Rabu, 18 April 2018

PEMILU SAMA DENGAN PESTA KUMBANG DAN KEMBANG



Berfikir sederhna itu sederhana. Pemimpin yang berlaga pada pesta demokrasi 2019 dan seterusnya, adalah peristiwa alami, paralel dengan pesta kumbang dan kembang.


Kumbang butuh makanan, kembang butuh penyerbukan. Untuk berkembang biak, keduanya pantang menyakiti. Hinggap di mana pun, kumbang tidak pernah mematahkan ranting, mengutip siraman rohani mendiang Zainudin MZ.


Calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon Legeslator di semua tingkatan, serta calon anggota DPD, butuh kursi kekuasaan, implisit butuh penghasilan, atau apalah sebutannya oleh rakyat pasti diberi.


Cara traksaksional yang sangat memalukan sekaligus memilukan, tidak pernah dilakukan kumbang terhadap kembang. Keduanya kilafah alias taat pada hukum alam.


Calon pemimpin Indonesia 2019 berkehendak melindungi segenap bangsa, tetapi emoh menyimak perilaku kumbang dan kembang.


Dunia binatang (zoologi) dan dunia tumbuhan  (botani) adalah pergaulan lintas bangsa. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap hari perilaku keduanya dipertontonkan di depan mata, tetapi manusia Indunesia sungkan memetik pelajaran karya agung dan dahsyat dari serangga kecil bernama lebah.


Alam sekitar memberi berjuta tanda, tetapi manusia Indonesia tetap saja tidak melihat, karena ukuran berhasil dan tidaknya kepemimpinan diletakkan di atas sepeda motor warna kuning yang modist, dan atau kuda pancal panggung Gagak Rimang tunggangan Haryo Penangsang.


Sebelum manusia Indonesia memahami perilaku kumbang dan kembang, perilaku politik manusia Indonesia, meminjam terminologi Jawa, Asu Gedhe Menang Kerahe, homo homini lopus.


Bambang Wahyu Widayadi
  



Kribosang Pangan Lokal Layak Memperoleh Perhatian Serius

bonggol pisang kepok dikupas, sebagai bahan baku kripik


Menyangkut  Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah, Bupati Gunungidul Hj. Badingah S.Sos menempatkan bidang pangan dalam urusan wajib pada prioritas ke 10, di bawah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penganggaran untuk dua bidang tersebut dinilai tidak seimbang.


Dana yang dikucurkan pun selisih Rp 674.560.300,00. Tahun 2017, bidang pangan hanya dijatah Rp 620.702.500,00, sementara dana untuk bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencapai Rp 1.295.262.800,00.


Badingah, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Tahun 2017 tidak menjelaskan alasan pembedaan soal kucuran anggaran.


Dia hanya menyebut, bahwa daya serap anggaran bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 97%, sementara bidang pangan 96%.


Bidang pangan, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012  merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pangan, sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.


Negara, demikian amanat UU 18 tahun 2012, berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi yang cukup, aman, bermutu,  bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga ke tingkat perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.


Soal keberagaman pangan lokal, Kabupaten Gunungkidul terlalu kaya dan bervariasi. Menyebut satu jenis, bonggol pisang kepok bisa diolah menjadi kripik goreng yang diburu para penggila kuliner.


Awal tahun 2017, CV Paku Sadewo, dari Padukuhan Klegung, Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, mengembangkan Kripik Bonggol Pisang (Kribosang).


“Kripik berbahan baku umbi pisang kepok yang telah dipanen ini cukup diminati oleh para penggemar kuliner untuk buah tangan,” ujar  Sutarto 18/4.


Seiring berkembanya dunia pariwisata, masyarakat  rajin mencari terobosan, mengolah kuliner (penganan) khas Gunungkidul.


Wareng (walang goreng), menyusul Kribosang, Kripik Kimpul dan yang lain merupakan elemen ketahanan pangan yang  patut memperoleh perhatian serius.  

Selasa, 17 April 2018

PEMILU 2019, PINTU MASUK KE RUMAH KEADILAN SOSIAL



WONOSARI, Tahun 2018, para kandidat pengelola negara berkumpumpul di dalam 14 partai politik. Calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon DPR RI, DPRD I dan DPRD II, digadang mampu memandu rakyat dengan hikmat dan bijaksana dalam permusyawaratan / perwakilan. Harapan tersebut rupanya masih sulit terwujud. Tanda-tandanya, pesta demokrasi 2019 menghindari filosofi NKRI.


