AWAK MEDIA DIUNDANG KEPALA DESA HANYA UNTUK 'ADU MULUT'

Media online sorotgunungkidul.com, 3/2/2013, menerima   undangan via telepon dari Kepala Desa Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul. Undangan  terkait pemberitaan penyimpangan sertifikat tanah prona serta jeleknya kualitas pengaspalan jalan program PPIP. Pimpinan redaksi dan wartawan turun. Tidak sekedar berhadapan dengan Kepala Desa, tetapi juga puluhan massa. Muspika setempat, hadir komplit. Klarifikasi bejalan ‘serem’, adu mulut tak terhindar. Endingnya, klarifikasi mentah tanpa ada kesepakatan.

Pukul 08.00, Senin, 3/2/2013 telepon kantor redaksi  berdering. Di seberang sana, Sakino, Kepala Desa Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul, meminta agar awak media datang ke balai desa Sidorejo untuk keperluan klarifikasi berkaitan dengan pemberitaan program prona dan kabar penyimpangan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP).

Gregorius Oon Rahmat Sukaryono pimpinan redaksi, bersama Gaib Wisnu Prasetyo, redaktur pelaksana, tiba di balai Desa Sideorejo pukul 11.00 wib. Masuk halaman, regol langsung ditutup. Kedua awak media itu kaget. “Kami dianggap seperti pesakitan,” kata Gaib.

Sakino mengemukakan, bahwa pemberitaan yang dilakukan sorotgunungkidul.com tidak obyektif. “Narasumber yang dihubungi, menurut saya tidak memiliki kompetensi. Termasuk isi berita soal beaya pensertifikatan tanah lewat program prona, serta penyimpaangan pelaksanaan program PPIP, tidak benar,” katanya.

Giliran Sakino diminta memaparkan ketidakobyektifan, dia tidak bisa menjawab. Sementara fakta di lapangan menunjukan, pemungutan beaya prona melebihi batas kewajaran. Pasalnya, sebidang sertifikat mencapai Rp 500.000,00. Termasuk pembangunan jalan aspal panjang 1.010 m lebar 3,5 m, dalam tempo dua bulan telah banyak yang jebol.

Disodori fakta lapangan, Kepala Desa Siderejo, dalam klarifikasi menjadi merah muka, berujung sulit mengdalikan diri. Acara yang semula dingin berubah panas. Dengan temperamen garang, bicara setengah berteriak, Sakino menuding sorotgunungkidul.com tidak fair dalam pemberitaan.

Sementara ketika dicecar, diminta membuat rincian biaya prona, yang Rp 500.000,00 itu untuk keperluan apa saja, Sakino hanya mengatakan, “Untuk materai, patok, dan biaya lain-lain.” Sakino menolak memberikan rincian per pos.

  

Di dalam acara klarifikasi siang itu, hadir Camat Ponjong Susilo Marwanto, S.Sos beserta Kapolsek dan Komandan Koramil. Dimnita memberikan pengarahan, Susilo Marwanto hanya mengangkat  kedua tangan, isyarat tidak perlu memberi komentar maupun pengarahan.

Pertemuan klarifikasi berakhir sekitar pukul 13.30 WIB, tanpa menelorkan kesepakatan apa pun. Massa yang berada di halaman balai desa bubar. Banyak yang menggerutu, acara siang itu sia-saia. “Buang waktu dan tenaga, tak ada kesimpulan,” kata salah seorang warga yang sungkan disebut identitasnya.