PERTUMBUHAN PENDUDUK TIDAK DIURUS, JOKOWI TERKENA DAMPAK

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) seperti dikutip Lester R. Brown,  memprediksi bahwa penduduk dunia hingga abad 21 akan mencapai angka 10 miliar jiwa. Dipersempit dalam konteks Indonesia, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan goncangan di bidang pendidikan, kesehatan serta ketenagakerjaan.

Pada era kekuasaan Soeharto. kampanye dua anak cukup, dianggap berhasil menahan laju pertumbuhan penduduk. Efek domino dari gerakan Apsari (Akseptor Lestari) dalam kelurga berencana (KB), meski tidak dalam porsi memuaskan semua pihak, tingkat kesejahteraan individu terlihat nyata pada naiknya daya beli.

Pada  duapuluh tahun usia reformasi, program KB tidak terdengar kabar ceritanya.  Menjadi tidak mengherankan bila Pemerintahan Jokowi disibukkan oleh pekerjaan besar menyelesaikan problem pendidikan, kesehatan, pengentasan warga miskin dan ketenagakerjaan.

Belakangan, bertepatan dengan hari buruh internasional 1 Mei 2018, Pemerintahan Jokowi didesak menyelesaikan angka pengangguran yang jumlahnya nyaris mencapai 15 juta orang.

Celakanya, Jokowi dengan Nawa Citanya, tidak secara eksplisit menangani pertumbuhan penduduk di Indonesia. Sementara sejarah menunjukkan satu bayi lahir, memimjam pikiran Laster Brown, membutukan cadangan tempat tinggal, makanan, energi, kesehatan, pendidikan, peluang kerja dan yang lain.

Melacak sejarah, tiga tahun sebelum Dekrit 5 Juli 1959, dalam pidato bertajuk Res Republica 1956, Bung Karno mencatat penduduk Indonesia berjumlah 65 juta jiwa.

Dari 1956 ke 2018 (62) tahun penduduk Indonesia berubah menjadi 261,890 juta jiwa. Dihitung rata-rata kenaikan per tahun sebesar 3.161.290 jiwa.

Pertambuhan penduduk Indonesia yang demikian pesat, secara nyata mengancam keseimbangan planet bumi, faktanya lolos dari penglihatan Jokowi. Itu sebabnya dia terkena dampak. Jokowi menghadapi kritik pedas dari lawan-lawan politik seperti Gerindra, PKS dan PAN.

Jokowi menerima dampak dari pemerintahan sebelumnya, karena Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, tidak mengurus pertumbuhan penduduk dengan cermat.

Bambang Wahyu Widayadi