Pemilu serentak 2019 merupakan salah satu usaha manusia Indonesia dalam melindungi tanah tumpah darah. Pesta demokrasi serentak, akan menghasilkan pemimpin yang berpihak ke segenap rakyat, dengan catatan proses  tersebut memenuhi tiga hal.  


Pertama, kontestasi  dilakukan sesuai tugas pokok manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai utusan. Kedua, pertarungan dilakukan secara beradab. Ketiga, kompetisi  dilandasi jiwa besar dalam semangat persatuan.     


Tiga syarat di atas tidak boleh ditawar-tawar. Tanpa ketiganya, Pemilu 2019 tidak lebih dari ajang pertarungan syahwat kekuasaan. Rakyat Indonesia yang berjumlah 261  juta jiwa tidak akan memperoleh manfaat apa pun.


Pemilu yang menghindari filosofi utusan, keberadaban, serta solidaritas atau persatuan terkait dengan pesan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia demi memajukan kesejahteraan umum, belum akan terwujud secara nyata.


Gemuruh percakapan pra Pemilu 2019 tidak hanya memekakkan telinga, tetapi juga menandakan bahwa konflik horisontal bakal seru dan mengkhawatirkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai hasil Pemilu 2019, masih merupakan teka-teki besar.  

Menengok Pemilu 2014 dan sebelumnya, masih menunjukkan adanya dominasi syahwat kekuasaan. Indikator nyata, ratusan pejabat kesandung ing rata, kebentus ing tawang. Belakangan ini, 18  dan 38 anggota DPRD dicokok KPK karena persoalan suap dan kurupsi.


Bambang Wahtu Widayadi

Senin, 16 April 2018

GERILYA POLITIK ALA KANCIL DAN KEONG

Tokoh politik bebas mendekati perangkat desa. foto-bewe

WONOSARI, - Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Regulasi seperti itu tidak melemahkan parpol, tetapi justru mempertajam penglihatan dalam melakukan pendekatan ke jajaran perangkat desa. Alasannya, pada 17 April 2019, secara personal perangkat desa bebas menentukan pilihan.


Tidak perlu  cerdas, tetapi sekedar jeli menangkap peluang. Sebagian aktor politik yang ingin bertarung pada pileg 2019, sudah ada yang mengambil teknik gerilya model cerita Kancil berpacu dengan Keong di tepi parit.


Dari 14 parpol peserta pemilu 2019, Sebagian politisi Golkar memposisikan diri sebagai Keong yang berbaris di sepanjang 144 parit (desa), di Gunungkidul.     


Parpol lain, apa lagi parpol baru, dalam hal ini kalah start. Mereka mirip Kancil yang sombong menantang Keong. Mereka tidak  menyadari, bahwa perangkat desa, secara individual mulai diajak pacak paris.


Pada masa kejayaan Golkar di bawah Orde Baru, perangkat desa secara terang-terangan mendukung penuh Partai Kuning. Masih lamat-lamat terdengar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di bawah Suryadi meneriakan yel-yel keras.


“Aja manut Lurahe, aja nggugu dukuhe,” demikian cara PDI Suryadi melawan Golkar kala itu.


Harus diakui, Golkar adalah Partai Gaek, yang cukup berpengalaman. Meski Undang-Undang belum membolehkan untuk berkampanye, aktor-akor intelektual yang berniat maju ke Pileg 2019 melakukan pertemuan terbatas di berbagai parit di Gunungkidul.


Ada informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya, tokoh partai lain di luar Golkar pun melakukan kegiatan yang sama.


Kalau informasi tersebut benar, itu meneguhkan dugaan, bahwa Pemilu 2019, akan dimenangkan oleh parpol yang bergerilya ala Kancil dan Keong.


Bambang Wahyu Widayadi

Minggu, 15 April 2018

NKRI BUKAN NEGARA ISLAM, TETAPI BISA ISLAMI BANGET



WONOSARI, Manusia  moderen makin tidak menyadari bahwa dirinya  bagian dari bumi yang menurut Gus Mus, besarnya hanya sebiji kacang hijau. Posisi menghamba tak pernah ditingkatkan, hanya sebatas ritual rutin. Peran wakil, sebagai penjaga kacang hijau, tidak pernah ditunaikan dengan seksama. 

Tamsil bumi sebagai kacang hijau sebagaimana dilontarkan Gus Mus, malah digadaikan ke Amerika, ke Cina, dengan alasan demi kesejahteraan rakyat. Menyaksikan hal ini Bung Karno menitikkar air mata.


“Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak akan pernah ada, ketika pemimpin tidak paham terhadap dua peran yang harus dimainkan di bumi pertiwi,” kata Bungkarno mengusap pipi yang mulai membasah.


Melindungi tanah tumpah darah bermakna mengelola   Kacang Hijau untuk keperluan seluruh manusia (penduduk) secara adil dan beradab.


“Syarat terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia harus berketuhanan,” tandas Bung Karno sembari melepas peci dan menggaruk-garuk kepala yang makin botak karena memikirkan Indonesia.


Saya jadi ingat ucapan Profesor Supomo, landasan idiil NKRI bersisaf hierarkhis pyramidal. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa berketuhanan, manusa tidak akan beradab.


Saya mulai berfikir,  batang tubuh dan preambul layaknya tumbu oleh tutup. Pasal 29 Ayat 2 merupakan sebuah penataan peradaban manusia yang mengerucut, bahwa tidak pada tempatnya orang Indonesia bercita-cita mendirikan Negara Islam.


Pembrontakan Karto Suwiryo,  merupakan sejarah perjuangan yang keblinger. Indonesia tidak butuh menjadi Negara Islam. Berani berpegang teguh pada landasan idiil dan konstitusionil, Indonesia bisa menjadi  negara yang Islami.


Orang-orang pada tidak menyadari, bahwa Indonesia itu bisa sangat Islami dibanding negara-negara Islam. Formatnya jelas telah disebut di dalam Pasal 29 Ayat 2.


Pasal dan ayat tersebut merupakan  impemlentasi dari nafas Islam, bahwa agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu.


Inilah peradaban toleransasi dalam prespektif kemanusiaan yang adil dan beradab.


Saya tercenung, karena kata toleran makin lantang  diucapkan, juga makin banyak dijual di stasiun-stasiun televisi, tetapi jarang dilakukan oleh banyak orang.


Kutitipkan negeri ini kepadamu, kata Bung Karno suatu ketika. Sementara para tokoh  setelah beliau, tidak merasa kalau hanya menerima titipan. Di antara mereka, dewasa ini malah berebut barang titipan.


Bambang Wahyu Widayadi

TENTANG LANDASAN IDIIL, SAYA BERTANYA KEPADA SOEKARNO, BUKAN KEPADA SUHARNO



WONOSARI, Esay atau artikel bertajuk “Dasar Negara Republik  Indonesia Adalah Ketuhanan Yang  Maha Esa” yang saya bagikan di akun facebook 10/4 dengan link https://infogunungkidul.com.php?id=6052 ditanggapi Suharno, SE, Ketua DPRD Gunungkidul. Esay tersebut sebenarnya bertautan dengan artikel terdahulu berjudul Preambul UUD 1945 Karya Agung Manusia Sepanjang Sejarah.


Saya menduga, Ketua DPRD tidak membaca tulisan saya terdahulu. Secara pribadi dan secara tertulis, dia meminta kepada saya untuk menghapus postingan tersebut.


“Postingan jenengan mang hapus mbah,” pinta Suharno melalui aplikasi WhatapP, 10/4 pukul 16.46 WIB.


Menurutnya, tulisan saya menimbulkan kontroversi. Saya heran, kemudian saya jawab, bahwa saya tidak berrmaksud memancing kontroversi. Opini yang saya sertai link adalah cukup jelas. Saya tidak mengingkari Pancasila sebagai landasan idiil, tetapi justru meneguhkannya.


Lebih dari itu, saya berkeyakinan, bahwa landasan idiil dan landasan konstitusionil tidak bisa dipahami secara terpisah, karena keduanya merupakan kesatuan antara roh dan raga.


Saya kaget juga ketika Ketua DPRD Gunjngkidul menanggapi status di akun facebook. Pak Ketua menulis, “Ngati-ati Mbah,ndak tidak baik. Ini urusan idiologi bangsa dasar negara ya Pancasila”.

Esay yang saya tulis berseri / bersambung yang substansinya merupakan oto-kritik, karena saya merasa menjadi bagian kecil dari Bangsa Indonesia.


Tulisan saya yang kedua tidak terpisahkan dengan tulisan pertama. Aneh, Suharno tidak tergoda menanggapi tulisan pertama, tiba-tiba  berang masuk di postingan kedua.


Saya bertanggungjawab atas buah pikiran yang saya sebar ke publik. Untuk itu saya tidak akan menghapus postingan tersebut, termasuk tidak berhenti mengkaji landasan idiil dan landasan konstitusionil negeri ini, dari berbagai buku karya Soekarno.


