Minggu, 08 April 2018

KONSEP RASULAN PERLU DITARIK KE RANAH SEDEKAH



GUNUNGKIDUL, Pekan terakhir Maret 2018, upacara Rasulan di Gunungkidul mulai dilaksanakan. Kegiatan yang erat dengan dunia pertanian itu dilakukan rutin tiap tahun, namun nyaris tanapa roh.  Pemberian makna Rasulan berhenti pada rasa syukur, tanpa ijtihad lebih dalam ke implimentasi nyata atas rasa yang dimaksud.
 

Tendensi utama Rasulan, mengucap syukur disertai harapan panen tahun depan bisa lebih melimpah. Dalam hal ini Rasulan dipisahkan dengan konsep Jawa Weweh (memberi / berbagi) yang dalam terminologi lain disebut sedekah.


Ucapan Syukur itu hanya kulit karena meluncur sepontan dari bibir, sementara Weweh adalah gerakan menolong orang lain, karena lahir dari lubuk hati paling dalam.


Rangkaian Rasulan dengan berbagai pertunjukan tidak akan menolong siapapun. Berbeda dengan Weweh yang dilandasi ijtihad. Sedekah di luar kenduri akan lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.


Kenduri tidak perlu dilaksanakan secara mewah dan besar-besaran dengan cara membawa seluruh makanan ke Balai Desa. Kenduri ala kadarnya dicoba dilakukan di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari.


Kades Desa Kepek, Bambang Setyawan  memilih miniatur kenduri. Dana Rasulan yang ada di tangan masyarakat didorong ke arah sedekah dalam bentuk memugar rumah reot, memugar WC cemplung, memperbaharui fasilitas umum yang menyangkut keperluan masyarakat.


Di sinilah gagasan Bambang Setiyawan ketemu dengan konsep Bersih Desa yang semakna dengan Rasulan.


Pemerintah Desa punya peran besar untuk mengarahkan agar Rasulan tidak menyimpang jauh dari sedekah dan bersih desa. Konsep sedekah sebagai roh rasa syukur berpotensi untuk mengentaskan warga miskin secara swadaya. Hal seperti ini harus segera  dimulai dari momentum Rasulan.



Bambang Wahyu Widayadi

Sabtu, 07 April 2018

Dapil Gunungkidul Untuk Pemilu 2019 Berubah



GUNUNGKIDUL,  Sesuai jadwal tahapan Pemilu 2019, perubahan daerah pemilihan (Dapil) ditetapkan KPU RI paling lambat 5 April 2018. Keputusan KPU No. 277/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018, Dapil dan Alokasi Kursi DPR. DPRD I dan DPRD II yang ditandatangani Arief Budiman, Ketua KPU tertanggal 4/4/18, jatuh pada obsi dua.


“Dapil Gunungkidul berubah, KPU RI tidak menetapkan obsi pertama tetapi mengukuhkan obsi kedua,” ujar Ketua KPUD Gunungkidul, Zaenuri Ikhsan, 7/418.  


Dalam lampiran Keputusan KPU dinyatakan, Dapil 1 meliputi Kecamatan Playen (60.228 jiwa) dan Wonosari (85.771 jiwa), dijatah 9 kursi.


Dapil 2 mencakup Gedangsari (39.239), Ngawen (34.533), Nglipar (33.460) dan Kecamatan Patuk (34.094), dengan 8 jatah kursi.


Dapil 3 meliputi Kecamatan Karangmojo (55.422), Ponjong (56.310) serta Semin (56.598). Kursi untuk dapil 3 adalah 10 kursi.


Dapil 4 dijatah 9 kursi, cakupannya meliputi Kecamatan Girisubo (28.798), Rongkop (30107), Semanu (57.451) dan Tepus (36.695).


Terakhir Dapil 5, Kecamatan Paliyan (32.820), Panggang (29.264), Purwosari (20.704), Saptosari (38.512) dan Tanjungsari (28.971). Dapil ini dijatah 9 kursi.


Bambang Wahyu Widayadi

Jumat, 06 April 2018

MENURUNKAN HARGA MELON ADALAH TUGAS BUPATI BADINGAH



Presiden Joko Widodo selalu berada di tengah warga yang dirundung masalah. Ini sesuai dengan komitmen, Negara harus hadir. Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah  juga demikian. Di tengah kemelut harga elpiji 3 kg, dia harus melakukan tindakan nyata.


