GOLPUT PEMILU 2009 29 %, GOLPUT PEMILU 2014 40%?

Menyimak diskusi tokoh kelas profesor di ILC TV One, acap bikin perut terkocok. Susah berhenti tertawa. Mentertawakan orang lain, termasuk mentertawakan diri sendiri. Partai politik,  dibilang gak ada yang bener. Semua ‘brengsek’. Saya bukan profesor. Tetapi  saya tidak mau kalah. Yang melahirkan politisin itu rakyat. Selaku induk, rakyat  di negeri ini jauh lebih brengsek ketimbang para  politisi. Golput pemilu 2014 waspada 1.  

Saya akan bercerita mulai dari hari Ahad Wage 9/2/2014. Hari pencoblosan  ada di Rabu Pon, 9 April 2014. Artinya: pemilu 2014, tinggal 61 hari lagi dilaksanakan, sepanjang tidak terjadi ‘bencana’. Dalam hitungan sedekat itu, masyarakat masih ‘gamang’. Ikut memilih atau sebaliknya adalah ‘blunder’, karena tingkah aktor politik, tidak menunjukkan jati diri ‘orang timur’, tetapi malah mempertontonkan tabiat bangsa ‘bar-bar’. Ada dugaan pemilu 2014 angka golput bakal meledak.

Merunut partisipasi masyarakat di dalam pemilu nasional:  1999 (92%), pemilu 2004 (84%) dan pemilu 2009 (71%). Menurunnya angka partisipasi itu dijadikan sebagai tantangan dalam mewujudkan sukses pemilu 2014.

Itu sebabnya pada pemilu 2014, direkrut relawan demokrasi (relasi) dan disebar di seluruh kabupaten / kota di Indonsesia. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi  pemilih dalam menggunakan hak pilih, meski banyak pihak menyangsikan efektivitas peran relasi, karena iklim politik di Indonesian tidak mendukung. 

Partai  politik sulit untuk mengaku bersih dari korupsi. Hampir  seluruh kadernya melakukan itu, dengan jumlah yang berbeda. Motif korupsi, karena alasan pribadi, bisa pula karena alasan kelembagaankarena parpol butuh dana besar.

Dan ketika ada paparan  rangking parpol  korup, serentak, petinggi parpol kebakaran jenggot. Mata rakyat, selama ini dianggap tidak tahu. Jangka tahun 2014-2019 kiranya rakyat masih akan terus dibodohi dan dibutakan.

Usulan negara tanpa partai adalah hampir mustahil, karena Indonesia terlanjur menganut trias politika, kekuasaan berada di setitiga emas: eksekutif, yudikatif dan legeslatif.

Itu sih ok. Tetapi idealnya, partai politik cukup berada di legeslatif dan eksekutif. Indonesia tidak. Negara ini kemudian menjadi sangat gaduh. Tersebar aroma busuk, sebab partai politik juga berada di ranah yudikatif. Dan pelaku korupsi, merata di segitiga itu.

Tindak Pidna Korupsi (tipikor) berdasarkan jabatan, dalam kurun waktu 2004 hingga Juni 2012 versi KPK, sebagaimana dilansir Kompas 1 Oktober 2012, ditabulasikan dari deskripsi Muchtar Effendi Harahab, tergambar sangat memprihatikan.

Tabel 1

No	Asal Koruptor	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Eselon I, II dan III	98	Orang
2	Swasta	70	Orang
3	Anggota DPR dan DPRD Kader Parpol	65	Orang
4	Walikota/Bupati dan Wakil Kader Parpol	32	Orang
5	Gubernur Kader Parpol	8	Orang
6	Komisioner	7	Orang
7	Kepala Lembaga/Kementrian	6	Orang
8	Duta Besar	4	Orang
9	Hakim	6	Orang
10	Lain-Lain	33	Orang
	Total	329	Orang

Mulut partai gajah dengan mulut partai gurem, meminjam istilah Prof. Sahetapi, tingkat kebusukannya sama. Saya melihat, partai politik, dewasa ini tidak lebih dari sekumpulan demogoge, yang pekerjaannya mengekploatasi sekaligus menipu rakyat. Mereka sulit untuk melakukan introspeksi: mulat sarira hangrasa wani .

Dipo Alam dalam kapasitasnya sebagai sekretaris kabinet, menyusul Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan rangking parpol, berdasarkan jumlah kepala daerah, Anggota DPR/DPRD kader parpol yang melakukan tindak pidana korupsi, dari sisi jumlah ijin yang disetujui presiden.

Jumlah Kepala Daerah kurun 2004-Sept 2012 yang diijinkan Presiden untuk diperiksa versi Sekretaris Kabinet Dipo Alam tergambar pada:

Tabel 2

No.	Dijinkan	Asal Parpol	Keterangan %
1.	64	Partai Golkar	32,57
2.	32	PDIP	24,6
3.	20	Partai Demokrat	9.28
4.	17	PPP	5,34
5.	9	PKB	3,94
6.	7	PAN	0,04
	1	Partai Lain	0,01
Jumlah	150		100

Sementara gambaran Anggota DPR 2004-Sept 2012 yang diijinkan Mendagri  untuk diperiksa terlihat pada:

Tabel 3

No.	Dijinkan Mendagri	Asal Parpol	Keterangan %
1.	149	Partai Golkar	32,57
2.	106	PDIP	24,6
3.	40	PPP	9.28
4.	23	PAN	5,34
5.	17	Partai Demokrat	3,94
6.	96	PKB, PKS, PDS, PBR	23,67
Jumlah	431		100

Dan nggota DPRD II 2004-Sept 2012 yang diijinkan Mendagri untuk diperiksa terlihat di :

Tabel 4

No.	Jumlah Ijin	Asal Parpol	Keterangan %
1.	146	Partai Golkar	32,57
2.	74	PDIP	24,6
3.	63	Partai Demokrat	9.28
4.	39	PPP	5,34
5.	30	PKB	3,94
6.	28	PAN	23,67
7.	28	Partai Hanura	5,20
8..	27	PKS	5,03
9.	26	PDS	4,85
10.	15	Partai Geerindra	3,54
Jumlah	944		100

Lebih seru ketika ICW melansir bahwa kerugian negara akibat korupsi sepanjang kurun 2004-2012 menjelang semester akhir mencapai Rp 1,22 trilyun.

Bertolak dari gambaran carut marutnya parpol karena belitan kurupsi, kemungkinan besar angka golput pada pemilu 2014, masih cukup tinggi. Kehadiran dan gerakan relasi dipastikan akan berujung pada sia-sia, meski pengeluaran untuk gerakan mereka tidak bisa dibilang main-main. Angka golput pada pemilu 2009 sampai di angka 29%, untuk pemilu 2014 kemungkinan melonjak mendekati angka 40%.