Saya lebih nyaman bertanya langsung kepada Bung Karno melalui jejak tulisan-tulisan beliau yang tidak pernah dibaca oleh mereka yang mengaku sebagai Sukarnoist sejati.


Bambang Wahyu Widayadi

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH KETUHANAN YANG MAHA ESA



WONOSARI, Dasar Negara, seperti yang tertulis di Bab XI, Pasal 29 Ayat 1 berbunyi Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Di bawah alam sadar, semalam saya Bertemu Bung Karno salah satu Proklamator Indonesia.


Saya bertanya ke Bung Karno, Paduka Tuan dijunjung sebagai Penggali Pancasila 1 Juni 1945. Guru sekolah mengajarkan kepada murid, bahwa Pancasila adalah Dasar Negara. Mengapa Pasal 29 Ayat 1, berbeda?


Bung Karno tersenyum. Dia menjawab lirih, jernih dan tegas, jangan pisahkan Ayat 1 dan Ayat 2 di Pasal yang sama. Jangan pula pisahkan dengan Pembukaan UUD 1945.


“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” tegas Paduka.


Saya tidak nyambung dengan yang beliau maksud. Saya mendesak ahli orasi itu untuk menjelaskan secara kongkrit.


“Ketuhanan Yang Maha Esa itu juga disebut  di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat,” kata Beliau menuntun saya dengan sabar.  


Ketuhanan Yang Maha Esa, lanjut penulis buku Indonesia Menggugat itu, munjukan posisi setiap manusia, tidak pandang suku, bangsa dan agama, bahwa hakekat kehadirannya adalah sebagai Abdulloh dan Kalifatulloh.


“Abdulloh merupakan posisi kebutuhan   mencari dan mengagungkan Tuhan. Kalifatulloh adalah posisi kebutuhan memelihara alam semesta agar tidak rusak seperti yang kita temui saat ini,” tandas Bung Karno.


Saya berpikir, Bung Karno sedang menyindir manusia yang saat ini banyak membuat kerusakan di bumi.


Beliau manggut-manggut kebapakan, sembari mengatakan, Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, merupakan kunci pelaksanan  fungsi manusia sebagai kalifatulloh.


Kesimpulan saya, bisa benar bisa salah, Ketuhanan Yang Maha Esa merupkan dasar sekaligus perintah untuk seluruh umat manusia agar sadar posisi.


Mengagungkan nama Tuhan (sebagai hamba) harus diimplementasikan dalam praktik kalifatulloh dengan cara melindungi bangsa dan tanah tumpah darah.


Pembukaan UUD 1945 berkait dengan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 adalah konsep universal. Sebagian besar Pemimpin, tidak menyadari sedalam itu. Maksud saya, tidak sanggup mencari hubungan antara batang tubuh dan pembukaan.


Akibat paling fatal, rakyat setiap hari disuguhi tontonan pertikaian para pemimpin di tiga media televisi nasional. Sementara perselisihan, dan gontok-gontokan tidak bermanfaat untuk  melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah.
.
Bambang Wahyu Widayadi  

PRABOWO TERIAK-TERIAK, JOKOWI MARAH-MARAH, SEMBILAN NAGA BERTEMPIK SORAK



NKRI terbelah menjadi dua bagian adalah realitas hari ini. Seperti tertulis dalam sejarah, mirip pecahnya Kraton Yogyakarta. Satu pihak berada di Kasultanan, pihak lain mengikuti kelompok Kasunanan. Itulah karya besar Belanda pada zaman Perjanjian Giyanti tahun 1755.


Siapa yang menangguk untung? Pasti bukan kerabat Kraton. Hasil skenario besar politik pecah belah begitu terang-benderang berada ada di tangan penjajah Belanda.


Sejak tahun 2015, Rakyat negeri ini, sebagian berada di belakang Prabowo Subianto yang bangga mengenakan kaos bertuliskan Presiden Indonesia.  Sebagian lain berada di belakang Joko Widodo yang kukuh dengan Nawa Cita dalam segala bentuk kekurangannya.


Indonesia berada di perbenturan nyata, satu membenarkan diri sendiri, dengan cara menyalahkan pihak lain. Ini adalah karya besar sebuah skenario perebutan kekayaan.


Boleh disebut, Prabowo-Jokowi rebut balung tanpo isi. Mereka diadu satu sama lain. Mereka berdua tidak sadar bahwa sedang berada dalam bahaya.