Tataniaga gas melon adalah tataniaga monopoli. Tabung untuk warga miskin pasti telah dihitung secara matematis, sehingga kuota untuk 18 kecamatan ditambah reserve tidak akan meleset.


Bulan Maret 2018 tabung melon melangka. Dalam hal ini pasti ada sesuatu yang salah. Bupati, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mestinya turun tangan, mencari tahu, mengapa melon menghilang.  


OPD yang berkaitan dengan problema warga miskin adalah Dinas Sosial. Kiprah yang diharapkan adalah menyajikan data baru warga miskin yang dalam hal ini relevan menggunakan gas melon. Tentu saja areanya meliputi 18 kecamatan.


Dalam hal pemutakhiran data warga miskin, secara struktural Dinas  Sosial bisa meminta kepada 144 Kepala Desa. Jumlah  warga miskin disandingkan dengan kuota melon bisa digunakan untuk bahan kajian dan analisa. Dari situ mudah ditemukan jalan keluar.


Tidak ada alasan Dinas Sosial Gunjngkidul mengelak. Mengacu pagu dana 2017, OPD ini dibiayai Bupati sebesar Rp 2.619.667.500,00. Tahun 2018 logikanya lebih dari itu, atau minimal sama.


besi ekonomi. Pertanyaannya, melambung karena barang tidak ada, atau karena persoalan lain. Yang bisa menjawab pernyataan ini adalah Bupati.


Kongkritnya, Dinas Sosial bertinfdal sebagai penyaji data warga miskin, sementara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja selaku eksekutor, mencari dan menindak para pengambil gas jatah warga miskin.   


Bambang Wahyu Widayadi

Kamis, 05 April 2018

TGAKKAN KEADILAN, HUKUM AKAN MENGIKUTI


WONOSARI, Kata adil dan keadilan dalam Preambul UUD 1945 disebut berkali. Ini isyarat betapa penting kata tersebut diwujudkan dalam hidup dan kehidupan bernegara.


Pada alinea kesatu, tertulis dalam bentuk frasa / kelompok kata peri-keadilan, sementara di alinea kedua tertulis adil dan makmur. Hanya alinea ketiga yang tidak ditemukan kata adil dan keadilan.


Alinea keempat, kata keadilan sosial disebut dua kali, kemudian frasa adil dan beradab disebut sekali.


Sungguh, ini menunjukkan betapa pentingnya adil dan keadilan bagi bangsa Indonesia.


Dalam hal ini bisa pula dimaknai, bahwa keadilan merupkan salah satu pintu masuk dalam mengelola negara kepulauan terbesar di dunia.


Realita yang terlihat amat berbeda. Upaya penegakan keadilan justru tidak tersentuh. Yang banyak dilakukan adalah penegakkan hukum. Sementara mencari keadilan di dalam hukum sulitnya alang kepalang.


Di Indonesia, banyak orang tak bersalah masuk bui, banyak orang salah berkeliaran diluar jeruji.


Sesuai pesan Preambul 1945, penegakaan  keadilan selayaknya menjadi prioritas. Hukum akan tegak, manakala keadilan di bumi pertiwi kokoh.


Bambang Wahyu Widayadi

SERING MELAMBUNGNYA HARGA MELON, KARENA PEMERINTAH TIDAK KONSISTEN

melon hijau untuk si miskin


WONOSARI, - Melambungnya harga tabung gas tiga Kg. selalu berulang setiap tahun. Kritik pedas dilontarkan kepada Pemerintah, tetapi tidak ada jalan ke luar yang memuaskan masyarakat. Kelangkaan Melon dianggap sebagai sebuah permainan, merupakan perkiraan tanda dasar.


Elpiji yang dikemas dalam tabung 3 kg, yang banyak disebut sebagai gas Melon merupakan produk monopoli. Melon dibungkus dengan regulasi semu tanpa sanksi.


Label yang ditulis, bahwa tabung hijau itu hanya untuk rakyat miskin, justru memancing  kecemburuan sosial. Si Kaya menjadi kepencut menikmati subsidi dari Pemerintah.


Khusus di Kabupaten Gunungkidul banyak dijumpai keluarga mampu, enggan membeli tabung biru. Menyebut contoh, untuk keperluan sehari-hari, istri pegawai BUMN menyimpan 15 tabung melon.


