Pada Nawa Cita ke Lima, Jokowi Tersendat dan Gemes

Nawa Cita 5

Presiden Joko Widodo sampai dengan 2019, berkemauan keras meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Nawa Cita ke 5. Secara teknis, program itu dijabarkan ke dalam tiga prioritas. Di tingkat lapangan Jokowi secara teknis terhambat oleh sebagian besar oknum birokrasi yang tidak cerdas.

Di awal pemerintahannya, Jokowi meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mempertajam wajib belajar 12 tahun, bebas pungutan. Ini Nawa Cita ke 5, pointer pertama.  

Kedua, dia membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui pelayanan kesehatan masyarakat.

Ketiga, Jokowi menetapkan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Secara teknis dijabarkan dalam bentuk reformasi agraria. Sembilan juta hektar tanah dicadangkan untuk mensejahterakan rakyat tani dan buruh tani.

Tidak hanya itu, Jokowi menyiapkan rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial.

Tak lepas dari problem teknis, realisasi di lapangan penuh dinamika, yang menimbulkan gesekan macam-macam. Terkait KIP dan KIS, kalangan masyarakat mengeluhkan, birokrasi tingkat ujung tombak (desadan padukuhan) tidak mampu menahan diri dari kepentingan.

Fenomena ketidakpuasan masyarakat banyak dilansir media. Ada sebagian warga yang seharusnya menerima KIP dan KIS, tidak kebagian jatah. Sementara warga yang seharusnya tidak menerima, justru mendapat prioritas. Kekisruhan  seperti ini tidak lepas dari kekurangcermatan petugas pencacah.

Mencermati 9 juta ha tanah yang rencananya dibagikan ke petani dan buruh tani, Pemerintahan Jokowi   belum menjelaskan secara rinci, siapa yang dimaksud dengan petani dan buruh tani tersebut.

Kecuali Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI), problema tempat tinggal berupa rumah susun murah, nada kegiatannnya nyaris tidak terdengar.

Jokowi, terkait Nawa Cita ke 5 menemui banyak hambatan, karena menteri yang ditugasi mengimplementasikan gagasan besarnya tidak begitu fasih. Menyebut satu contoh, Anies Baswedan didepak dari Kementrian Pendidikan, gara-gara tidak mencapai target yang diinginkan.

Hingga mendekati akhir masa jabatan (2019) pembagian KIP, pembagian sertifikat tanah harus dilakukan sendiri oleh Jokowi. Ada kecurigaan Jokowi gemes terhadap kinerja menteri yang bersangkutan.

Bambang Wahyu Widayadi