‘Selalu Ada Pilihan’. Interpretasi bebas dari sudut pandang rakyat kecil

DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...