Hal itu dilakukan karena  melon sering menghilang dari pasar. Belum pernah ada penelitian, namun diduga kuat pelaku usaha rumah makan, kadang ayam broiler, pengusaha ban vulkanisir menggunakan melon 3 kg.


Problembya bukan terletak pada harga  Rp 15.500,00 menjadi melejit Rp 26.000,00 per tabung, tetapi masyarakat termasuk para pelaku usaha lebih suka disebut sebagai warga miskin.


Pemerintah membedakan tabung melon untuk warga miskin, tabung biru 50 kg untuk warga kaya justru mendorong timbulnya penyimpangan. Harga melambung, penyebabnya bukan karena persediaan berkurang tetapi lantaran regulasi tataniaga yang semu.


Untuk Gunungkidul, tataniaga elpiji hijau sangat diminati, sementara tataniaga biru cenderung dihindari.


Kesimpulannya, mempersoalkan melambungnya harga melon sangat tidak relevan, karena Pemerintah tidak pernah melakukan sweping terhadap pelaku usaha yang ngamuk membeli melon hijau.


Bambang Wahyu Widayadi

MUSTAHIL PRABOWO SUBIANTO BISA MENGENDALIKAN WAKTU

Prabowo Subianto


Prabowo Subianto dengan pidatonya yang menggeledek dan menggebu dimaknai sebagai bentuk kemarahan. Angapan begitu tidak keliru. sementara tafsir lain bahwa Prabowo sedang menangis karena tidak tahu apa-apa  juga sah-sah saja. Alasannya,  antara marah dan menangis hanya berbeda tipis.


Debat marah dan menangis sangat panjang,  dipertontonkan dalam ILC bertajuk Politik Memanas, Prabowo Menyerang.

Ketika ucapan Prabowo Subianto diletakkan dalam posisi tugas manusia,    dia telah melakukan kesalahan besar. Secara terang-terangan Ketua Umum Partai Gerindra mengklaim, mampu menguasai dan mengendalikan waktu, adalah perbuatan melampaui batas.


Lancang besar ketika Prabowo mengatakan bahwa tahun 2030 Indonesia akan menjadi begini dan begitu. Prabowo menyebut Indonesia akan bubar, tidak salah. Tetapi ketika menunjuk waktu, di sinilah Prabowo melakukan kesalahan besar.


Menyatakan tahun 2030 Indonesia bubar semakna dengan tahun 2030 Prabowo akan mati. Pernyataan tersebut menjadi benar-benar melampaui batas. Karena ucapan Prabowo bersamaan dengan tahun politik,  lalu para elit nasional  ribut, padahal sesugguhnya ucapan Prabowo bisa dilerai secara arif. Mana ada manusia tahu soal jodoh, rejeki dan mati.

Francois Railon, seorang sarjana berkebangsaan Perancis, dengan fakta dan data, menulis buku berjudul Indonesia Tahun 2000.

Buku setebal 217 halaman tersebut mendeskripsikan, bahwa di tahun 2000 Indonesia akan tinggal landas. Dalam hal teknologi dan industri, menurut Francois Railon, Indonesia, di bawah Presiden Soeharto akan melejit melampaui negara tetangga di Asia Tenggara.


Buku Francois Railon dicetak pertama kali tahun 1990 dalam bahasa Perancis. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nasir Tamara, Wakil Pimpinan Redaksi, Warta  Ekonomi.


Prediksi yang dipaparkan Francois Railon tidak terjadi karena pergolakan sejarah di tahun 1998.


Kembali ke Prabowo Subianto, tidak ada yang berani menjamin, bahwa kemarahan atau tangisan itu akan benar-benar terjadi di tahun 2030.


Prabowo bisa mengedalikan ruang (sebut saja bisa menentukan jumlah kuda yang akan dipiara), tetapi dia tidak kuasa mengendalikan waku (kapan kuda betina kesayangannya akan melahirkan).


Menyikapi kemarahan dan atau tangisan Prabowo tidak perlu buang-buang energi.


