LIMA JUTA MULUT DI DIY PERLU BERAS

Sukardi, peserta public hearing

Ketersedian pangan, paling tidak, berbanding lurus dengan permintaan yang diperlukan penduduk. Untuk mencukupi ketersediaan pangan, Pemerintah DIY mengubah kebijakan dengan cara melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sekurang-kurangnya 5 juta mulut harus diberi beras di tahun 2045.  

Bambang Adi Waluyo menyatakan hal tersebut dalam public hearing soal perubahan pertama Perda No  10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  

Public Hearing diprakarsai Purwanto, ST, anggota DPRD DIY, di kantor DPC Partai Gerindra, bekas terminal lama, Wonosari, Gunungkidul (19/8/20. 

Konsumsi beras di DIY, papar Bambang Adi Waluyo selaku narasumber, tahun 2018   sebanyak 375.405, 38 ton. Sementara sampai dengan akhir tahun 2020 meningkat menjadi 384 165, 30 ton, dan tahun 2045 diperkirakan  menjadi  512.552, 84 ton.  

Sisi lain, kata Bambang Adi Waluyo, ketersediaan  sawah teririgasi dan sawah tadah hujan di DIY tahun 2018, seluas 72.409,79 hektar. Lahan tersebut susut tinggal  71.632 501 hektar di tahun 2020. Diperkirakan, pada tahun 2045   akan semakin berkurang menjadi 64.489, 53 hektar.   

Seperti dikitahui, kata dia, jumlah penduduk   meningkat dengan laju pertumbuhan, dihitung rata-rata adalah 1,1 setiap tahun. Tahun 2045, diasumsikan penduduk DIY sebanyak 5 juta lebih. Mulut sebanyak itu, semua butuh beras.  

Pemerintah DIY mnanggapi, bahwa ini  tekanan yang luar biasa terhadap warga negara. Tekanan bahwa luas lahan pertanian semakin menyempit karena kebutuhan pemukiman dan petubahan alih fungsi yang lain. 

"Itu sebabnya Pemerintah DIY berfikir mencari cara diantaranya adalah mengubah kebijakan atau regulasi," pungkas Bambang Adi Waluyo. 

Di akhir public heraing, Purwanto, ST menekankankan, peserta yang hadir agar memberikan masukan, sebelum  Raperda No 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diubah dan ditetapkan menjadi Perda. 

(Bambang Wahyu Widayadi)