Dan berjuta-juta pengikut mereka yang taklid buta meramaikan perang di palagan media sosial. Kelompok satu ingin menerkam, bahkan menggannyang kelompok yang lain. Mereka lupa, bahwa Negeri Jamrut Katulistiwa, Sang Ibu Pertiwi berada di genggaman para Naga.



Bambang Wahyu Widayadi

Minggu, 08 April 2018

KONSEP RASULAN PERLU DITARIK KE RANAH SEDEKAH



GUNUNGKIDUL, Pekan terakhir Maret 2018, upacara Rasulan di Gunungkidul mulai dilaksanakan. Kegiatan yang erat dengan dunia pertanian itu dilakukan rutin tiap tahun, namun nyaris tanapa roh.  Pemberian makna Rasulan berhenti pada rasa syukur, tanpa ijtihad lebih dalam ke implimentasi nyata atas rasa yang dimaksud.
 

Tendensi utama Rasulan, mengucap syukur disertai harapan panen tahun depan bisa lebih melimpah. Dalam hal ini Rasulan dipisahkan dengan konsep Jawa Weweh (memberi / berbagi) yang dalam terminologi lain disebut sedekah.


Ucapan Syukur itu hanya kulit karena meluncur sepontan dari bibir, sementara Weweh adalah gerakan menolong orang lain, karena lahir dari lubuk hati paling dalam.


Rangkaian Rasulan dengan berbagai pertunjukan tidak akan menolong siapapun. Berbeda dengan Weweh yang dilandasi ijtihad. Sedekah di luar kenduri akan lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.


Kenduri tidak perlu dilaksanakan secara mewah dan besar-besaran dengan cara membawa seluruh makanan ke Balai Desa. Kenduri ala kadarnya dicoba dilakukan di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari.


Kades Desa Kepek, Bambang Setyawan  memilih miniatur kenduri. Dana Rasulan yang ada di tangan masyarakat didorong ke arah sedekah dalam bentuk memugar rumah reot, memugar WC cemplung, memperbaharui fasilitas umum yang menyangkut keperluan masyarakat.


Di sinilah gagasan Bambang Setiyawan ketemu dengan konsep Bersih Desa yang semakna dengan Rasulan.


Pemerintah Desa punya peran besar untuk mengarahkan agar Rasulan tidak menyimpang jauh dari sedekah dan bersih desa. Konsep sedekah sebagai roh rasa syukur berpotensi untuk mengentaskan warga miskin secara swadaya. Hal seperti ini harus segera  dimulai dari momentum Rasulan.



Bambang Wahyu Widayadi

Sabtu, 07 April 2018

Dapil Gunungkidul Untuk Pemilu 2019 Berubah



GUNUNGKIDUL,  Sesuai jadwal tahapan Pemilu 2019, perubahan daerah pemilihan (Dapil) ditetapkan KPU RI paling lambat 5 April 2018. Keputusan KPU No. 277/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018, Dapil dan Alokasi Kursi DPR. DPRD I dan DPRD II yang ditandatangani Arief Budiman, Ketua KPU tertanggal 4/4/18, jatuh pada obsi dua.


“Dapil Gunungkidul berubah, KPU RI tidak menetapkan obsi pertama tetapi mengukuhkan obsi kedua,” ujar Ketua KPUD Gunungkidul, Zaenuri Ikhsan, 7/418.  


Dalam lampiran Keputusan KPU dinyatakan, Dapil 1 meliputi Kecamatan Playen (60.228 jiwa) dan Wonosari (85.771 jiwa), dijatah 9 kursi.


Dapil 2 mencakup Gedangsari (39.239), Ngawen (34.533), Nglipar (33.460) dan Kecamatan Patuk (34.094), dengan 8 jatah kursi.


Dapil 3 meliputi Kecamatan Karangmojo (55.422), Ponjong (56.310) serta Semin (56.598). Kursi untuk dapil 3 adalah 10 kursi.


Dapil 4 dijatah 9 kursi, cakupannya meliputi Kecamatan Girisubo (28.798), Rongkop (30107), Semanu (57.451) dan Tepus (36.695).


Terakhir Dapil 5, Kecamatan Paliyan (32.820), Panggang (29.264), Purwosari (20.704), Saptosari (38.512) dan Tanjungsari (28.971). Dapil ini dijatah 9 kursi.


Bambang Wahyu Widayadi

DHANDHANG-GULA NALISIR

Siji Gunungkidul  ing mangsa kawuri  Alas wingit 'king tebih sinawang Sato galak panunggune. Jalma nerak keplayu Asri wana caketing ati ...