Bamang Wahyu Widayadi

Rabu, 04 April 2018

HANACARAKA, PESAN SINDIRAN YANG TAK TERPAHAMI



GUNUNGKIDUL,  - Di samping mengenal huruf Latin, orang Jawa mengenal huruf Arab. Istimewa, orang Jawa memiliki aksara (huruf) Jawa. Di dalam aksara Jawa tersimpan pesan sindiran, yang selama ini tidak pernah terpahami. Dalam kaitan ini diperingatkan dengan pernyataan pendek: Wong Jowo ilang Jawane, (Orag Jawa tercerabut dari kebudayaannya).


Dicermati lebih jauh, orang Jawa  juga mengenal tahun Masehi, Hijriyah dan tahun Saka. Hanacaraka, terkait erat dengan tahun Saka, yang di berbagai literatur disebutkan, tahun Saka diinisiasi oleh raja Aji Saka.


Merunut substansi ajaran Islam, manusia diciptakan sebagai  kalifatullah fil ardhi (sebagai utusan Alloh di bumi). Tugas utama adalah menyelamatkan bumi, dan bukan merusak bumi.


Ada kesamaan dengan substansi utusan, yang dalam Hanacaraka digambarkan dua orang (Doro dan Sembodo). Mereka melakukan tugas yang sama menjaga pusaka berupa keris ligan tanpa rangka.


Datasawala dikandung maksud tidak bisa mengelak, mau tak mau tugas sebagai utusan itu harus dijalankan.


Dora dan Sembodo digambarkan Padhajayanya. Maknanya, sebagai utusan, sama-sama mengklaim bahwa tugas yang dipikulkan ke pundaknya adalah benar. Mereka, kemudian berebut benar. Sementara kebenaran yang  mereka perebutkan tidak sama benar dengan apa yang mereka pikirkan..  


Perkelahian pun tak terhindarkan, ujung-ujungnya Magabathongo. Keduanya menjadi mayat, dan klaim tugas sebagai wakil tidak terwujud.


Ini sebuah metafora yang teramat halus untuk seluruh umat manusia yang selalu saling merasa benar. Tugas utama menyelamatkan bumi tidak pernah teraktualisasi. Yang terjadi justru eksploitasi bumi, air beserta isinya. Inilah protipe maling teriak maling.


Bambang Wahyu Widayadi

Senin, 02 April 2018

SERTIFIKAT TANAH RAKYAT, BARU MENGURANGI DUA TITIK KETEGANGAN


GUNUNGKIDUL,  –  Reformasi agraria yang dilancarkan Presiden Joko Widodo sejak awal 2017 dimaknani, sekaligus diakui sebagai upaya mengurangi konflik sosial dan menurunkan kesenjangan akses  Bank. Gebrakan pensertifikatan tanah belum berdampak pada naiknya tingkat ketahanan pangan.

Dalam kesempatan membagikan 5.153 sertifikat tanah di wilayah Malang Raya, mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, 28/3/18, Presiden Jokowi mengatakan,  tahun 2023 mendatang, semua bidang tanah di Jawa Timur sudah bersertifikat.

“Tidak perlu menunggu sampai selama 160 tahun mendatang,” tegas Presiden Jokowi.

Efek positif reformasi agraria, seperti berkali-kali dijelaskan Presiden Jokowi, adalah untuk memerkecil ketegangan hukum di bidang pertanahan. Pengalaman pahit, sebidang tanah bisa keluar 2 bahkan 3 sertifikat atas nama orang yang berbeda.

Reformasi agraria yang dilancarkan Jokowi pada masa pemerintahannya (2019), adalah untuk keperluan menekan konflik serupa itu.

Tujuan yang kedua, Jokowi bermaksud membuka akses jalan menuju Bank. Dengan sertifikat tanah, rakyat  kecil menjadi mimiliki daya tawar terhadap modal untuk keperluan usaha.

Satu yang belum dikerjakan Presiden Jokowi, pembagian sertifikat tanah belum didorong ke arah menaiknya produksi pangan.

Konflik hukum jelas menurun, akses bank dimungkinkan relatif lancar. Soal kemandirian pangan? Dengan banyaknya sertifikat yang dibagikan, tidak serta-merta padi, jagung, dan kedelai melimpah.

Rakyat punya tanah bersertifikat, tetapi negara masih melakukan import pangan. Penguasaan sertifikat tanah, logikanya harus berseiring degan naiknya produksi pangan. Titik ini merupakan tugas negara yan belum tersentuh.

Bambang Wahyu Widayadi

Anggaran Bidang Pertanian Bisa Diusulkan Bertambah


GUNUNGKIDUL,  Publik mempertanyakan, dalam LKPJ Bupati 2017 bidang pertanian dimasukkan ke dalam urusan pilihan, dan tidak ke urusan wajib. Publik agak kecewa, anggaran bidang pertanian berada di bawah bidang pariwirata. Dewan berjanji anggaran pertanian bisa diusulkan bertambah.

Terkait permasalahan di atas, Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Whyudi dan Ketua DPRD Suharno, SE memaparkan penjelasan singkat.
Menurut Immawan, pertanian masuk ke bidang pilihan itu merupakan  standar baku nasional.

“Karena tidak semua daerah bisa menjadikan pertanian sebagai basis pembangunan  dan kesejahteraan ekonomi,” kata Immawan 2/4/18.

Menjawab pertanyaan megapa anggaran pertanian tidak disamakan dengan bidang lain, Immawan menjelaskan, bahwa tidak bisa dinilai satu persatu dengan besaran alokasi anggaran masing-masing.

Logikanya, lanjut Immawan, anggaran menyesuaikan program, bukan membagi-bagi  anggaran. Kalau unsur-unsur yang harus dibiayai tidak memerlukan biaya tinggi,  tidak lantas anggarannya dipagu sama rata.

“Di samping itu, di sektor pertanian telah banyak bantun alat dari DIY maupun dari Pusat,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Suharno, SE, Ketua DP0RD membeberkan, urusan wajib adalah urusan  sangat mendasar, berkaitan dengan hak dan pelayanan masyarakat, yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Urusan pilihan menurutnya adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada, berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi daerah.
Menyangkut kecilnya anggaran bidang pertanian, ke depan Dewan akan memperjuangkan agar memperoleh tambahan.

Aggaran bidang pertanian Rp 13 M, saya pikir bisa diperjuangkan minimal sama dengan anggaran bidang pariwisata Rp 19 M,” tegas Suarhno.

Bambang Wahyu Widayadi

MENGAPA HEBOH, CINA HADIR DI NUSANTARA SEJAK ABAD XII

pucuk klentheng, banyak ditiru, dipasang di pucuk tugu

GUNUNGKIDUL,  Budi Oetomo Prasetyo (BOP) mantan Ketua DPRD Gunungkidul mengungkapkan, berdasarakan pengamatan, di Gunungkidul banyak tugu yang pucuknya mirip bangunan model Pecinan. BOP menyatakan, hal ini tidak ada pretensi anti Cina, karena pada dasarnya Cina adalah baik. Dari sisi kekuasaan Kwik Kian Gie kader gaek PDIP, mengungkapkan bahwa di dalam tubuh kabinet, sejak Presiden 1 sampai ke 7 bercokol tokoh-tokoh Cina.

Dewasa ini, BOP menilai, bangunan tugu yang pucuknya mirip pucuk bangunan Klentheng merata di Gunungkidul.

“Ini infiltrasi kebudayaan, yang patut dicermati” ujar BOP 2/4, singkat.

Mengutip paparan Kwik Kian Gie di https://www.youtube.com/watch?v=fv9AGPUttes, di dalam tubuh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) telah bercokol tokoh-tokoh Cina seperti Lim Koen Hian, Oei Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, Tan Eng Hoa, serta Itibanggase Yosio.

Pada masa Soekarno, selama pemerintahan di Jogja ada 5 orang Cina masuk di Kabinet.
Soeharto, menurut Kwik, bersih dari orang Cina, tetapi pada waktu krisis, dia mengangkat Bob Hasan dan Antoni Salim.

Pada pemerintahan Gusdur, Menko Ekuin diserahkan ke Kwik Kian Gie. Sementara pada masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Kwik menjabat sebagai Ketua Bappenas.

Pemerintahan SBY ada Marie Pangestu. Jokowi, menurutnya punya Gita Wiryawan, dan tiga yang lain seperti Enggartiasto Lukito.

Indonesia, sejak sebelum Kemerdekaan, kesimpulan sementara: secara budaya, politik dan ekonomi tidak stiril dari Cina. Ini fakta sejarah. Anehnya, orang selalu heboh dan sensitif. Menengok jauh ke belakang, termasuk Kerajaan besar Singasari.

Bambang Wahyu Widayadi

DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...